bahwa unsur melawan hukum dalam DakwaanPrimair tidak dapat diterapbkan kepada Terdakwa sehingga unsurtersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu maka Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut: Apabila dibaca dan dicermati kembali, pertimbangan yangdijadikan dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamayang diambil alin oleh Pengadilan Tipikor

Berdasarkan 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/MSGKW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40%atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan dengan jumlahsebesar Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta duaratus empat puluh ribu rupiah); sehingga dengan demikianMampetua Hutapea telah menerima dana sebesarRp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah);(Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamahalaman 55 sampai dengan halaman

Judex Facti berpendapat bahwa PeraturanPresiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan/JasaPemerintah adalah kurang relevan dan amat subjektif apabila ditafsir dandijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Dakwaan Primair, karena Peraturan Presiden tidak dapat dijadikan dasarhukum untuk menguji perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Tipikor yang menganut asas legalitas

dalam hukum pidana(vide, putusan PN. hal 61);Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapuramempertimbangkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentangPerubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat lebih objektifapabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan ataukedudukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwayang melanggar Keppres atau Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum, sehingga terhadap perkara Terdakwa dapat diterapkanketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum, karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telahterungkap faktafakta sebagai berikut:1.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin Hj.

Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 18 Juli 2019 atas Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni2019 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby;Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 9Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 18 Juli 2019.Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui PengadilanNegeri Jakarta Timur yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangtelah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 09 Mei 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding PenuntutUmum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding atasHalaman 79 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT SBYPutusan Pengadilan Tipikor

terungkapdipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbytanggal 13 Juni 2019, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra MemoriBanding Penuntut Umum serta suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding berpendapat sebagai berikut :Halaman 80 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT SBYBahwa mengenai fakta hukum yang terungkap pada pokoknyaMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding telah sependapat dengan faktahukum dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby tanggal 13 Juni 2019.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikanfakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasanalasan dan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Choiril Suparjo

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BudiSudiarto, S.H., M.Hum.

., M.H.Perincian Biaya:Materai PenetapanBiaya PanggilanBiaya ProsesPendaftaranRedaksi PenetapanJumlah> Rp. 6.000,: Rp. 100.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,: Rp. 5.000,: Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannyapada tanggal27 Nopember 2017.Pada Tanggal 27 Nopember 2017PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

PUTUSANNo. 1887 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KARTINI JULIANNA MANDALENAMARPAUNG ;Tempat Lahir : Kisaran ;Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 04 Juni 1968 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Bukit Panjangan Asri Blok J2 Semarang ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Hakim AdHoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang

No.1887 K/Pid.Sus/2013berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012,susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENIberubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota.

Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikanbahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semulamenangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, makaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriHal. 15 dari 154 hal. Put.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No.128/PID.Sus/2012/Pengadilan Tipikor Semarang tanggal18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama;2.

Hoc Tipikor akan mendapat kenaikan gaji dariRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), menjadi Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);=> Mutasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Asmadinata, di manasaksi Heru Kisbandono mengatakan bahwa ia punya kenalan diMahkamah Agung yang bisa mengetahui di mana Pemohon Kasasi II/Hal. 157 dari 154 hal. Put.

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas A padatanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. dan permintaan banding PenasihatHukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPenuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana AktaPemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl.tanggal 29 Maret 2017;Hal. 61 dari 68 halaman, Pts.Perk.

Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2017, sebagaimanaAkta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. tanggal 11 April 2017;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan permintaan

Terdakwa HASMIR, S.H., M.H. dan sebagaimana tersebut dalamAkta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN Bgl,tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah menyatakan mencabut permohonan banding, namun Penuntut Umumtidak mencabut permohonan bandingnya;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dantatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan

PUTUSANNomor : 1775 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : CHRIS SRIDANA, MBA ;Tempat lahir : Denpasar;Umur/tanggal lahir: 49 tahun/27 Maret 1964;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan GN.

,dan/atau Kuasa Hukumnya ;Menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, dengan perbaikan sekedar mengenai besaran uangpengganti yang dijatuhkan sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUHMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaanprimair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh

TingkatBanding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusanPengadilan Tipikor tingkat pertama yang menghukum Terdakwa dengandakwaan primair sehingga semua pertimbangan dan putusan PengadilanHal. 51 dari 68 hal.

No. 1775 K/PID.SUS/2014Tipikor tingkat pertama yang melandasi hal tersebut, dapat dipertahankan olehPengadilan Tingkat Banding serta diambil menjadi pertimbangan sendiri olehPengadilan Tipikor di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkaraini di tingkat banding,..

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Adhoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M.

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 10 dari 10 him Put No.636 /PID./2018/PT MKSHim 11 dari 10 him Put No.636 /PID./2018/PT MKS

Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Samarinda Kelas1A Nomor W18U1/7060/KP.01.2/10/2019, Tentang Pemberian IzinPerceraian, tanggal 2 Oktober 2019, bertanda P.4;Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi,masingmasing bernama:Endah Purbarini binti Sarikun, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Perumahan LP NarkobaBayur, RT. 16, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan

Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;7.

Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukanHalaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDNpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019;2.

Bank Pembangunan Daerah IstimewaAceh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNAtanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaIphone Daffi Yassera bin Ishak M.

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGIL. LLL.R.E.

Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak PidanaKorupsi SulSel Bar yang berkedudukan dimakassar berdasarkan UU RI.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkanKeputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksadan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan17berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada PengadilanMakassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atauorang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanUmum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamemalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan TipikorPada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Baratyang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsitelah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanTindak Pidana Korupsi , Perobuatan tersebut dilakukan oleh

Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdari tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 10 Agustus 2013;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang dari tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang dari tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;6.

Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013.Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG: 1Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.

LuisBalun, S.H dari POS BAKUM KOTA KUPANG berdasarkan Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2013 Nomor 05/Pen.PH/PID/2013/PN.KPG;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca: Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Juli 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TindakPidana

PUTUSANNo. 515 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat Kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Sofyan, SKM;Tempat Lahir : Tarempa;Umurftanggallahir : 55 Tahun/12 Desember 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 32/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 27 Januari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengadili: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor:27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI yang dimintakan

Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangdalam putusannya No. 27/PID.SUS//2012/TIPIKOR/PN.TPI tanggal 24September 2013, yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkanterobukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dakwaansubsidair, adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta kuranglengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap faktafakta uangterungkap dalam persidangan; Bahwa

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehFrensita K. Twinsani, S.H.M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd./ MS. Lumme, S.H. Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Frensita K.

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Tedakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 113/Pid.Sus-Tipikor

Siti Rabiah (yang perkaranya telah divonispengadilan tipikor makassar dan perkaranya di ajukan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukumtetap);2. Surat Keterangan Garapan Tanah, yang pada pokoknyaberisipernyataan bahwa tanah/sawah tersebut benar telah digarap/dikuasai olehpenggarap/pihak yang terletak di dusun Badobado dan tanah tersebut tidak dalam sengketa;Hal 14 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS..,3.

,tersebut; KEBERATAN KEDUA;non Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 134 alinea KEDUA bahwaMenimbang, bahwa dari rangkaian di atas telah tergambar dengan jelas adanyaperbuatan Para Terdakwa selaku ketua dan anggota Satgas A yang dapatdikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkanorang lain yakni atas nama Abd Gaffar, Hj berre Risnawati, H. Tjappe, Hj. Sunni,Najma, Jalali dan H.

Andi Nuzuliah, SH;KEBERATAN KEEMPAT: wonnnen Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 141 alinea terakhir bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II selaku Ketua dan Anggota Satgas Ayang telah melakukan pengukuran sebagaimna yang telah dituangkan dalam PetaBidang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta adanyatanah yang tidak bertuan/tanah Negara yang seakan akan telah dikuasai masyarakatsecara teruS menerus

ketakutansebagaiaman ditentukan dalam pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945.Selain itu, menurut Mahkamah kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3UndangUndang Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidanayang harus memenuhi prinsip hokum tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan sepertiyang dibaca (lex scripta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanyabertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1ayat (3) dengan prinsip Negara hukum

Konsepsi tersebut Sebenarnya Sama dengan penjelasan kalimatsecara nyata telah ada kerugian Negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1)Undangundang Tipikor sebagaimana dijelaskan dala penjelasannya yangmenyatakan sebagai kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

PUTUSANNomor 6 / PDT / 2018 /PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :MARIAMAH Binti ABDUL DOLAH, bertempat tinggal di Dusun HarapanJaya Desa Simpang Empat Kec.Kluet Utara Kab.

,M.H.masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Januari2018 Nomor 6/Pen.Pdt/ 2018/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh M.Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNAMenimbang,........

Biaya proses ....Jumlah ..Rp. 6.000,Rp. 5.000,oe Rp.139.000, Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNA

PARA PENGGUGAT danTERGUGAT ) vide Pasal 3 alinea ke2 Perjanjian Kerjasama/BuktiT/1113;Hal 19 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI9.3. bahwa TANAH tersebut masih sengketa dalam perkara TINDAKPIDANA KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta, di manaPENGGUGAT II (Sdr. ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAID ALWAINY)telah ditetapbkan sebagai TERDAKWA;9.4.

Perlu TERGUGAT dan TERGUGAT Il informasikan, bahwa mengenaiperkara TIPIKOR tentang proses Penerbitan Sertifikat HGB No.:2849/Pinangsia (baca: sertifikat TANAH) sebagaimana diuraikan pada butir12 di atas, masing terhadap Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUW,Terdakwa: LUKMAN HAKIM KARTASASMITA telah dijatuhi hukum penjarasebagai berikut: Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUWBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.

No.1847 K/Pid.Sus/2014, tanggal06 Januari 2015, telah dijatuhi hukum pidana penjara selama 9 (sembilan)tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan; (Bukti T.I/1113);Hal 26 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI16.Sedangkan terhadap Terdakwa: ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAIDALWAINY, oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah dijatuhi hukum pidana