Klaten, kecuali saat ini berada di LembagaPemasyarakatan Khusus Wanita Bulu Semarang;Hal tersebut juga menunjukkan tindakan Jaksa Penuntut Umummemasukkan Terdakwa (Dwi Purwandari, SIP) ke dalam Daftar PencarianOrang (DPO) dan Sidang Terdakwa dilakukan dengan tanpa kehadiranTerdakwa adalah tidak benar, dengan kata lain, dengan tidak sahnyapanggilan mengakibatkan memasukkan Terdakwa kedalam DPO dansidang tanpa kehadiran Terdakwa adalah tidak sah, maka akibat hukumnya,Pemeriksaan Persidangan pengadilan Tipikor

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016hukum yang bertentangan dengan KUHAP, maka mengakibatkan BatalDemi Hukum termasuk halnya Surat Panggilan Tersangka dan BeritaAcara Penyidikan atas nama Tersangka Dwi Purwandari, Sip, selanjutnyahal tersebut menyebabkan baik dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum maupun Putusan Pengadilan Tipikor Semarang yangmendasarkan Surat panggilan dan Berita Acara Penyidikan tersebutadalah tidak sah dan Batal Demi Hukum pula;.

dihitung lagi ;Sehingga mengakibatkan perhitungan jumlah kerugian yang menjadidasar tuntutan penuntut umum dan pertimabangan berikut amarmajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang menjadi keliru dan tidak benar mengenaiperhitungan kerugiannya, hal tersebut sangat merugikanTerdakwa/Terpidana Dwi Purwandari, Sip. karena dibebankankerugian uang yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya.Dengan demikian kerugian yang dituntut penuntut umum dan putusanpengadilan tipikor

surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Oleh karenanya sebagaikonsekuensi hukumnya, Terdakwa harus diputus bebas, karenapelanggaran Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sesuaiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991tanggal 16 September 1993;Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas, maka telah terbuktiPengadilan Tipikor Semarang adalah telah jelas memperlihatkankekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;.

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Desember 1967Jenis kelamin : lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dukuh Jambanan Rt.01 Desa Jambanan Kecamatan SidoharjoKabupaten Sragen;Agama : IslamPekerjaan : PNS.Guru SMK Negeri I Sragen)Pendidikan 2 S. 3 22522 nn nnn nnn nnn nn nceTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : 1 Penyidik Polres Sragen , sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/d tanggal, 26 Juni 2013;Penahanan Penuntut Umum ,sejak tanggal, 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013,3 Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal. 04 Juli 2013, sejak tanggal. 04 Juli 2013 s/d tanggal. 02Agustus 2013,4 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang,tanggal. 25 Juli 2013, sejak tanggal. 03 Agustus 2013 s/d tanggal. 01Oktober 2013;5 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang,tanggal. 30 September 2013, sejak tanggal. 02 Oktober 2013 s/d tanggal.31 Oktober 2013;6 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

MH. dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Karirdan Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota, dibantu olehARIF MUSTAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut UmumSRI KANAH, SH.., serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum Para Terdakwa.HakimHakim Anggota

PUTUSANNomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama Lengkap > RIYANTONO Bin TUGIYO.Tempat Lahir : MojokertoUmur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07Februari 1978Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun Jombangan

et bono) Setelan mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas PembelaanTerdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara lisan hari Kamis tanggal 15 Juli2021 yang pada pokoknya : tetap pada tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Atas Tanggapan (Replik) Jaksa PenuntutUmum, yang disampaikan Terdakwa secara lisan pada hari yang sama yang padapokoknya : tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RIYANTONO Bin TUGIYO diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Pacitan, dan menghadiri sidang di Pengadilan Tipikordi Jalan Arjuno, Sby dan Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Bandara Juanda. Namununtuk detailnya yang bersangkutan lupa dan tidak mengarsipkannya.Bahwa benar, yang bersangkutan telah melakukan uji material dan pengukuranvolume bangunan fisik yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) Pemdes Sumberwuluh Kec.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa RIYANTONO BinTUGIYO sebagaimana yang termuat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbuktiataukah tidak .Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwamemenuhi Semua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya

di atas menurut penilaian MajelisHakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona,sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telahmemenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurutpendapat Majelis telah teroenuhi secara hukum ;Unsur ke2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain ataukorporasi.Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan dirisendiri, menurut R.

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

INTERNUSAADIBURSA BAHARI SHIPPING tersebut, tidak termasuk dalam jabatanyang mempunyai kewenangan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 3UU Tipikor. Sebab dalam Pasal 3 UU Tipikor yang dimaksud dengansetiap orang adalah orang yang mempunyai kewenangan dalampelayanan publik (karena jabatan yang diberikan kepadanya), PegawaiHal. 35 dari 61 hal. Put.

No. 1474 K/PID.SUS/2016Negeri yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Tipikor, Lambanglambang Negara termasuk dalam arti sempitadalah yang menjalankan fungsi eksekutif dan dalam arti luas adalahmencakup fungsi eksekutif, legislatif dan Yudikatif;Bahwa di dalam menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 UndangUndangTipikor yang dimaksud juga harus mempertimbangkan kesepakatan kamarpidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantumdalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014

Umumberpendapat hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) penjara lebih cocokdikenakan kepada Terdakwa untuk menimbulkan efek jera;Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka SeharusnyaJudex Facti memutuskan bahwa keseluruhan unsurunsur dalam dakwaanPrimair harus dinyatakan sah dan terbukti menurut hukum;Alasanalasan Terdakwa:Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti merupakan pertimbangan hukumyang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkandan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tipikor

terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon(Pengadilan tingkat pertama), bukan langsung mengambil alih pertimbanganhukum putusan Pengadilan Negeri Ambon (Pengadilan Tingkat Pertama)10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2015 untuk dijadikanpertimbangan dalam memutus perkara a guo dan berpendapat bahwaPengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertamadalam putusannya, sehingga langsung menguatkan putusan Pengadilantingkat pertama (Pengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Juli2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil. Kontra.

Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;4 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;5 Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :KESATUPrimair :Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN bersamasamadengan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M.

membayar uang penganti yang tidak pernah diterima atau diperoleh oleh PemohonKasasi.5 Tidak adanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara Atauperekonomian Negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 59 menyatakan :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksisaksi, bukti, tuntutanJaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 06/PID/TPK/2012/ PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan memori banding paraTerdakwa dan Penuntut Umum, alasan / pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, PengadilanTinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I.

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan faktahukum dan keadaan Terdakwa.Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragrafke dua yang pada intinya : Bahwa Korupsi adalah Kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikankeuangan Negara tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hakhakpembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Namun di sisi lain masih pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 59paragraf ke dua yang pada intinya :Dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EmiliaDjajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum danPemohon Kasasi II / para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Tipikor tgl. 122013 no. 13/II/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tg. 122013 s/d. 232013 ;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl. 2222013 no. 13/II.Pen/K/2013 jo. No. 14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;Sejak tg. 332013 s/d. 152015 ;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidangperkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitoir yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwaterbukti

Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 010,Kelurahan Kambajawa, Kecamatan KotaWaingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarangbertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, DesaLaihau, Kecamatan Lewa Tidahu, KabupatenSumba Timur ; Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Konsultan Teknik ;Pendidikan : STM ; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal01 Oktober 20122 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;3 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 67 hal.

No. 03/Pid.Sus/2013/PTK.4 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHAPsejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;5 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarklan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejaktanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;6 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan

;Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, Tanggal13 Oktober 2020, memanggil SUSILO HADI UTOMO untukdidengar keterangannya sebagai TERSANGKA perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UUTipikor;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, Tanggal 20Oktober 2020, SUSILO HADI UTOMO diperiksa sebagaiTERSANGKA perkara dugaan tindak pidana Korupsi danaBPNT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor

;Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/111.g/X/2020/Satreskrim,Tanggal 20 Oktober 2020, penyitaan barang dalam perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP;Surat Pernyataan, Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat danditanda tangani oleh SAUNI dan SRI TUTIK (Pelapor) denganHalaman 25 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN Tbn12.

perkara yangdisangkakan;Bahwa Barang Bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitandengan kejadian;Bahwa Alat Bukti adalah barang yang bisa membenarkan peristiwa itu;Halaman 31 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnBahwa Buktibukti adalah segala hal yang bisa membenarkan peristiwa;Bahwa Untuk menjadikan tersangka sesorang tidak boleh hanya denganketerangan saksi saksi saja harus ada bukti bukti atau alat bukti;Bahwa dalam perkara ini perubahan pasal dari penggelapn ke tipikor

kepada sumarlik yang setahu saksi adalah agenyang menjual beras;Bahwa alasan saksi menjual sebagian beras karena sudah banyakberas dirumahnya;Bahwa saksi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Polres Tuban untukmenceritakan kejadian tersebut;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebanyak 3(tiga) kali untuk tanggalnya lupa;Bahwa setahu saksi pemeriksaan pertama dan kedua dalam perkarapenggelapan sedangkan yang ketiga dalam perkara tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaldengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Jul2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal10 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Ernawati, SH., MH. dan Arbain, SH.

/Penasihat HukumTerdakwa Sukirman Bin Darsono (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm tanggal 16 Maret 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin padatanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama kepada Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 24Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingtanggal 24 Maret 2021, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/753/Pid/Tipikor/

III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan kepada PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/752/Pid/Tipikor/IIl/2021 tanggal 10 Maret2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkaradalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, SH., Hakim Tinggi dan EranyKiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat,Tanggal 9 April

Batang HariHalaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHal mana: di linat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang iaterima

Oleh karenanya TindakanTergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata dan jelas merupakantindakan sewenang wenang yang dilarang dilakukan berdasarkanUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan karena bersifat ne bis in idem;Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusanpengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 yang merupakan dasar pertimbangandalam petitum;Hal mana: dalam Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman

Objek Sengketa melanggar/bertentangan dengan asas hukum ne bisin idem.Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang dijatuhihukuman lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang telahmendapat sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat atas perbuatan atau tindak pidana suap yangdipersalahkan kepada Penggugat dan telah diputus oleh PutusanPengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, olehTergugat

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya PutusanPengadilan Tipikor Jambi.Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal19 oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2(dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anak anak, tidak ada mendapat keuntungan ataskeuangan negara .

Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya,adanya putusan Tipikor Jambi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 telah mnyebabkan Penggugat dijatuhipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebsaer Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungandst...merupakan konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh Penggugat, sehingga keliru dan sangatlah tidakrelevan jika dijadikan dalil alasan penundaan KTUN objek

Selama ini,berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor : 003/PUUIV/2006 pemahamankata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkanperbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara secara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian sajapun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindakpidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telahbergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyaperbuatan.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena dipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telahsecara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabayaserta dihadiri olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Halaman155dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyHakim Anggota Hakim Ketua Majelis mn) T.T.DMOCHAMAD MAHIN, SH., MH ROCHMAD, SHT.T.DSAMHADI, SH., MHPanitera PenggantiT.T.DYANID INDRAH, SH., MHHalaman156dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby