Ditemukan 972 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ;
Kejaksaan Negeri Pamekasan
126 — 44
126 — 44
TPK/2016/PN.SbyUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas, apabila dalam waktu,tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifatumum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr.
Register : 13-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 25 Januari 2017 — 1. PETRUS AMADOREN alias PETU
2. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA
59 — 222
59 — 222
26 November 2009yang memiliki kKewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatantertentu untuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebutdi atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orangHalaman 203 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGdalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapatdalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999, dengan demikiansesuai dengan asas spesialitas
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
106 — 15
106 — 15
dengan Pasal 2 ayat (1) yangbersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifatgeneral; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi :
- SELVIANA WANMA
211 — 89
211 — 89
kKedudukan dalam hukum privat dan dia memiliki kewenanganatau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam melaksanakanTUG ES=LUGASIY A, 5 aeeseese sess nent enmeen enemaMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Unsur Setiap Orangdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 ; Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan Asas Spesialitas
Register : 06-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi
- YULKASMIR
194 — 88
194 — 88
., MM yang menduduki jabatan selaku Pejabat PembuatKomitmen pada Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI tahap kell, terdakwasenyatanya adalah memangku suatu jabatan atau memiliki suatu kedudukansebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.Menimbang,bahwa sesuai asas spesialitas, apabila dalam waktu,tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yangbersifat umum dengan ketentuan yang bersifat knusus, maka yang diterapkanadalah ketentuan yang bersifat knusus;Menimbang,bahwa
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
H. WANIANTO, ST
102 — 23
102 — 23
Wiyono,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta 2005, halaman 37);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umumdengan ketentuan yang bersifat
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg. Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
100 — 9
100 — 9
Majelis memandang mempunyai sifat yang /ebih khusus jika dibandingkandengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukanyang melekat pada orang dimaksud;Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 3adalahpe/aku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1)yang bersifat umum dan dengan unsur delik "secara melawan hukum" yangbersifat general;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
132 — 47
132 — 47
., tanggal 02 April 2012 TentangPengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik IndonesiaPeriode Tahun 2012 2017, Terdakwa senyatanya adalah memangku suatu jabatanatau memiliki suatu kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31,tahun 1999 : Bahwa sesuai asas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang samasaling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yangbersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG. Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
148 — 26
148 — 26
berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifatumum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH.
KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
528 — 551
528 — 551
berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dandengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
240 — 123
240 — 123
itu yang dimaksud asas spesialitas. Ditulis misalnyamata anggaran 0101 untuk gaji pegawai dan kesejahteraan, kemudian bisamelahirkan rincianrincian, untuk pos nya seperti itu, rincian muncul dalampenjabarannya. 229222 2222222 237Bahwa penggunaan BP PBB Pada saat pembahasan hanya umum saja yaitumata anggarannya, posnya berapa, besaran kegiatan, kalau rinciannya ada diperaturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
567 — 854
567 — 854
berdasarkan analisisyang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabahHalaman 169 dari 324 Putusan Perkara Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaandimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan telah macetnyakredit dimaksud telah menimbulkan akibat kerugian bagi KeuanganNegara maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi, maka telah sempurna rangkaian perbuatan unsur tindak pidanaterjadi (voltooid) ;Bahwa ajaran Spesialitas
Putus : 07-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Totok Suharto,SE Tanggal 7 Januari 2019 — TOTOK SUHARTO, SE
259 — 91
259 — 91
Bahwa ajaran Spesialitas (asas lex specialis derogat legi generalis)adalah ajaran untuk mengkhususkan pengaturan agar lebih tepatberkaitan dengan subyek dan perbuatannya yang khusus. Ajaran ini untukmenspesialkan antara hukum pidana umum (KUHP) berhadapan denganhukum pidana khusus, dalam hal perbuatan diatur pada KUHP juga diaturdalam Hukum Pidana Khusus maka yang berlaku adalah Hukum PidanaKhusus.
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
260 — 87
260 — 87
Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harusmemegang prinsip spesialitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yangdisetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakansemaunya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialitastersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukanpengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalammerealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
171 — 104
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
171 — 104
Analisa Yuridis Terhadap Unsur ke1 (Satu) "Setiap Orang ;Bahwa atas adanya pembeda Unsur Setiap Orang yang terdapat dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yakni memiliki sifat kekhususan tersendiri (Spesifikasi)yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuaidengan Azas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan Objek yang samasaling diperhadapkan antara
Register : 16-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 27 Agustus 2015 — Indra Rivai, SE
148 — 36
148 — 36
Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang padasaat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaituhak dan kekuasaan
Putus : 29-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2011 — Drs.H.ENDANG WARSOMA,MM bin ENTJO BARSA
107 — 20
107 — 20
berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yangbersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifatgeneral,207Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
88 — 22
88 — 22
berbeda dengan Pasal 2ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukumyang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapatdidalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
114 — 86
114 — 86
Ada Prinsip spesialitas mengatakan setiapalokasi itu besarannya tertentu, tujuannya tertentu, manfaat tertentu, diluar itumaka terjadi pelangaran pelanggaran.Kemudian ada lagi prinsip uang negaraada lagi semua uang negara harus di setor ke kas negara, semua pengeluaranharus dikembalikan ke kas negara, prinsip anggaran itu harus dituangkandalam satu paket.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
203 — 124
203 — 124
seseorangberarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlakubagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.317 dari 350 halMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orangdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri (sfesifikasi) yang tidakterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas