Bahwa apa maksud dari Tergugat II yang mengatakan antara BMTAl Huda dan KSPPS Al Huda adalah Subjek Hukum yang berbeda yangbertolak Belakang dengan Wibsite yang di miliki oleh Tergugat II websiteTergugat II yaitu https:/Wwww.bmtalhuda.com mangatakan Bmt Al HudaAdalah lembaga keuangan jasa simpan pinjam Syariah, Apakah TergugatIl ingin menyesatkan masyarakat? ;4.

Utr.Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa pemilik Wibsite tersebut, namunyang memposting dari hasil penjebakan yang dilakukan oleh TimCyber Patrol tersebut bahwa yang memposting adalah Terdakwa;Bahwa Ahli dapat mengetahui yang melakukannya adalah Terdakwadari hasil postingan yang ditunjukkan/diberitahukan oleh Penyidik;Bahwa setiap orang yang akan memposting dalam sauatu Websiteterlebih dahulu harus mendaftar;Bahwa setiap orang yang mendaftar dapat menggunakan namasamaran atau pun menggunakan nama yang

(dua puluhdua juta lima ratus ribu rupiah).Penyelengaraan Operasional Bamus sebesar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).Penyelenggaraan Perencanaan Nagari sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah).Penyelenggaraan Musyawarah Nagari sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).Pengelolaan Informasi Nagari/Wibsite sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdgk. Pendataaan Nagari sebesar Rp. 5.000.000. (lima jutarupiah).I.

(dua puluhdua juta lima ratus ribu rupiah).Penyelengaraan Operasional Bamus sebesar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).Penyelenggaraan Perencanaan Nagari sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah).Penyelenggaraan Musyawarah Nagari sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).Pengelolaan Informasi Nagari/Wibsite sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).Pendataaan Nagari sebesar Rp. 5.000.000.

melakukanregistrasi SBU, SKA dan SKTK;e Bahwa SBU adalah salah satu dokumen untuk melakukan penawaran tender; e Bahwa SBU yang sah untuk melakukan tender adalah SBU yang diregister olehe Bahwa LPJK yang sah adalah LPJK yang susunan kepengurusannya di tingkatNasional oleh Menteri PU dan yang tingkat propinsi oleh Gubernur;e Bahwa SBU yang diakui oleh pemerintah yang bentuk landskip (mendatar)warna biru muda; e Bahwa tahapan proses tender adalah Pengguna anggaran memiliki DPA lalumengumumkan lewat wibsite

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PABerdasarkan Pasal 10 ayat 4 menyebutkan KPA memiliki kewenangansesuai pelimpahan oleh PA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PeraturanPresiden No 54 Tahun 2010, antara lain:1.2.affMenetapkan Rencana Umum Pengadaan;Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan PalingKurang di Wibsite K/L/D/I;Menetapkan PPK;Menetapkan Pejabat Pengadaan;Menetapkan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;Menetapkan :a.

Jhon Afnil,IPP selaku Direktur CV.JM Consulting Engineeringmenandatangani SuratPerintah Kerja (SPK) No. 600/242/SPK/PUPyk/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014dengan nilai kontrak Rp. 48.434.000, (Empat puluh delapan juta empat ratus tigapuluh empat ribu rupiah).Bahwa pada tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei dilakukanpengumuman yang dimuat pada Wibsite LPSE Kota Payakumbuh, kemudian 28April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 dilakukan tahapan DownloadHal69 dari 119 Putusan Nomor : 03/Pid.SusTPK

Aroza Syakdes tersebut kemudiandilakukan pelelangan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) Kota Payakumbuh dimana dari hasil evaluasi dan klarifikasi yangdilakukan oleh Panitia pengadaan yakni saksi Desfi Hardi, saksi Ferry Novrizal, dansaksi lkrar Madoni yang dimulai pada tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal02 Mei selanjutnya dilakukan pengumuman yang dimuat pada Wibsite LPSE KotaPayakumbuh.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan maupun Nomor 10KPPUL/2014 tanggal 6 April 2015 atas penerapan Pasal 22 UndangUndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usahayang tidak sehat;Halaman 80 Putusan No.176/Pdt.SusKPPU/2015/PN.Mks Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggangwaktu 14 hari sejak pemohon menerima pemberitahuan putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha dan diumumkan melalui Wibsite

untuk membuat perkumpulan berbadan hukum mengacu kepadaUU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas / Badan Hukum Ormas, yangmempunyai syarat yaitu mempunyai Berita Acara Pendirian dari kelompokyang bersangkutan, apakah ada pihak, nama perkumpulan, tempatkedudukan, siapa anggota, daftar hadir rapat pembentukan perkumpulan,ada ketua, sekretaris dan bendahara, KTP dari pengurus;Bahwa untuk pembuatan Akta pendirian perkumpulan sesuai denganpersyaratan MenKumHam, setelah tandatangani akta pendirian diaskeske Wibsite

dari asli Surat Sudin Pertamanan Dan Hutan Kota, KotaAdministrasi Jakarta Timur, TPU Pondok Ranggon Zona 22, PerihalKlarifikasi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, Nomor067/TPU.PR/VIII/2021 tanggal Agustus 2021, diberi tanda bukti T29;Print out Website Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda bukti T30;Print out Wibsite

Jkt.PstBukti TTl+13 : Fotocopi dari fotocopi dari Wibsite UndangUndang No. 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Bukti TT+14 : Fotocopi sesuai dengan asli surat kuasa dari Gani Djemat andPartners kepada penggugat tanggal 12 Maret 2015;BUKTISURAT DARI TURUT TERGUGATII :Bukti TT2/PR1 Fotocopi sesuai dengan asli surat pernjataan Keteranganmelepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok,untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia atasnama Sie Sioe Ho;Bukti TT2/PR2 Fotocopi sesuai dengan

Agama BandaAceh.Bahwa hasil pelelangan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012pertama dinyatakan Gagal.Bahwa alasan panitia lelang tersebut menyatakan pelelanan gagal, karena tidak adapemenangnya.Bahwa tindakan yang saksi lakukan pelelangan dinyatakan gagal, mengirimkan suratkepada ketua Pokja untuk mengumumkan pelelangan gagal tersebut di wibsite.Bahwa saksi tidak tahu apakah ketua panitia lelang mengumumkan di wibsite

LPSE.Bahwa pada bulan April 2012, bertempat di Kantor Wilayah Kementrian Agama BandaAceh.Bahwa hasil pelelangan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012pertama dinyatakan Gagal.Bahwa alasan panitia lelang tersebut menyatakan pelelanan gagal, karena tidak adapemenangnya.Bahwa tindakan yang saksi lakukan pelelangan dinyatakan gagal, mengirimkan suratkepada ketua Pokja untuk mengumumkan pelelangan gagal tersebut di wibsite

.231Bahwa saksi tidak tahu apakah ketua panitia lelang mengumumkan di wibsite bahwapelelangan dinyatakan gagal.Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengangkat Tim Paniia Pelelangan yangbaru dan memberhentikan Tim pelelangan yang lama.Bahwa pelelangan kedua Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) lantai Tahun Anggaran 2012dibentuk berdasarkan waktu pelelangan yang mendesak, dengan susunan kepanitiaansebagai berikut:1.

Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan PalingKurang di Wibsite K/L/D/I;3. Menetapkan PPK;4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;5. Menetapkan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;6. Menetapkan :1. Pemenang pada pelelangan atau penyediaan pada penunjukanlangsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000, (seratusmilyar rupiah) atau2.

Pejabat yang ditetapkanoleh Kepala Daerah atas usul PA;KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkanoleh PA pada Kementrian / Lembaga/Institusi pusat lainnya atasusul Kepala Daerah;KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA;Pasal 10 ayat 4 menyebutkan KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PAsebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, antara lain:1.2.Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan PalingKurang di Wibsite

Indo Penta Bumi Permai diundang lewat Wibsite dan Saksidiperintah untuk mengahdiri. Waktu itu saksi membawa persyaratandokumen tetapi tidak bawa asli terus ditolak;Bahwa waktu itu yang dimenangkan PT. Daya Hasta Multi Perkasa ;Bahwa dalam proses pekerjaan PT.

menunggu antrianpemberangkatan karena professi penterjemah sudah banyak yangmengajukan diri untuk berangkat ke Suria, kemudian Terdakwaberusaha mencari informasi pemberangkatan ke Suria melaluiJakarta;Bahwa akhir bulan Nopember 2013, Terdakwa berangkat ke Jakartamenemui saudara Widi selaku Redaktur Website SHOUTUSSALAMyang sudah Terdakwa kenal awalnya di Solo, adapun tujuan terdakwamenemui Widi adalah untuk mendaftarkan terdakwa tentangkeberangkatan Terdakwa ke Suria melalui temantemanya Widi yangada Wibsite

MUKTI dan juga bapakDirektur pembina SMK Kemendikbud RI MUSTAFIRIN ( Alm), dalamacara tersebut bapak Gubernur menyampaikan diforum, berharap agar1 kecamatan ada 1 SMK, dan saat itu di bapak pembina SMKmenyampaikan akan mengusahakan untuk merealisasikan pesan pakGubernur, atas tanggapan tersebut, saksi termotifasi sehingga karenamasih minimnya sekolahan SMK di Bengkulu, lalu setelah acaratersebut selesai, saksi penasaran dan memiliki citacita untukmembangun SMK baru;Bahwa pada saat itu saksi membuka Wibsite

Rekening Tahapan Bank BCA, diberi tanda bukti P.I13;Fotocopy Print out Rekening Tahapan Bank BCA, diberi tanda bukti P.I14;Fotocopy Print out Rekening Tahapan Bank BCA, diberi tanda bukti P.I15;Fotocopy Relation Form, Report No. 004/CR.HO/W4J/III/14, tanggal 14 Maret2014, Media Datang, diberi tanda bukti P.I16;Brosur Watu Jimbar, Swissbelhotel international, diberi tanda bukti P.I17 a;Brosur Watu Jimbar, Undangan Bali Vaganza Minggu 5 Juni 2011, diberitanda bukti P.I17 b;Fotocopy Print out dari Wibsite

ditetapkanoleh Kepala Daerah atas usul PA;KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkanoleh PA pada Kementrian / Lembaga/Institusi pusat lainnya atasusul Kepala Daerah4 KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA* Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 menyebutkan KPA memiliki kewenangan sesuaipelimpahan oleh PA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No54 Tahun 2010, antara lain:1Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan PalingKurang di Wibsite

Bahwajenis Pekerjaannya adalah : Pekerjaan Persiapan Rp. 86.515.000, Pekerjaan Revetmen Pangaman pantai Rp..3.261.897.438,64, Bahwa PT Dipomulyo Mas bisa mendapat pekerjaan proyek PengamanaPantai AsamAsam awalnya membuka wibsite Kementria PU munculpengumuman pelelangan Paket pekerjaan dimaksud kemudian saksimelakukan pendaptaran selanjutnya saksi mengikuti petunjuk pelaksanaanpekerjaan yang pada saat itu melakukan adalah Sdr.Sugono dan SdrPoniman.

Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.selaku Pejabat Pembuat komitmen Sungai dan Pantai PropinsiKalimantan Selatan.Bahwa sumber dana dari APBN Kementrian Pekerjaan Umum DirektoratJenderal sumber daya Air SNVT Pelaksanan Jaringan sumber airKalimantan II Prov Kalimantan Selatan.Bahwa pelaksanaan Kontrak selama 180 hari kalender tambah masapemeliharaan 180 hari kalender.Bahwa jenis Pekerjaannya adalah : Pekerjaan Persiapan Rp. 86.515.000, Pekerjaan Revetmen Pangaman pantai Rp..3.261.897.438,64,Bahwa pada awalnya membuka wibsite

Pokja membandingkan dokumen kualifikasi asli/yangdilegalisir dengan dokumen kualifikasi yang diupload melaluiSPSE di Wibsite LPSE: http://pse.kutaikartanegarakab.go.id3.