Tanggal 07 Maret 2013 sejumlah USD 50,000 ( lima puluh ribudollar Amerika Serikat ) melalui Bnak Danamon;vi. Tanggal 08 April 2013 sejumlah USD 100,000 (seratus ribu dollarAmerika Serikat) melalui Bank CIMB Niaga Syariah;vii. Tanggal 01 mei 2013 sejumlah USD 100,000 ( seratus ribu dollarAmerika Serikat ) melalui Bank CIMB Niaga Syariah;Halaman 15 Putusan Nomor 11/PKPU/ 2016/ PN.

( lima puluh ribudollar Amerika Serikat ) melalui Bank Danamon;Tanggal 30 oktober 2013 sejumlah USD 50,000 (lima puluh ribudollar Amerika Serikat ) melalui Bank Danamon;Tanggal 05 september 2014 sejumlah USD 25,000 (dua puluh limaribu dollar Amerika Serikat) melalui Bank Danamon;Tanggal 23 september 2014 sejumlah USD 25,000 ( dua puluhlima ribu dollar Amerika Serikat ) melalui Bank Danamon;Tanggal 19 agustus 2015 sejumlah USD 5,000 (lima ribu dollarAmerika Serikat ) melalui Bank Mandiri;Tanggal

15 oktober 2015 sejumlah USD 10,000 ( sepuluh ribudollar Amerika Serikat) melalui Bank Danamon;Tanggal 18 november 2015 sejumlah USD 10,000 ( sepuluh ribudollar Amerika Serikat ) melalui Bank Danamon;Sehingga total yang sudah dibayarkan Termohon kepada Pemohon sejumlah USD 775,617 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribuenamratus tujuh belas dollar Amerika Serikat ) dan Rp. 203.033.710.

Tanggal 23 Agustus 2013 sejumlah USD 28,718.47 ( dua puluhdelapan ribu tujuh ratus delapan belas dan empat puluh tujuhsen dollar Amerika Serikat ) melalui Bank Danamon;v. Tanggal 18 November 2013 sejumlah USD 30,000 ( tiga puluh ribudollar Amerika Serikat ) melalui Bank Danamon;vi.

Niaga Sby. dua ratus sembilan dua puluh tiga sendollar Amerika Serikat).Sehingga total keseluruhan tagihanTERMOHON PKPU dengan tagihan yangtelah ditagih dan jatuh tempo adalahsebesar USD 925,319.44 (sembilanratus dua puluh lima ribu tiga ratussembilan belas empat puluh empatsen dollar Amerika Serikat).

Bahwa Pasal 151 UU 13 Tahun 2003 Berbunyi :1)Pengusaha, pekerja/oburuh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengansegala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapa dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/ouruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat

Karenapada kenyataanya, para Tergugat melalui serikat Pekerjatelah melayangkan surat untuk melakukan musyawarahatas permasalahan yang dialami oleh para Tergugat yangmenjadi bagian dari Serikat Pekerja FSPMI Kab.Purwakarta;10.

IMCTEKNO INDONESIA, telah terdaftar secara sah dan berhak dikatakansebagai suatu Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang berdiri di PT. IMCTEKNO INDONESIA;Bahwa Para Penggugat Rekovensi selaku anggota PUK SPAMK FSPMIPT.

Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa PUKSPAMK FSPMI PT.

SusPHI/2015/PN Bdg,diberi tanda P 27Foto Copy Surat Perubahan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, diberi tanda P 28Foto Copy tanda terima Surat Perubahan Tanda Bukti Pencatatan SerikatPekerja/Serikat Buruh, diberi tanda P 29Foto Copy Pengumuman No. 21/HRD/P(Int)?

Termohon Pailit mempunyai 1 (Satu) Kreditur yaitu Pemohon Pailit denganpiutang sebesar US$ 700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan 2(dua) kreditur lainnya yaitu pertama sebesar Rp. 48.731.360. (Empat puluhdelapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh Rupiah)Halaman 10 Putusan Nomor: 21/PAILIT/2016/PNNIAGA Sbydan kreditur lain kedua dengan piutang sebesar US$ 700.000 (tujuh ratus ribuDolar Amerika Serikat);b.

), bukan US$ 3,000,000.00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat)sebagaimana didalilkan PEMOHON PAILIT, dan TERMOHON telah membayarkewajibannya, berupa pengadaan batu bara kepada PEMOHON PAILIT senilaiUS$ 1,450,000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);Bahwa dengan demikian nilai kewajiban pembayaran prepayment sebagaimanadidalilkan PEMOHON PAILIT dalam Permohonan Pailit, yaitu senlai US$1,400,000.00 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) adalah jumlahyang keliru

INV.021/ARJIBE/INV/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 untuk tagihan prepayment pertamasebesar USD.1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat), selanjutnya disebutsebagai bukti P14b;Fotocopy Slip Pengiriman Uang PT.

), bukan US$ 3,000,000.00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat)sebagaimana didalilkan PEMOHON PAILIT, dan TERMOHON telah melakukankewajibannya berupa pengadaan batu bara kepada PEMOHON PAILIT senilaiUS$ 1,450,000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);Bahwa dengan demikian nilai kewajiban pembayaran prepayment sebagaimanadidalilkan PEMOHON PAILIT dalam Permohonan Pailit, yaitu senilai US$1,400,000.00 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) adalah jumlahyang keliru

Insam Batubara Energyterhadap CV Arjuna kepada Pihak Lain (Bukti P11a) dengan disertai tanda buktipengiriman (Bukti P 11c);Bahwa dengan adanya pengalihan piutang sebesar US$ 700.000 (tujuh ratusribu Dolar Amerika Serikat) maka sisa hutang / kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah menjadi sebesar US$ 700.000 (tujuh ratus ribuDolar Amerika Serikat);.

No.605 K/PDT.SUS/2009Bahwa bermula kejadian saat Penggugat dan temantemannyabergabung menjadi anggota Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia padatanggal 08 September 2007 ;Bahwa hasil pemilinan Pengurus secara Syah Penggugat terpilin sebagaiKetua Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di tingkat Perusahaan dandisyahkan oleh Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin danElektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan SK Nomor : 090/SK/FLOMENIK/SBSI/IX/2007 ;Bahwa tertanggal 14 September

Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja / Buruhjo pasal153 ayat (1) huruf (g) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi : Pekerja/ouruh mendirikan, menjadi anggota dan ataupengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, pekerja / buruh melakukankegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di luar jam kerja atau di dalam jamkerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama ;Bahwa, adapun

Lebih jauh lagi sebab tentang berdirinyaSerikat Buruh yang bernama PENGURUS KOMISARIAT FEDERASILOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA (PK. FLOMENIK SBSI) PT. Serba Guna, dimana Serikat Buruh tingkat perusahaantersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang diproduksiPT. Serba Guna ic.

Serba Guna, yang Nota Bene baru bekerja kurang lebih 7bulan, yang di PHK Tergugat asal/Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September2007, seharusnya kalau mau mendirikan Serikat Buruh di tingkat perusahaanharus sesuai dengan bidang usaha yang menjadi pekerjaan utama sesuaiperizinan yang berwajib, ternyata adapun Serikat Pekerja yang didalilkan olehTermohon Kasasi adalah Serikat Buruh yang bernama PENGURUSKOMISARIAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELETRONIK SERIKATBURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK.

Serba Guna,yang tidak sesuai dengan bidang Tergugat asal / Permohonan Kasasi / PT.Serba Guna sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Serikat Pekerja yangdidirikan Penggugat asal / Termohon Kasasi, dkk bertujuan tidak murni untukmembela kepentingan pekerja dalam bidang pakan ternak / ikan. Adapuntentang keberadaan Serikat Pekerja tingkat perusahaan yag didalilkan olehPenggugat asal baru diketahui oleh PT. Serba Guna ic.

, pada hakekatnyapembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, adalah dimulai dan TingkatPerusahaar/Unit Kerja, dan selanjutnya Serikat Pekerja/Serikat BuruhTingkat Perusahaan Unit Kerja kemudian dapat membentuk FederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat dibentuk berdasarkan SektorUsaha.Bahwa berdasarkan pada kaidah Yurisprudensi MARI no. 292K/PHV/2007 tanggal 14 Agustus 2007, menyebutkan :"Bahwakeanggotaan pekerja dalam organisasi Pekerja/Buruh hanyaterorganisasi dan tercatat pada Serikat Pekerja

/Serikat Buruh di TempatKerja/Unit Kerja; Bagi Pekerja/Buruh tidak dapat secara langsungmenjadi keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruhkarena Keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalahOrganisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secaraperoranganBahwa atas dalildalil yang disampaikan Tergugat diatas tersebut telahsesuai dengan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG berupa putusanMakamah Agung Republik Indonesia No. 054 K/PDT.SUS/2008 yangtelah memutus sebagai

Bahwa menurut undangundang RI no.2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Pasal 87 menyatakan :"Serikat pekerja / serikat Buruh clan organisasi pengusaha dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilanHubungan industrial untuk mewakili anggotanya."

Seperti diatur dalam Pasal123124125126127129130 dan Pasal 133.UU No.13/2003 ; salah satuPasal tersebut diatas adalah Pasal 129 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : ayat 1menyatakan pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersamadengan peraturan perusahaan,' selama di perusahaan yang :ersangkutanmasih ada serikat Pekerja/Serikat Buruh, ayat 2 dalam hal perusahaantidak ads lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja bersamadiganti dengan peraturan perusahaan maka ketentuan yang ada dalamperaturan

pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajiod dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/ouruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2

McChesney, FieldDirector, Philadelphia Accounts Management Center,Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE68/PJ/2008tanggal 9 Desember 2008 mengatur bahwa SKD yang diterbitkanOtoritas Pajak Amerika Serikat (IRS) yang menyatakan bahwaOrang/Badan adalah pendududuk Amerika Serikat berbentuk Form6166 yang harus ditandatangani oleh Ivy S.

yang menyatakanbahwa penerima penghasilan yaitu Wachovia Bank NA adalahmerupakan penduduk dari Amerika Serikat;2.2.

Untuk membuktikan bahwa Wachovia Bank NA merupakanpenduduk Amerika Serikat maka Wachovia Bank NA harusmenyerahkan Certificate of Domisile (COD) atau SuratKeterangan Domisili (SKD) yang ditandatangani oleh pejabatberwenang (Competent Authority) dari negara AmerikaSerikat pada saat penghasilan bunga tersebut dibayarkanuntuk mendapatkan pemotongan Pajak dengan tarif sesuaidengan yang diatur dalam P3B IndonesiaAmerika Serikat;.

Wachovia Bank NA sehingga faktanya pada saatpemotongan tersebut tidak ada bukti bahwa Wachovia BankNA adalah penduduk dari Amerika Serikat padahal syaratpemotongan Pajak dengan tarif 10% dapat dilakukan apabilaterdapat bukti bahwa Wachovia Bank NA adalah pendudukHalaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1375/B/PK/PJK/2016Amerika Serikat yang dibuktikan dengan adanya SKD yangditerbitkan oleh Competent Authority Amerika Serikat;i.

dan untuk Tahun Pajak 2008 terdaftar pada Otoritas PajakAmerika Serikat (Bukti P.9);Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE68/PJ/2008 tanggal9 Desember 2008 mengatur bahwa SKD yang diterbitkan Otoritas PajakAmerika Serikat (IRS) yang menyatakan bahwa Orang/Badan adalahPenduduk Amerika Serikat berbentuk Form 6166 yang harus ditandatanganioleh lvy S.

/560 Tanggal 09 Mei 2016, sehingga dengan tercatatnya Serikat PekerjaPara Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 25 dan 27 UndangUndang Nomor13 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak dan berkewajibanuntuk memperjuangkan HakHak dari anggotanya, yang selengkapnya berbunyisebagai berikut :Halaman 9 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Pdt.SusPHI/2017/PN PbrPasal 25(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan

Melakukan Intimidasi dan Pemberangusan Hak Berorganisasi kepada ParaPenggugat dengan cara mengancam dan melakukan Mutasi dikarenakantidak bersedia mengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja yang telahtercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, bertentangandengan UUD 1945 Jo UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang HakAsasi Manusia dan Jo Pasal 28 Jo Pasal 43 UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.B.

Bahwa sebagian anggota Serikat Pekerja Pertanian Dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) mengundurkan diri dariSerikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (SPPPSPSI) adalah atas kemauan daninisiatif sendiridikarenakan sudah ada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan yang bekerjadengan Tergugat;7.

Bahwa tidak benar Penggugat d.r/Tergugat d.k ada mengintimidasi ataumengancam agar Para Penggugat dan anggota lainnya mengundurkandiri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) ;. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r yangmenyatakan bahwa Para Penggugat dimutasi karena tidak maumengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian DanPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI).

;Halaman 38 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Padt.SusPHI/2017/PN PbrBahwa alasan Para Penggugat dimutasikan karena tidak mau mundur darikeanggotaan SP (Serikat Pekerja) yang baru;Bahwa SP yang Baru anggotanya ada sejumlah 180 (seratus delapan puluhorang), dan setelah ada SPI dan SPIl kemudian banyak anggota yangmundur;Bahwa Nama Serikat Pekerja yang baru adalah SPPPSPSI atau disebut jugaSP3 yang mana telah dilakukan pencatatan SP (Serikat Pekerja) setelahpencatatan SP (Serikat Pekerja) baru baru ada

Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruhselama dan sesudah melakukan mogok kerja;e Pasal 151 ayat (2) jo. ayat (8) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 151 ayat (2):Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerjatidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/buruh yang bersangkutan

tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;Pasal 151 ayat (3):Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenartidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;e Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh;Pasal 28 huruf a UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000:Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa

pekerja/oburuh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruhdengan cara:a.

Memberikan sanksi atau tindakanbalasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikatpekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja;Pasal 151 ayat (2)..Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan HubunganKerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh...

Melakukan kampanye anti pembentukanserikat pekerja/serikat buruh;1.

pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,perselisinan kepentingan, perselisinan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.Hal. 11 dari 21 hal.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisinan antara serikatpekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satuperusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan,pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatp ekerjaan.Bahwa jelas kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 56 Bab IllTentang Pengadilan Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan

Ita Kardita untuk tetap bekerja seperti biasa, menerima danmendapatkan perlakukan dan hak yang sama seperti halnya perlakukan dan hak yangditerima oleh Sdr. lta Kardita.Penggugat Melakukan Diskriminasi Terhadap Serikat Buruh di PT Panarub Industry.Bahwa Tergugat adalah buruh yang dalam kesehanannya di PT Panarub Industrytergabung dalam Serikat Buruh Tekstil Garment dan Sepatu Gabungan Serikat BuruhIndependen dan Sdr. lta Kardita sendiri tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional.Dalam PT Panarub Industry

sendiri terdapat 2 (dua) Serikat Buruh yakni SerikatPekerja Nasional (SPN) PT.

Panarub Industry.Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi adalah anggota Serikat Buruh Garmen Tekstil dan SepatuGabungan Serikat Buruh Independen (SBGTSGSBI) PT.

Nomor 2343 K/Padt./201420.21.22.23.24.senilai USD455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat)ditambah biaya melakukan proses perdamaian, dalam bentuk biaya penasehathukum, senilai USD120.000 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);Berkaitan dengan Tuntutan 3, Penggugat kemungkinan akan menderitakerugian berupa kewajiban pembayaran perdamaian senilai USD73.907.06(tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh dolar Amerika Serikat dan enam sen)ditambah biaya penasehat hukum;

Bahwa berkaitan dengan Tuntutan 1 dan Tuntutan 2, Penggugat menuntutpenggantian kerugian yang dideritanya senilai USD455.000 (empat ratus limapuluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ditambah biaya melakukan prosesperdamaian, dalam bentuk biaya penasehat hukum, senilai USD120.000(seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);Bahwa berkaitan dengan Tuntutan 3, Penggugat memohon putusan deklaratoirdan Majelis Hakim yang Terhormat yang memutuskan bahwa Tergugatdiwajibkan untuk membayar ganti mgi sampai

Kerugian Material, berupa kerugian yang diderita PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar USD 125,054.73(seratus dua puluh lima ribu lima puluh empat dan tujuh puluh tiga sendolar Amerika Serikat);12.2.

Kemudian tanggal 13 Oktober2008, Serikat Pekerja yang diketuai oleh saksi Sangkot tersebut memberitahukanHal. 1 dari 8 hal. Put.

No.1339 K/Pid.Sus/2013keberadaan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) tersebut dengan mengirimkan suratyang disampaikan melalui pihak keamanan/security untuk diteruskan kepadapihak management Hotel Grand Aquila Bandung ;Namun kemudian Mahendran Sivaguru selaku General Manager HotelGrand Aquila Bandung dan Terdakwa Sherry Iskandar selaku HRD Manager HotelGrand Aquila Bandung berkeberatan dengan berdirinya Serikat Pekerja Mandiri diHotel Grand Aquila Bandung.

Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2008,Mahendran Shivaguru memerintahkan pengurus Serikat Pekerja Mandiri HotelGrand Aquila Bandung untuk menghadap Mahendran Shivaguru, namun dalampertemuan tersebut tidak ada pembicaraan apaapa bahkan MahendranShivaguru. memerintahkan kepada Kepala Keamanan/Chef Security untukmengeluarkan pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung dariarea hotel dan Mahendran Shivaguru juga melarang semua pengurus dananggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila

No.1339 K/Pid.Sus/2013Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008, Mahendran Sivaguruselaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan Terdakwa SherryIskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung telah melakukanpemotongan gaji atau upah terhadap pengurus dan anggota Serikat PekerjaMandiri (SPM) Grand Aquila Bandung tanpa disertai alasan yang jelas ;Pada tanggal 6 Desember 2008, beberapa perwakilan dari Serikat PekerjaMandiri Hotel Grand Aquila Bandung hendak menemui kembali pihak MahendranSivaguru

selaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan TerdakwaSherry Iskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung namun pihakmangement tidak menanggapinya sehingga perwakilan Serikat Pekerja MandiriHotel Grand Aquila Bandung berkumpul di lobi hotel dan pada saat jam makansiang perwakilan Serikat Pekerja Mandiri menuju ruang makan, namun kemudianTerdakwa Sherry Iskandar melarang perwakilan Serikat Pekerja Mandiri tersebutuntuk makan dan Terdakwa Sherry Iskandar juga memerintahkan perwakilanSerikat

Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukumi. Bahwa ,....4.

Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja / buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikatburuh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.Pasal 151 ayat (2) jo ayat(3) undangundang No 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaanPasal 151 t(2Dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat di hindari,maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/ buruh yang bersangkutan

Bahwa diperusahaan Tergugat terdapat 2 (dua) Serikat pekerja /Serikat buruh yaitu serikatpekerja Seindonesia (SPSI) yang berdiri sejak tahun 1966 dan merupakan serikat pekerjaMayoritas dan PTP SBKIKEF yang baru berdiri / tercatat tanggal 09 April 2007, dimanadalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk PerjanjianKerja Bersama Tergugat tidak pernah membedakan darimana asal organisasi pekerja /buruh ;7.

anti Serikat Pekerja / Serikat Buruh di PerusahaanTergugat ;20.

pekerja wajibmemberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa sebelum melakukan mogok kerja harus melakukantahapan prosedur sebagaimana diatur dalapasal 137 Undang undang No13 Tahun 2003 yang menyebutkan :mogok kerja sebagaidasar pekerja/buruh dan serikat pekerja /serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruhdilakukan secara sah,tertib dan damai sebaai akibat gagalnya perundinganMenimbang, bahwa dengan demikian Pasal

Dan perlu pemohon sampaikan bahwapemohon mulai dari awal tidak pernah menyatakan diri sebagai Advokat,akan tetapi jelas dalam surat kuasa adalah sebagai Divisi AdvokasiLembaga Bantuan Hukum ALIANSI SERIKAT PEKERJA INDONESIA(LBH ASPI) sekaligus pengurus Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI)yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ASPI, dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medansebagai mana yang diperintahkan UndangUndang No. 21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja

/Serikat Burun Jo.

Keputusan Menteri TenagaKerja dan Trasnmigrasi RI No. 16 tahun 2001 tentang Tata carapencatatan Serikat pekerja/Serikat Buruh ;Bahwa sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa ASPI tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 87UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi sebagaiberikut : Serikat pekerja/serikat burun dan organisasi pengusaha dapatbertindah sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan HubunganIndustrial untuk mewakili anggotanya.

Dan dalam penjelasannyadinyatakan bahwa : yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruhsebagai mana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus padatingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat propinsi dan pusatbaik serikat pekerja / serikat buruh, anggota federasi, maupunkonfederasi ;Bahwa jadi cukup jelas dalam Pasal 87 UndangUndang No. 2 tahun 2004tentang PPHI dan penjelasannya dipenuhi oleh ALIANSI SERIKATPEKERJA INDONSIA (ASPI) yang sudah memiliki beberapa serikatpekerja/serikat

KPSASPI, bukti pencatatan No. 159/IX/SPOP/DTKM/2006, tanggal 4Desember 2006 ;Bahwa artinya sudah 14 Serikat pekerja / Serikat buruh yang dibentukoleh ASPI dan yang menangani perkara adalah Kolahman Saragihsebagai Ketua Umum ASPI dan Purnama Hutapea sebagai pengurusBendahara ASPI Kota Medan. Artinya sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh pasal 87 UndangUndang No. 2 tahun 2004tentang PPHI Jo. Pasal 7 ayat (2) UndangUndang No. 21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja / buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja.Pasal 151 ayat (2) jo ayat(3) undangundang No 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaanPasal 151 ayat (2)Dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan hubungan kerja tidakdapat di hindarismaka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkanoleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/ buruhyang bersangkutan

.Pasal 28 huruf a UU tahun 2000 Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja / buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus,menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan / atau menjalankanatau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan cara :a.

Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikatburuh ;Bahwa selain pasalpasal sebagai mana di maksud di atas PHK sepihak yangdilakukan Tergugat juga merupakan tindakan / perbuatan melawan hukumyang melanggar konvensi ILO No. 87 ppasal 3 ayat (1), pasal 10 dan pasal11,tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (dasar dibentuknya UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhdan khususnya pada pasal ayat (2) huruf b konvensi ILO NO. 98mengenai berlakunya

Bahwa diperusahaan Tergugat terdapat 2 (dua) Serikat pekerja /Serikatburuh yaitu serikat pekerja Seindonesia (SPSI) yang berdiri sejak tahun1966 dan merupakan serikat pekerja Mayoritas dan PTP SBKIKEF yangbaru. berdiri / tercatat tanggal O09 April 2007, dimana dalammelaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan termasukPerjanjian Kerja Bersama Tergugat tidak pernah membedakan darimanaasal organisasi pekerja / buruh ;.

,sedangkan SB KIKEF baru ada tahun2007, jadi KB ini berlaku sudah 12 tahun sebelum adanya SBKIKEF;e Bahwa seua karyawan, masuk serikat pekerja SPSI termasuk SB KIKFF terikatdengan PKB ini;e Bahwa Prosesnya PKB dilaksanakan antara perusahaan dengan serikat pekerjadengan itikad baik, dan tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi;27Bahwa serikat pekerja SPSI tidak mempermasalahkan perihal pasal pasaltertentu dalam PKB ini;Bahwa syarat syarat seseorang masuk serikat pekerja yang bersangkutan maumasuk serikat

No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point a UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga PemutusanHubungan Kerja tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Tergugatdiwajibkan mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi dan

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point (a) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh4.

pekerja/serikat buruh ditempat kerja/unit kerja;e Bahwa bagi pekerja/ouruh tidak dapat secara langsung menjadikeanggotaan dari suatu Federasi serikat pekerja/serikat buruh karenakeanggotaan dari Federasi serikat pekerja/serikat adalah organisasiserikat pekerja/serikat buruh pekerja secara orang perseorangan;e Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan diwakilioleh Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan

Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store artinya Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store barudinyatakan sah sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah sejak tanggal dikeluarkannyapencatatan serikat buruh dimaksud;Bahwa namun pada saat menerbitkan surat keputusan tentangpengesahan

susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store Kota Medan tertanggal 22 Oktober2007, ternyata Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store keberadaannya belum memperolehnomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, maka dengan demikiankeberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi

No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point a UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga PemutusanHubungan Kerja tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Tergugatdiwajibkan mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi dan

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point (a) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh4.

pekerja/serikat buruh ditempat kerja/unit kerja;e Bahwa bagi pekerja/ouruh tidak dapat secara langsung menjadikeanggotaan dari suatu Federasi serikat pekerja/serikat buruh karenakeanggotaan dari Federasi serikat pekerja/serikat adalah organisasiserikat pekerja/serikat buruh pekerja secara orang perseorangan;e Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan diwakilioleh Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan

Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store artinya Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store barudinyatakan sah sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah sejak tanggal dikeluarkannyapencatatan serikat buruh dimaksud;Bahwa namun pada saat menerbitkan surat keputusan tentangpengesahan

susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store Kota Medan tertanggal 22 Oktober2007, ternyata Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store keberadaannya belum memperolehnomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, maka dengan demikiankeberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi

dan Tenaga Kerja tanggal 29 Januari2016, yang mana salah satu anggota dari Federasi Serikat Pekerja MultiSektor ini adalah Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara berdasarkansurat pernyataan bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor(FSPMS) Nomor: 004/Pernyataan SPMSSARI MUTIARA/XI/2018tertanggal 29 November 2018 dengan Nomor Bukti Pencatatan SerikatNo.1459/SPSB/DKKM/2018 yang diterbitkan oleh Dinas KetenagaakerjaanKota Medan tanggal 27 November 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal

Hal tersebut sesuai dengan Amanat Pasal 11 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Yang menyatakan:(1) Setiap Serikat Pekerja/Serikat buruh, Federasi dan konfederasi SerikatPekerja/ Serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga.(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnyaharus memuat : a. Nama dan lambang; b. Dasar Negara, Asas, dan tujuan;c. Tanggal Pendirian; d. tempat kedudukan; e. keanggotaan dankepengurusan; f.

Penggugat juga Wajid menyebutkan Serikat Pekerja mana saja yang tergabungdalam Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (FSPMS),Karena sesuai KetentuanPasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatBuruh,telah dengan Tegas Menyatakan bahwa Federasi Serikat Pekerja/BuruhTerbentuk Minimal melalui Lima (5) Serikat Pekerja/Serikat BuruhMenurut Tergugat,Karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan SerikatPekerja mana saja Yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja MultiSektor,Maka

Haltersebut sesuai dengan Amanat Pasal 11 Undang Undang Nomor 21Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Yang menyatakan:(1) Setiap Serikat Pekerja/Serikat buruh, Federasi dan konfederasi SerikatPekerja/ Serikat burunh harus memiliki anggaran dasar dan anggaranrumah tangga.(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya harus memuat : a. Nama dan lambang; b. Dasar Negara, Asas, dantujuan; c. Tanggal Pendirian; d. tempat kedudukan; e. keanggotaan dankepengurusan; f.

Pekerja manasaja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (FSPMS),Karena sesuai Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh,telah dengan TegasMenyatakan bahwa Federasi Serikat Pekerja/Buruh Terbentuk Minimalmelalui Lima (5) Serikat Pekerja/Serikat Buruh Menurut Tergugat,Karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan SerikatPekerja mana saja Yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja MultiSektor,Maka Seyogianya Majelis Hakim Yang Memeriksa

Untuk selanjutnya, saya dan Rekanrekan pekerjayang lainnya membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 23oktober 2011 dengan nama Serikat Pekerja Independen Sung WonIndojaya di singkat SPISI;3.

Bahwa setelah Pembentukan Serikat pekerja/Serikat Buruh, kemudianpenggugat melakukan mutasi terhadap saya dari Departemen Packing kedepartemen Carding;Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan No 69/Pat.SUSPHI/2017/PN.BdgDan selanjutnya penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap saya dan beberapa pengurus Serikat Pekerja Independen SungWon Indojaya diantaranya Saudara Nandi, Saudara Saepul, dan SaudaraAlip dengan alasan yang tidak jelas.Bahwa selanjutnya saya dan pengurus Serikat Pekerja Independen

Pekerja Independen Sungwon Indojaya, FederasiSerikat Buruh Persatuan dan Slip Gajih Bulan Agustus.Tanda bukti SK pencatatan Serikat Pekerja IndependenSungwon Indojaya (SPISI)Tanda Bukti SK Afiliasi dari Federasi Serikat Buruh Pantura(FSBP)Tanda Bukti Berita Acara Pemabaharman StrukturKepengurusan Serikat Pekerja Independen Sungwon Indojaya(SPISI).Tanda Bukti struktur organisasi Serikat Pekerja IndependenSungwon Indojaya (SPISI).Tanda Bukti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaSerikat Pekerja

Sung Wong Indojaya sekitar1600 orang ;Bahwa saksi bukan anggota Serikat pekerja ;Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr.

Murdan (Tergugat) yang bernama Serikat Pekerja SPISIBahwa saksi mengetahui ke tempat perusahaan / produksi tidak bolehmembawa Hp, apabila tidak menghiraukan akan mendapat peringatan ;Bahwa jumlah karyawan di perusahaan PT. Sung Wong Indojaya sekitar1600 karyawan ;Bahwa pada waktu terjadi demo dari Serikat Pekerja dan karyawan yanglainnya bekerja seperti biasa ;Bahwa Serikat Pekerja pada tahun 2014 di ketuai oleh Sdr.

Pekerja SPOI, keDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan alasan bahwa menurutPenjelasan Pasal 10 UndangUndang No. 21 Tentang Serikat Pekerjasecara lengkap :e Yang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini termasuk usaha jasa.Contoh serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan sektor usahayaitu SP/SB di perusahaan tekstil bergabung dengan SP/SB di perusahaanHal. 3 dari 39 hal.

Pekerja Otomotif Indonesiasehingga penolakan Penggugat terhadap FederasiSerikat Pekerja Otomotif Indonesia tidak bisaditerima hanya karena Penggugat menjalankanjenis bidang usaha Converting tissue danmengabaikan isi dari UndangUndang No. 21Tahun 2000 Pasal 12 Serikat Pekerja/SerikatBuruh, Federasi dan Konfederasi SerikatPekerja/Serikat Buruh harus terbuka untukmenerima anggota tanpa membedakan aaliran,politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin .Dan pasal 13 Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat

pekerja/serikat buruh selamadan sesudah mogok kerja, sehingga TindakanPenggugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Tergugat adalah Perbuatanmelawan Hukum;3 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandungharuslah menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena halhalsebagaimana berikut :e Bahwa Serikat Pekerja dengan nama Pimpinan Basis Serikat PekerjaOtomotif Indonesia PT.

GrahaKerindo Utama yang tercatat di Disnakertrans Pemerintah Kabupaten Bekasisebagai Organisasi Serikat Pekerja yang resmi dengan No pencatatan: 875/CTT.250/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 dengan nama Basis Serikat Pekerja OtomotifIndonesia PT.

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;7 Bahwa putusan yang menyatakan tentang sah tidaknya keberadaan suatuorganisasi serikat pekerja bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan HubunganIndustrial berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut.

Secara hukum, subyek hukum atau pihakpihak yang berperkara didalam putusan Tergugat jo putusan P4D adalah :(i) Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi,Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SK KEP PT.Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 101 K/TUN/2006GOODYEAR INDONESIA) (selanjutnya disebut dengan SerikatPekerja), selaku Pemohon atau Serikat Pekerja, melawan(ii) Tergugat Il Intervensi, selaku Pengusaha;b.

Sedangkan pokok permasalahan di dalam putusan Tergugat joputusan P4D adalah tentang tuntutan serikat pekerja ataspenghapusan ketentuan mengenai pensiun yang tersebut di dalamPasal 42 ayat (7) Kesepakatan Kerja Bersama XI (periode 20012003)yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Serikat Pekerja danPenggugat Intervensi (Selanjutnya disebut KKB XI);3.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pokok permasalahan dalamperkara No. 246 ini adalah putusan Tergugat jo putusan P4D, dimanapihakpihak yang terlibat secara hukum adalah Serikat Pekerja danTergugat II Intervensi;b. Jumlah anggota Serikat Pekerja yang telah mendaftar sampai dengansaat ini seluruhnya adalah tidak kurang dari 624 (enam ratus duapuluh empat) orang.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, bahwa Para Pekerja bukanlah para pihak dalamsengketa adalah tidak benar;Karena semua perselisihan hubungan industrial adalah untukkepentingan seluruh pekerja yang selalu langsung maupun tidaklangsung diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja;Hal ini sesuai dengan UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, Bab VI Hak dan Kewajiban;Pasal 25 ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomorbukti pencatatan berhak :a.