Ditemukan 9031 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
126 — 40
126 — 40
keatasdan jalur sebagai pengelola yaitu yang menjadi pengurus bank.Mereka harus mengikuti fit and proper test untuk mendapatkanpersetujuan dari OJK, pejabat executive atau yang mempunyaipengaruh signifikan terhadap perbankan dan jajaran yang palingrendah adalah pemimpin cabang ; Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi ataudewan komisaris harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyaireputasi keuangan yang baik yaitu tidak pernah mempunyai kreditmacet dan tidak pernah dinyatakan pailit
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg. Tanggal 26 Januari 2016 — SUPRIJATNA TAMARA Alias ATHIAM
115 — 34
115 — 34
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kKemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Register : 17-05-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap Tanggal 10 April 2019 — - FREDERIK ERI LINGGI, SH
- -DONNY STEVEN UMBORA, SH
168 — 86
168 — 86
jasa pekerjaan fisik;Bahwa yang membuat dan menyusun serta mengetik dokumenkontrak perencanaan teknis, dokumen kontrak perencanaan diDistrik Yatamo, dokumen pengawasan untuk Distrik Bibida danDistrik Yatamo adalah saksi sendiri kecuali formulir isiankualifikasi, surat pernyataan kebenaran dokumen, suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan tundukpada Kepres 80 Tahun 2003, surat pernyataan dalam keadaanHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.SusTpk/2018/PN Japtidak mampu/ tidak pailit
Putus : 09-04-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 9 April 2013 — THE BRITHIS INTERNATIONAL SCHOOL, dalam hal ini diwakili oleh CRISTIAN LOTHAR BARKLEI selaku Kepala Sekolah vs WIWIK HANDAYANI
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangrnenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlihatkanHal. 68 dari 94 hal.Put.Nomor 151 K/Pdt.SusPHI/2013.10.8.10.9.aslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Lagipula jika Judex Facti Pengadilan WHubungan Indusirial padaPengadilan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Tanggal 15 Juli 2014 — FANDI TJIANG
67 — 33
67 — 33
memundurkan waktu pemasukandokumen selama 1 (satu) hari ;Kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit
Register : 22-11-2018 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
280 — 114
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
280 — 114
CEM setelahditegur lalai melakukan kewajibannya, atau jatuh pailit, maka PENANGGUNGakan menggantikan kedudukan PT CEM ....
Register : 31-10-2017 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2017/PN Bdg Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 13
97 — 13
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah); atauc.
Register : 06-06-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 1 Desember 2016 — PT. GARIS CAKRATAMA, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
163 — 80
163 — 80
Nomor : 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo.Nomor : 38K/Pdt.SusPailit/2014., yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejaktanggal 05 Maret 2014 telah membuat sengketa antara Para Penggugat denganHalaman 50 dari 108 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2016/PTUNJKT.10.Tergugat Il Intervensi menjadi terang benderang.
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 14 Mei 2019 — I KETUT RUGEG VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
153 — 76
153 — 76
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidanayang dilakukan.Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan Benda yang berada dalam sitaankarena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan Jaksaadalah Pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk bertindaksebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan
Register : 23-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
175 — 138
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
175 — 138
DIRINDUKAN terbitan Ar-Risalah;
- 1 (satu) buah buku berjudul MURWAH AKHLAK INDAH YANG NYARIS PUNAH terbitan Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul SANDANG TAAT TINGGALKAN MAKSIAT terbitan Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul HILANG ARAH KARENA LATAH terbitan Majalah Islam Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul PAILIT
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
153 — 42
153 — 42
perusahaan peserta lelangPekerjaan Pembangunan Kebun Raya Batam di Batam TA. 2014 untuk dapatmelanjutkan proses lelang berikutnya adalah:1Form isian kualifikasi ditandatangani oleh direktur utamaatau pimpinan perusahaan.Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan.Izin jasa konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajakterakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
Sisa Kemampuan Paket(SKP) sebagai berikut :SKP = KPPKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb~ untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah = paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)tahun terakhir.a tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Ir. HADI PUTRANTO
DENI HERDIAN
91 — 38
91 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
Sinar Cemerlang yaitu Surat pernyataandukungan alat dan bahan, Surat penawaran harga, BQ (bill off quantity), Daftarharga bahan bangunan dan upah kerja, Surat pernyataan tunduk pada ketentuanyang ditentukan oleh Pokja, Surat pernyataan mengikuti Astek/ Jamsostek, Suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat pernyataan perusahaan danManagementnya tidak dalam pengawasan Pengadilan/Tidak Pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
149 — 102
149 — 102
Pailit/Usahanya dihentikan.. Direksi dalam sanksi pidana/ Black List.456. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir.7. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir Pasal 21.8. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir pasal 25/29.9. Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir PPN.10.Surat keterangan Fiskal.11.Pengalaman 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.e Adapun hasil dari Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah : yang memenuhisyarat /lulus adalah 2 penawaran yaitu :1 PT.
yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, danharga tersebut.Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketiga perusahaantersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksa kelengkapansyarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasing perusahaanapakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkan oleh panitiadidalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:1 Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);Pengawasan pengadilan;Pailit
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Ir. Deni Sakri Harunantaka
98 — 46
98 — 46
Bahkan jika PD Pasar Pakuan Jaya tidak dapatmembayar gaji karyawan ataupun dinyatakan pailit, tetap saja dana PMPHalaman 35 dari 110 Putusan No.95/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.tersebut tidak boleh dipergunakan kecuali ada Keadaan memaksa. Akan tetapihal tersebut juga harus dibahas terlebin dahulu bersama Badan Pengawasdan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Bogor.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya..
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
421 — 327
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
421 — 327
Ast.Objek gugatan telah diterbitkan dengan berlandaskan pada ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan.Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Pemohon adalah pendiri bersamasamaatau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atauliquidator Perseroan bubar atau curator perseroan pailit yang memberikan kuasakepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH (SistemAdministrasi Badan
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
48 — 9
48 — 9
menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
69 — 35
69 — 35
Syarat dan Ketentuan Umum PemberianFasilitas Kredit yang merupakan lampiran yang tidak dapatdipisahkan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara TERGUGAT Il selaku debitur danPemberi Hak Tanggungan dengan TERGUGAT IV selaku krediturdan Penerima Hak Tanggungan, mengatur ketentuan sebagaiberikut :"DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwaDEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketaapapun juga ; li) tidak berada dalam keadaan pailit
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 7 Februari 2012 —
147 — 88
147 — 88
Pemberian kuasa dari Tergugat Il kepada Turut Tergugat dan/atau TurutTergugat ll sesungguhnya dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 4Permenkumham 2011.Berikut kutipan ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 2011:"Pemohon adalah calon pendiri bersamasama atau Direksi Perseroan yangtelah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubaratau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris".Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas,maka jelas dan terbukti
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
93 — 36
93 — 36
Tidak dalam pengavasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannyasedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk danatas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.e.
konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah );Bahwa sesuai dengan ketentuan persyaratan penyedia barang jasaberdasarkan kerppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasapemerintah dan perubahannya pasal 11 yang menyebutkan : Memenuhiketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
779 — 874 — Berkekuatan Hukum Tetap
779 — 874 — Berkekuatan Hukum Tetap
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganPenyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidanasepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai"BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quoadalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenaldalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata.Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN224diperlukan adanya
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana,sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangdikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang ataukepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampasuntuk