Ditemukan 817 data
132 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;Sementara itu, sebaliknya Judex Juris dalam pertimbangan hukumnyahalaman..... terhadap keberatan Pemohon Kasasi Il/Jaksa Penuntut umum,menyatakan sebagai berikut :Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, sebab PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum, karena dalam mempertimbangkanhalhal yang meringankan yang digunakan sebagai alasan untuk mengubahamar Pengadilan Negeri tentang pemindanaan
141 — 23
menghilangkan sifat tindak pidana yang dilakukanterdakwa oleh karena maksud dan tujuan telah tercapai dan haruslah dinyatakanbersalah;Menimbang, bahwa mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakimberpendapat bahwa tujuan pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksud untukmenderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya,melainkan pemidanaan tersebut agar Terdakwa dapat mengeroksi dirinya dengansegala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang,tentunya pemindanaan
152 — 9
Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemindanaan yangdijatunkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapatmemperbaiki perobuatannya di masa datang ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena
143 — 89
Selain itu pemidanaan initidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabatkemanusiaan Terdakwa, melainkan pemindanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwamenyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masadatang, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah tepat dan adil ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perludipertimbangkan halhal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :Hal yang memberatkan
Yunus Ginting, S.H.
Terdakwa:
Berlison Turnip
81 — 35
Unsur ini merupakan syarat pemindanaan hal ini tersiratdari kata mengakibatkan yang berarti terhadap perbuatan /tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkanorang lain mati (dalam hal ini korban).,b. Mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelakuTerdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atautidak diinginkannya.C.
162 — 91
Pid.SusTpk/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 adalah sudah tepat danbenar menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhnkan bukan bersifat balasdendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatunkan kepadaTerdakwa YUSMAN, S.E, sebagaimana amar pututusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor19/Pid.SusTpk/ 2017/PN Pbr, tanggal 26 Juli 2017 ditinjau dari aspekkesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindanaan
203 — 101
terhadap barang buktidalam perakra a quo, dan Terbantah hanya melaksanakan eksekusi sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 1062/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel. tanggai 10 Oktober 2005 dan meminta barang bukti yang dititipkan kepada TurutTerbantah VII;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggai 10Oktober 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena amar putusan tersebut tidaksematamata hanya menyangkut barang bukti tetapi juga menyangkut pemindanaan
Terbanding/Terdakwa : YUSMAN, SE
68 — 34
Pid.SusTpk/2017/PN.PBR. tanggal 26 Juli 2017 adalah sudah tepat danbenar menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhnkan bukan bersifat balasdendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan kepadaTerdakwa YUSMAN, S.E, sebagaimana amar pututusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor19/Pid.SusTpk/ 2017/PN Pbr, tanggal 26 Juli 2017 ditinjau dari aspekkesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindanaan
133 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan pemidanaan yang dijatunkan oleh Judex Facti HakimTingkat Banding lebih berat dari Putusan pemindanaan Judex FactiHakim Tingkat pertama.2.1. Dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 49/PID/TPK/2012/PT.DKIHal.80 dari 107 hal. Put.
75 — 26
Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaansematamata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik danmembina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkankelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat danpatuh pada segala peraturan perundangundangan yang berlaku disamping mencegahdilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman wargamasyarakat ;Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemindanaan
154 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ukuran perbuatan tercelamenurut rasa keadilan masyarakat bertentangan dengan kesusilaanpertentangan dengan keputusan adalah ukuran yang sangat kabur;Sejalan dengan pendapat HazewinkelSuringa bahwa kesalahan/sengaja dan melawan hukum merupakan syarat pemindanaan, artinyasecara sengaja meliputi juga melawan hukum.
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
123 — 24
Sus/2018/PN.PlIgBahwa kami menilai jika yang Mulia Majelis Hakim mengadili Terdakwadengan pemindanaan penjara SEUMUR HIDUP hanya untuk menjadiefek jera buat Terdakwa tetapi tidak memenuhi rasa keadilan buatkeluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsisten dari HUKUMPIDANA itu sendiri ;Bahwa terdakwa sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika karenasulitnya mencari pekerjaan lantaran kedaan ekonomi yang mendesaksampai menjadi terdakwa dan dituntut Sseumur hidup;Bahwa kebijakan baru yang
161 — 82
UndangUndang Nomor 20Tahun 2001;Bahwa pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terpenuhi maka dengandemikian adanya uang pengganti dalam perkara ini tidak terbukti ;Menimbang, bahwa meskipun adanya uang pengganti dalam perkara ini tidak terbukti, tidakberarti tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas menjadi tidakterbukti, sebab uang pengganti adalah hanyalah masalah pemindanaan
309 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
TETAP ( /ncraht VanGewijsde )Bahwa Relaas Pemberitahuan IsiPetikan Putusan Mahkamah AgungRI tanggal 25 Maret 2015 Nomor :335 K/PID.SUS/2015 tersebut, telahditerima secara resmi oleh Terdakwa/Pemohon Penijauan Kembali padatanggal 17 Desember 2015 ;Bahwa oleh karena putusan tersebutmerupakan putusan Kasasi yangmerupakan upaya hukum terakhiryang biasa, maka hukuman tersebutTelah Bekekuatan Hukum Tetap( Incraht Van Gewijsde ) Putusan Kasasi MahkamahAgung yang dimohonkanPeninjauan Kembali tersebutMEMUAT PEMINDANAAN
108 — 384
Bahwa alasan pemindanaan yang dijatuhkan bukanlahsematamata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya,melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindakpidana menyadari akan perbuatannya.4.
187 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas dakwaan KesatuPrimair tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harusdibebaskan"; Atau setidaktidaknya jika Majelis Hakim yangmulia menyatakan unsurunsur delik yang didakwakan dalamdakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka perbuatan yangtelah terbukti itu mohon dapat dinyatakan sebagai sebagaisuatu tindak (ambtelijik bevel) sebagaimana diatur dalam Pasal51 KUHP, haruslah dikesampingkan dan terhadap tuntutanJaksa Penuntut Umum pada dasarnya Majelis Hakimsependapat kecuali tentang lamanya pemindanaan
181 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suhariyadi,MMT;Bahwa kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK)akan memperbaiki kekhilafan Judex Juris dan kekeliruan Judex FactiTingkat Pertama dan Tingkat Banding, dengan juga memberikanpertimbangan pemindanaan yang sifatnya edukatif, korektif, preventif danbukan untuk menimbulkan nestapa sematamata bagi PemohonPeninjauan Kembali (PK) dan keluarganya sebagaimana yang diberikanJudex Facti Tingkat Pertama kepada Terpidana Sdr. Ir.
79 — 16
sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ; Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatasharuslah sesuai dengan peraturan perundangundangan, menurut azas legalitas dalamhukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal ayat (1) KUHP namun apabila perbuatan106tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanormakehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, suratputusan pemindanaan
626 — 1720
Dengan demikianpembetulan atas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya oleh para PKP terlepas masalah adanya kerugian Negarayang secara nyata berkurang karena pembetulan tersebut namun tidakmempengaruhi ancaman pemindanaan dalam pasal 39A tersebut;Bahwa menurut saksi unsur dengan sengaja menerbitkan faktur pajakyang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah orangdimaksud harus menghendaki perbuatan sebagaimana dimaksud sertaharus meninsyafi atau mengerti akan akibat
604 — 449
timbulakibat penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah,tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum juga harus ditolahseluruhnya ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah ditolak,maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf MKUHAP,menyebutkan bahwa Surat Putusan Pemidanaan memuat ketentuankepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnyayang pasti;Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yangbersifat pemindanaan