• Mamit Suwandi selaku Ketua Serikat Pekerja PT. Bentonit Alam IndonesiaJabatan Kepala Ship Produksi dimutasikan ke bagian umum menyapu bersihbersih halaman (Bukti P.3) ;Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007 selama kurang lebih satu minggusetelah terbentuknya Serikat Pekerja FSPTSK PT.Bentonit Alam IndonesiaSdra. IWAN GUNADI Jabatan Wakil Ketua Serikat Pekerja PT.

  menjalankankegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,Hal. 2 dari 26 hal.

  Buruh untukmelakukan pembinaan maupun kegiatan Serikat Buruh merupakantindakan yang dilarang oleh Pasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja" ;Bahwa pertimbangan Judex Juris yang demikian benarbenar kelirudengan alasan sebagai berikut:1.

  Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukankegiatan serikat pekerja/serikat buruh.

  mengindahkan dan telah melanggar UndangUndang No. 21 Tahun 2000tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

• Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja yang berserikat atau tidakberserikat menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh sangat jelas diamanatkan dalam Pasal 28 UU. No. 13 Tahun 2003 ;Pasal 28 Siapapun dilarang untuk menghalanghalangi atau memaksapekerja/oburuh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurusatau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggotadan/atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh denganCara:a.

  Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ;14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 144 point B UU No. 13 Tahun 2003 tindakanbalasan bagi pekerja/oburuh yang melakukan mogok kerja adalah tindakanyang dilarang ;Pasal 144 poin B Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Pengusaha dilarang :b.

  kegiatan dankeanggotaan Penggugat dalam serikat pekerja/buruh ;Menetapkan Status para Penggugat untuk dipekerjakan kembali di PTKenlee yang beralamat di JI.

  No. 182 K/Pdt.Sus/2010Pengurus Serikat Pekerja seperti terbukti di bawah ini :a. dalam butir 4 Gugatan Penggugat dalam rangka perundingan bipartitmengindentikan Pengurus Serikat Pekerja PK PPMI'98 adalahPenggugat, sedangkan dalam butir 2 gugatan Para Penggugat terdiri dariPengurus dari anggota Serikat Pekerja PK PPMI'98 ;b. dalam butir 5 Gugatan Penggugat menyatakan Penggugat mengajukanSurat Pemberitahuan aksi mogok kerja.

  No. 182 K/Pdt.Sus/2010dalam meneterapkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, sementarayang berkenan dengan pokok masalah adalah mengenai pembelaanpengurus serikat pekerja diatur oleh Pasal 29 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2000tentang serikat pekerja/serikat buruh. Maka hal itu adalah pengejawantahankelalaian, maka harus dibatalkan secara Hukum ;.

• Bahwa terhadap surat Pengurus Perwakilan Serikat Buruh IndonesiaJabodetabek PT. Torishima Guna Indonesia, Perihal : Somasi , Il dan Illtersebut di atas, Penggugat tidak dapat menanggapinya dengan alasanPengurus Perwakilan Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek PT.

  Torishima Guna Indonesia dimaksudtidak melampirkan Surat Kuasa dari masingmasing Pekerja Kontrak yangdiwakili hak dan kepentingannya dalam mengajukan tuntutan untuk diangkatsebagai Pekerja Tetap, mengingat di PT Torishima Guna Indonesia terdapatSerikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat UndangUndangsebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu SPSI F SP LEM PT.

  Keputusan MenteriTenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang TataCara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun secara tibatibapada tanggal 13 Maret 2012 Penggugat menerima Surat dari PengurusPerwakilan Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek PT Torishima GunaIndonesia (serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tercatat) Nomor:003/SBIJ/TGl/Pemb/IIV2012, tanggal 12 Maret 2012 Perihal:Pemberitahuan Mogok Kerja (Bukti P 22);.

  dicatatsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/SerikatBuruh jo.

  Pasal 9 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2007tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi danPembubaran Serikat Pekerja dan sesuai dengan surat Kantor Suku DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor :82511.835.2 bertanggal 30 April 2012, Perihal : Jawaban KiarifikasiPencatatan Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga sejatinyasurat Pengurus Perwakilan Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek PT.Torishima Guna Indonesia Nomor : 001/SBIJ.TGVSOM

• Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi merasa terpanggil untuk mendirikan serikat pekerja tersebut, karenaUU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja telah memberi kebebasanberserikat.

  serikat pekerja dengan cara menawarkan agar PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mengundurkan diri dengan pesangon sekitarRp. 114 juta.

  Wim Tangkilisan kala itu mengatakan, Sayakeberatan Budi Laksono (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) menjadiKetua Serikat Pekerja Suara Pembaruan tanpa menyebut alasan yang jelas;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terusberupaya melumpuhkan dan memberangus keberadaan Serikat Pekerja SuaraPembaruan.

  kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara :a.

  Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja serikat buruh;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diperlakukan olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan memutasi danmengeluarkan SK PHK terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,masih dalam status karyawan dan status pengurus yaitu ketua Serikat pekerjaterbukti, walaupun sudah dikeluarkan SK PHK Terhadap PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi, ketika ada anggotanya yang terkena pekarahubungan industrial, Penggugat Rekonvensi

• Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutanHal. 4 dari 23 hal. Put.

  Nomor 111 PK/Pdt.SusPHI/201711.12.13.tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;3.

  Karena Pimpinan Cabang/FederasiSerikat Pekerja sejatinya adalah gabungan dari beberapa SerikatPekerja/Serikat Buruh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh: Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruhadalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa apabila benarquod nonPenggugat adalah benarbenartercatat sebagai anggota dari Pimpinan Cabang FSP PPMI SPSIKabupaten dan Kota Bekasi, maka harus dibuktikan dengan KartuTanda Anggota

  (KTA) bahwa Serikat Buruh/Serikat Pekerja dimanaPenggugat tercatat sebagai anggotanya telah berafiliasi denganPimpinan Cabang FSP PPMI SPSI Kabupaten dan Kota Bekasiyang dibuktikan dengan surat afiliasi dari Serikat Buruh/SerikatPekerja a quo;Bahwa apabila benarquod nonbahwa Penggugat memberi kuasakepada Pimpinan Cabang FSP PPMI SPSI Kabupaten dan KotaBekasi untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan danberacara di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung, maka kuasa Penggugat

  tersebut tidak sah;Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkanFederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan SerikatPekerja/Serikat Buruh, suatu Federasi adalah merupakangabungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

• Dalim Fideta Kornesia Cianjur terjadi perdebatan mengenaipendirian Serikat Pekerja di tempat Tergugat, dan dalam perdebatan2D,tersebut Tergugat menyatakan akan mem PHK bagi siapa saja yangmendirikan dan menjalankan Serikat Pekerja ditempat Tergugat berdiriSerikat "adalah dalil yangmengada adadan secara tegasditolakTergugat, karena pada saat yang dimaksud Para Penggugat, diPerusahaan Tergugat belum ada berdiri Serikat Pekerja (rujukan pasal19 dan 25 UndangUndang No.2 tahun 2000 tentang Serikat PekerjaSerikat

  PerusahaanTergugat tidak pernah menolak maupun menghalangi halangiberdirinya Serikat Pekerja / Serikat buruh, tentunya bila dilakukansesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Faktanya diPerusahaan Tergugat yang berada di KBN Cakung Jakarta Utara,sudah terbentuk Serikat Pekerja buruh, dan sampai saat ini hubungankerja berlangsung dengan harmonis ;.

  Serikat Pekerja PTP FPBI PT.

  pekerja atau sudahberdirikah serikat pekerja disana sesuai aturan sebelumnya. sebelumterjadi saksi tidak tahu mengenai pembentukan serikat pekerja disana,dan tidak ada sosialisasi terhadap Managemen ;Bahwa saksi mengetahui diperusahaan ada serikat pekerja setelahkami berinisiatif mau membuat kejelasan status terkait status kerjatadi, mereka menyampaikan pada waktu itu bahwasanya merekakatanya setelah berunding sama rekanrekan membuat serikatpekerja ;Bahwa pernah tidak serikat pekerja ini memberikan

  Dalim Fideta Kornesia warung Kondangdiangkat menjadi pekerja tetap;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah membantahdalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 23Oktober 2014 belum ada serikat pekerja dan Tergugat tidak pernahmenolak maupun menghalanghalangi berdirinya Serikat Pekerja faktanya45Perusahaan Tergugat yang berada di KBN Cakung Jakarta Utara sudahterbentuk Serikat Pekerja dan saat ini hubungan kerja berlangsungharmonis. Serikat Pekerja PTP FPBI PT.

• Tergugat denganitikad tidak baik telah melakukan intimidasi terhadap semua pengurus,Hal. 2 dari 77 hal.Put.Nomor 575 K/Padt.SusPHI/201510.11.anggota bahkan Penggugat dengan menyewa preman dari suku tertentuuntuk memaksa membubarkan Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAIFSPMI) PT.Cipta Mortar Utama;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat bermaksud untukmembubarkan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka IndustriFederasi Serikat Pekerja

  PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAIFSPMI) PT.Cipta Mortar Utama dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk.Untung F.Hakim (HRD Plant Cibitung) dengan hasil perundingan sebagaiberikut:Pendapat Serikat Pekerja: Adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 28 jo Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Pendapat Pengusaha: Penyelesaian kasus Sdr.

  Pasal24 UndangUndang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja jo.Kepmen Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi SerikatPekerja, berbunyi sebagai berikut:Pasal 121, UndangUndang Nomor 13 tahun 2003;"Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksuddalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tandaanggota" (T18);Pasal 24, UndangUndang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengankeputusan Menteri (T19);Pasal 5 Peraturan

  Pernyataan bahwa pekerja/ouruh yang bersangkutan tidakmemiliki kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh;4. Pernyataan pekerja/oburuh bahwa yang bersangkutan menjadianggota serikat pekerja/serikat buruh tertentu (T20);. Bahwa UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 selanjutnyamenegaskan pula bahwa bukti keanggotaan tersebut harusdilakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang selanjutnya wajibdiserahkan kepada pihak pengusaha.

  dalam hal iniPengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PCSPSPAI FSPMI) Kabupaten Bekasi;13.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat Serikat PekerjaFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) belum pernahmenyerahkan secara resmi data daftar anggota, laporan data hasilverifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kab.

• atas nama Li WanWang Eric pada kantor Notaris;Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan Tergugat dan Penggugat kemudianpada tanggal 14 Februari 2008, Penggugat lagi memindah bukukan uang setaradengan nilai US$. 500.000, (lima ratus dollar Amerika Serikat) dari rekeningmiliknya di Bank Century kerekening milik Tergugat di Bank Century;Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugatpun kemudian memberikan bunga pertahun 5 % (lima persen) setara dengan US$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollarAmerika Serikat), dan

  jika dihitung bunga perbulan adalah: US$ 75.000 : 12 =US$ 6.250, (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amarika Serikat), yangdibayar setiap bulan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara pemindahbukuan dari rekening rupiah milik Tergugat kerekening rupiah milik Penggugatyaitu uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) setara denganUS$ 6.250, (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amarika Serikat) denganrate US$1 = Rp. 9600;Bahwa Tergugatopun setiap bulan rutin membayar bunga sebesar

  ); Uang Bunga sebesar US$ 6.250, (enam ribu dua ratus lima puluh dollarAmerika Serikat) selama 30 bulan terhitung dari bulan Desember 2008sampai dengan bulan Mei 2011 yaitu: US$ 6.250, X 30 = US$.187.500, Total uang pinjaman pokok dan uang bunga dalam mata uang dollarAmerika Serikat adalah: US$. 1.500.000, + US$. 187.500 = US$.Halaman. 11 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS1.687.500, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus dollarAmerika Serikat); Disepakati rate US$ 1 = Rp 9600

  Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 (empat) dapatdiberikan jawaban sbb:Bahwa benar Tergugat menerima uang sebesar US$ 500.000, (limaratus ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 14 Februari 2008 tetapiuang tersebut tidaklah benar untuk penambahan modal akan tetapi uangtersebut adalah uang pinjaman, sehingga total Tergugat meminjam uangmilik Penggugat adalah setara dengan US$ 1.500.000, (satu juta limaratus ribu dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya diterima dalam bentukmata uang

  ); Uang Bunga sebesar US$ 6.250, (enam ribu dua ratus lima puluhdollar Amerika Serikat) selama 30 bulan terhitung dari bulanDesember 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 yaitu: US$6.250, X 30 = US$. 187.500, Total uang pinjaman pokok dan uang bunga dalam mata uangdollar Amerika Serikat adalah: US$. 1.500.000, + US$. 187.500 =US$. 1.687.500, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh limaratus dollar Amerika Serikat); Disepakati Rate US$ 1 = Rp 9600, (sama dengan pada saatpinjam meminjam terjadi);30.Bahwa

• /ouruh ditempat kerja/unit kerja, danbagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaandari Suatu Federasi Serikat Pekerja/Buruh karena keanggotaan dari suatufederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/SerikatBuruh pekerja secara orang perorangan.Artinya, Kuasa Hukum Penggugat tidak berkapasitas mewakilikepentingan Penggugat, karena berdasarkan Pasal 87 UndangundangNo. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial JunctoUndangundang No. 21 Tahun 2000 tentang

  Serikat Buruh/Pekerja,menyatakan bahwa pengurus secara hukum menerangkan danmembuktikan adanya hubungan industrial di perusahaan, tidak pernahtercatat di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ProvinsiBangka Belitung.b.

