Ditemukan 9068 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
138 — 50
138 — 50
keatasdan jalur sebagai pengelola yaitu yang menjadi pengurus bank.Mereka harus mengikuti fit and proper test untuk mendapatkanpersetujuan dari OJK, pejabat executive atau yang mempunyaipengaruh signifikan terhadap perbankan dan jajaran yang palingrendah adalah pemimpin cabang ; Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi ataudewan komisaris harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyaireputasi keuangan yang baik yaitu tidak pernah mempunyai kreditmacet dan tidak pernah dinyatakan pailit
Register : 18-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Bks. Tanggal 26 September 2017 — KWON HYUK HO sebagai Penggugat
Melawan
PT. BYUNGHWA INDONESIA sebagai Tergugat I
SON BYUNG WOOK sebagai Tergugat II
113 — 27
113 — 27
Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b. Kedua, karena PERJANJIAN PENYEDIAAN telah dibuat tanpaada paksaan, tipu daya, dan tanpa ada kekhilafan dari masingmasing pihak yang membuatnya.
Register : 01-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 10-05-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019 Tanggal 16 Juli 2019 — BASAR MUSLIM, Mayor Laut (T) NRP 15245/P
246 — 73
246 — 73
para investor yangmenjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Saksi9(KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atauPerdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban PembayaranUtang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,(empat puluh lima milyard tujuh puluh tiga juta rupiah) dan padatanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnyatanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan SdrNuryanto alias Dumeri dinyatakan Pailit
Putus : 09-04-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 9 April 2013 — THE BRITHIS INTERNATIONAL SCHOOL, dalam hal ini diwakili oleh CRISTIAN LOTHAR BARKLEI selaku Kepala Sekolah vs WIWIK HANDAYANI
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangrnenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlihatkanHal. 68 dari 94 hal.Put.Nomor 151 K/Pdt.SusPHI/2013.10.8.10.9.aslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Lagipula jika Judex Facti Pengadilan WHubungan Indusirial padaPengadilan
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
106 — 36
106 — 36
Tidak dalam pengavasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannyasedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk danatas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.e.
konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah );Bahwa sesuai dengan ketentuan persyaratan penyedia barang jasaberdasarkan kerppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasapemerintah dan perubahannya pasal 11 yang menyebutkan : Memenuhiketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
812 — 972 — Berkekuatan Hukum Tetap
812 — 972 — Berkekuatan Hukum Tetap
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganPenyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidanasepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai"BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quoadalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenaldalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata.Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN224diperlukan adanya
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana,sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangdikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang ataukepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampasuntuk
Register : 23-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
184 — 138
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
184 — 138
DIRINDUKAN terbitan Ar-Risalah;
- 1 (satu) buah buku berjudul MURWAH AKHLAK INDAH YANG NYARIS PUNAH terbitan Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul SANDANG TAAT TINGGALKAN MAKSIAT terbitan Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul HILANG ARAH KARENA LATAH terbitan Majalah Islam Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul PAILIT
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
160 — 102
160 — 102
Pailit/Usahanya dihentikan.. Direksi dalam sanksi pidana/ Black List.456. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir.7. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir Pasal 21.8. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir pasal 25/29.9. Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir PPN.10.Surat keterangan Fiskal.11.Pengalaman 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.e Adapun hasil dari Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah : yang memenuhisyarat /lulus adalah 2 penawaran yaitu :1 PT.
yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, danharga tersebut.Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketiga perusahaantersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksa kelengkapansyarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasing perusahaanapakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkan oleh panitiadidalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:1 Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);Pengawasan pengadilan;Pailit
Register : 24-07-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Bgr Tanggal 19 Februari 2020 — PENGGUGAT
Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE Ak CA MBA
d/a Taman Pegangsaan Indah Blok D No.27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
TERGUGAT
535 — 215
535 — 215
mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnyakecuali masalah penahanan karena sudah dilepaskan dariRutan";: Sebagai Ahli Hukum Perbankan, didengar keterangannya dipemeriksaan persidangan perkara tindak pidana perbankanregister No. 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg Pengadilan NegeriSerang, Jawa Barat dengan terdakwa a/n Muhammad Kikidengan putusan lepas dari segala tuntutan;: Sebagai Ahli Hukum Perbankan untuk "transaksi derivatif",didengar keterangannya di persidangan perlawanan atasPenetapan Penyegelan gugatan kepailitan perkara reg. no.08/Pailit
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1440/Pid.B/2017/PN Bdg Tanggal 21 Agustus 2018 — Drs. DAUD SETIAWAN, SH
366 — 156
366 — 156
Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Tip.Smg Tanggal 29 April 2014 — HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO
67 — 18
67 — 18
Hal ini terjadi,karena untuk sawah yang disiapkan sebagai pengganti bengkoklurah telah dijual oleh ASFARI untuk biaya pengobatan kecelakaanlalulintas dan mengalami kerugian dalam usaha sebagaipemborong bangunan di Ciamis Jawa Barat, sehingga kamimengalami pailit keuangan.Bahwa data yang tertera di dalam Buku C Desa setahu saksiadalah tidak benar, karena saksi tidak pernah merasa membelitanah dari pak SUWARDI, karena pada tahun 1996 saksi belumlama tinggal di Desa Borowetan dan seingat saksi waktu
Putus : 23-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN MALANG Nomor 142/Pid.B/2013/PN.Mlg. Tanggal 23 Desember 2013 — dr.HARDI SOETANTO,MM
85 — 24
85 — 24
Hardlent pailit dan diganti dengan PT. Cahaya ; bahwa ketika PT Hardlent berdiri tahun 1994 saksi sudah menikahdengan terdakwa yaitu saksi menikah pada tanggal 20 Juli 1994 danPT berdiri November 1994 dari G and G dan pada saat pendirian PTTerdakwa tidak pernah memberi modal.
Upload : 18-09-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi KOSTRA BALADHIKA, S.E., MBA.
319 — 678
319 — 678
Rapat UmumPemegang Saham kedua tersebut adalah sah inilah yang menurut hukum harusdinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat UmumPemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnyadilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expressis verbismenyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agarperseroan dinyatakan pailit
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MALANG Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.MLG Tanggal 15 April 2015 — HANIF THALIB VS ABDUL LATIF CHALID,DKK
47 — 7
47 — 7
Mlge Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT meminta hak untuk mengelola secarakeseluruhan proyek BTC dan bukannya meminta lelang atau pailit, sehinggajelasjelas tidak dibutuhkan adanya team audit ataupunappraisal.e Bahwa dalam petitumnya dalam provisi poin ke tiga PENGGUGATmendalilkan agar dinyatakan hukum berhak melakukan pengelolaan atas BTCyang mana hal ini jelasjelas tidak ada hubungannya dengan gugatanpemenuhan kewajiban atas kerjasama yang diajukan oleh PENGGUGAT yangdidasarkan atas tidak terpenuhinya
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
470 — 356
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
470 — 356
Ast.Objek gugatan telah diterbitkan dengan berlandaskan pada ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan.Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Pemohon adalah pendiri bersamasamaatau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atauliquidator Perseroan bubar atau curator perseroan pailit yang memberikan kuasakepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH (SistemAdministrasi Badan
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Ir. Deni Sakri Harunantaka
105 — 46
105 — 46
Bahkan jika PD Pasar Pakuan Jaya tidak dapatmembayar gaji karyawan ataupun dinyatakan pailit, tetap saja dana PMPHalaman 35 dari 110 Putusan No.95/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.tersebut tidak boleh dipergunakan kecuali ada Keadaan memaksa. Akan tetapihal tersebut juga harus dibahas terlebin dahulu bersama Badan Pengawasdan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Bogor.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya..
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) â KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
78 — 9
78 — 9
hukum ;Menimbang, bahwa mengenai posisi Tergugat Ill yakni sebagai Kreditur, yangmana Tergugat Ill adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas,maka segala bentuk perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Tergugat lllharuslah diwakili oleh salah satu Direksinya, dan oleh karena dalam pengikatanPerjanjian dengan Tergugat dan Il, Tergugat Ill telah diwakili oleh Manager Unit, dandalam pemeriksaan di pengadilan juga tidak pernah ternyata Tergugat Ill sebagaiBadan Hukum telah dinyatakan pailit
Register : 02-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA KRUI Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 5
51 — 5
Padatahun 2009 usahanya pailit, oleh karena Mukhtar mempunyai hutangkepada Dudeng Diana, maka toko tersebut diberikan oleh Muktar kepadaDudeng Diana sebagai pembayaran hutang. Sejak tahun 2009 toko tersebutmenjadi milik Dudeng Diana, jadi toko tersebut bukan milik Tergugat dalamRekonvensi.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr5.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
331 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
52 — 9
52 — 9
menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit