Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan yang

(lima puluh ribu), yang tujuanNya untuk dihisap bersamasama danbukan untuk dijual kembali, sehingga tidak tepat Pengguna Narkoba,yang seharusNya di Rehabilitasi atau diobati, malah dilakukanPemidanaan, sehingga secara Hukum patut dan tepat, KiraNya KuasaHukum Terdakwa mengajukan Banding;Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2020/PT MDNBahwa Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat didalammelihat Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam PraktikPeradilan, pandangan

Milik tidak ada persetujuan istri;> Pemberian Jaminan a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;> Pemberian Jaminan Sertifikat Hak Milik, pembayaran hutang (pokok danbunga) yang dikenakan berkalikali lipat dari hutang pokok, hal inibertentangan dengan rasa keadilan;> Usaha yang dijalankan TERGUGAT tidak memiliki legalitas, bertentangandengan undangundang dan mengganggu ketertiban umum;Bahwa dalam Buku Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian,halaman 10, Nasional legal Reform

bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Center for Study of Governance andAdministrative Reform

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married state oflife(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakantidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;Bahwa keadaankeadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No.2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat dan IIRekonvensi adalah sebagai berikut : Penilaian Asset milik para Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak sesualdengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan LaporanPenilaian Asset (Shot Form Reform

Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari PanitiaLand Reform DT. Il Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/13833/1964, tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkatDesa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr.

Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962Sah dan berharga.3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilsan Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga.4. Menyatakan surat surat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugat Tergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum.5.

komplekspersawahan tahun 1964 dalam hal ini keterangan tersebut berkesesuaiandengan keterangan saksi Bernadus Tanu (saksi Tergugat ) dan keteranganHalaman 55 dari 58Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olmsaksi Petrus Boys (saksi Tergugat ) dari keterangan tersebut menguatkanbukti surat Tergugat yang diberi tanda T.I2 yang menyebutkan bahwadalam Kefetoran Amabi/Oefetto terdapat namanama Jacob Amabi, SusauIsliko, Sae Nobe, Meta Nifu, Pan Laes, Pan Tosi dan Kolo Kobe yangterdaftar dalam Land Reform

Tilla untuk diminta pengukuran dan memasang patokpatok tanah mereka (vide bukti T.I1), dinubungkan dengan keterangan saksiYusuf Boys hal ini bertentangan yaitu keterangan bahwa Amsu (SolemanIsliko) mendatangi Elkana Taumboy pada tahun 1968 untuk membuatpernyataan tentang penggarapan tanah tersebut, bahwasannya tanahsengketa telah dikuasai oleh Amsu (Soleman Isliko) sejak tahun 1964 dannamanama yang ada dalam Land Reform tersebut tidak termuat namaElkana Taumboy, sehingga dapat dikatakan bahwa Elakana

(dikutipdari Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Elly Erawati dan HerlienBudiono, 2010, National Legal Reform program, Hal. 100);Bahwa perjanjianperjanjian sebagaimana bukti P14 sampai denganP20 merupakan perjanjianperjanjian yang dibuat oleh orang/badan hukumyang ternyata bukanlah builders/pembangun kapal, sebagaimana faktafaktahukum yang terungkap bahwa Termohon Kasasi II/Tergugat Rekonvensi tidakdapat membuktikan sebagai pihak yang membangun/builders kapalkapal yangperjanjikan dan telah

(dikutip dari PenjelasanHukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010,National Legal Reform program, Hal. 99);Bahwa oleh karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal merupakan dokumenyang dibuat berdasarkan perjanjianperjanjian yang menurut hukum batal demihukum, maka menurut hukum pula Grosse Akta Pendafatran Kapal menuruthukum mohon dinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum yang terungkap tersebutPemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

JAFFERHUSSAIN Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IU Law Journal, Vol.

Bahwa dalam rangka peningkatan hak, maka pada tahun 1986 PenggugatSofian bin Muhamad bin Satto mengajukan permohonan penerbitan sertifikatterhadap tanah tersebut melalui proyek Land Reform Kabupaten Sambas(sekarang Kota Singkawang) untuk wilayah Desa Setapuk Kecil KecamatanTujuh Belas Kabupaten Sambas sekarang bernama Kelurahan Setapuk KecilKecamatan singkawang Utara Kota Singkawang.

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

TELAH DIKELUARKAN DARIOBYEK LAND REFORM. 21.Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan para terkait dalam rapatrapat sebagaimana dimaksud pada poin 16, 17 dan 18 Turut Tergugat mengeluarkan surat Nomor:37/KEP36.16/X/2013 tertanggal 1 Oktober2013 tentang Pengeluaran Tanah Obyek Landreform seluas 13.457 m2 (tigabelas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Desa Mekarsari,Kecamatan Rajeg, Tangerang;Halaman 6 dari 29 hal Perkara Nomor 205/PDT/2021/PT.BTN22.23.Bahwa surat Turut Tergugat sebagaimana

Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform

Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersin dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD(Initiaves For Local Governance Reform

Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.e Tanah bekas hak adat/ulayat.4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernahdiredistribusSi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekasSWa)laja. $222 $$ 22222 ne ===1. Penyuluhan.2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek).3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya.4.

tentang PedomanPelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negaramenjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform : 2222 2e Tanah negara Erfpach.e Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangkawaktunya dan tidak diperpanjang = olehpemegang hak atau telah dicabut/dibatalkanoleh pemerintah.23is Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskanhaknya oleh instansi yang berangkutan.e Tanah bekas gogolan.e Tanah bekas hak adat/ulayat.4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform

Elizabeth Saadah (istri) yangberupa tanah/bangunan sebagaimana butir 4 di atas adayang diatasnamakan (pinjam nama) kepada ParaTergugat dan ada yang dihibahkan kepada Para Tergugatdilakukan Penggugat dalam rangka memenuhi' ketentuanLAND REFORM ketentuan mana membatasi sejumlah tanahuntuk diatasnamakan kepada orang yang sama in casuPenggugat;Adapun hibah hibah dan diatasnamakan (pinjam nama)tersebut adalah sebagai berikut1) Objek : Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya;Atas nama : ESTRELITA SOELAIMANDasar

krama, bahkan sekarang iniPenggugat tidak dapat hidup dengan tenang' danbahagia, teror dan fitnahpun sudah melampaui bataskesabaran Penggugat ;13.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan ParaTergugat yang justru menyakiti hati serta membuatkecewa Penggugat selaku ayah kandung maka dengan iniPenggugat menarik kembali atau) membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada ParaTergugat, terlebih lebih munculnya akta hibahtersebut disebabkan adanya aturan yang membatasikepemilikan (Land Reform

Penggugat mengatakan bahwa"Hal dimaksud dilakukan dalam rangkamemenuhi ketentuan Land Reform.." tanpamenyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untukdiatasnamakan kepada orang yang sama incasu Penggugat.

No.767/Pdt.G/2010/PAJPdemikian adalah dalil yang tanpa dasar dikarenakanyang menghibahkan adalah Penggugat' selaku pemilikobjek hibah tersebut, dan Para Tergugat juga sangatmenginsyafi bahwa munculnya akta hibah tersebutjelas disebabkan adanya = aturan yang membatasikepemilikan tanah (Program Land Reform).Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku juga dibenarkanuntuk melakukan pembatalan atas segala bentuk perbuatanhibah dari Penggugat selaku' orang tua kepada ParaTergugat selaku anak hal mana sesuai

Akta Hibah No. 24 tanggal 1321993yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATMilwani Ibrahim, SH,sebagai batal dan tidak berkekuatan hukum.Menimbang, bahwa alasan Penggugat adalah dalam rangkamemenuhi ketentuan LAND REFORM ketentuan mana membatasisejumlah tanah untuk diatas namakan kepada orang yang samain casu Penggugat.