Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor ke Il sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016Tahanan Rutan;7. Penetapan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1179K/Pid.Sus/20168. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20Maret 2016 ;9.

KH Agussalim No.17 Gampongle Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor BandaAceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINo:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanHal. 2 dari 83 hal. Put.

No. 1179K/Pid.Sus/2016Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Acehatau Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINo:153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Perkara:PDS06/MANOKIFt.1/11/2021 pada hari Kamis tanggal 29November 2021, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1. Menyatakan Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY;S.Th.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Jaksa Penuntut Umumperkara dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Manokwari telah secara arif dan bijaksana menyatakan PemohonBanding (dahulu Terdakwa Pdt.Roberts Jeremia Nandotray, S.Th) tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanaDakwaan Primair, dan oleh karena itu Membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut;2.

, tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.Menimbang, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan pasal 2dan pasal 3 UU RI Tipikor tersebut, menurut pandangan Vidya Prahassacitta,pengajar ilmu hokum pada Univ.

Bina Nusantara dalam sebuah acara diskusiMembongkar Putusan MK tentang pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor di Jakarta.

Bahwasecara historis ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepadasubyek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat public yang memilikikekuasaan meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya tidak secara tegasmenyatakan demikian, hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Oemar Senoadjisaat menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI yangmenyatakan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU RI no 31 tahun 1971harus ditujukan kepada Pegawai negeri sipil

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

TIPIKOR. Smg, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d 16September 2011;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 17 September 2011,Nomor: 49/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg, sejak tanggal 17 September2011 s/d 15 Nopember 2011;5. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal.7 Nopember 2011No. 95/Pen.Pid/2011/PT.Smg, sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 15Desember 2011;6.

,MH., ARYO GARUDO WIDODO, SH., Advokat padapada Kantor Advokat BAMBANG YOS & PARTNERS, Jalan Sumbing No. 490 CacabanTimur, Kota Magelang 56121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri semarang,Nomor 183/Pid/KH/2011/PN.Smg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut:Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 27Juni 2011, Nomor 49/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg., tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengdili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,tanggal 28 Juni 2011, Nomor 49/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg., tentangPenetapan Hari sidang;3.

., M.Si, bin SOEJOSOBROTOSOEJOSO beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal21 Nopember 2011 NO.Reg.Perk: PDS01/Mgl/06/2011 yang pada pokoknya agar MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara int memutuskan:1.

No. 1143 K/Pid.Sus/2015yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Tipikor dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut:a.

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1143 K/Pid.Sus/2015S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd.

;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPKHal. 1 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKIPOMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 30 Oktober 2015 s.d. tanggal 28 Desember2015;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama),di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal29 Desember 2015 s.d. tanggal 27 Januari 2016;7 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 25 Januari 2016 No. 63/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 4 Februari 2016 No. 91/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;9 Permohonaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.W10.U/1758/HK.07.11.2016 tanggal 29 Maret 2016, sejak tanggal 24 April

diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim telah mengabaikan faktaadanya Pemberian Uang sebesar Rp1.000.000.000, (satu. milyar rupiah)kepada terdakwa dari Muhamad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang;2 Tentang Pengembalian uang sebesar Rp.5.747.285.829, (lima milyar tujuhratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratusdua puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, bahwa menurut Penuntut Umum,pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Ny Raden Sukaesih maupun paraPenggugat telah beberapa kali meminta ganti rugi/ Kompensasi denganmenempuh berbagai upayaupaya baik secara lisan mupun dengan caratertulis guna menyelesaikan masalah ini seperti permohonanpenggantian rumah tahun 1968 yang di tujukan kepada Ketua YayasanRS ST Carolus dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tertanggal 14September 2006 dan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat LembagaPengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR)tertanggal 07 November 2014 yang meminta

Caroulus mendalilkan status tanah JalanSalemba Raya No. 35 Jakarta melalui suratnya tertanggal 12 November2014 No. : 062/LPI TIPIKOR/Peng/PSC/XV/2014 Hal: Jawaban SOMASIyang ditujukan Kepada yth. : Bapak AIDIL FITRI, SH Ketua LPI TipikorGedung Perintis Kemerdekaan Lt. 5 Jl. Proklamasi No. 56, MentengJakarta 10320, Perhimpunan St.

Daalildalil Penggugat pada angka 24 Gugatan jelas merupakanupaya Penggugat untuk merekaya dan memelintir isi suratTergugat Nomor 062/LPI TIPIKOR/ Peng/PSC/XV2014 tertanggal12 November (Surat Tergugat Nomor 062), karena seluruhuraian dari Penggugat pada angka 24 Gugatan sangat jauhberbeda dengan isi Surat Tergugat Nomor 062 tersebut.Tindakan Penggugat tersebut merupakan itikad buruk dariPenggugat yang berupaya untuk merekayasa faktafakta yangada.

B aji, SH.Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPaniteraPilh.PANITERA MUDA TIPIKOR,H. Syahrir Dahlan, S.H.NIP.19651120 198903Halamam 11 dari 10 hal.Putusan Nomor 107/PID.SUS/2020/PT MKS

TARMULIUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 Putusan Nomor 264/PID/2019/PT BNAT. TARMULI, S.H.NIP: 19611231 198503 1 029

Penunjukan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 11 Juli 2019 tentangpenunjukan Panitera Pengganti ;3.

H.Yassan Romli dikenakan hukuman badan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ PenuntutUmum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi salahdalam menerapkan hukum ;Bahwa dari fakta dipersidangan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi adalah sudah tepat dan benar yang terbukti perbuatan Terdakwa adalahmelanggar Pasal 3 UU Tipikor ;Bahwa akan tetapi Judex Facti/Pengadilan Tinggi keliru dalammenjatuhkan

pidana yang hanya menjatuhkan pidana denda, sedangkan Pasal3 UU Tipikor ancaman pidananya adalah penjara selama 1 tahun dan ataudenda ;Hal. 18 dari 20 hal.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkatperadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor06/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm.yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 1Agustus 2017, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kotabarumengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut;Membaca

Akta Permohonan Kasasi Nomor06/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm.yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 31Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 11Agustus 201/dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut sebagai Pemohon Kasasill, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

PUTUSANNO. 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikordengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :TERDAKWA :Nama lengkap : JOKO SUTRISNOS.Sos,.M.SiTempat lahir : Gresik.Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Mei 1970.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal

: Ploso 11 Nomor 9, RT.011 RW.005 , KelurahanPloso, Kecamatan Tambak Sari, KotaSurabaya.No KTP 3578100605700005.Agama > Islam.Pekerjaan : PNS.Pendidikan : $2.Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Penuntut Umum :Sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 07 Juni 20165Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 201 6; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Juni2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016 5 === === == Perpanjangan

tanggal 28 Agustus2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;Terdakwa JOKO SUTRISNO S.Sos,.M.Si dipersidangan didampingi oleh PenasihatHukum PUDJIANTORO, SH., DONDIN MARYASA ADAM, SH., Advokat dan KonsultanHukum berkantor di Jalan Mawar No.43 Krajan, RT.001 RW.002 Kota Situbondo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Juni 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor : 157/HK.07/06/2016 tanggal 10 Juni 20165Pengadilan Negeri/Tipikor

;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiridipersidangan yang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum merekamengajukan keberatan atau Eksepsi5Telah mendengar keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi yangdiajukan oleh Penasehat hukum terdakwa 5Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor

Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limarilbu rupiah),=ne ene aae anna nanan anna cnnDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TindakPidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Kamis, tanggal1 September 2016, oleh kami H.R.

Tipikor tgl. 122013 no. 13/II/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tg. 122013 s/d. 232013 ;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl. 2222013 no. 13/II.Pen/K/2013 jo. No. 14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;Sejak tg. 332013 s/d. 152015 ;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidangperkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitoir yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwaterbukti

;Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, Tanggal13 Oktober 2020, memanggil SUSILO HADI UTOMO untukdidengar keterangannya sebagai TERSANGKA perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UUTipikor;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, Tanggal 20Oktober 2020, SUSILO HADI UTOMO diperiksa sebagaiTERSANGKA perkara dugaan tindak pidana Korupsi danaBPNT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor

;Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/111.g/X/2020/Satreskrim,Tanggal 20 Oktober 2020, penyitaan barang dalam perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP;Surat Pernyataan, Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat danditanda tangani oleh SAUNI dan SRI TUTIK (Pelapor) denganHalaman 25 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN Tbn12.

perkara yangdisangkakan;Bahwa Barang Bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitandengan kejadian;Bahwa Alat Bukti adalah barang yang bisa membenarkan peristiwa itu;Halaman 31 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnBahwa Buktibukti adalah segala hal yang bisa membenarkan peristiwa;Bahwa Untuk menjadikan tersangka sesorang tidak boleh hanya denganketerangan saksi saksi saja harus ada bukti bukti atau alat bukti;Bahwa dalam perkara ini perubahan pasal dari penggelapn ke tipikor

kepada sumarlik yang setahu saksi adalah agenyang menjual beras;Bahwa alasan saksi menjual sebagian beras karena sudah banyakberas dirumahnya;Bahwa saksi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Polres Tuban untukmenceritakan kejadian tersebut;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebanyak 3(tiga) kali untuk tanggalnya lupa;Bahwa setahu saksi pemeriksaan pertama dan kedua dalam perkarapenggelapan sedangkan yang ketiga dalam perkara tipikor

Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 010,Kelurahan Kambajawa, Kecamatan KotaWaingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarangbertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, DesaLaihau, Kecamatan Lewa Tidahu, KabupatenSumba Timur ; Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Konsultan Teknik ;Pendidikan : STM ; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal01 Oktober 20122 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;3 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 67 hal.

No. 03/Pid.Sus/2013/PTK.4 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHAPsejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;5 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarklan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejaktanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;6 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan