Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin tarmin terdiri tersia tardin turdin termin terpin tersin terdir ternin
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 06-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 12-K/PM.III-13/AD/III/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — Muhammad jari, Lettu Inf NRP 21940007540473, Pama Rindam V / Brawijaya, Rindam V / Brawijaya.
38 — 14
  • makaperbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan olehOditur Militer kepada Terdakwa.Menimbang, bahwatindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Pasal36 UU RI No. 42 Tahun 1999 yaitu : Pembeni fidusia yang mengalihkan, menggadaikan ataumenyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima fidusia , sehingga dengandemikian terdin
Pengadilan PA BARRU Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA BARRU Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Br
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 116
  • pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilSedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sebagaimana Pasalayat (7) menyatakan bahwaInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yangbertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan Administrasi Kependudukan.Dan yang dimaksud dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 Tentang Perangkat Daerah adalahPerangkat Daerah kabupaten/kota terdin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-08-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 188-K/PM II–08/AD/VIII/2013
Tanggal 30 September 2013 — Serda Damar Susanto
31 — 12
  • Yesa Apri Diana.Barangbarang : 1 (satu) stel pakaian terdin' dari satu buah baju kaos warna putih dan buahlongress warna abuabu milik Sdri. Yesa Apri Diana.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor 6/PDT.G/2016/2016/PN. BJW
Tanggal 17 Nopember 2016 — - MIKAEL BIRU MELAWAN - GALUS JAGO,dkk
88 — 24
  • Bapak dari Ndona Winbernama Moa Toyo sedang bapak dari Biru Toyo saksi tidak mengenalnya. bitiNdona Wini bernama Reo Nage, sedangkan istri Moa Toyo bemama Wini Noja.Perkawinan Moa Toyo dengan Wini Noja mempunyai empat orang anakdiantaranya Wawo Wini, Ndona Wini, Riwu Wini dan Lape Wini; Bahwa Api Bupu mempunyai empat orang anak yang terdin darn tiga perempuandan satu lakitaki. Anak lakilaki dan dua perempuan telah meninggal duniasedangkan satu perempuan lainnya sudah kawin keluar.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 20-02-2020 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/2019/PN Jap
Tanggal 26 Februari 2019 — - PT FREEPORT INDONESIA - ERENS CARTENZ ELUAY
201 — 1048
  • ditindaklanjuti secara positif, sehingga tergugat ErensCartenz Eluay dibebastugasan sementara terhitung sejak tanggal 10 Maret2017;Menimbang, bahwa bukti P22 dan P23 membuktikan bahwa tanggal 10Maret 2017 pihak Penggugat melakukan rapat koordinasi terkait Pembahasankasus dugaan pengambilan concentrate yang dilakukan oleh tergugat ErensEluay dengan pmbentukan Tim Investigasi dan Plan Investigasi;Menimbang, bahwa bukti P24 sampai dengan P33, P43, P45membuktikan bahwa pada bulan Maret 2017 Tim Investigasi yang terdin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 121/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — SURATMAN vs BUPATI DOMPU
75 — 24
  • 53 ayat (2)huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau terlanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Rumawi Il Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 08-12-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 575/PDT.G/2014/pn.BDG.,.
Tanggal 27 Agustus 2015 —
46 — 18
  • Bahwa Ada du tower apartemen yang disediakan olehPenggugat yaitu Tower B dan Tower D; Bahwa setahu saksi, Tower B dan Tower D itu tidak khususdisediakan untuk mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom, akantetapi atau campur dengan penghuni lain yang sudah membell; Bahwa dua tower tersebut tidak bisa menampung 3000 orangmahasiswa: Bahwa jangankan amandemen, perjanjian pokok saja saksibelum pernah lihat dan membacanya; Bahwa setahu saksi ada 5.000 orang mahasiswa yang lulusseleksi tahun 2012/2013, yang terdin
Pengadilan PN BEKASI Perdata Tanah
Register : 21-07-2011 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 294/Pdt.G/2011/PN.BKS
Tanggal 29 Februari 2012 — 1. HERYANTO, sebagai PENGGUGAT I; 2. HERRYDIANTO TEDJOKUSUMO, sebagai PENGGUGAT II; 3. AHMAD SHOLEH, sebagai PENGGUGAT III; 4. SAMSURI, sebagai.........Penggugat IV; 5. JO TJONG SENG, sebagai..........Penggugat V; MELAWAN 1. PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT, sebagai TERGUGAT; 2. ANDI HARIS, sebagai TURUT TERGUGAT;
89 — 17
  • seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik clanatas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, dimana pada prinsipnyamasingmasing pihak bertetap pada dalil mereka semula, isi selengkapnya dan Replik clanDplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ml sebagalbahagian yangtak terpisahkan dad putusan mi;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran datitdalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti surat yang terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/PDT.SUS/2009
DIREKTUR PT. COKLAT RANSIKI; ABDULA RACHIM ARKAN, DKK.
64 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BuktiP.21).Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2007 dilakukan pertemuandengan Para Penggugat dan Tergugat dan Kabag.Keuangan PT.Cokran yangdifasilitasi olen Pemda Manokwan dan disepakati dibentuk Tim untuk menyelesaikanhakhak Para Penggugat yang terdin dari 11 orang untuk berangkat ke Jakarta untukbertemu dengan Tergugati dan Tergugat Ill selaku Dewan Komisaris.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM II-08/AD/I/2015
Tanggal 27 April 2015 — Kapten Cpn Denny Setiawan, Cs 1 Org
44 — 29
  • Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Kesengajaan seb agai maksud yaitukesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betulbetul sebagaiperwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.Unsur sengaja disini dapat diarikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yangdilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan.Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengerian
Pengadilan PN MADIUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 23_Pdt.G_2016_PN_Mad
Tanggal 23 Januari 2017 — - Tan Edwin Tansil Cs - Agus Susanto Cs
56 — 18
  • Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Bertindak Sebagai Penggugat (/egitima persona in standi judicio)Dalam UNDANGUNDANG R.l NOMOR 16 TAHUN 2001 yang dirubahdengan UU No.28 Tahun 2004 Tentang YAYASAN dalam Pasal 1 point 1menyatakan : Yayasan adalah badan hukum yang terdin atas kekayaanyang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyalianggota.Dalam buku Prof.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 150-K/PM II–08/AL/VII/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — IRAWAN TRIANGGORO, SERTU
107 — 21
  • Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdin dan tiga, yaitu:1.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Eiren Tuwongkesong
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Momalia I Kecamatan Posigadan
Intervensi:
APRIS RUHBAN
123 — 42
  • Pemilihan, Pengangkatan dan PemberhentianSangadi :Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa yang selanjutnya disebutpanitia pemilihan adalah penitia yang dibentuk oleh BPD untukmenyelenggarakan prose pemilihan Sangadi.Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa:Panitia pemilihan sebagimana dimaksud pada pasal 11 keanggotaanyaterdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga kemasyarakatandan tokoh masyarakat, dengan struktur organisasi yang masingmasingdalam jabatannya merangkap anggota, terdin
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 28/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.I Nyoman Buncing
2.I Wayan Sukiara
3.I Wayan Sukita
4.I Nyoman Mana
5.I Wayan Warka
6.Made Sidarma
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Intervensi:
Desa Pekraman Catur
243 — 132
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahaniemenyatakan Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabatPemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan ;Dan sesuai ayat (2) menyatakan : Upaya Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdin atas : 0m2 anon nn nme nnnnnna.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 23-11-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat : Jamiati Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
251 — 227
  • upayaadministratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan wargamasyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78,sebagai berikut:Pasal 75:(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatHalaman 63 dari 69 halaman, Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.TPI .Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 145/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PUJANARKO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI Tahun 2020
139 — 69
  • tingkat desa adalahpanitia yang dibentuk oleh BPD terdir' dan unsur Perangkat Desa, penguruslembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;Bahwa, demikian pula berdasarkan Pasal 1. angka 11 Peraturan BupatiSidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanBupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilinan KepalaDesa menyatakan : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalahpanitia yang dibentuk oleh BPD terdin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
325 — 200
  • .;(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdin atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokohmasyarakat Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala DesaPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah ... dst.;Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.SBY.7.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH .Alm
68 — 37
  • Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rjp.315.554,592, (tgaralus lima belas juta lima ratus lima pulun empat rou lima ratus sembilan pulun dua rupiah)yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) KabupatenSeluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemenntahan Daerah, Sumber pendapatan desa antara lain terdin atas pendapatan asli desadan bantuan dari Pemenntah baik Pemenntah Provinsi
    Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran danPendapatan Belanja Desa.Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan dalam melaksanakan pengelolaankeuangan desa sebagai pengguna. clan penanggung jawelb anggaran, didbantu oleh PTPKD(pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) , yang terdin dari;1. Sekretans Desa: saksi NAZIRWAN HALKISE Bin TAUKIRIN2. Kepala Urusan (Kaur):a KepalaUrusan (Kaur) Pemenniahan : saksi RATMAN HARTODI Bn DARHAMb.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 04-03-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 015/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 17 Nopember 2015 — Jasmo Dkk Melawan I. Bupati Pati II. PT. Sahabat Mulia Sakti
409 — 1381
  • ===(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratifkepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atautindakan)j 22+ 2+ 22202 no oo oon oe(2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin Atlas : nnn nnn nnn nnna. Keberatan; dan;b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 140/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
H. RAHMAT
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
1907 — 1960
  • Bahwa dalam UU AP mengatur sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas :a. Keberatan; danb.