Ditemukan 1096 data
61 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 512 PK/Pdt/2017alasan di atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat (tanahterperkara) sudah ada sertifikat atas nama orang lain;10.Bahwa selanjutnya Penggugat mengirim surat kepada Tergugat XVItertanggal 10 Nopember 2009, meminta kepada Tergugat XVI memberikanpenjelasan tentang informasi penerbitan sertifikat dimaksud dilengkapidengan data secara lengkap tentang nomor sertifikat, surat ukur, luas danatas nama pemegang haknya diserta disertai photo copy sertifikatnya;11.Bahwa kemudian
28 — 20
karenaHalaman. 10 dari 48 Putusan Nomor 33/ PDT/2017/PT DPSTergugat tidak segera dapat mengambil dan memanfaatkan uangnyakembali .Bahkan pada tanggal 28 Mei 2016 Penggugat telah menyewakan tanahjaminan tersebut kepada pihak ke3 (tiga) bernama Mary Caroline Edithselama 2 tahun, diserta kebohongan dengan menyatakan bahwatanah/property tersebut tidak sebagai jaminan suatu hutang atautersangkut perkara.7.
83 — 46
berdasarkan pasal 53 (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 tahun2009,tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu surat keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarkeputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta
86 — 22
Tanpajaminantersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwapermohonan tuntutan putusan serta merta sebagaimana dimohonkan dalamgugatan ternyata tidak diserta alasannya, sebagaimana diatur dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo.
99 — 62
harmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jemaka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 TahunTentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dinyatakan bersalahdijatuhi pidana;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatutindakandimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai beupaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatunkan bertujuanmenyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap diserta
110 — 17
korban yang terbuktidilakukan oleh Anak maupun Saksi Noslar Natingkase;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini pun harusterpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan kesatuprimair, maka dakwaan kesatu subsidair selanjutnya tidak dipertimbangkanlagi;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan KeduaPrimair Penuntut Umum yaitu Pasal 80 Ayat 2 UU Nomor: 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, yang mengandung unsurunsur delik diserta
32 — 2
(satujuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi Syamsuar Sarif telah memaafkan perbuatan Anak dansaksi Sainuddin yangmana orang tua saksi Sainuddin merupakanHalaman 10 dari 34 putusan pidana nomor 4Pid.Sus.Anak /2017/PN Jnpkeluarga dan sering kerumah sehingga orangtua saksi Sainuddin yangdatang meminta maaf kepada saksi Syamsuar sehingga saksiSyamsuar memaafkan perbuatan keduanya diserta dengan suratKesepakatan Bersama (damai);Bahwa barang yang ditemukan hanya 9 (smbilan) biji tabungsedangkan uang
ADI, SH
Terdakwa:
1.SAHIR Bin SAKKIR
2.MULIYADI Bin JABIR
401 — 46
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPATAU Ketiga melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangankhususnya Terdakwa ditangkap karena melakukan mengangkut kayu daridalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Wisata AlamLaut Kepulauan Padamarang tanpa diserta Surat Keterangan Sahnya HasilHUtan, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan
54 — 14
Putusan.Nomor 5/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Mdnkedua belah pihak sedang bergulir dan dalam proses pemeriksaan di PengadilanNegeri Batam sesuai dengan bukti T4;Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P3 adalah merupakan bukti suratterkait metode pengukuran bathymetric yang dicetak dengan menggunakanbahasa Inggris tanpa diserta dengan terjemahan resmi , oleh karenanya makabukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa terkait dengan bukti bukti surat lainnya baik yangdiajukan oleh
1.RISZA KUSUMA,SH
2.GALUH TRI MURTI,SH.
Terdakwa:
HARI SUTOPO alias MBENDIL alias THE POOH bin MUJIMIN CIPTO WIYONO
77 — 20
Moewardi Surakarta selama 6 bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makatelah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan bukantanaman jenis tembakau sintetik bagi diri Terdakwa sendiri tanpa diserta jjinuntuk menggunakannya dan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa mempunyaihak untuk menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis tembakausintetik tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan bagidirinya sendiri telah terpenuhi menurut
30 — 1
Maka dengan demikian telah terbuktibahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yangberupa menguasai Tanah Sengketa beserta bangunan yang ada diatasnyatanpa diserta alas hak yang sah ;1. Bahwa, dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan olehTERGUGAT I sebagaimana diterangkan pada poin ke 16 diatas, maka PARAPENGGUGAT menderita kerugian, yang antara lain :1.
SUTARNO
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq KemenKeu RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil II Medan cq KPKNL Kisaran
2.Pimpinan Kantor PT Bank Danamon Tbk Cabang Aek Nabara
3.Bagi
66 — 12
Penyerahan Barang Jaminan & Pengikatan Hak Tanggungan Adalah Sahdan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah membuat danmenandatangani perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit DP(Pinjaman Terproteksi) senilai Rp99.500.000,00 (Sembilan puluhSembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam AktaPerjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/02666/18A2/1212 tanggal 21Desember 2012 diserta akta syarat & ketentuan umum dan daftar jadwalangsuran
45 — 14
oleh penguasayang didasarkan pada ketentuan pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yangyang sudah diubah dengan UU No. 9 Th. 2004 dan diubah kembalidengan UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertuiis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta
83 — 22
berkas terpisah) pada hari Sabtutanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 03. 00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015bertempat di Gang Oboy Kampung Kedung Lotong Desa Bantar JayaKecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan; Pembunuhan yang dlikuti, diserta
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU No. 9 Tahun2004 Gugatan sedapat mungkin juga diserta Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelasgugatan Penggugat sangat tidak jelas (obscuur Libel), baik secarasubyek maupun obyek gugatan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim inlitis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Eksepsi Tergugat Il Intervensi1.
SEHLAN BIN H.M. ARI
Termohon:
Kapolsek Semendo
100 — 22
.: B/72/III/2018/Reskrim tertanggal 19 Maret2018 prihal Permintaan Keterangan kepada PEMOHON didasari padaLaporan Polisi: LP/B/18/III/2018/Sumsel/Res Muara Enim/Sek Semendo,Tanggal 05 Maret 2018, tentang penyerobotan lahan, sebagaimanaHalaman 4 dari 35Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mredimaksud dalam Pasal 385 KUHP, dan TIDAK DISERTA DENGANMENDASARKAN PADA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.TENTANG KETENTUANKETENTUAN HUKUM DAN PELANGGARANHUKUM YANG DILAKUKAN TERMOHON;ll. A. TENTANG PENANGKAPAN11.
46 — 5
/BLIS.Bahwa menurut keterangan saksi SUTOPO als.IBLIS, sepeda motorYamaha Vixion tersebut dibelinya dari terdakwa I.dan terdakwa Il. sehargaRp.2.800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak diserta dokumenyang sah.Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I., dankeesokan harinya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Il.Bahwa menurut keterangan terdakwa .dan terdakwa Il., pencurian tersebutdilakukan dengan merusak yaitu menggunakan kunci leter :T, dimanakunci :T tersebut dimasukkan
106 — 55
seratus dua puluh delapan ribu tigaratus rupiah)pengadaan tabloid sinar tani, percetakan pengadaan dan penyebaran brosurserta pengadaan ATK tahun 2011; Bahwa terjadinya penyimpangan pemalsuan 9 (sembilan ) SPM serta dekumenpendukungnya untuk pengadaan tabloid pencetakan / pengadaan dan penyebaran brosurserta pengadaan ATK tahun 2011 berakibat terjadinya pengeluaran yang bersumber darianggaran dana Dekontrasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dankehutanan Prov Sulawesi Barat namun tidak diserta
77 — 64
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Seseorang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta ganti rugi darvatau rehabilitasi
39 — 29
Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akandijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka terlebih dahulu perludipertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankan bagidiri Terdakwa;Keadaankeadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan menjadi aibbagi korban serta keluarganya karena harus menanggung malu dantrauma secara fisik, psikis maupun seksual; Perbuatan Terdakwa diserta