  Undangundang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja telahmengatur kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Konfederasi SerikatPekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bangka Belitung untuk memenuhilegalitas suatu Serikat Pekerja, yaitu:1) Pasal 5 ayat 2, menyatakan:Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurangkurangnya 10(Sepuluh) orang pekerja/buruh.2) Pasal 11 ayat 1, menyatakan:Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran

  Bakti Mandiri Sejahteradiketahui bahwa Serikat Pekerja telah dicatat dengan Nomor:01/DPMPTSP&NAKER/ PUKSP/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019; Bahwasesuai dengan bukti P1 berupa Kartu Tanda Anggota atas nama Tonny CristianTomasoa, menunjukkan bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerjatersebut;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhmenyatakan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, federasi dan konfederasi SerikatPekerja

  / Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:huruf b.

• LADANDU, dan UNDING, semua pengurus DPC F-Hukatan SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor Korwil KSBSI Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;lawan:1. PT. Hansung Jaya alamat kantor di Jalan Moh.

  pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/buruh apabila pekerja/ourun yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

  UU No.21 tahun 2000 tentang serikatpekerja/ serikat buruh BAB V Pasal 18, dan BAB VI Pasal 25 ayat (1) huruf a,dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 104 yang maknahukumnya keanggotaan buruh pada serikat buruh harus sepengetahuan ataudilaporkan pada perusahaan tempat buruh itu bekerja).2.

  pekerja dan serikat buruh adalah suatu organisasi tenagakerja yang telah mendapat perliindngan dari Undangundang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

  UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh BAB V Pasal 18, dan BAB VI Pasal 25 ayat (1) huruf a, danUU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 104 yang maknahukumnya keanggotaan buruh pada serikat buruh harus sepengetahuan ataudilaporkan pada perusahaan tempat buruh itu bekerja)..

  Buruh SejahteraIndonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pasal 1 ayat (1) yangberbunyi: Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi dibentukdari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun diluarperusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis danbertanggung jawab guna memperjuangkan membela serta melindungihak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraanpekerja/buruh

• Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja / buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja.Pasal 151 ayat (2) jo ayat(3) undangundang No 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaanPasal 151 ayat (2)Dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan hubungan kerja tidakdapat di hindarismaka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkanoleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/ buruhyang bersangkutan

  .Pasal 28 huruf a UU tahun 2000 Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja / buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus,menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan / atau menjalankanatau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan cara :a.

  Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikatburuh ;Bahwa selain pasalpasal sebagai mana di maksud di atas PHK sepihak yangdilakukan Tergugat juga merupakan tindakan / perbuatan melawan hukumyang melanggar konvensi ILO No. 87 ppasal 3 ayat (1), pasal 10 dan pasal11,tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (dasar dibentuknya UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhdan khususnya pada pasal ayat (2) huruf b konvensi ILO NO. 98mengenai berlakunya

  Bahwa diperusahaan Tergugat terdapat 2 (dua) Serikat pekerja /Serikatburuh yaitu serikat pekerja Seindonesia (SPSI) yang berdiri sejak tahun1966 dan merupakan serikat pekerja Mayoritas dan PTP SBKIKEF yangbaru. berdiri / tercatat tanggal O09 April 2007, dimana dalammelaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan termasukPerjanjian Kerja Bersama Tergugat tidak pernah membedakan darimanaasal organisasi pekerja / buruh ;.

  ,sedangkan SB KIKEF baru ada tahun2007, jadi KB ini berlaku sudah 12 tahun sebelum adanya SBKIKEF;e Bahwa seua karyawan, masuk serikat pekerja SPSI termasuk SB KIKFF terikatdengan PKB ini;e Bahwa Prosesnya PKB dilaksanakan antara perusahaan dengan serikat pekerjadengan itikad baik, dan tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi;27Bahwa serikat pekerja SPSI tidak mempermasalahkan perihal pasal pasaltertentu dalam PKB ini;Bahwa syarat syarat seseorang masuk serikat pekerja yang bersangkutan maumasuk serikat

• Bekasi;Yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya AFRIZAL Ketua Ikatan Serikat BuruhIndonesia (ISBI) Perwakilan Tingkat Perusahaan (FTP) PT. Jaya Nurimba, yang beralamat diJl. Teuku Umar. KM. 45, Cibitung, Kab. Bekasi, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 150/CTT.250/1/2013,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17062015, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT;LAWANPT. JAYA NURIMBA , beralamat di JI.

  Bekasi, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 150/CTT.250/1/2013,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17062015;Dan untuk Kepentingan Tergugat datang menghadap kuasanya : KURNIA WIRASARI,HRD & GA Dept Head pada PT.

  BekasiYang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya AFRIZAL Ketua Ikatan Serikat BuruhIndonesia (ISBI) Perwakilan Tingkat Perusahaan (FTP) PT Jaya Nurimba, yang beraiamat diJI. Teuku Umar. KM. 45, Cibitung, Kab. Bekasi, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 150/CTT.250/1/2013,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17062015, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Lawan :PT JAYA NURIMBA , beralamat di JI.

  Bekasi, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 150/CTT.250/1/2013,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17062015;Untuk kepentingan pihak Tergugat hadir Kuasanya KURNIA WIRASARI , HRD & GADept Head pada PT Jaya Nurimba , alamat rumah Jalan.

• Istana Cipat Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakanyang demikian terbukti melangar dan bertentangan dengan ketentuanpasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepadamitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidakpernah dilakukan oleh Pengurus Federasi Serikat

  Istana Cipta Sembada sendiri telah terbentuk suatu serikatpekerja yang bernama Serikat Pekerja PT. Istana Cipta Sembada ataudisingkat SP PT.

  (Putusan MA No.780 K / PDT.SUS / 208).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI No. 21 Tahun 2000, Pengurus SerikatPekerja / Serikat Buruh federasi dan konfederasi, serikat pekerja/buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secaratertuliskeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.Bahwa berdasar ketentuan pasal tersebut diatas, ternyata pertimbangan HukumJudex Facti bertentangan dengan bunyi pasal tersebut yang mengharuskanmemberitahukan secara tertulis keberadaannya

  Istana Cipta Sembada dengan Serikat PekerjaPT. Istana Cipta Sembada Banyuwangi, yang ditanda tangani oleh Kepala DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi Drs. S.

  Pasal 1 ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : PT.

• Putusan Nomor 108 PK/Pdt.SusPHI/201710.11.12.Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja MetalIndonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara CitraKusuma) pada perusahaan Tergugat, Tergugat menyewa preman darisuku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus dan memasuki areaproduksi untuk memaksa membubarkan Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

  Ahmad Tirmiji, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AnekaHalaman 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.SusPHI/201713.14.15.16.Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

  pada tanggal 25 Januari 2013, Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

  Pasal 43 ayat (1), (2)Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBurah, yang berbunyi:> Pasal 153 ayat (1) huruf (g) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan:(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerjadengan alasan:g. pekerja/ouruh mendirikan, menjadi anggota dan/ataupengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/ouruhmelakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luarjam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatanpengusaha, atau berdasarkan

  Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma), BidangAdvokasi dan Pembelaan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja AnekaIndustri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI)melaporkan permasalahan tersebut kepada Bidang Pengawasan DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Bpk.

• Serikat Putra;

Dikembalikan kepada pihak PT. Serikat Putra melalui Saksi Jawel Ter Manurung;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Serikat Putra;(dikembalikan kepada pihak PT. Serikat Putra melalui saksi JAWALTERMANURUNG);4.

Serikat Putra. Setelan terdakwa setuju, terdakwamasuk ke dalam Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putradengan berjalan kaki untuk memastikan tidak ada aktifitas dari securitykarena rumah terdakwa berada dekat dengan areal kebun sawit PT. SerikatPutra. Setelah terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, terdakwakembali pulang ke rumahnya untuk mengambil mobil yang akandipergunakan mengangkut buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian,terdakwa ditelpon oleh sdr.

Serikat Putra, mobil yang terdakwa kendarai langsungterpuruk sehingga terdakwa menekan gas mobil tersebut untuk keluar darilubang tempat ban mobilnya terpuruk. Tidak lama kemudian, terdakwa adamelihat beberapa security PT.

Serikat Putra, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya,maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Serikat Putra melalui SaksiJawel Ter Manurung;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan PT Serikat Putra; Terdakwa sudah pernah dihukum;Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PlwKeadaan yang meringankan: Terdakwa

Serikat Putra;Dikembalikan kepada pihak PT. Serikat Putra melalui Saksi Jawel TerManurung;4.

• Pekerja mengadakan Musyawarah PenggantianPengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (SPPPSPSI) PT.IKS, sehubungan semua PengurusSerikat Pekerja telah di PHK oleh Tergugat pada bulan Januari 2013, makaguna mengisi kekosongan Kepengurusan didalam Perusahaan agar SerikatPekerja dapat berfungsi sebagaimana mestinya, menunggu adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap terhadap seluruh PengurusSerikat Pekerja yang di PHK, maka para pekerja mengadakan

  Pekerja, sehingga Para Penggugat diberhentikansecara tidak hormat terhitung sejak tanggal 30 September 2013;19.Bahwa perbuatan tergugat yang melakukan PHK karena Para Penggugatmenjadi Pengurus Serikat Pekerja adalah bertentangan dengan UU Nomor21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyisebagai berikut :UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000Pasal 28Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus

  , menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara:a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.Pasal 431) Barang siapa yang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruhsebagaimana dimaksud

  pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/oburuh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanHal

  pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjaHal. 24 dari 28 hal.Put.Nomor 492 K/Pdt.SusPHI/2015wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;3) Dalam hal

• Umar Faruq dalam jabatannya dalamkepengurusan Ketua Serikat Pekerja Nasional PT.

  Bukti P2 : Surat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat PekerjaNasional Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 0302/ DPCSPN/JU/II/2013, tertanggal 5 Maret 2013, Hal : PemberitahuanAksi Mogok. (fotokopi dari fotokopi) ;3. Bukti P3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat PekerjaNasional Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kep 157 /A/DPC SPN/JKTUTAII/2013, tertanggal 7 Maret 2013 tentangKomposisi dan Personalia Pimpinan Serikat PekerjaSerikatPekerja Nasional PT.

  (fotokopi darifotokop1) ;Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat PekerjaNasional DPD SPN DKI Jakarta. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat PekerjaNasional Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kep 157/A/DPC SPN/JKTUTAII/2013, tertanggal 7 Maret 2013 tentangKomposisi dan Personalia Pimpinan Serikat PekerjaSerikatPekerja Nasional PT. Doosan Cipta Busana Jaya Periode20132016.

  membayar di bawah ketentuan hidup layak dan yang ketiga adalah kelebihan jamkerja yang tidak dihitung lembur serta adanya pelanggaran Perjanjian KerjaBersama ; Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : Kep 157/A/DPC SPN/JKTUT/II/2013, tertanggal7 Maret 2013 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Serikat PekerjaSerikatPAGEPekerja Nasional PT.

  Pekerja Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : Kep160/A/DPC SPN/JKTUT/IN/2013, tertanggal 10 Maret 2013 tentang PengesahanKomposisi dan Personalia Kepengurusan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat PekerjaNasional PT.

• Pasal 43 UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 104 Ayat (1)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  Olehkarenanya Tergugat Rekonpensi dilarang melakukan PHK terhadapPenggugat Rekonpensi sebagaimana secara tegas dinyatakan dalamPasal 153 Ayat (1) huruf g yang menyatakan Pengusaha dilarangmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/ouruhmendirikan menjadi anggota dan atas pengurus serikat pekerja/serikatburuh, pekerja/ouruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdiluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kKesepakatan pengusaha, atauHal 6 dari 17 hal. Put.

  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumputusannya halaman 12 alinea 6 mengenai keberatan Pemohon Kasasimenyatakan :sir ce Judex Facti tidak mempertimbangkan secara benar buktiT.5, 7T.6 dan keterangan saksisaksi dibawah sumpah yangmembuktikan tindakan tindakan Penggugat/ Termohon Kasasisangat erat dengan upaya untuk menghalangi pekerja menjalankankegiatan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) dst.2.

  Nomor 119 PK/Pdt.SusPHI/201510.selaku Ketua PUK Serikat Pekerja melekat dan berpedoman kepadaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK Serikat Pekerja,tidak ada kaitan dan hubungan dengan kedudukan Termohon PK selakuPekerja yang harus mematuhi Peraturan Perusahaan dan ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dimana mutasi adalahhak dan kewenangan yang melekat kepada Pengusaha/ Perusahaandengan tidak melihat apakah yang bersangkutan Pengurus atau tidaksesuai dengan Pasal 32 UndangUndang

  Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.Bahwa PUK Serikat Pekerja tentunya mengatur apabila terdapatkekosongan pimpinan Serikat Pekerja akan dilakukan pergantiankepemimpinan. sehingga tidak menghalangi kegiatan Serikat Pekerja.dengan demikian tidak tergantung kepada inpersoonnya (orangnya).akan tetapi berpedoman kepada AD/ART PUK Serikat Pekerja tersebut.Bahwa demikian juga di tingkat perusahaan/Pengusaha, dimana apabilaada Pekerja dimutasi kebagian lain atau di PHK karena tidak masukkerja lebih

• /560 Tanggal 09 Mei 2016, sehingga dengan tercatatnya Serikat PekerjaPara Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 25 dan 27 UndangUndang Nomor13 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak dan berkewajibanuntuk memperjuangkan HakHak dari anggotanya, yang selengkapnya berbunyisebagai berikut :Halaman 9 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Pdt.SusPHI/2017/PN PbrPasal 25(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan

  Melakukan Intimidasi dan Pemberangusan Hak Berorganisasi kepada ParaPenggugat dengan cara mengancam dan melakukan Mutasi dikarenakantidak bersedia mengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja yang telahtercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, bertentangandengan UUD 1945 Jo UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang HakAsasi Manusia dan Jo Pasal 28 Jo Pasal 43 UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.B.

  Bahwa sebagian anggota Serikat Pekerja Pertanian Dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) mengundurkan diri dariSerikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (SPPPSPSI) adalah atas kemauan daninisiatif sendiridikarenakan sudah ada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan yang bekerjadengan Tergugat;7.

  Bahwa tidak benar Penggugat d.r/Tergugat d.k ada mengintimidasi ataumengancam agar Para Penggugat dan anggota lainnya mengundurkandiri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) ;. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r yangmenyatakan bahwa Para Penggugat dimutasi karena tidak maumengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian DanPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI).

  ;Halaman 38 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Padt.SusPHI/2017/PN PbrBahwa alasan Para Penggugat dimutasikan karena tidak mau mundur darikeanggotaan SP (Serikat Pekerja) yang baru;Bahwa SP yang Baru anggotanya ada sejumlah 180 (seratus delapan puluhorang), dan setelah ada SPI dan SPIl kemudian banyak anggota yangmundur;Bahwa Nama Serikat Pekerja yang baru adalah SPPPSPSI atau disebut jugaSP3 yang mana telah dilakukan pencatatan SP (Serikat Pekerja) setelahpencatatan SP (Serikat Pekerja) baru baru ada

• Penggugat Rekonpensi merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK)berdasarkan Surat Keputusan nomor 0001/SKDPP FSPASI/I/2015tertanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan KomposisiKepersonaliaan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Multi Metal VokselElectric Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia. (Bukti PR3)16. Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengeluarkan surat pemutusanhubungan kerja kepada Penggugat Rekonpensi.17. Sejak Penggugat Rekonpensi menjadi Ketua PUK PT.

  (Bukti PR6)Tergugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28undang undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh yang berbunyi sebagai berikut:siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruhuntuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidakmenjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh untuk membentukatau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus

  ,menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankankegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : a.

  Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d.Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.Tindakan anti serikat pekerja Tergugat Rekonpensi terhadap PenggugatRekonpensi yang merupakan ketua PUK berupa tindakan pemberian SP1 karena alasan Penggugat Rekonpensi meninggalkan tempat kerjauntuk menjalankan kegiatan serikat pekerja merupakan pelanggaranterhadap hak kebebasan berserikat bagi Penggugat Rekonpensi sebagaipekerja, kemudian tindakan Tergugat Rekonpensi yang melakukandemosi

  atau penurunan jabatan kepada Penggugat Rekonpensi tanpaalasan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensimerupakan tindakan anti serikat atau penghalanghalangan kegiatanberserikat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.22.23.24.255Kemudian tindakan anti serikat/union busting yang dilakukan olehTergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi yaitu mem PHKPenggugat Rekonpensi dengan alasan efisiensi bukan karenaperusahaan tutup tetapi memaksakan tetap mem PHK denganmenggunakan Pasal 164