Ditemukan 913 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PROFETA GUNA MANDIRI;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantumdalam batang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuanyang tercantum dalam batang tubuh.Bahwa dengan demikian meskipun legal character dariPPN adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabeanberdasarkan
Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Mattel Indonesia
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;% Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2010, halaman 34, menyatakan:.. Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yangtercantum dalam batang tubuh.;7.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SOCFIN INDONESIA,
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melalui siaran Pers DirjenPajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yang selama ini)dengan alasan "agar PerusahaanPerusahaan pertanian dalam skalabesar (omset di atas Rp.600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukanyang dibayar atas pembelian pupuk dan peralatan pertanian;12.Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128/B/PK/PJK/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam daerah pabean Indonesia tanpa = memperhatikanpemanfaatannya apakah ternadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia,t Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:..Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 30-11-2011 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Sby Tanggal 30 Nopember 2011 — ACHMAD SYAâÂÂRONI DKK VS PT TELKOM WILAYAH JAWA TIMUR
59 — 21
59 — 21
Diponegoro, Kelurahan Kebon Sari, KecamatanPurworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur146 SUKARDJI, Umur 53 tahun, Lakilaki, Pensiunan PT. Telkom KancatelPasuruan, beralamat di Jl. Gajah Mada 1/18B, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan2dPurworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,147 SUPIAH, Umur 55 tahun, Perempuan, Pensiunan PT. Telkom CabangPasuruan, beralamat di Jl. Pang.
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pid/.Sus/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 —
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan bahwa Dirjen masihmempunyai kKewenangan apabila di kemudian hari mungkin adakekeliruan untuk membatalkan ataupun mengoreksi Surat Kepu tusanyang sudah diterbitkan sebelumnya (vide putusan hal 64) ;Keterangan saksi Bambang Heru Ismiarso (dihadirkan olehJaksa/Penuntut Umum), yang menyatakan bahwa belum pernahsama sekali ada suatu Surat Keputusan Dirjen yang dianggapmelanggar hukum dan seluruh aparatnya itu dilakukan tindak pidana(vide putusan hal 69) ;Keterangan Ahli Perpajakan, Untung Sukardji
SAA tersebut di atas memenuhi syarat untukdikenakan PPN Pasal 16 D ; Berdakarkan keterangan ahli PPN, baik yang dihadirkan oleh JPU (EkaSri Sunarti dan Untung Sukardji) dan Tim Advokat (Darusalam), jelasmenyebutkan bahwa pengenaan Pasal 16 D tersebut memiliki syaratsyarat yang harus diperhatikan (vide putusan halaman 94 alinea ke3,halaman 96100 alinea teakhir, halaman 101 alinea ke4 dan 5 danhalaman 117 alinea ke3, 5 dan 6), yaitu :e diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;e terdapat PPN yang
No. 1388 K/Pid.Sus/2011memberikan pertimbangan hukum (vide putusan hal 164 alinea pertamasampai dengan hal 165 alinea ke 3) yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut ahli Eka Sri Sunarti dan Untung Sukardjiterutangnya PPN Pasal 16 D terhitung sejak terjadi penyerahan barangkena pajak, baik penyerahan nyata dan atau penyerahan yuridis (vide) ;Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli Untung Sukardji berpendapatpenyerahan nyata terhadap aktiva untuk dapat dikenakan PPN tidakterikat dengan aspekaspek
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2015tf* Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:..Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memoripenjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh,maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batangtubuh.Bahwa dengan demikian, meskipun legal character dari PPN adalah pajakatas konsumsi
Putus : 27-07-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Juli 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ;
4180 — 2690 — Berkekuatan Hukum Tetap
4180 — 2690 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengalihan aktiva yang menuruttujuan semula tidakuntuk diperjualbelikan setelah tanggal 1 Januari 1995 dikenakan PPNsesuai dengan ketentuan Pasal 16 D UndangUndang No.11 Tahun1994 termasuk aktiva yang pada waktu perolehannya mendapat fasilitaspenangguhan pajak ;Menimbang, bahwa menurut ahli Untung Sukardji Ikatan Jual Beli belummerupakan penyerahan suatu barang kena pajak, baru merupakan niatuntuk menjual barang kena pajak, belum ada penyerahan barang kenapajak dalam pengertian UndangUndang PPN.
SAA ;Menimbang, bahwa ahli Untung Sukardji lebih lanjut menerangkanterhadap aktiva yang pada waktu diperoleh tidak membayar PPN karenapenyimpangan yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar, maka harusditagih. Kemudian ketika menjual aktiva tersebut sesuai ketentuan Pasal16 D UndangUndang No.11 Tahun 1994 harus dikenakan PajakPertambahan Nilai ;Menimbang, bahwa oleh karena penjualan aktiva olen PT. SAA kepadaPT.
SAT adalah tepat karenamenurut keterangan ahli Untung Sukardji dan Eka Sri Sunarti : Pasal16 D tidak dapat diterapkan dalam perkara keberatan PT.
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melaluisiaran Pers Dirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yangselama ini) dengan alasan "agar PerusahaanPerusahaan pertanian dalam skalabenar (omset diatas Rp.600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukan yangdibayar atas pembelian pupuk dan peralatan pertanian;12 Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalam bukunya yangberjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1130/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1130/B/PK/PJK/2015purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalamDaerah Pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar Daerah Pabean akanselalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamDaerah Pabean Indonesia;d) Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 setelah perubahan ketiga denganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, halaman 34, menyatakan:Dalam hal terdapat perbedaan antara
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
principle (sebagaimana diperkenalkanEEC Sixth Derictive) agar terjadi efisiensi adminitrasi pemungutan PPNmengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasadalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc).Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannyaapakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji
Putus : 09-02-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 67/Pdt.G/2014/PN Gpr Tanggal 9 Februari 2015 — SRINGATUN
MELAWAN
SAMSURI
31 — 3
MELAWAN
SAMSURI
31 — 3
menguasaitanah selama itu tidak pernah sama sekali mengurus dan memiliki suratsuratlainnya atas tanah yang dikuasainya selain Akta Jual Beli No. 58/JB/1983 sehinggamenjadi semakin jelas dan terdapat asumsi yang kuat bahwa tidak pernah samasekali terjadi jual beli tanah antara Penggugat (Sringatun) sebagai penjual denganHalaman 39 dari 43 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Gpr40Tergugat (Samsuri) sebagai pembeli, hal ini dikuatkan dengan Surat KeteranganNo. 593/008/41882/2015 yang dikeluarkan oleh Bambang Sukardji
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1188 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOCFIN INDONESIA
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1188/B/PK/PJK/201712.bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi2009 halaman 361 berpendapat: Dalam perusahaan terpaduseharusnya yang diperhatikan adalah produk awal dari tiaptiap unitdengan produk akhir.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
148 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yangtercantum dalam batang tubuh.Bahwa dengan demikian meskipun legal character dari PPNadalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabeanberdasarkan
Putus : 17-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. METAL ONE INDONESIA
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchaseprinciple setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerahpabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannyaapakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakanPPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori
Register : 17-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5440/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg Tanggal 22 Oktober 2014 — PEMOHON lawan TERMOHON
12 — 6
12 — 6
listtextpardplainltrpar s30 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO0 bf1insrsid 14306807charrsid 14306807 hichaf1dbchafOlochf1 5.tab rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO bf1insrsid14306807charrsid14306807 MARSID bin SUKARDJT rtlchfcs1 af0ltrchfcsO flinsrsid14306807 , bertempat tinggal di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan,Kabupaten Tulungangung;par listtextpardplainltrpar s30 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO0 bf1insrsid 14306807charrsid14306807 hichaf1dbchafOlochf1 6.tab rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO bf1insrsid14306807charrsid14306807 AKHMAD SHOLEH bin SUKARDJI
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKPterjadi di dalam daerah pabean Indonesia;* Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori
Putus : 27-05-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 B/PK/PJK/2008 Tanggal 27 Mei 2010 — PT. AVON INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai keanehan Pasal 1 tersebut lihaturaian Untung Sukardji dalam bukunya "Sebuah AnalisisKonstruktif Perubahan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000" Edisi ke1, Cetakan ke2,PT Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2003, halaman 130131 (BuktiPK24) yang menyatakan:"Perubahan ini menimbulkan sedikit tanda tanya, karena yangdiubah adalah '..., atau ....' menjadi '...; dan ...'. Berarti syarat yangsemula bersifat alternatif menjadi kumulatif.
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melaluisiaran Pers Dirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yang selamaini) dengan alasan agar PerusahaanPerusahaan Pertanian dalam skala besar (omsetdi atas Rp 600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar ataspembelian pupuk dan peralatan pertanian;12 Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yang merupakanWidyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalam bukunya yang berjudulPajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA;
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/201 7PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerahpabean Indonesia;+ Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memoripenjelasan dengan ketentuan