Ditemukan 9144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarsah danuwarja
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Hak pesangon Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
216 — 89
  • lengkap, padahal sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1381KUHPerdata mengatur ada 10 (Sepuluh) alasan berakhirnya suatu perjanjian,yaitu (1) karena pembayaran; (2) Karena penawaran pembayaran tunai,diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (3) Karena pembaharuan utang;(4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi; (5) Karena Percampuranutang; (6) Karena pembebasan utangnya; (7) Karena musnahnya barangyang terutang; (8) Karena kebatalan atau pembatalan; (9) Karena berlakunyasuatu syarat batal; (10) Karena daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 368/PDT.PLW/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< lr. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias lr. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN,Cs
100 — 40
  • Nomor *59/PDT/2012/PT,DKI jo.Nomor 720/Pdt.G/2010/ PN.Jaksel), maka menyebabkan perlawanan(derden verzet) yang diajukan PELAWAN menjadi daluwarsa (lewat waktu)Hal 37 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.Pstin casu tidak dapat diajukan maupun diperiksa dalam perkara a quo karenatelah lewatnya waktu;8. Bahwa dengan demikian seharusnya perlawanan (derden verzet) yangdiajukan oleh PELAWAN dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima.EKSEPSI DISKUALIFIKASI1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-07-2017 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
398 — 362
  • mengakhiri kontrakdengan alasan adanya ketidakmampuan Pemasok untuk melaksanakankewajibankewajiban menurut Pasal 1.1.1. dan/atau Pasal 1.1.3 (penyerahanbarang) Annex A Contract ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dandibenarkan Tergugat III, oleh karena adanya perbedaan dokumen yang diterimadari Tergugat I, kemudian Tergugat Ill menyatakan melepaskan diri darikewajibannya mengenai penerbitan L/C dengan nomor register 553011165349tertanggal 10 Juni 2013, sehingga menjadi daluwarsa
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Perusakan
Register : 16-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon
Tanggal 4 September 2017 — H. YOSEF Bin H. COLLI
95 — 23
  • Kemudian petugas BPNtersebut pergi mengambil surat perintah, setelah 2 (dua) jam menunggu,akhirnya petugas BPN datang dengan membawa surat perintah daluwarsa,karena surat perintah tersebut terbit tahun 2016, sehingga saksi bersertaterdakwa meninggalkan lokasi;Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa untuk membersihkanlahan di HOP 7, dimana atas saran saksi tersebut kemudian Terdakwamenyuruh masyarakat untuk membersihkan lahan di HOP 7 dengan caramerintis dan menebang pohon.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
165 — 73
  • Obyek Gugatan Sudah Lewat Waktu (Daluwarsa)1.Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketadalam perkara a. guo adalah Surat Rekomendasi Gubernur KalimantanSelatan tanggal 4 Desember 2008, Nomor 522/001733/Eko, perihalRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk EksploitasiBatubara An. PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 2 Desember 2009 —
302 — 274
  • Karenaapa yang digugat telah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie),antara lain terdiri dari:(1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)(7) Exceptio litis pendentisSengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkarayang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut jugaeksepsi sub judice yang berarti gugatan masihtergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atausedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (underjudicial consideration).
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
242 — 54
  • Bahwa Tergugat Il tetap berpegang teguh pada dalildalil Tergugatsebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat IlBahwa berdasarkan dalildalil dan alasan Tergugat Il sebagaimana diuraikandiatas maka Tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim untuk menerimaEksepsi Tergugat Il sebagai Eksepsi Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa)maka tanpa memperlihatkan dalildalil dalam pokok perkara, kepada MajelisHakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Penggugat.ll. DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 669/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Heru Soetrisno, Msc, dkk.
253 — 130
  • suatu alasan untukdibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dandengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makajelas ditegaskan bahwa tenggang waktu maksimum pengajuan keberatanatas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalah selama 5 (lima)tahun, JIKA TENGGANG WAKTU TERSEBUT LEWAT WAKTU(DALUWARSA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
126 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sisa hak normative yang di tuntut sudah daluwarsa .............
    Menganggap kasus tersebut sudah daluwarsa. Kasus tersebut harus diselesaikan sesuai UndangUndang Nomor2 tahun 2004. ........ P.16Bahwa menjadi pertanyaan adalah kalau Tergugat merasa kasustersebut sudah diselesaikan : kenapa tidak menunjukan bukti penyelesaian .................. ? kalau mengharapkan penyelesaian sesuai UU. Nomor 2 tahun 2004kenapa tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan ............ ?
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 26-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 28/Pid.B/2017/PN Kfm
Tanggal 13 Desember 2017 — - TERDAKWA : GREGONIA AKOIT Alias RENI - JPU : NGURAH BAGUS JATIKUSUMA, S.H.
108 — 59
  • Disisi yang lain bahwa setiap tindak pidanatidaklah ada kewajiban hukum seketika diketahui langung dilaporkan ataudiadukan sepanjang tidak lewat dari masa daluwarsa, karena untuk melaporkansuatu perkara pidana tentunya pelapor setidaktidaknya memiliki beban mental,hal tersebutpun terlihat dari laporan yang diajukan oleh korban, didalam laporanwalaupun sebenarnya yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya namun korbanmasih menyebut Mr.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 576/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Desember 2017 — NURWATI KALIMAN CS >< SOEKAMTO KALIMAN CS
108 — 38
  • jugawewenag administrasi bukan Pengadilan".Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 321 K/Sip/1978 tanggal 31Januari 1981,menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmembatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas, PetitumPenggugat/Terbanding pada halaman 20 perihal pokok perkarakhususnya pada nomor6 sangat tidak jelas dan sudah sepatutnya demihukum untuk ditolak karena tanpa pertimbangan hukum sama sekali.ll GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 516/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Japel Sirait Diwakili Oleh : JAPEL SIRAIT
Terbanding/Tergugat I : PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
Terbanding/Tergugat II : PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
215 — 117
  • Pemilik.Kemudian Pasal 1957 KUH Perdata berbunyi : Seorang yang sekarangmenguasai suatu kebendaan, yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejakdahulu kala, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara duludan sekarang itu, dengan tidak mengurangi pembuktian hal sebaliknya;Bahwa demikian juga Pasal 1963 KUH Perdata ayat 1 dan 2 dengan tegasmenyatakan : Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu hak yangsah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainyang daluwarsa
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 62/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 2 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : YUSRIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
64 — 35
  • Bahwa tentang kelengkapan para pihakpihak baik itu sebagaiTergugat adalah merupakan persaratan formal yang diatur didalamHukum acara perdata dan hal ini juga ditulis dan dibahas oleh ahlihukum tentang kelengkapan pihakpihak yang ditarik sebagaiTergugat adalah merupakan syarat formal gugatan, yang apabilapersyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Gugatan Penggugat harusdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);Vill.Eksepsi tentang Hak Menuntut Telah Daluwarsa.1.Bahwa Tergugat II
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — Hj. SITI SOLEHAH vs PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI DALAM NEGERI, dkk
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JKT tanggal 29 April 2002:c) Menghukum paraTermohon Kasasi membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang ditetapkansebanyak Rp500.000,:Dimana pertimbangan hukumnya menyatakan,"..sehingga gugatanPenggugat yang didaftarkan ke Panitera tanggal 23 Oktober 2001 telahmelampaui batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh UndnagUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat harusnyatidak diterima.." dengan kata lain gugatan Penggugat Daluwarsa (LewatWaktu);A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
258 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melaksanakan tata tertib beracara danketentuan perundangundangan yang berlaku;8 Bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 132 Rv, secara exofficio MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo harus menyatakan diri tidakberwenang, untuk lebih jelasnya berikut dikutip ketentuan Pasal 132 Rvdimaksud, yakni:Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka iameskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karenajabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;3 Gugatan Penggugat Daluwarsa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
90 — 21
  • Bahwa kalau tidak dilakukan Addendun,, hal itu tidak serta merta menyalahkanpenyedia karena harus dilihat juga niatnya; Bahwakalau SIUP daluwarsa dan Surat Kuasa dibawah tangan, hal itu tidak adayang salah diantara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa; Bahwa kalau terjadi masalah sehubungan dengan SIUP dan Surat Kuasatersebut, disini Panitia yang meloloskan administrasi tersebut; Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 Panitia harus memperlakukan Penyediadengan seadiladilnya; Bahwaaturan atau regulasi yang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 163/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Raya Irwansyah Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
70 — 45
  • tahun lebih hingga waktu saatint ;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No.397 tanggal 20 Juni 1972 atas nama Garin Garon yang dalam hal iniHal. 69 dari 115 Putusan Nomor. 163/PDT/2021/PT BDG.merupakan ayah kandung daripada Tergugat XII dan Tergugat XIIImembuktikan bahwa penguasaan atas objek sengketa telah dilakukansejak tahun 1972 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluhtujuh) tahun ;e Bahwa sesuai Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) tentang Daluwarsa
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
45 — 39
  • Oleh karena itu penentuantempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksisaksi,daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya suratdakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan penyebutanlocus delicti atau tempat kejadian yang bukan yuridiksi hukumPolres Sorong yang wilayah hukumnya hanya sebatas jangkaunadministrasi Kabupaten Sorong, sedangkan tempat kejadian aquo berada didalam WilayahHukum Polres Sorong Kotadengan wilayah administasinya adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 K/Pdt/2014
Tanggal 27 September 2015 — AHLI WARIS ANAK AGUNG ALIT RAKA almarhum, dkk vs DJERO NERIDA
108 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Exceptio Premtoir. yaitu Para Penggugat tidak berhak lagi untukmenggugat objek sengketa, telan hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu selama 30 tahun, sebagaimana ditentukan dalamPasal 834, 835, 1967 KUHPerdata;B.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 135/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 15 Februari 2012 — TOHA bin DJUM; Lawan; 1. PT. ANTILOPE MAJU PURI INDAH; 2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DKI Jakarta;5. Walikota Administrasi Jakarta Barat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 7. Budy Rahardja; 8. Popie Savitri Martosuhardja Parmanto,SH.
186 — 115
  • Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntutpenguasaan tanah ataupun sertifikat tersebut karena sudah daluwarsa, sehinggagugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum13.