Ditemukan 893 data
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
989 — 1766
halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.dapat kita lihat dari beritaberita yang beredar, baik di media onlinedalam negeri maupun media online) mancanegara sepertihttos:/Awww.dailystar.co.uk/ pada tanggal 23 Februari 2020 denganjudul Woman can get pregnant from swimming in a pool with men,Child Official claims.Bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan Penggugat, tidakterdapat keraguan bahwa Penggugat adalah Pejabat Publik, sebabjika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pejabat Publik adalah orangyang ditunjuk dan diberi tugas menduduki posisi atau jabatan tertentupada badan publik.
1231 — 909 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur dan Infrastruktur Penyediaan Informasi Belum Optimal.Berdasarkan test case yang telah dilakukan, UndangUndang Nomor14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belumsepenuhnya berjalan pada lembagalembaga regulator penyediaan airminum di Jakarta. Hal ini terkait dengan belum memadainya prosedurdan infrastruktur yang disediakan oleh lembagalembaga regulator yangberstatus badan publik.
1803 — 4027
Selain itu. upaya publikasi merupakan pemenuhan hakmasyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dijamin dalam UU incasuUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
354 — 257
Karena merupakan informasi kegiatan yang mengancam hajathidup orang banyak sebagaimana dijamin pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
123 — 90
No. 418/Pdt.G/2020/PA.Clg hal. 123 hal. 230Bahwa oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrarwakaf merupakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabKepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, secara hirarki melaporan data kondisi Tanah Wakafdan dicacat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KantorUrusan Agama dan terkoneksi ke Kementerian Agama RI danke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengandiberlakukannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Sistem Informasi Wakaf(SIWAK) dapat diakses keberadaan data tanah wakaf yangtelah terdaftar oleh publik atau masyarakat.Bawa sesuai yang ditegaskan pada Jo Pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut "Perpu Wakaf),berbunyi sebagai berikut:*Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanahdilaksanakan berdasarkan Akte
214 — 147
(arsip)merupakan tindak pidana ;Bahwa perbuatan Pihak Penggugat memperoleh dan menguasairekaman/Fotokopi warkah pertanahan dar Sertpikat Hak Milik NomorM.2096, M.2097. dan M.2098 tanpa sepengetahuan Turut Tergugat Ilselaku pengelola warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaSamarnda tanpa jijin dar Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur adalah perouatan melawan hukumyang diancam Oleh Ketentuan Pidana pasal 54 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan pasal 81Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan jo pasal 322KUHP ;17.
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
363 — 188
Seyogyanya ParaPenggugat melakukan proses administrasi yang mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (38),setiap Pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan InformasiPublik di sertai alasan permintaan tersebut.Permintaan Informasi Publik secara administrasi tersebut tidak pernahdilakukan Para Penggugat secara tertulis, akan tetapi langsungmenyampaikan surat permohonan pencabutan atau
Terbanding/Terdakwa : DJOKO SAPUTRO.
280 — 185
Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta li MenteriBadan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintahan Sebagai PemilikModal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IiHalaman 194 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.1 (Satu) bendel print out yang memuat tentang Penghargaan Silver WinnerDari Bumn Track Sebagai The Best Leader Revolusi Mental Etos KerjaTerbaik (April 2018) Dan Penghargaan Dari Komisi Informasi Pusat SebagaiPeringkat IV Kategori Bumn Dalam Keterbukaan
Informasi Publik Tahun2017 (21 Desember 2017)1 (satu) bendel print out yang memuat tentang ASPEK KEUANGAN,CAPITAL EXPENDITURE, LABA SEBELUM PAJAK & BEBAN PAJAK,LABA BERSIH, TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN, KINERJAOPERASIONAL, dan MATURITAS SCORE PKU milik Perum Jasa Tirta IIFotocopy 1 (satu) bendel MEMO DINAS Nomor : 1/DIR/38/MD/2016 dariDirektur Utama kepada Kepala SPI, sekretaris Perusahaan, Para KepalaDivisi/GM, Manajer Pelayanan Pengadaan, Perihal Penyamapaian HasilRumusan Akhir Rapat Kerja Perum
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
302 — 161
mohon ijin melihat warkah, yangselanjutnya diberi tanda bukti P17 ;Surat No. 1678/18.33.600/IX/2015 Semarang tgl 15Oktober 2015 mohon ijin melihat warkah SHGB No.02024/Kranggan, yang selanjutnya diberi tanda buktiP18 ;Surat No. 618/600.33.74/II/2018 Semarang 6 Pebruari2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P19 ;Surat No.49/RST/ORISmg/II/2018 Semarang 2018Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan JawaTengah surat mengajukan permohonan sengketadengan mengacu UndangUndang No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan
Informasi Publik, yangselanjutnya diberi tanda bukti P20 ;Bahwa sSuratsurat bukti tersebut masingmasing telah bermeterai cukup,serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali surat bukti P1,P4, P5, P8, P9, P10 yang hanya ditunjukkan foto copynya tanpaditunjukkan surat aslinya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan alatbukti surat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang masingmasingdalam persidangan telah memberikan keterangan dengan terlebih dulumengangkat sumpah
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
150 — 66
Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahulhukum (teori fiksi hukum (rechtfictie)) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi
268 — 0
Pertanggungjawaban pembayaran narasumber berupa: kwitansi pembayaran dan daftar pembayaran jasa narasumber sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik 3 (tiga) lembar;e. Pertanggungjawaban belanja ATK berupa : kwitansi pembayaran, nota toko, nota pesanan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang 5 (lima) lembar;f.
129 — 38
dan segera menyelesaikan permasalahanmengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT, namun SuratKedua TERGUGAT V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dariTERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti P 171)50.Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, PARA PENGGUGAT kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi Informasi Pusat R. sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankan amanah dariUndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;Page 6151.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor : 019/XIl/KIPRLS/2010, Perihal : Panggilan Mediasi, yang isinya memberitahukankepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat hadir dalampertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di RuangMediasi Komisi Informasi Pusat sehubungan dengan adanya masalah SengketaInformasi Publik No.024/XI/KIPPSM/2010 tentang Uang Pensiun; (Bukti P 172)52
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
83 — 25
Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi