Oleh karenanya PPN jasaluar negeri yang telah Pemohon Banding bayarkan atas management feemaupun license fee merupakan pajak masukan yang sah dan oleh karenanyamerupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT PPN;Bahwa koreksi sebesar Rp 45.981.000 berasal dari SSP ataspembayaran PPN JLN yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2009;Bahwa KPP PMA Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)terkait dengan keterlambatan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN)tersebut.

Oleh karenanya PPN jasaluar negeri yang telah Pemohon Banding bayarkan atas Management Feemaupun License Fee merupakan Pajak Masukan yang sah dan oleh karenanyamerupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT PPN;Bahwa koreksi sebesar Rp 229.817.688,00 berasal dari SSP atas pembayaranPPN JLN yang dibayar pada tanggal 8 Mei 2009;Bahwa KPP PMA Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terkaitdengan keterlambatan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN) tersebut.Apabila PPN JLN yang

Surat Penolakan tersebutPenggugat terima tanggal 12 November 2010, sehingga masih dalamjangka waktu 30 hari;e Surat Gugatan ini diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan;Bahwa dengan demikian, Surat Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat yangPenggugat ajukan telah memenuhi ketentuan formal yang dipersyaratkanUndangUndang KUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANG;Bahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") PajakPertambahan Nilai Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak ("PPN")

Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak PPNNo. 00001/187/06/218/10 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006tertanggal 24 Februari 2010 yang mengenakan sanksi administrasibunga Pasal 9(2a) KUP terhadap Pemohon Peninjauan Kembalisebesar Rp.6.436.353.879,00 (Bukti PK3). STP tersebut diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru kepadaHalaman 15 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/2012Bahwa dengan demikian, Surat Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat yang Penggugatajukan telah memenuhi ketentuan formal yang dipersyaratkan UndangUndang KUP danUndangUndang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") Pajak PertambahanNilai Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak ("PPN") Nomor:00001/187/09/218/10 Masa Pajak Januari s.d.

Pertambahan Nilaiadalah bendaharawan Pemerintah, badan atau Instansi Pemerintah yangditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkanpajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang KenaPajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah,Badan atau Instansi Pemerintah tersebut;Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai Pemungut PPNberdasarkan keputusan atau peraturan Menteri Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Surat

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak PPN No.00001/187/09/218/10 Masa Pajak Januari s.d.

Sehingga Penggugat tidakmelakukan perbuatanperbuatan yang mengakibatkan kerugian padakeuangan Negara;Kesimpulan;Bahwa dasar hukum terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) Masa Pajak April2008 Nomor 00014/107/08/092/09 tanggal 4 Mei 2009 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP00142/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 14 Desember 2009 adalah KEP128/PJ./2004 tanggal 25 Agustus 2004, merupakan produk DirektoratJenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan UndangUndang RI Nomor

) UU KUP inidiatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harusdibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dantambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau PutusanBanding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempopembayaran atau terlambat dibayar.3) Termohon PK sebagai aparatur negara tidak dapat mengenakanbunga penagihan atas penerbitan Surat

Tagihan Pajak (STP).

dengan demikian terhadap hak dari Termohon PK(semula Penggugat ) tersebut berlaku ketentuan dalamUndangUndang KUP Perubahan Tahun 2000;Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36yang dapat diajukan gugatan sudah diatur tersendiri dalamPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP PerubahanTahun 2000;Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP Perubahan Tahun 2000, Gugatan WajibPajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat

Tagihan Pajak (STP) hanya dapat diajukankepada badan peradilan pajak;Bahwa Keputusan yang digugat menggunakan Kuasa Pasal36 ayat (1) huruf b UndangUndang KUP, namunsehubungan dengan SKPKB, bukan sehubungandengan STP;Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan olehTermohon PK (semula Penggugat) tidak memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP Perubahan Tahun 2000sebagai hukum pajak formil yang berlaku untuk sengketa aquo;Bahwa sedangkan penjelasan berdasarkan

Hal ini berbeda dengan keputusan ataspermohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a atau huruf b UU KUP dimanasebelum keputusan tersebut telah terbit kKeputusan perpajakan berupaSurat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP).Berdasarkan bunyi pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP diatas bahwakeputusan yang dapat digugat adalah Keputusan yang berkaitandengan pelaksanaan keputusan perpajakan, maka penerbitan suratpenolakan atas Permohonan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) Nomor: S80/WPJ.07

:Terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkandalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;bahwa namun, dalam huruf d pasal yang sama, diberikan pembatasan terhadap huruf b, yaitu terkaitkeputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undangundang tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa yang dapat diajukan gugatan hanya keputusanPasal 36 yang berkaitan dengan Surat

Tagihan Pajak/STP (STP tidak sama dengan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar);bahwa terkait adanya pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d Undangundang tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah sesuatu yang berdiri sendiri/tidak terkait satu samalain, Tergugat membantah pendapat tersebut karena :bahwa huruf b dan huruf d ditempatkan pada pasal dan ayat yang sama, yaitu pasal 23 dan ayat (2);bahwa adanya pernyataan pada huruf d yang bersifat spesialis, maka :bahwa otomatis

71.410.701Jumlah sanksi administrasi 71.410.701 71.410.701Jumlah pajak yang masih harus 71.410.701 71.410.701dibayarAtas Surat Tagihan tersebut Penggugat mengajukan permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP938/WPUJ.03/2011 tanggal28 September 2011 permohonan Penggugat ditolak sehingga mengajukangugatan ke Pengadilan Pajak;Alasan GugatanMenurut Direktur Jenderal Pajak :1.Dari hasil penelitian terhadap proses penerbitan Surat

Tagihan Pajak (STP)diketahui halhal sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 1152/B/PK/PJK/2017Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagianpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP13826/ WPJ.07/2014 tanggal 16 Juni 2014, mengenai Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril sampai dengan Desember 2011 Nomor : 00354/107/11/055/13 tanggal 19September 2013, atas nama Penggugat, NPWP : 01.071.223.0055.000

wajib pajak.b) Dengan demikian, apabila Wajib Pajak tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan ObjekPajak (SPOP) maka Direktur Jenderal Pajakberwenang mengeluarkan Surat KetetapanPajak sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 10 ayat (2) UU PBB.. c)Selain itu) apabila sampai dengan jatuhtempo pembayaran yaitu selambatlambatnya 6(enam) bulan sejak diterimanya SPPT atau 1(satu) bulan sejak diterimanya SKP, pajakterutang PT Injatama tidak atau kurangdibayar, hal tersebut memenuhi syarat untukditerbitkan Surat

Tagihan Pajak (STP)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(4) UU PBB.. d)Dalam perkara a quo, PT Injatama memenuhisyarat untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak(STP) karena tidak menyampaikan SuratPemberitahuan Obyek Pajak (SP OP)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2) UU PBB dan oleh karena sampai denganjatuh tempo pembayaran yaituselambatlambatnya 6 (enam) bulan sejakditerimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejakditerimanya SKP, pajak terutang PT Injatamatidak atau kKurang dibayar sebagaimanadimaksud

diketahui bahwa :Terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dapat diajukan gugatankepada Pengadilan Pajak;bahwa namun, dalam huruf d pasal yang sama, diberikan pembatasan terhadaphuruf b, yaitu terkait keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, secara jelas dan tegasdinyatakan bahwa yang dapat diajukan gugatan hanya keputusan Pasal 36 yangberkaitan dengan Surat

Tagihan Pajak/STP (STP tidak sama dengan SKPKB);bahwa terkait adanya pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf bdan huruf d Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanadalah sesuatu yang berdiri sendiri/tidak terkait satu sama lain, Tergugat membantahpendapat tersebut karena :bahwa huruf b dan huruf d ditempatkan pada pasal dan ayat yang sama, yaitu pasal23 dan ayat (2);bahwa adanya pernyataan pada huruf d yang bersifat spesialis, maka :bahwa otomatis membatasi pernyataan

Bahwa dalam daftar tagihan yang telah jatuh tempo (sebagaimanadimaksud dalam rincian di bawah) sebanyak 107 lembar Surat KetetapanPajak (SKP) temasuk Surat Tagihan Pajak (STP), dengan nilai tagihansebesar Rp8.047.137.709, (delapan miliar empat puluh tujuh juta seratustiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) tersebut telah dilakukansesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, sehingga oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatanhukum;.

tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP588/WPJ.07/2014, tanggal 24 Maret 2014, tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2011, Nomor 00047/107/11/052/12,tanggal 22 Maret 2012, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaHalaman 22 dari 24 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2008, Nomor00010/107/08/046/13, tanggal 14 Maret 2013, berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, yang dibatalkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan

Surat Penolakan tersebutPenggugat terima tanggal 3 Maret 2011, sehingga masih dalam jangkawaktu 30 hari;* Surat Gugatan ini diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan;Bahwa dengan demikian, Surat Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat yangPenggugat ajukan telah memenuhi ketentuan formal yang dipersyaratkanUndangundang KUP dan Undangundang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") PajakPertambahan Nilai Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak ("PPN")Nomor

PajakPertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan atauinstansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untukmemungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang olehPengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak danatau. penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawanPemerintah, badan atau instansi Pemerintah tersebut;Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai Pemungut PPNberdasarkan keputusan atau peraturan Menteri Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Surat

Tagihan Pajak("STP) Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak PPNNo. 00002/187/09/218/10 Masa Pajak September s.d.

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang TidakBenar atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Juni 2010 Nomor: 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori dari TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat

Ismail tanggal 17 Agustus 1978 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari WalikotaSurabaya Nomor : 973/2142/402.4.16/2001 tanggal 8Agustus 2001 perihal : Himbauan Pembayaran PBBTerutang yang ditujukan kepada Yayasan HKBP ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : STP172/WPJ.11/KB.0206/2005 tanggal 17 April 2005 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : STP173/WPJ.11/KB.0206/2005 tanggal 17 April 2005 ;

benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP775/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013, mengenaiPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00015/107/08/046/13tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama Penggugat, NPWP 02.238.523.1046.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam dalam perkara a quo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2008 Nomor 00015/107