Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 10-06-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 8/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN MISSIO DEI INDONESIA KITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA
Intervensi:
HENRY D. LANTANG
171 — 90
  • Penggugat:
    YAYASAN MISSIO DEI INDONESIA KITA
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA
    Intervensi:
    HENRY D. LANTANG
    (sesuai Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara);Fakta Hukum:Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik (objek gugatan) tersebut yangtelah diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak prosedur, cacat hukumadministrasi sebagaimana penegasan Peraturan Menteri Agraria Dan TataRuang /Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 107 yang menyebutkanbawah Cacat Hukum Administratif adalah:a. Kesalahan prosedur;b.
    (jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011).14.
    Bahwa selain itu Tergugat dengan sengaja mengabaikan dan tidakmempertimbangkan secara saksama sesuai dengan data fisik dan datayuridis yang sebenarnya bahwa tanah (Objek gugatan) dan bangunankampus STT Missio Dei Manado yang ada diatasnya dikuasai olehYayasan Missio Dei Indonesia Kita, sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan PertanahanHalaman 10 dari Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.MdoNasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018
    Dan Tata Ruang /Kepala BPN RI Nomor 9Tahun 1999 Pasal 107 dan Peraturan Menteri Agraria Dan TataRung/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011Pasal 6 dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Rung / KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangHalaman 11 dari Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.MdoPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 1sebagaimana yang telah disebutkan di atas; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarantanah khususnya
    Sebagaimana disebutkan dalam PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999)Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dikatakan bahwa Keputusan pembatalanhak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya,dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau olehpejabat yang berwenang tanpa permohonan penerbitan sertipikat Pasal 106ayat (1).
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 13-12-2023 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 23 April 2024 — Penggugat:
Nur Afni
Tergugat:
ADE IDIH H
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
16 — 10
  • Penggugat:
    Nur Afni
    Tergugat:
    ADE IDIH H
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 10-02-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 28-07-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bgl
Tanggal 27 Juli 2023 — Penggugat:
RUSMALA DEWI
Tergugat:
1.MUSA
2.IRAWADI MALIN KUNING
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
79 — 0
  • Penggugat:
    RUSMALA DEWI
    Tergugat:
    1.MUSA
    2.IRAWADI MALIN KUNING
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tjk
Tanggal 3 Mei 2021 — ., MM
Tergugat:
Sujiono
Turut Tergugat:
Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota bandar lampung
66 — 31
  • ., MM
    Tergugat:
    Sujiono
    Turut Tergugat:
    Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota bandar lampung
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Sbs
Tanggal 20 Mei 2021 — MITRA INTISEJATI PLANTATION
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
69 — 45
  • MITRA INTISEJATI PLANTATION
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, yang berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratSurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
    Selain itu,Pasal 5 huruf J Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan PembaharuanAgraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesualdengan prinsipprinsip untuk mengakui dan menghormati hak masyarakathukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dansumber daya alam, dirasa masih sangat relevan;3.
    Bahwa dalam hal ini juga Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai TurutTergugat tidak teliti dalam mengeluarkan HGU atas permohonan Tergugat;15.
    Bahwa Turut Tergugat telan membentuk Panitia B yangseharusnya bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian danpengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantordalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan danHalaman 5 dari 88 Putusan Nomor 29/Padt.G/2020/PN Sbspembaruan Hak Guna Usaha sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 11Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertahananNasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan danTata Cara
    Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor Lembar: 0114.032008 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Barat tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T.34;35, Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang TataCara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diberitanda T.35;36.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 224/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Oktober 2020 — DKK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
249 — 228
  • DKK
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 25-02-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 50/B/2016/PT.TUN. JKT.
Tanggal 4 April 2016 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi.; M. Minin Bin Sahi Bin Umun Bin Sinan.;
58 — 35
  • Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi.;M. Minin Bin Sahi Bin Umun Bin Sinan.;
    Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahuluKepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25Bekasi ;1. Untung Indrayanto, SH. Mka., JabatanKepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Bekasi ;2. Suhudi, A.Ptnh, MH., Jabatan KepalaSub. Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Bekasi ;3. Purnomo Sudaryanto, SH., JabatanKepala Sub. Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Bekasi ;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 234/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Nopember 2023 —
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
59 — 49

  • Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 14-02-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 08/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dmk
Tanggal 5 September 2017 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
29 — 20
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan TataRuang Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanKabupaten Demak, JIl.Bhayangkara Baru No.1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-12-2014 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 782/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 September 2015 — KEMENTERIAN AGRARIA jo. KEPALA BPN jo. KANWIL BPN DKI JAKARTA jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN 5.PEMERINTAH RI jo. KEMENTERIAN AGRARIA jo. KEPALA BPN jo. KANWIL BPN BANTEN - TANGERANG jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGERANG BANTEN
49 — 15
  • KEMENTERIAN AGRARIA jo. KEPALA BPN jo. KANWIL BPN DKI JAKARTA jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN5.PEMERINTAH RI jo. KEMENTERIAN AGRARIA jo. KEPALA BPN jo. KANWIL BPN BANTEN - TANGERANG jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGERANG BANTEN
    KEMENTRIAN AGRARIA jo. KEPALA BPN jo.KANWIL BPN ' BANTENTANGERANG jo. KEPALA KANTORPERTANAHAN KAB. TANGERANGBANTEN, beralamat di KompiexPerkantoran Pemda Kab. Tangerang, JI.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
Sulasmi
Tergugat:
Hokijanto Wijaya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
25 — 15
  • Penggugat:
    Sulasmi
    Tergugat:
    Hokijanto Wijaya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2022 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1180/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 5 Juni 2023 — Penggugat:
I Made Kalir
Tergugat:
I Wayan Driana
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
26 — 0
  • Penggugat:
    I Made Kalir
    Tergugat:
    I Wayan Driana
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 16 Oktober 2019 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
120 — 15
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /!
    Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepada pihakKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukanpengukuran batasbatas tanah Obyek Perkara yang kemudian sudahmendapatkan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa telah dilaksanakanpengembalian batas sesuai dengan Peta Inventarisasi tanggal 21Mei 2012 sebagai berikut
    Bahwa TurutTergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik.Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2/Padt.G/2019/PN Kgn3.
    Bahwa Turut Tergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik;3.
    S829/Rokum/PP.1/Kum/18/2016 (T18), copy surat Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan (T19), copy suratPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentangperubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.TISUN
2.TOWIYAH
Tergugat:
LIEM KIEM ING
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
51 — 8
  • Penggugat:
    1.TISUN
    2.TOWIYAH
    Tergugat:
    LIEM KIEM ING
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    KementerianKarangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Agraria dan Tata Ruang RI, CQ. Kantor WilayahBPN Provinsi Jawa Tengah, CQ. Kepala BadanPertahanan Nasional Kabupaten Banyumas,beralamat di JI. Jenderal Soedirman No. 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.
    SriWinarno, dengan jabatan Pengadministrasian UmumPermasalahan Pertanahan Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanhan Kabupaten Banyumasberdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN PwtTENTANG
    angka 8 (delapan) yangmemohon kepada Pengadilan untuk menyatakan membebankan biayaperkara menurut hukum, oleh karena menurut hukum pihak yang kalah harusdibebani membayar biaya, yang dalam hal ini pihak yang kalah adalahTergugat maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugatdikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 340/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 23 Februari 2023 — RABIAH
Tergugat:
1.RIFAT ELIM
2.SURYA JAYA LATIF
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
130 — 28
  • RABIAH
    Tergugat:
    1.RIFAT ELIM
    2.SURYA JAYA LATIF
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
Terbanding/Tergugat : Damiri MS
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
89 — 65
  • Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
    Terbanding/Tergugat : Damiri MS
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
    Nama: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG SEBAGAIPELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK PEMBANGUNANJALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat,Teluk Betung, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip
    surat tersebut mengakusebagai PEMBANDING/ PELAWAN/TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KU.02.06/015415/CE/V/2019 dan SuratMemori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadapihak TERBANDING, dahulu PENGGUGAT/TERLAWAN pada tanggal 24Januari 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding dariPengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Mgl Tanggal 24 Januari 2020 dan juga diberitahukan pula padaKementerian Agraria
    G/2018/PN.Mgl dan Relas Penyerahan Memori Banding dariPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor:46/Pdt.G/ 2018/PN.Mgl pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang KepalaBadan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang, yang beralamat di JalanBasuki Rahmat,Teluk Betung,Bandar Lampung sebagai TURUT TERBANDINGdahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWANMembaca Tanda
    Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagaiPelawan semula Tergugat;Damiri Ms, bertempat tinggal di Desa Tiyuh Pagar Dewa, Rt 002 Rw 002Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaiTerlawan dahulu Penggugat ;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan PertanahanNasional Provinsi Lampung, tempat kedudukan Jalan Basuki RahmatTeluk Betung, sebagai Turut Terlawan dahulu Turut Tergugat ;.
    Bahwa baik dalam Putusan maupun dalam Berita Acara Sidang Perdata Perlawanan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.G.Plw /2018/PN.Mgl yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2019 tidakdicantum bahwa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNGSEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUKPEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUASTERBANGGI BESARPEMATANG PANGGANG, TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN yangberalamat di Jalan Basuki Rahmat
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 94/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 20 Januari 2020 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
108 — 98
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN HULUSUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kamboja No.02Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa Khusus kepada MISKIAH, S.
    menghentikan kegiatan pertambangan milikTergugat , hal ini dipertegas dalam keterangan nya Saksi Menyetoppengerjaan tambang di lahan bersama Keluarga istri Penggugat PakSurono & Pak HarjonoHalaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa fakta saksi Jalaludin berani menghentikan pertambangantergugat secara eksplisit menunjukkan bahwa Penggugat memilikidasar bertindak yakni Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    Bon + 2 Orang PetugasPembantu Bahwa pada tahun 2012 saksi Rustam Effendi ke lahan tersebutSaksi kelokasi Tahun 2012 Untuk Menemukan Titik Kordinatpengembalian tata batas lahan Bahwakemudian saksi Rustam Effendi Saksi mengatakan saatpengembalian batas tanah tersebut dengan cara tetap mengambilbatas dan dikasih tanda patok Bahwa menurut saksi Rustam Effendi Kondisi tanah pada tahun2012 sudah berlobang, sudah ada galian tambang Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    P 10 ) adalahCACAT HUKUM dan TIDAK SAH produknya bertentangan dantidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dimaksud pasal 4ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahannasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan (T19 ) yang secara tegas menyatakan dalam hal tanah yangdimohonkan adalah Kawasan Hutan maka lebih dulu harusdilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku , sedangsenyatanya
    113, 115, 118, 119, 121,122, 123, 124 dan 128, berada dalam areal operasional tambang batubarayang dikelola Tergugat ; Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.15 telah ditentukan bahwaletak lokasi tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 112, 113, 115, 118,119, 121, 122, 123, 124 dan 128 berada dalam kawasan hutan produksiyang merupakan areal operasional tambang batubara yang dikelolaTergugat ;Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bks
Tanggal 12 April 2023 — RUSMIYATI
Tergugat:
Muhammad Aon Sujana
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
10 — 0
  • RUSMIYATI
    Tergugat:
    Muhammad Aon Sujana
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 873/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 29 Maret 2023 —
Tergugat:
1.I Noman Gede Darsana
2.Ni Ketut Murni
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
67 — 17

  • Tergugat:
    1.I Noman Gede Darsana
    2.Ni Ketut Murni
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN GIANYAR Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Gin
Tanggal 17 Nopember 2022 — Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional CQ. Kanwil Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali CQ. Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
59 — 4
  • Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional CQ. Kanwil Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali CQ. Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali