Ditemukan 17962 data
78 — 11
untuk memeriksa dan mengadili perkara PARAPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan ke IT UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan perkara padatingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Warisan;a=> gaWasiat;Hibah;Wakaf
Wakaf dan Shadagah;(2).Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku;(3).Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentu siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya di poin angka 6 danangka
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PARAPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan ke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskanperkara pada tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan;Warisan;Wasiat;Hibah;Wakaf
Wakaf dan Shadagah;(2).Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku;(3).Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentu siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili
1.PUJI ARIYANTO
2.DINAG RAMANDHA
3.DAYU HAPSARI
Tergugat:
1.LESTARI PUDJI HASTUTI
2.NANANG SUSANTO, S.H.,M.Kn
3.SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.BRI SYARIAH MAGELANG
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Magelang
3.KANTOR PELAYAANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
98 — 18
Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagaiberikut:UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaPasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Penjelasan Pasal 49 huruf bYang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mkddimaksud dalam Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama berikut penejelasannya yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dani. ekonomi syariah.Penjelasan
Kompetensi AbsolutKompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yangberhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf;zakat; infag; shadaqah; dan ekonomi syariah.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalampasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaituPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, warta, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah.
UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah ;Wakaf ;Zakat ;Hal. 45 dari 49 hal.
Terbanding/Penggugat : Bing Crosby Hutapea
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Jatimulia
55 — 40
Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang,baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertaikewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhisemua kewajiban yang disebut didalamnya;Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandaksesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuatsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;Akta Pemidahan Hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan;Akta Ikrar Wakaf
/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat ssebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977;Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan;Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling Tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauPetuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, Kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh
Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat ssebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977;i. Risalan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling Tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1961;.
101 — 15
Tersebut berasal daripembelian almarhum Bp.MUDJAID Oleh penggugat berupaya untuk dijadikan Tanah Wakaf demi kepentingan sosial dan pendidikan sesuaikeinginan orangtua penggugat yang dahulu menjadi citaciatanya sebagaiGuru mengabdi pada bangsa dan negara.Bahwa terkait adanya putusan pengadilan untuk dibagibagikan kepadaahli waris ini bertentangan dengan Hukum karena semua hartapeninggalan dari orang tua angkat penggugat berasal dari yoso/usahanyasendiri dan bukan dari pemberian orang tua alamarhum
berupaya untuk dijadikan tanah wakaf demi kepentingan sosialdan pendidikan, sesuai amanah orang tua Para Penggugat untukmenjadi amal jariyah dan bukan menjadi bagian dari saudarasaudaranya menyamping, sebab berdasarkan Keputusan PengadilanNegeri Sragentertanggal 30 November 2011 perkaraNo.194/Pdt.G/2011/PN Srg jo No.81/Pdt/2012/PT.Smg jo PutusanMahkamah Agung RI No.3291K/Pdt/2012 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi sesuai beritaacara eksekusi No.05/Pdt.Eks/2014
tersebut akan dijadikan tanah wakaf demi kepentingan sosial danpendidikan sesuai amanah orang tua Para Penggugat akan tetapi sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Sragen No.194/Pdt.G/2011/PN Srg joNo.81/Pdt/2012/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RlNo.3291K/Pdt/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dantelah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara EksekusiNo.05/Pdt.Eks/2014/PN Sgn, tanah tersebut telah dibagi waris baik ParaPenggugat sebagai anak angkat dan Ir.
51 — 24
telah ditentukan patok, yaknitanah objek milik Para Penggugat yang dijual dengan cara melawan hukumoleh Para Tergugat , Il, dan V terletak di Dusun V, Desa Kampung Lalang,Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan luas 8 x 30 m2dengan batasbatas:Halaman3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Kis Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat dengan panjang 30meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat dengan panjang 30meter; Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum/tanah wakaf
bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di depan persidangan;Menyatakan objek tanah seluas + 4964 m2 adalah sebagai hak milik alm.Amirsyah Kaim yang merupakan Bapak kandung Para Penggugat yangterletak di Dusun V, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram,Kabupaten BatuBara dengan batasbatas:Halaman5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN KisTimur : berbatas dengan Parit Nipah dengan lebar 48 meter;Barat : berbatas dengan Intan dan Ulong Darat dengan lebar + 50 meter;Utara: berbatas dengan Tanah Wakaf
gugatannya, tanggal 8 Desember 2014,Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah menjual objek tanahterperkara kepada Tergugat yang terletak setempat dikenal dengan DusunV, Desa Karnpung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten BatuBara, dengan luas 8 x 30 m2, dengan ukuran dan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat denganpanjang 30 meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat dengan panjang30 meter; Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum/Tanah Wakaf
110 — 11
yayasan Aras Kabu Agung tersebut merupakanharta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir yang merupakanyayasan Keluarga yang berdiri diatas tanah lebih kurang 28.387 M2 ,akan tetapi semasa hidup Hajjah Sawalina bersama Tergugat telahmengalihkan sebahagian tanah yayasan tersebut, sehingga yangtersisa sekarang ini adalah seluas lebih kurang 4000 M2 denganrincian batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara, panjang 80 M, berbatas dengan Rel kereta apiSebelah selatan, panjang 80 M, berbatas dengan Tanah wakaf
PanjaitanSelatan: tanah wakaf;Timur : Tanah masyarakat;Barat : Tanah masyarakatBahwa Tengku Jauhari Amir memiliki lahan + 28.000 M2 yangdikeluarkan + 4000 M2 untuk Yayasan Aras Kabu Agung;Bahwa lahan + 28.000 M2 dulu bersatu dengan tanah PT. Arkacokemudian dikeluarkan + 4000 M2 untuk Yayasan Aras KabuAgung;Bahwa saksi pernah berkerja di PT. Arkaco;Bahwa PT.
tersebutdiatas, maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat ditolak untukseluruhnya;Menimbang, bahwa selain dari eksepsi di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Penggugat sebagaiberikut;Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan adapun yangmenjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas + 4000M2 dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah utara panjang 80 M berbatas dengan Rel kereta api;e Selah selatan panjang 80 M berbats dengan Tanah wakaf
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH Cq KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
Terbanding/Tergugat II : ZARUKTAINI ALIAS DARUTTAINI
Terbanding/Tergugat III : RIDWAN LATIF
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAYAH ISTIQAMATUDDIN LAMNA
34 — 23
Januari2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siglipada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/ 2018/PN Sgi ,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas + 2.500 m2 (lebihkurang dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Gampong PisangBucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang batasbatasnya adalahsebagai berikut:Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah Affan, tanah Tgk.AbdulHamid Affan, dan tanah wakaf
ini dengan amar sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugatuntuk seluruhnya;Menyatakan sita jaminan yang ditelakkanterhadap hartaharta Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III adalah sah danberharga;Menyatakan tanah seluas + 2.500 m2 (lebihkurang dua ribu lima ratus meter persegi) beserta segala benda yang adadiatasnya yang terletak di Kp Pisang Bucue Kecamatan Sakti KabupatenPidie dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah Affan, tanah Tgk.AbdulHamid Affan dan tanah wakaf
72 — 6
Sebelah Utara dengan Tanah Wakaf Mesjid;d. Sebelah Selatan dengan Tanah Syarbaini;Hal. 4 dari 17 halaman Ptsn No. 72/Pdt.G/2017/MSJth.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.Sebidang tanah sawah dengan Luas + 1500 m? yang terletak diDesa Lambaro Biluy Kecamatan Darul Kamal dengan batasbatasnya sebagai berikut:a. Sebelah Timur dengan Tanah IKB Lineng;b. Sebelah Barat dengan Tanah Keuchik Ismail Bate Linteng;c. Sebelah Utara dengan Tanah Hanafiah;d.
Sebelah Utara dengan Tanah Wakaf Mesjid;d. Sebelah Selatan dengan Tanah Syarbaini;Sebidang tanah sawah dengan Luas + 1500 m? yang terletak diDesa Lambaro Biluy Kecamatan Darul Kamal dengan batasbatasnya sebagai berikut:a. Sebelah Timur dengan Tanah IKB Lineng;b. Sebelah Barat dengan Tanah Keuchik Ismail Bate Linteng;c. Sebelah Utara dengan Tanah Hanafiah;d.
214 — 29
aturan yang terkaitperbankan syariah diantaranya:Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.Bth/2020/PN Bir(i) Pasal 49 beserta penjelasanya pada UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beraqama Islamdibidang: a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
dan (6) pada Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang TataCara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang padaintinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi banksyariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah,surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syarnah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Wakaf; h. Shodaqah; c. Wasiat; f. Zakat; i. Ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 UndangUndang RINomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penyelesaiansengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkanjuga di bidang ekonomi syariah lainnya.
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.;> Qa > 9 A209Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai perkara perdata tertentu untuk orang yang beragama Islamsebagaimana tersebut dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadikewenangan mutlak/kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksadan memutus;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) Undangundang
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
SUPRIADI Als SUPRI Bin SENEN
19 — 13
hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib, saksimemesan shabushabu kepada saudara Gilang (belum tertangkap),Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sakselanjutnya saksi melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabusabu tersebut senilai Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) kantong atau sepuluh Jie Narkotika jenis sabusabu, selanjutnya sekirapukul 15.15 Wib, saudara Gilang menelpon saksi kembali dan mengatakanbang sudah kuletak di jalan wakaf
Wakaf, KelurahanPerawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang sudah ditentukan olehsaudara GILANG, kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan langsung mengambil plastik hitam yang ada didekatpohon karet besar yang berada di JI. Wakaf Kel. Perawang Kec. TualangKab.
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan I.ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yang mempunyai hakdan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehingga mengajukan gugatanterhadap Termohon;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan karena alamatTermohon yang tertera didalam permohonan Pemohon tidak jelas danmenyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya
14 — 11
perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang (a) perkawinan (b) kewrisan, wasiat dan hibah yang dilaksankanberdasarkan hukum Islam (c) wakaf
12 — 0
Zaky Akmal Ferdiansyah dan Endang Kusmi Astuti Yuniatun yang terletak di Desa Bumiayu Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Anung;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Suroso;
- Sebelah Barat : Tanah Wakaf (TPQ dan
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanRUDI KURNIAWAN;Medan;38 tahun / 18 Mei 1979;Lakilaki;Indonesia;Jalan Mega Nomor 17, KelurahanTanjung Rejo, Kecamatan MedanSunggal, Kotamadya Medan;Islam;Tukang bangunan;YUNUS SAKTI NASUTION;Medan;20 tahun / 12 Oktober 1996;Lakilaki;Indonesia;Jalan Wakaf Nomor 64, KelurahanSunggal, Kecamatan Sunggal,Kotamadya Medan;Islam;Ikut orang tua;Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) masingmasing
55 — 17
Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapindikarenakan sakit, Surat Keterangan Meninggal Dunia yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Soato Tatakan Nomor , tanggal 17Maret 2015;Bahwa pada saat meninggal, almarhum Ayah Pemohon danalmarhumah Ibu Pemohon telah meninggalkan orang ahli waris yangbernama Pemohon (anak kandung);Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris yang laindan diantara ahli waris tidak ada sengketa;Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pembuatanakta wakaf
179 — 153
Bahwa SEMA No.10 Tahun 2020 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2020dengan amar putusan perkara waris,wakaf,hibah dan Harta Bersama :Putusan perkara dalam gugatan waris ,wakaf,hibah dan Harta Bersamayang berupa bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yangmemerintahkan para pihak atau siapa saja yang mengusai benda tersebutuntuk mengosongkan objek perkara;14.
Tidaklah benar, bahwa poin13 Posita Penggugat SEKALIGUSSEBAGAI BANTAHAN TERGUGATmengutip ulang: Surat Edaran MA RINomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentangPemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.Sebagaimana ButirC Rumusan hukum kamar agama, poin2 bahwa amarputusan perkara waris, wakaf, hibah, harta bersama.
PUTUSANPERKARA DALAM GUGATAN WARIS, WAKAF, HIBAH, HARTABERSAMA YANG OBYEK PERKARA BERUPA BENDA TIDAKBERGERAK PERLU DIMUAT PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMARYANG MEMERINTAHKAN PARA PIHAK ATAU SIAPA SAJA YANGHal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA. BotgMENGUASAI BENDA TERSEBUT UNTUK MENGOSONGKAN OBYEKPERKARA;17.
355 — 48
Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2016/PN Mdn, tertanggal 18 April 2016dan perbaikan gugatan tertanggal 26 Mei 2016 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat bertindak untuk dan atas nama YAYASAN THE SOUTH INDIAN MOSLIMMOSQUE & WELFARE COMMITTEE yang berkedudukan di Medan,berdiri sejak tahun 1887 dandi dirikan oleh Almarhum Tengku Sultan MAMUN ALRASJID DELI sebagagaimana termaktubdalam akte Wakaf
Bahwa saksi tahu masjid tersebut adalah wakaf dari Sultan Al Rasyid melalui pemerintahbersamaan dengan masjid jamik yang terletak di JI Kejakasaan. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca suratsurat atas wakaf pemerintah tersebut.JOHAN EFENDI, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bawa saksi sejak tahun 1980 sudah menjadi jamaah di masjid tersebut. Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara yayasan dengan rukoruko mengenai sewa danjangka waktunya.
Bahwa saksi tidak pernah lihat suratsurat atas lahan wakaf tersebut namun tahun dari ceritapengurus bahwa lahan wakaf tersebut ada sertifikatnya. Bahwa saksi tidak kenal dengan para tergugat. Bahwa saksi tahu letak rukoruko yang bermasalah tersebut di JI. Zainul Arifin No. 200 A Kel.Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan namun tidak tahu luasnya.
10 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi bernama Amat yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
17 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi bernama ... yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
15 — 6
Yahmanyang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruhmasalahnya.
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf