Putusan No.108/Pdt.G/2021/PA.PdnLago Samy sll BLA eas gay IU Lene cy pall g GLA ll ASO lel,csrliLal sil pi 5 ade slang SLY, GSY : MLD, shall abe aly) db,Leljoo cued, y pall OLS) ye Syne oly care al clalyes deve gl, pall caatl obArtinya: Pemisahan (suamiistri) boleh dilakukan bilamana disebabkanperselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehinggakehidupan rumah tangga (Suamiistri) tersebut tidak berubah menjadipetaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: Tidak bolehberbuat mudarat

Penetapan No.27/Padt.P/2021/PA.RigQe gas de aSlal) shh aNd Gata Vg Gilagall (8 SUB Atcay bast co shall ylessai Shoe co Cepmmcall gle lis pcom 6) dis onganrsArtinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorangperempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya(perwaliannya) kepada seorang lakilaki mujtahid yang adil, agarmujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya,karena mujtahid tersebut adalah muhakkam

Brbdae GUhy Les ol) UlSy e333 Cal yich gh cAray 5M Ady (aclall ccalla ee os saa aeitl Tia Ugille Logis CLAY Ge qual jay Lag cu Shall alsoArtinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataudengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahanlagi serta hakim tidak berhasi!

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil ath athalaq yangdiambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan:oer aly Gaal shall Gypbei Que GdUbl! ali DY! sl a,BE Os Bye ly 5M Ab cued Cues elie Ys ciliai led alyangel Gaull: Guns jl ast le Say yl cline I pei!

pemilinan wali hakim oleh Pemohon IIdari tokoh agama bernama Mahdi yang bukan merupakan penghulu resmiHalaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sgutersebut dapat diterima karena pernikahan tersebut sangat dibutuhkan agardapat menjaga keimanan Pemohon II setelah menjadi muallaf;Menimbang, bahwa pertimbang di atas sesuai dengan pendapat AIQurtubi dalam Kitab AlJami li Ahkami AlQuran, juz 3, halaman 76, yangdiambil alin menjadi pendapat Hakim, disebutkan:W531 sad WE Id Sls Vs. ad OlLLL Y gosa, shall

Jatiwangi tidak memiliki Sertifikat Keselamatan Kapal (Certificates ofSeaworthiness) sehingga sesuai dengan Sea Worthiness Clausehalaman 21, Pemohon PK tidak dapat dituntut untuk bertanggung atassetiap klaim, Pasal tersebut berbunyi: 7he underwriter shall not liable oneach and every claim on the above (s) when operation and/or, sailingwithout: Seaworthiness Certificates.Bahwa alasan penolakan klaim oleh Pemohon PK a quo ternyata jugasesuai dengan hasil temuan Surveyor dan Adjuster sebagaimana dalamFinal

However, such interst may also be taxed in the State in whichit arises according to the laws of that State, but if theBeneficial Owner of the interst is a resident of the other State,the tax so charged shall not exceed 10 percent of the grossamount of the interest;bahwa Terjemahan Pasal 11 tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 991/B/PK/PJK/2015a.

However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State ini whichit arises and according to the law of that state, but if therecipient is the Beneficial Owner of the interest the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the goss amount ofthe interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.

Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut : Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : /n thedetermination of any criminal charge against him everyone shall beentitled to the followng minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in language which beunderstand of the nature and cause of the charge againt him;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a)

untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person shose rights or freedoms as her inrecognized are violated shall have and effective remedy, not wthstanding that the violation has been committed by persons actingin a Official capacity;b) to

No. 2206 K/Pdt/2012The Goods sold pursuant to the Contract shall remain the Sellers property untilthe Buyers have paid all sums due from it to the Sellers on any accountwhatsoever.

dalam memutus dan terpengaruh olehterjemahan Sale Contract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010(Kontrak Penjualan Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010)dalam bahasa Indonesia, yang mana sebenarnya para pihak, baik TermohonKasasi maupun PT Alam Agri Adiperkasa tidak pernah sepakat untukmenafsirkan kontrak dalam bahasa Indonesia dan menuntut penyelesaianmenurut hukum Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam di dalam SaleContract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010 bahwa;"The Contract shall

Akantetapi, meskipun hal itu tidak diajukan dalam memori, Hakim tingkatKasasi dan kasasi wajib memeriksa dan memutus tentang hal ituberdasarkan fungsi exofficio yang digariskan Pasal 134 HIR";Maka dengan adanya klausul arbitase di dalam Sale Contract Nomor PQD1008016, Date 26 August 2010 pada butir 27 yang menyebutkan bahwa,... but if no agreement is reached, the case in dispute shall be referred toarbitration in accordance with the arbitration rules Nomor 125 of the Grainand Feed Trade Association

;Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010:The Contract shall be governed by and construed in accordance withEnglish Law;Terjemahan resminya:Kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan menurut Hukum Inggris;(vide bukti P1, P1a, P2);Catatan: cetak tebal, ditambahkan;22.Berdasarkan ketentuan di atas, suatu perjanjian yang telah disepakati parapihak berlaku bagi undangundang bagi pihak yang membuatnya.

Nomor 3126 K/Pdt/201536.37.38.bentuk konsekuensi hukum yang mungkin lahir dan merugikan kepentingandari Para Penggugat:Bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan,Tergugat selaku perusahaan pengelola berkewajiban untuk menyelesaikansegala bentuk kewajiban pajak yang lahir akibat dari pelaksanaan PerjanjianPengelolaan;Bahwa merujuk kepada ketentuan Perjanjian Pengelolaan yangmenyatakan:Perjanjian Pengelolaan"The Parties here to agree that the Management Company shall pay to theFirst

Hal manasesuai ketentuan Pasal 15/7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas: Pasal 157ayat (4) UU Perseroan Terbatas : "Perseroan yang tidak menyesuaikananggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat dibubankan berdasarkan putusan pengadilan negeri ataspermohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan,tegas ditetapkan bahwa :Perjanjian PengelolaanThis agreement shall be valid as long as the First Party is the

Nomor 3126 K/Pdt/2015Bahwa, apabila dicermati Posita maupun Petitum Para Penggugat padadasarnya mendalilkan Para Tergugat melanggar Perjanjian S&P dan 3M,sehingga meminta pembatalannya melalui Pengadilan Negeri Denpasar,oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut menyangkut isi PerjanjianS&P dan 3M, maka menurut Perjanjian tersebut, dalam pilihan hukumnyaantara Para Penggugat dengan Tergugat antara lain menyatakan: "/f anydispute shall arise or occur between the Parties in relation to anything ormatter

arising out or under this Agreement the same shall be refered to aperson nominated as single arbitrator by the President for the time beingof The Royal Institution Chartered Surveyors or equivalent in Indonesia tobe utually agreed between the Parties":Dengan terjemahan sebagai berikut: "Jika terjadi perselisinan yangmuncul antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan sesuatu atausesuatu yang timbul atau berdasarkan Perjanjian ini, seseorang akandicalonkan sebagai Arbiter Tunggal oleh Presiden

For the avoidance of doubt, Contractmanufacturer shall not be liable to pay to Purchaser or any other partyany royalties with respect to Contract manufacturer's manufacture, andsale to Purchaser, pursuant to this Agreement of cigarettes bearingPurchaser's or any other partys Trademark.Berdasarkan Pasal 3 dari Supply Agreement disebutkan:Halaman 3 dari 87 halaman.

Belum dimasukkan dalam harga yang sebenarnya dibayar atauseharusnya dibayar.Interpretative Notes of WTO Valuation AgreementInterpretative Note atas Pasal 8 (1) (c) Annex to WTO ValuationAgreement menyatakan bahwa:the payments made by the Buyer for the right to deliver or resell theimported goods shall not be added to the price actually paid or payable forthe imported goods if such payments are not a condition of the sale forexport to the country of importation of the imported goods.Yang diterjemahkan

Dengandemikian apakah royalti merupakan persyaratan untuk transaksi barangimpor harus ditentukan secara terpisah;Asal CutfillerPasal 5.1 dari License Agreement menyatakan bahwa:In consideration of the rights granted herein, Grantee shall pay to PUGBa royalty for each of the products manufactured and sold pursuant to thisAgreement.

For each brand of the products, such royalty shall be thatpercentage of Grantees Net Sales Value for that brand which is specifiedin the schedule AYang diterjemahkan sebagai berikut:Atas hak yang diberikan, penerima lisensi harus membayarkan royaltikepada PMGB atas setiap produk yang dihasilkan dan dijual sesuaidengan Perjanjian ini.

Konvensi disusun oleh pakarpakarCommon Law System, Civil Law System, maupun Islamic Law System;Bahwa bahwa damage to the state is shall not necessary di dalam suatutindak pidana korupsi. Bukan refuse, it shall not be necessary. Jadi suatu tindakpidana korupsi itu tidak perlu harus ada unsur kerugian pada negara,implementasinya menurut konvensi tergantung dari according to principle ofdomestic law in its country.

73Menimbang bahwa oleh karena kata dapat sebagaimana uraianpertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi,maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapatdikabulkan;Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya UN ConventionAgainst Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi manakerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (/t shall

Hal dimaksudmengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang dijamin konstitusi,dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.Article 11 (2) Universal Declaration of Human Right (1948) juga menegaskan,bahwasanya No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act82or omission which did not constitute a penal offence, under national or internationallaw, at the time when it was committea.Cakupan makna kata dapaf pada frasa yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara

Bahwa Pasal 25 ayat 1 Perjanjian TRIPS menyebutkan sebagai berikut:Members shall provide for the protection of independently createdindustrial designs that are new or original. Members may provide thatdesigns are not new or original if they do not significantly differ fromknown designs or combinations of known design features. Members mayprovide that such protection shall not extend to designs dictatedessentially by technical or functional considerations.

Mustafa As Sibai dalam kitab A/ Maratu Bainal FighiWal Qanun halaman 100 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Cpt lile Cus Eladal b wS 5 Elis GUAM ae aeldy daa g jl Sal OU...Cans St Ce Cay Asa g HH AB Shall gt Gy) AN Gye GLE Lgl g) S 1 atl Na Gill GS Lagay..,Sesungguhnya kehidupan suami istn tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.

yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir:Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebihbesar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak denganpenjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yangbertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab Mada HurriyahAzZaujain, Fi AthTholaq, halaman 83 yang diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim sebagai berikut:Alay yl Epa Cus 5 che Ys cai 4a ail aly tans jl Shall

Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan olehPengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahliHukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh AsSunah, Jilid Il, halamanY lee 2 385 x55 el I a 53 Hy ell sll elses 235 158 y45 Brcua) A553 ans Slyise vat leas 7 ey LF sell 5S legis Sg Shall

Musthafa As Sibai, halaman 100, yangberbunyi :ct SAY s aeSshey SYGYI Anh all we ye alld Lele gl pally GAN ae agi daa s jl) shall Gldap 5 54g all cet Go) SAI Gye Auld Leal! AS Iya g Guill Noe lal OS) Lege Guaeeliie Qu Lia!

itu hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalahperbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karenaitu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusiterbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat,hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim Tunggal menjadipertimbangan putusan ini:" Gpai Cus s che Vy C3U Led ais ae aly Gans jl Shall

surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, makauntuk menemukan kebenaran gugatannya, Majelis Hakim membebankankepada Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya sesuai Pasal 283R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitabHasyiyah lanah alThalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Penggugat untukmembuktikan dalildalil Gugatannya sebagai berikut:o9S ol b yin ale shall

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar HukumIslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yangmenyatakan :oaz7g HW shall Gyles yi SUbII elbi edu Jlisl 255lg9 ga re algOY Tay we Yo dy90 Toil dla II Gai curs alo Vo wlloi)To) ob lang woll YrwWl curl ae ule pS wl olizeJlrsJlArtinya : " Islam memilin lembaga talak/ perceraian ketika rumahtangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat laginasihat