benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP775/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013, mengenaiPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00015/107/08/046/13tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama Penggugat, NPWP 02.238.523.1046.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam dalam perkara a quo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2008 Nomor 00015/107

dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;c Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut, ternyata semuaFaktur Pajak Keluaran yang Pemohon Banding terbitkan telah memenuhiketentuan minimal pencantuman keterangan tentang penyerahan Barang KenaPajak, sehingga semuanya standar walaupun salah satu dari perkataan : HargaJual/ Penggantian / Uang Muka/Termijn yang tertera pada Faktur Pajak Keluarantersebut tidak dicoret;Bahwa dengan demikian pengenaan sanksi administrasi pada Surat

Tagihan Pajak (STP)PPN Barang & Jasa Nomor : 00056/107/04/052/06 tanggal 19 Juli 2006 untuk MasaPajak Januari s.d Desember 2004 sebesar Rp 1.535.280.577,00 seluruhnya harusdikurangkan / dibatalkan;halaman ke 8 dari 47Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding Pemohon Banding telah membayar lebih50% pajak terutang menurut Keputusan Terbanding Nomor : KEP1607/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pembetulan Keputusan TerbandingSecara Jabatan Nomor KEP1466/WPJ.07/BD.05 Tanggal 11 September

Dengandemikian tidak dapat dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berupa Denda Pasal 14 ayat (4)UndangUndang KUP;b.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu gugatan atas Penerbitan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP489/WPJ.17/2012tanggal 15 Mei 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00001/104/06/904/09tanggal 23 Januari 2009 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti

KMK Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata CaraPelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan PelaksanaanSurat Paksa, harus dilakukan dengan penagihan sesuai denganprosedur yang ada, yaitu : Pasal 4 ayat (2) :Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunanmelaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutangsebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SuratKetetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hakatas Tanah

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya seluruh Permohonan gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP2208/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 Desember 2011 mengenai Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) Yang Tidak Benar atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti

Dengan demikian tidak dapatdikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa berupa Denda Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP.b) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang

Rekonsiliasihanya atas B.C.2.3 PIT LG EDDI Jumlah koreksi DPP 10.938.994.131 Il PPN Masukan 124.434.135 Tidak terdapat jawaban konfirmasi dariKPP yang diminta konfirmasi danPemohon Banding tidak dapat melakukanpengujian arus kas atas PPN Masukantersebut *) Atas koreksikoreksi DPP PPN tersebut telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)oleh Pemeriksa dan karena itu Pemohon Banding mengajukan permohonan penghapusansanksi administrasi denda Pasal 14 (4) KUP sebagaimana disebutkan dalam STP tersebutdengan

sekali serta telah nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkansebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1277/WPJ.07/2011 tanggal 8 Juni 2011 mengenai Penguranganatau Pembatalan atas Surat

Tagihan Pajak (STP) yang Tidak Benar atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor : 00006/107/08/053/10 tanggal 23 April 2010Halaman 27 dari 29 halaman.

dibenarkan karena pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor: S2881/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober2008 tentang Surat Penolakan Pembetulan KEP1595/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal24 September 2007 atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor00002/109/00/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 21 Oktober 2005sampai dengan 26 Mei 2006 atas nama Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali dengan menghitung kembali Surat

Tagihan Pajak (STP) atas BungaPenagihan menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar.Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga

NomorPut.55560/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 harusdibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP67/WPJ,07/2014 tanggal 13 Januari 2014, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012, atas nama Penggugat, NPWP 01.863.567.2081.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.006.184.260,00 adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan KurangBayar (SKPKB) dan Surat Keterangan Kurang Bayar PajakTambahan (SKPKBT) yang diterbitkan sebagai hasil daripemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUKUP adalah merupakan dasar penagihan pajak yangHalaman 11 dari 74 halaman.

UU KUPBahwa sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 12 tersebut diatas,Dirjen Pajak diberi kKewenangan untuk menetapkan Pajak sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP;Bahwa untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan untuk mengujikepatuhan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP tersebut diatas, Dirjen Pajakdiberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajaksebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP;Bahwa Surat

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)dan Surat Keterangan Kurang Bayar Pajak Tambahan (SKPKBT) yangditerbitkan sebagai hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 UU KUP adalah merupakan dasar penagihan pajak yangselanjutnya dapat ditagih dengan Surat Paksa;Bahwa menurut Pemohon Hak Uji Materiil, jenis kKewenangan Dirjen Pajakyang disebut Pemeriksaan tersebut adalah sudah tepat dan memangharus diatur dengan UndangUndang, dalam hal ini UU KUP sebagaiHukum Acara Perpajakan

Permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syaratwaktu, sepatutnya diproses, diperiksa dan diputus oleh MahkamahAgung;KRONOLOGIS TERJADINYA SENGKETA (GUGATAN KE PENGADILANPAJAK)Sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Agung dalammengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini, bersama ini PemohonPeninjauan Kembali menjelaskan kronologis terjadinya sengketa (gugatanke Pengadilan Pajak) sebagai berikut:1.Berawal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai dan Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:Pada Tahun 2008 Termohon (Semula Direktorat Jenderal Pajak)melakukan Pemeriksaan Pajak Tahun 2006 terhadap PemohonPeninjauan Kembali (Semula Wajib Pajak dengan nama PT Samator).Hasil pemeriksaan menurut Termohon (Semula Tergugat) terdapatkoreksi Peredaran Usaha sebesar Rp42.123.040.700,00.

No.1515 K/Pid.Sus/2013Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dihubungi oleh JAMES GUNARYOBUDIRAHARJO yang meminta pendapat tentang bagaimana mekanismepengajuan keberatan Surat Tagihan Pajak (STP) dan terdakwa menjelaskanbahwa pengajuan keberatan prosesnya panjang dan belum tentu menang,dan terdakwa menyarankan kepada JAMES GUNARYO BUDIRAHARJOagar STP tersebut dibayarkan saja apabila selisinnya tidak terlalu besar,padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajakdilarang menjadi

BhaktiInvestama, Tbk ;Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dihubungi oleh JAMESGUNARYO BUDIRAHARJO yang meminta pendapat tentangbagaimana mekanisme pengajuan keberatan Surat Tagihan Pajak(STP) dan terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan keberatanprosesnya panjang dan belum tentu menang, dan terdakwamenyarankan kepada JAMES GUNARYO BUDIRAHARJO agarSTP tersebut dibayarkan saja apabila selisinnya tidak terlalubesar, padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak dilarang menjadi

Bhakti Investama, Tbk ;Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dihubungi oleh JAMES GUNARYOBUDIRAHARJO yang meminta pendapat tentang bagaimana mekanismepengajuan keberatan Surat Tagihan Pajak (STP) dan terdakwa menjelaskanbahwa pengajuan keberatan prosesnya panjang dan belum tentu menang,dan terdakwa menyarankan kepada JAMES GUNARYO BUDIRAHARJOagar STP tersebut dibayarkan saja apabila selisinnya tidak terlalu besar,padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajakdilarang menjadi

Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembaliterhadap penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali NomorKEP1590/WPJ.11/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pembetulanatas Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasisecara Jabatan yang mempertahankan Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Nomor 00054/107/06/631/08, tanggal 27 November2008, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Nomor: Put.55553/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24September 2014 harus dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanMengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP2656/WPJ.07/2013 tanggal 17 Desember 2013, tentangPengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat

Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00039/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama Penggugat, NPWP : 01.863.567.2081.0000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp451.095.290,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) No. 00025/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masih harusdibayar sebesar Rp128.291.937.3.

Medan:adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP676/WPJ.01/2013 tanggal 18 September 2013 mengenaiPengurangan atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Tahun PajakHalaman 32 dari 34 halaman.

Putusan Nomor. 331 B/PK/PJK/201128dan dikenakan Pajak Keluaran 10% beserta denda dan sanksi perpajakan lainnya,yang semuanya itu dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP)Akibatnya berdasarkan pemeriksaan dan KPP Jakarta Pratama Sawah Besar Dua,maka PT Sinar Surya Sakti dikenakan PPN sebagai berikut: Jenis Ketetapan Pajak Tanggal Masa Pajak Pokok Hutang Denda/Sanksi Jumlahdan Nomor HutangSurat Ketetapan Pajak 27 September 0 0 0Nihil (SKPNihil)

Nomor: Put.55558/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24September 2014 harus dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagain permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor : KEP75/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat

Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00035/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama Penggugat, NPWP : 01.863.567.2081.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp124.885.354,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.