Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-04-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 103/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 18 Oktober 2017 — Dra Watty Hansen VS SYOFYAN SE, Dkk
123 — 35
  • Bahwa dengan tidak sahnya surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2017 aquoyang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo, maka secara hukum gugatanaquo adalah tidak memenuhi sarat formal, oleh karenanya sangat beralasanhukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.. JAWABAN POKOK PERKARA :. Bahwa Tergugat A adalah membantah dan menolak dengan tegas dalilgugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat A..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-09-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 September 2015 — ARFA Dg TINGGI bin MUDDIN Dg LIWANG alias SASOK, dkk VS ST. HALIMAH Dg MEMANG, dkk
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015pertimbangan hukum Judex Facti padahal pertimbangan hukum PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 2November 2010 sarat berbagai kekeliruan nyata. yakni langsungmengesampingkan begitu saja seluruh bukti alas hak Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali atas tanah perkara dan faktafakta dalam beberapaPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya denganalasan terdapat salah satu bukti yang dinyatakan palsu dalam perkarapidana;Kekeliruan
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 04-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 84/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 20 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 22
  • status perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi cerai danatau talak ;Menyatakan Hukum anak anak Pemohon dan Termohon tetap menjadikewajiban dan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon;DALAM REKONVENSIMenolak seluruh dalil dalil Rekonvesi Penggugat Rekonvensi/ termohonKonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan hukum perbuatan Termohon pindah Tugas di Kendaridengan tanpa izin / tanpa sepengetahuan Pemohon adalah perbuatanmelanggar Norma Agama Islam dan sesuai syariat islam wajib untukdiceraikan tanpa sarat
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-12-2016 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1710/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat vs Tergugat
49 — 15
  • Somasi yang telahdilayangkan oleh Tergugat III dan IV tersebut pun sarat dengan pernyataankebohongan, dimana Pembangunan objek waris tersebut ternyata jugamemakai dana milik Penggugat sebesar Rp. 20.168.000.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 07-10-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 45/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
Suyitno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. NURPELAM, Dkk
235 — 125
  • Arsadunnas tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis yangtidak benar dan sarat rekayasa merupakan anggapan yangmengadaada dan tidak berdasar;Halaman 35 Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN. BLBerdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan PokokPerkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dan memutuskanperkara ini berkenan untuk memutuskan.Ill.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PROF DR O C KALIGIS S H M H
Tergugat:
1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
131 — 39
  • dari jabatannya.Gubernur DKI Jakarta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara danpermasalahan mengenai pengangkatan Bambang Widjojanto yangditerbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta merupakan permasalahanmengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifatkonkrit, individual dan final, sehingga permintaan untukmembatalkan atau memberhentikan Bambang Widjojanto sebagaiKetua Komite Pencegahan Korupsi dikategorikan sebagai sengketatata usaha negara, mengingat pembatalan atau pemberhentiantersebut sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 417/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : BANO BINTI BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Terbanding/Tergugat III : PT PLN (Persero)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kelurahan Bambu Apus
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : NAMIN BIN BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : NAMOT BINTI BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
52 — 31
  • Hal ini jugaterindikasi dari struktur posita gugatan dan tuntutan ganti rugi yangnominalnya sangat fantastis, tidak dapat diterima akal sehat manusia,sangat dipaksakan dan mengadaada, sementara di sisi lain daligugatannya sangat tidak berdasar hukum dan fakta sebenarnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormaHalaman 27 dari 49 Hal. Put.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 03-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
62 — 37
  • JKT.Jawaban Komputer (LJK) Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo beradadalam pengawasan Bupati Karo saat itu selaku salah satu penanggungjawab kegiatan Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo dan juga PanitiaSeleksi Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo, maka tindakan TERGUGATtersebut merupakan pelanggaran terhadap ASAS PROFESIONALITASkarena seharusnya KEPUTUSAN TERGUGAT tidak didasarkan padainformasi surat kabar yang diduga sarat dengan fitnah.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
1.ZAHRUDIN USMAN
2.BAMBANG SUHENDRO
3.RASTIYAH
4.NIA PUJI SUSILO NINGSIH
5.IRWAN SETIAWAN
Tergugat:
PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
48 — 14
  • motor dan spin motor, bagian WM Production (merapikankabel dan seisinya, proses tersebut ada pada bagian wiring), bagian ControlPanel (menyatukan Nyecrew panel dan wash timer, bagian HA Production/food liner, yang merupakan bagian dari proses produksi sebagai pekerjaan disektor utama yang jenis pekerjaannya bukanlah jenis pekerjaan yang dapatdipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).10.PKWT yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat, kemudian ditandatanganoleh Para Penggugat telah sarat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 485/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
ENDANG SENDJAJA
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
131 — 88
  • bahwa semiotik tentang "asas itikad baik bersumber darisebuahkonsep filsafat yang bermakna keadilan dan kepatutan yangeksistensinya tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu. la hidup di ruang yangtak terbatas (universe), karena itu penggunaan asas itikad baik sebagai pisaubedah dalam menafsirkan perjanjian tidak boleh menghasilkan penafsiran yangsempit, yang hanyaberdasarkan bunyi isi perjanjian an sich.Lebih dari itu, Hakim harus menafsirkan asas itikad baik jauhmelampaui isi bunyi perjanjian yang sarat
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN End
Tanggal 26 Maret 2018 — Pemohon:
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
215 — 201
  • Diduga langkah konsultasi terkait dengan pembuatan PERDA yangdilakukan oleh sejumlah oknum anggota DPRD sarat manipulasi, hal manadapat diketahui dari Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRDKabupaten Ende dengan membebankan anggaran bukan pada pos anggaranHalaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 02/Pid. prap/2018/PN.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-09-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 6 Januari 2012 — PT. ARAHON INDAH (LENNY WINESYA) (P) Vs 1. KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU
191 — 82
  • Mengingat Bupatiyang baru Herry Siloande menyadari bahwa SK yang dikeluarkanpejabat Bupati sebelumnya, yaitu SK No. 267/2007 dan No. 153/2008telah diterbitkan dengan sarat rekayasa dan melawan hukum, makapada tanggal 11 Januari 2011, Bupati Herry Siloande menerbitkan 3(TIGA) SURAT KEPUTUSAN yang membatalkan SK No. 267/2007dan No. 153/2008, dan 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN yangmemberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, yaitu:3.7.1.Sel wes3.7.3.3.7.4.Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 29-05-2018
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 17 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 24
  • Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak benar dan sarat dengan kebohongan;3. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat tidak menanggapi poin perpoindari gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menjawabnya secara garisbesar sesuai dengan maksud dan dalil dalil gugatan Penggugat;4.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 10-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1590/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 25
  • Prakarsa = 14,6 m2> Selatan berbatas dengan tanah Suwarna = 14,1 m2> sarat berbatas dengan tanah Siti Rubiah/Sardi = 32,5 m2> vimut berbatas dengan tanah Emy Irda Basyar = 30 m2;Bahwa meskipun Pewaris telah bercerai denganXXXXXXXXXXX tahun 2014, akan tetapi terhadap harta bendatetap point 5.1. s/d point 5.4. di atas, belum pernah dibagiantara Pewaris (Alm.
Pengadilan PN PAINAN Perdata Tanah
Register : 24-09-2014 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PAINAN Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Pnn
Tanggal 30 Maret 2015 — HENDRI SURIKI, Dkk b/d DARMALIS Pgl UJANG
111 — 12
  • Nahwa dengan adanya perbedaan tanggal tersebut maka jelas bahwa suratpernyataan tukar menukar setumpak sawah tersebut hanyalah sebuahREKAYASA BELAKA dan jelas surat bukti yang PALSU dan dijadikanSEBAGAI SARAT UTAMA pembuatan sertifikat No.05, SU tanggal 2110.11.Desember 2002, No.4/Surantih/2002 atas nama NURJANA tersebut juga tidaksah dan batal demi hukum;Bahwa Surat Pernyataan Tukar Menukar Setumpak Sawah antaraNURJANAH dan YUSUS tersebut jika terjadi pada tahun 1997 maka itumerupakan SURAT PALSU
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 123/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : MALIKI
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DESA BILEBANTE
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DUSUN BILEBANTE
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
49 — 36
  • Hal ini sangatlah terang danjelas menunjukkan bahwa pengklaiman yang dilakukan olehPembanding/Sebelumnya Penggugat adalah merupakan pengklaimanyang asalasalan dan tanpa sandaran kebenaran yang sesuai denganfakta sebenarnya, atau dikenal dengan sebutan pengklaiman yangtidak didasari atas Iktikad Baik, karena sangat sarat dengan nuansaKetidak Logisan Yang Hakiki.B. URAIAN KONTRA MEMORI BANDING.1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 15 April 2014 — H. TEUKU IHSAN HINDA
96 — 81
  • .160.000.000, karena bertahap, kedua sebesar Rp.240.000.000, dan saksidinformasikan oleh ketua kalau dana tersebut sudah bisa dicairkan, pertamadicaikmna sebesar Rp.100.000.000, dan di bank sudah ada pak Suparman, sesudahuang tersebut diambil, pak Sarifudin menyerahkan uang tersebut ke pak Suparmansebesar Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dan yang Rp.20.000.000,(duapuluh juta rupiah) dibeliin material untuk pembangunan mesjid, dan saksi baruingat janganjangan uang tersebut dipotong karena ada sarat
    Pengeluaran di Dinas Pendapatan,Pengelola keuangandan Aset (DPPKA) ;Bahwa saksi menerangkan mengenai pengajuan dana hibah tersebut saksi tidaktahu apaapa, namun saksi hanya memproses mengenai pencairan dana hibahtersebut, setelah adanya surat permohonan pencairan bantuan dana hibah untukpembangunan mesjid Roudlotul Jannah yang ditujukan ke Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD), kemudian diteruskan kepada saksi selaku bendaharapengeluaran, kemudian setelah diverifikasi data dan telah memenuhi sarat
    wajibdilanjutkan dan apabila ada banding maka banding dilakukan bersamasamadengan banding pokok perkara;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang diputus oleh putusan sela tidak bisa direvisidan belum masuk kedalam pokok perkara;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagian besar pasal dalam tindak pidana korupsimenyangkut kerugian keuangan negara namun tidak semua misalkan pasalmengenai gratifikasi.Bahwa saksi menerangkan mengenai Tindak Pidana Korupsi, yang adapengkhususan tentang Hukum Acaranya Pasal 143 KUHAP sarat
Pengadilan PA LUBUK BASUNG Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.LB
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 3
  • Vang paksa (dwangsom)Menimbang, bahwa terterhadap tuntutan pembayaran sebesarRp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalaimenjalankan putusan putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dantanpa sarat, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971, Yurisprudensi MahkamahHal. 51 dari
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-02-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 12/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat:
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
75 — 26
  • Dimana dalamPemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentakdi 96 (sembilan puluh enam) desa di Kabupaten LombokTengah pada tanggal 24 Oktober 2018, dari sejakpersiapan Sampai dengan penetapan calon terpilih olehPanitia Pemilihan kepala Desa sarat dengan pelanggarandan cendrung menguntungkan calon kepala desa nomorurut 2.Bahwa adapun untuk mengetahuipelanggaranpelanggaran yang terjadi selama prosesPemilihan Kepala Desa Bagu yang mengakibatkan sangatmerugikan PENGGUGAT dapat dilihat dari faktafaktasebagai
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 29-09-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1247/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 40
  • Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasihutang bersama tersebut;Menimbang, bahwa mengenai hutang sebesar Rp.34.000.000, (tigapuluh empat juta rupiah) ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi (Azudah EmiSwarnaningrum), Tergugat Rekonvensi mengajukan surat bukti TR.5 berupafotokopi rincian pinjaman pribadi Tergugat Rekonvensi kepada kakaknya(Azudah Emi Swarnaningrum dan Parnyo), bukti tersebut merupakan aktadibawah tangan yang tidak didukung adanya bukti yang lain, makabuktitersebut tidak memenuhi sarat