Ditemukan 893 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepermukaan keterbuktian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
989 — 1766
  • halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.dapat kita lihat dari beritaberita yang beredar, baik di media onlinedalam negeri maupun media online) mancanegara sepertihttos:/Awww.dailystar.co.uk/ pada tanggal 23 Februari 2020 denganjudul Woman can get pregnant from swimming in a pool with men,Child Official claims.Bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan Penggugat, tidakterdapat keraguan bahwa Penggugat adalah Pejabat Publik, sebabjika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan
    Informasi Publik, Pejabat Publik adalah orangyang ditunjuk dan diberi tugas menduduki posisi atau jabatan tertentupada badan publik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1231 — 909 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prosedur dan Infrastruktur Penyediaan Informasi Belum Optimal.Berdasarkan test case yang telah dilakukan, UndangUndang Nomor14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belumsepenuhnya berjalan pada lembagalembaga regulator penyediaan airminum di Jakarta. Hal ini terkait dengan belum memadainya prosedurdan infrastruktur yang disediakan oleh lembagalembaga regulator yangberstatus badan publik.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1803 — 4027
  • Selain itu. upaya publikasi merupakan pemenuhan hakmasyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dijamin dalam UU incasuUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
354 — 257
  • Karena merupakan informasi kegiatan yang mengancam hajathidup orang banyak sebagaimana dijamin pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 25-06-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
123 — 90
  • No. 418/Pdt.G/2020/PA.Clg hal. 123 hal. 230Bahwa oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrarwakaf merupakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabKepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, secara hirarki melaporan data kondisi Tanah Wakafdan dicacat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KantorUrusan Agama dan terkoneksi ke Kementerian Agama RI danke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengandiberlakukannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi
    Publik, Sistem Informasi Wakaf(SIWAK) dapat diakses keberadaan data tanah wakaf yangtelah terdaftar oleh publik atau masyarakat.Bawa sesuai yang ditegaskan pada Jo Pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut "Perpu Wakaf),berbunyi sebagai berikut:*Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanahdilaksanakan berdasarkan Akte
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 27 April 2017 — PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELAWAN 1. Hj. NORSIAH, 2. Drs. H. NADJAMUDDIN, M.Si., 3. RUSNANI, 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA.
214 — 147
  • (arsip)merupakan tindak pidana ;Bahwa perbuatan Pihak Penggugat memperoleh dan menguasairekaman/Fotokopi warkah pertanahan dar Sertpikat Hak Milik NomorM.2096, M.2097. dan M.2098 tanpa sepengetahuan Turut Tergugat Ilselaku pengelola warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaSamarnda tanpa jijin dar Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur adalah perouatan melawan hukumyang diancam Oleh Ketentuan Pidana pasal 54 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    Informasi Publik dan pasal 81Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan jo pasal 322KUHP ;17.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
363 — 188
  • Seyogyanya ParaPenggugat melakukan proses administrasi yang mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (38),setiap Pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan InformasiPublik di sertai alasan permintaan tersebut.Permintaan Informasi Publik secara administrasi tersebut tidak pernahdilakukan Para Penggugat secara tertulis, akan tetapi langsungmenyampaikan surat permohonan pencabutan atau
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 16/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa : DJOKO SAPUTRO.
280 — 185
  • Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta li MenteriBadan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintahan Sebagai PemilikModal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IiHalaman 194 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.1 (Satu) bendel print out yang memuat tentang Penghargaan Silver WinnerDari Bumn Track Sebagai The Best Leader Revolusi Mental Etos KerjaTerbaik (April 2018) Dan Penghargaan Dari Komisi Informasi Pusat SebagaiPeringkat IV Kategori Bumn Dalam Keterbukaan
    Informasi Publik Tahun2017 (21 Desember 2017)1 (satu) bendel print out yang memuat tentang ASPEK KEUANGAN,CAPITAL EXPENDITURE, LABA SEBELUM PAJAK & BEBAN PAJAK,LABA BERSIH, TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN, KINERJAOPERASIONAL, dan MATURITAS SCORE PKU milik Perum Jasa Tirta IIFotocopy 1 (satu) bendel MEMO DINAS Nomor : 1/DIR/38/MD/2016 dariDirektur Utama kepada Kepala SPI, sekretaris Perusahaan, Para KepalaDivisi/GM, Manajer Pelayanan Pengadaan, Perihal Penyamapaian HasilRumusan Akhir Rapat Kerja Perum
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
302 — 161
  • mohon ijin melihat warkah, yangselanjutnya diberi tanda bukti P17 ;Surat No. 1678/18.33.600/IX/2015 Semarang tgl 15Oktober 2015 mohon ijin melihat warkah SHGB No.02024/Kranggan, yang selanjutnya diberi tanda buktiP18 ;Surat No. 618/600.33.74/II/2018 Semarang 6 Pebruari2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P19 ;Surat No.49/RST/ORISmg/II/2018 Semarang 2018Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan JawaTengah surat mengajukan permohonan sengketadengan mengacu UndangUndang No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan
    Informasi Publik, yangselanjutnya diberi tanda bukti P20 ;Bahwa sSuratsurat bukti tersebut masingmasing telah bermeterai cukup,serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali surat bukti P1,P4, P5, P8, P9, P10 yang hanya ditunjukkan foto copynya tanpaditunjukkan surat aslinya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan alatbukti surat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang masingmasingdalam persidangan telah memberikan keterangan dengan terlebih dulumengangkat sumpah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
150 — 66
  • Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahulhukum (teori fiksi hukum (rechtfictie)) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN MANADO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 9 April 2020 — - ROLANDO FELIX JOANNES NGENGET, S.H., DK
268 — 0
  • Pertanggungjawaban pembayaran narasumber berupa: kwitansi pembayaran dan daftar pembayaran jasa narasumber sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik 3 (tiga) lembar;e. Pertanggungjawaban belanja ATK berupa : kwitansi pembayaran, nota toko, nota pesanan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang 5 (lima) lembar;f.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
129 — 38
  • dan segera menyelesaikan permasalahanmengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT, namun SuratKedua TERGUGAT V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dariTERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti P 171)50.Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, PARA PENGGUGAT kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi Informasi Pusat R. sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankan amanah dariUndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    Informasi Publik;Page 6151.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor : 019/XIl/KIPRLS/2010, Perihal : Panggilan Mediasi, yang isinya memberitahukankepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat hadir dalampertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di RuangMediasi Komisi Informasi Pusat sehubungan dengan adanya masalah SengketaInformasi Publik No.024/XI/KIPPSM/2010 tentang Uang Pensiun; (Bukti P 172)52
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
83 — 25
  • Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi