-5-2011 yang ditandatangani oleh Yuli Hermawan; 172. 1 (satu) lembar kwitansi no. 16 dengan jumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada yayasan tuna/cacat tertanggal Trenggalek 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hamid; 173. 1 (satu) lembar kwitansi no. 13 dengan jumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal Trenggalek 11-5-2011 yang ditandatangani oleh Djoko Joewono; 174. 5 (lima) lembar surat dari Dewan pimpinan nasional lembaga pemantaan penyelenggara

Negara Republik Indonesia (KORWIL-LPPNRI) perihal mohon bantuan dana untuk mengikuti diskusi public tingkat nasional di Bali; 175. 1 (satu) lembar kwitansi no. 11 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi perkumpulan sepak bola dan sekolah sepak bola bintang Selatan tertanggal Trenggalek 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Sukono; 176. 1 (satu) lembar kwitansi no. 12 dari Bendh Taktis DPRD dengan jumlah

.;347) 1 (satu) rangkap foto copy/salinan yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821/1755/DISTPH tanggal 15 Mei 2015 tentang Revisi Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggungjawab Teknis Kegiatan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian se Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015;348) 1 (satu) rangkap asli Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) tahun 2017 an.

Putusan Mahkamah816Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007;Menimbang, Bahwa, dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, Bahwa

oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Hal.845 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.846Menimbang, bahwa, dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukandan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baikia pegawai negeri/penyelenggara

negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negaraatau badan hukum;Menimbang, bahwa, dari faktafakta yang terungkap di depan persidangan perkara inibahwa, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Tehnologi Informasi PT.Askrindo (Persero), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Surat KeputusanBersama Menteri BUMN dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : KEP113/MMBU/2002tanggal 12 Juli 2002.4/11/KEP.GBI/20Menimbang, bahwa, di depan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan

masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatanyang masingmasing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu,yaitu memberi sejumlah uang sebesar Rp. 2.550.000.000, (dua milyar lima ratuslima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yaitu kepada Eddi Setiadi, RoyYuliandari, Dedy Suwardi dan Muhamad Yazid selaku Petugas pemeriksa pajakPT.

Bank Jabar tahun pajak 2001 dan tahun pajak 2002, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agarEddi Setiadi selaku Karikpa Bandung Satu, Roy Yuliandari selaku Ketua Tim, DedySuwardi selaku Supervisor dan Muhamad Yazid selaku anggota Tim pemeriksaPajak PT.

Oleh sebab itu, adalah tidak tepat seorang yang bukanpegawai negeri, seorang yang bukan penyelenggara negara, seorang yangbukan pejabat negara itu dikatakan perbuatan penyalahgunaan wewenang,Cuma dalam prakteknya ada satu surat mahkamah agung yang diedarkanHalaman 279 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrnomor 3 atau 17 saya lupa itu yang mengatakan bahwa hakim bolehmenetapkan pasal 2 atau pasal 3 apabila kerugian keuangan negara ituadalah tidak lebih dari 200 juta artinya surat

Putusan Mahkamah816Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007;Menimbang, Bahwa, dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, Bahwa

oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Hal.845 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.846Menimbang, bahwa, dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukandan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baikia pegawai negeri/penyelenggara

negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negaraatau badan hukum;Menimbang, bahwa, dari faktafakta yang terungkap di depan persidangan perkara inibahwa, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Tehnologi Informasi PT.Askrindo (Persero), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Surat KeputusanBersama Menteri BUMN dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : KEP113/MMBU/2002tanggal 12 Juli 2002.4/11/KEP.GBI/20Menimbang, bahwa, di depan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakanuntuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;SADJIJONO, dengan menyitir pendapat PHLIPUS M.HADJON, mengemukakan bahwa cacat yuridis keputusandan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara padaumumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsurkewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi.

Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamupun lalai.Bahwa dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, diantaranyayang diatur dalam :a UndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen atau LPND.b Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRI, dan BPKP nomor: KEP109/A/JA/09/2007, Nomor:B/2718/X1/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus PenyimpanganPengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikanKeuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).c Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan KepalaBPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No.

keterangan saksi Nolly dan keteranganTerdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta Terdakwa sebagai PimpinanKepala Cabang Sombaopu, Makassar, berpenghasilan bruto /per bulanRp.15.000.000,00 (limabelasjutarupian) dan Saksi Farrahdhiba Jusuf sebagai WakilPimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon berpenghasilan bruto/per bulan Rp.15.000.000,00 (limabelasjutarupiah), dihubungkan dengan faktatransaksi berturutturut diatas penghasilannya Terdakwa dan tidak dilaporkan dalamLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) karena status Terdakwasebagai pegawai negeri dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasilain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat atausebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuban UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Halaman 782 dari 902 Putusan Nomor 17

ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan Terdakwa TATAIBRAHIM, SE, MM alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG tidak mengajukan alat buktiyang cukup ke muka persidangan terhadap asal usul dana transaksi yang dilakukansebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabat struktural lainnya(pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih, Bebas KKN, maka terhadapunsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4.

IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,156) 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,157) 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,158) 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN-A an.

IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK ProvinsiMaluku, tanggal 10 September 2015,156) 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,Halaman 566 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN Amb157) 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPKA) an DRSIDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,158) 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran Dokumen

IDRIS ROLOBESSY, SE kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,156. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 19 Agustus 2015,157. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 31 Maret 2012,158. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN-A

tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:"Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi

Bahwa ahli benar menjelaskan kKewenangan menurut Sudut pandangHukum Administrasi Negara, bahwa kewenangan itu adalah kekuasaanmutlak yang dimiki oleh pejabat penyelenggara negara untukmempengaruhi orang lain agar mengikuti yang diberikan oleh pemberikewenangan. Kemudian menjelaskan kewenangan itu adalah segalasumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.

Bahwa ahli benar menjelaskan kKewenangan menurut Sudut pandangHukum Administrasi Negara, bahwa kewenangan itu adalah kekuasaanmutlak yang dimiki oleh pejabat penyelenggara negara untukmempengaruhi orang lain agar mengikuti yang diberikan oleh pemberikewenangan. Kemudian menjelaskan kewenangan itu adalah segalasumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.

Bahwa ahli benar menjelaskan kKewenangan menurut Sudut pandangHukum Administrasi Negara, bahwa kewenangan itu adalah kekuasaanmutlak yang dimiki oleh pejabat penyelenggara negara untukmempengaruhi orang lain agar mengikuti yang diberikan oleh pemberikewenangan. Kemudian menjelaskan kewenangan itu adalah segalasumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.

/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, sifatnya universal yaitu Siapa saja dengan tanpa pembatasanstatus yaitu apakah setiap orang tersebut sebagai swasta, pegawai negeri ,pejabat publik atau penyelenggara negara; Sebaliknya unsur "setiap orangyang terdapat dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001adalah "setiap orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu.Selanjutnya

Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002, 17).Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi siapa saja yangkarena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.Menimbang, bahwa unsur "setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, sifatnya universal yaitu siapa saja dengan tanpa pembatasanstatus yaitu apakah setiap orang tersebut sebagai swasta, pegawai negeri ,pejabat publik atau penyelenggara

negara; Sebaliknya unsur "setiap orangyang terdapat dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001adalah "setiap orang yang memiliki Suatu jabatan atau kedudukan tertentu.Selanjutnya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki "Setiap orang tersebutmelekat kewenangan, kesempatan dan sarana, sehingga apabila "setiap orangyang memiliki jabatan atau kedudukan menurut Pasal 3 juncto pasal 18 UU.No.31 tahun 1999 Jo UU.Nomor : 20 Tahun 2001 ini telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau

hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi

hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi