Ditemukan 9126 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi Ahli waris Surat keterangan pendaftaran tanah Sengketa tanah
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
235 — 105
  • lengkap, padahal sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1381KUHPerdata mengatur ada 10 (Sepuluh) alasan berakhirnya suatu perjanjian,yaitu (1) karena pembayaran; (2) Karena penawaran pembayaran tunai,diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (3) Karena pembaharuan utang;(4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi; (5) Karena Percampuranutang; (6) Karena pembebasan utangnya; (7) Karena musnahnya barangyang terutang; (8) Karena kebatalan atau pembatalan; (9) Karena berlakunyasuatu syarat batal; (10) Karena daluwarsa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 669/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Heru Soetrisno, Msc, dkk.
265 — 136
  • suatu alasan untukdibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dandengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makajelas ditegaskan bahwa tenggang waktu maksimum pengajuan keberatanatas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalah selama 5 (lima)tahun, JIKA TENGGANG WAKTU TERSEBUT LEWAT WAKTU(DALUWARSA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 368/PDT.PLW/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< lr. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias lr. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN,Cs
118 — 40
  • Nomor *59/PDT/2012/PT,DKI jo.Nomor 720/Pdt.G/2010/ PN.Jaksel), maka menyebabkan perlawanan(derden verzet) yang diajukan PELAWAN menjadi daluwarsa (lewat waktu)Hal 37 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.Pstin casu tidak dapat diajukan maupun diperiksa dalam perkara a quo karenatelah lewatnya waktu;8. Bahwa dengan demikian seharusnya perlawanan (derden verzet) yangdiajukan oleh PELAWAN dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima.EKSEPSI DISKUALIFIKASI1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-07-2017 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
432 — 362
  • mengakhiri kontrakdengan alasan adanya ketidakmampuan Pemasok untuk melaksanakankewajibankewajiban menurut Pasal 1.1.1. dan/atau Pasal 1.1.3 (penyerahanbarang) Annex A Contract ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dandibenarkan Tergugat III, oleh karena adanya perbedaan dokumen yang diterimadari Tergugat I, kemudian Tergugat Ill menyatakan melepaskan diri darikewajibannya mengenai penerbitan L/C dengan nomor register 553011165349tertanggal 10 Juni 2013, sehingga menjadi daluwarsa
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Perusakan
Register : 16-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon
Tanggal 4 September 2017 — H. YOSEF Bin H. COLLI
97 — 30
  • Kemudian petugas BPNtersebut pergi mengambil surat perintah, setelah 2 (dua) jam menunggu,akhirnya petugas BPN datang dengan membawa surat perintah daluwarsa,karena surat perintah tersebut terbit tahun 2016, sehingga saksi bersertaterdakwa meninggalkan lokasi;Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa untuk membersihkanlahan di HOP 7, dimana atas saran saksi tersebut kemudian Terdakwamenyuruh masyarakat untuk membersihkan lahan di HOP 7 dengan caramerintis dan menebang pohon.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
251 — 67
  • Bahwa Tergugat Il tetap berpegang teguh pada dalildalil Tergugatsebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat IlBahwa berdasarkan dalildalil dan alasan Tergugat Il sebagaimana diuraikandiatas maka Tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim untuk menerimaEksepsi Tergugat Il sebagai Eksepsi Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa)maka tanpa memperlihatkan dalildalil dalam pokok perkara, kepada MajelisHakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Penggugat.ll. DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 2 Desember 2009 —
326 — 291
  • Karenaapa yang digugat telah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie),antara lain terdiri dari:(1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)(7) Exceptio litis pendentisSengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkarayang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut jugaeksepsi sub judice yang berarti gugatan masihtergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atausedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (underjudicial consideration).
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
176 — 83
  • Obyek Gugatan Sudah Lewat Waktu (Daluwarsa)1.Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketadalam perkara a. guo adalah Surat Rekomendasi Gubernur KalimantanSelatan tanggal 4 Desember 2008, Nomor 522/001733/Eko, perihalRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk EksploitasiBatubara An. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;
192 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak menerapkan atau melanggar Pasal 55 UU PERATUN, mengenaitenggang waktu gugatan tata usaha negara (Daluwarsa Gugatan TataUsaha Negara); Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 95 sampai halaman 100, tidakmempertimbangkan mengenai tenggang waktu gugatan Tata UsahaNegara; Bahwa pasal 55 UU PERATUN, telah mengatur mengenai tenggangwaktu gugatan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh
    Olehkarenanya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo harusdibatalkan;Tidak menerapkan atau melanggar Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,mengenai daluwarsa gugatan atas sertipikat tanah; Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 95 sampai halaman 100, tidakHalaman 269 dari 274 halaman.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2016mempertimbangkan mengenai daluwarsa gugatan atas sertipikattanah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah mengatur mengenaidaluwarsa gugatan atas sertipikat tanah, yang berbunyi sebagaiberikut:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2016 — Galuh Radiah, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
331 — 572
  • Bahwa peraturan perundangundangan Kedua yang dilanggar olehTergugat ketika membuat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketaperkara a quo adalah melanggar PasalPasal yang tertera didalamKUHPerdata yan dapat disetarakan dengan undangundang yaitudiantaranya :Pasal 1963 KHUPerdata :Siapa dengn itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hakmilik atasnya, dengan jalan daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
139 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sisa hak normative yang di tuntut sudah daluwarsa .............
    Menganggap kasus tersebut sudah daluwarsa. Kasus tersebut harus diselesaikan sesuai UndangUndang Nomor2 tahun 2004. ........ P.16Bahwa menjadi pertanyaan adalah kalau Tergugat merasa kasustersebut sudah diselesaikan : kenapa tidak menunjukan bukti penyelesaian .................. ? kalau mengharapkan penyelesaian sesuai UU. Nomor 2 tahun 2004kenapa tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan ............ ?
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 62/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 2 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : YUSRIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
87 — 54
  • Bahwa tentang kelengkapan para pihakpihak baik itu sebagaiTergugat adalah merupakan persaratan formal yang diatur didalamHukum acara perdata dan hal ini juga ditulis dan dibahas oleh ahlihukum tentang kelengkapan pihakpihak yang ditarik sebagaiTergugat adalah merupakan syarat formal gugatan, yang apabilapersyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Gugatan Penggugat harusdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);Vill.Eksepsi tentang Hak Menuntut Telah Daluwarsa.1.Bahwa Tergugat II
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 516/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Japel Sirait Diwakili Oleh : JAPEL SIRAIT
Terbanding/Tergugat I : PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
Terbanding/Tergugat II : PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
238 — 130
  • Pemilik.Kemudian Pasal 1957 KUH Perdata berbunyi : Seorang yang sekarangmenguasai suatu kebendaan, yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejakdahulu kala, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara duludan sekarang itu, dengan tidak mengurangi pembuktian hal sebaliknya;Bahwa demikian juga Pasal 1963 KUH Perdata ayat 1 dan 2 dengan tegasmenyatakan : Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu hak yangsah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainyang daluwarsa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
97 — 21
  • Bahwa kalau tidak dilakukan Addendun,, hal itu tidak serta merta menyalahkanpenyedia karena harus dilihat juga niatnya; Bahwakalau SIUP daluwarsa dan Surat Kuasa dibawah tangan, hal itu tidak adayang salah diantara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa; Bahwa kalau terjadi masalah sehubungan dengan SIUP dan Surat Kuasatersebut, disini Panitia yang meloloskan administrasi tersebut; Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 Panitia harus memperlakukan Penyediadengan seadiladilnya; Bahwaaturan atau regulasi yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
265 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melaksanakan tata tertib beracara danketentuan perundangundangan yang berlaku;8 Bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 132 Rv, secara exofficio MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo harus menyatakan diri tidakberwenang, untuk lebih jelasnya berikut dikutip ketentuan Pasal 132 Rvdimaksud, yakni:Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka iameskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karenajabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;3 Gugatan Penggugat Daluwarsa
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 539/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 27 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat I : SRI SUWARNI
Terbanding/Penggugat I : HASTUTI RAHAYU
Terbanding/Penggugat II : DWI HARTONO
Terbanding/Penggugat III : TRI JOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : EDY NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : MUH ALIF
Terbanding/Turut Tergugat III : Y BENY TRI CAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Tergugat II : G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : EKO PRASETYO, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWIYOGI RIKATANI
Turut Terbanding/Tergugat V : SUYATNA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : HERU PRAYITNO,SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADI HENDRO PRASETYO,SH
119 — 58
  • Gugatan Penggugat KadaluarsaSesuai perkembangan jaman, Gugatan Penggugat telah terancamkadaluarsa, hal ini tidak bermaksud mengabaikan ketentuan Pasal 1967KUH Perdata yang menyatakan Semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau 30tahun, menurut Tergugat yang dianggap awam hukum, alasankadaluarsa yang diajukan lebih menitikberatkan perkembangan jaman danrasa keadilan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO., SH
Terdakwa:
ERSA KARSIA
263 — 180
  • Saat itu API danNIK PT INTIMARINDO PRIMACON udah daluwarsa (mati) sehinggapengurusan menggunakan jasa PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA,impor menggunakan undername atas nama PT RKM.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 17-06-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 20/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 22 Februari 2017 — PT IFA INVESTAMA diwakili oleh Tjhayadi Salim MELAWAN: 1. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG 2. PT SUMBER BINA SUKSES diwakili oleh Herry Defjan 3. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
143 — 146
  • Oleh karena itu,gugatan Penggugat belum daluwarsa (vrijvaring);C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.Bahwa kewenangan mengadili terhadap sengketa dalam perkara ini adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
280 — 230
  • PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
225 — 154
  • PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa