Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

P.2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor : AHU0076825.AH.01.07 Tahun 2016. (Fotokopisesuai dengan aslinya);3. P.3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (ADART)Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi.

fotokopi sesuai dengan hasil print out);Putusan Nomor: 102/G/2012/PTUNJKT, tanggal 22 Oktober2012 (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, Termohontelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telahdimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yangtelah diberi tanda TK1 sampai dengan TK11, adalah sebagai berikut :1.2.Bukti TK1Bukti TK2: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0003761.AH.01.07

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

., ParaAdvokat/Asisten dan Konsultan Hukum pada Lembaga BantuanHukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (SK KemenhumhamNomor AHU0051738.AH.01.07 Tahun 2016) beralamat di JalanKimas Laeng Nomor 20 Kp. Mampelem Desa Matagara RT/RW004/002 Kecamatan Tigaraksa Tangerang, bertindak bersamasama atau sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan:1.

(Postingan Foto terlampir dalam berkas perkara )Pengancaman dari media sosial Whatsapp dari pengguna nomor 08527142 3782 pada tanggal 08 September 2017 sekira jam 01.07 wibberbunyi Dasar kalian kumpulan keluarga tak sadar diri dan tak punyaharga diri. Masalan Honda lapor polisi.

Pengancaman dari media sosial Whatsapp dari pengguna nomor 08527142 3782 pada tanggal 08 September 2017 sekira jam 01.07 wib berbunyiDasar kalian kumpulan keluarga tak sadar diri dan tak punya harga diri.Masalah Honda lapor polisi. Masalah rumah lapor polisi. Kenapa tak melaporke polisi mamak kau di bilang LONTE PELACUR IBLilissss SETAN HANTUBINATANG ANJING BABiilillill.

keputusan dari dari Dirjen P2P tanggal 16 Desember 2020 WHOmemberikan rekomendasi bahwa mengingat situasi tidak semua tempatmampu menggunakan PCR, maka dalam situasisituasi tertentu dapatdimungkinkan penggunaan dengan cara tes antigen dengan cara dansyaratsyaratnya; Bahwa Indonesia kemudian mengadopsi regulasi WHO ini dalam bentukKepmenkes 446 Tahun 2021 tanggal 8 februari 2021 tentangPenggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Covid19, lebih lanjut ada revisi Kepmenkes Nomor HK.01.07

lIkatan Dokter Indonesia (IDI) kemudian mengadakankampanye bahwa orang terinfeksi Covid19 bukanlah aib, justru diketahui agarbisa mendapat pertolongan, dilokalisir dan dibantu, jadi kerahasiaan tersebuttidaklah benar dan harusnya dibuka untuk kepentingan umum;Menimbang, bahwa terhadap status kondisi kesehatan saksi Moh.Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan pada pokokya bahwaberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorHK.01.07

2021 yang isinya antara lain menetapkan Rapid Diagnostic TestAntigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan Corona Virus Disease2019 (Covid19) untuk pelacakan, penegakan diagnosis dan skrining Covid19dalam kondisi tertentu, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwamengatakan bahwa untuk menentukan seseorang positif Covid19 atau tidaksebelum Keputusan Menteri Kesehatan tersebut berlaku adalah Swab PCRbukan Rapid Test Antigen sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor HK.01.07

Rizieq Bin Husein Syihab alias HabibMuhammad Rizieq Shihab belum dilakukan Swab PCR dan baru Rapid TestAntigen saja, namun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorHK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19) tanggal 13 Juli 2020,kondisi seperti ini disebut sebagai Probable Covid19, sehingga menurut MajelisHakim walaupun terhadap saksi Moh.

Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PengadilanNegeri Parepare sejak tanggal 8 Februari 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Saleh, S.H.Advokat/Pengacara pada Kantor LBH KOMNAS LPKPK, Sesuai SKKemenkumham AHU0000850,AH.01.07. Tahun 2018, Beralamat Kantor diJalan Raya Kejayaan R.M. Marinda, Desa Tanggulangin, Kec.

diciptakan oleh hukum.Badan Hukum misalnya : suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulandagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau NV dan lain sebagainya;Bahwa Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana tercantum di dalam AktaPendirian Nomor 15/2005 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta17Nomor 9/2012 telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitudengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU50.AH.01.07

Maret2012/13:06 WIB (Bukti P3);Fotokopi Pernyataan Deklarasi Bersama TerhadapPERMENESDM RI Nomor 07 Tahun 2012tentang Peningkatan Nilai Tambah MineralMelalui Kegiatan Pengolahan Dan PemurnianMineral (Bukti P4);Fotokopi Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Bukti P5);Fotokopi Akta Notaris Nomor 9 tanggal 6 Januari2012 (Bukti P6);Fotokopi Keputusan Mentert Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorAHUS50.A.H.01.07

;Fotocopy (Print out scan), SuratHukum dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU0003 194.AH.01.07, tahunPengesahan Pendirian Badan HukumSanitary Indonesia (PERSANDO);Fotocopy( Print out scan), Surat Panggilan Nomor:Spgl/55/V1/2015/S.TPK atas Laporan Polisi Nomor:LP/431/K/V/2015/S.TPK, tertanggal 21 Mei 2015;Fotocopy (Print out scan), Surat Panggilan Nomor:Spgl/202/V1/2015/Sek.Gading atas Laporan PolisiNomor: LP/126/K/III/2015/PMJ/RESTRO JAKUT/SEK.GADING, tertanggal 18 Maret 2015;Fotocopy (Print out scan),

Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa PenuntutUmum dan Para Terdakwa tanggal 10 Juli 2014 Nomor W4.U8/3356/HN.01.07/VII/2014 tentang pemberian kesempatan kepada JaksaPenuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari/memeriksaberkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaantingkatbanding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktudan menurut

Berdasarkan SuratKeputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU001752.AH.01.07 Tahun 2016, tertanggal 07 Januari 2016; Dalamhal ini bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, selanjutnya disebutsebagai PENERIMA KUASA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Agustus2019, yang telah terdaftar dalam register khusus di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Agustus 2019 dibawah Nomor Register1956/2019, terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa Il.

Dari bukti Surat tersebut kecuali buktibertanda T. dan T.I tidak dapat dipertunjukkan aslinya dan masing masing bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, yang masing masing berupa :381.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3427 K / Pdt / 2000, tanggal :18 Juni 2007. diberi tanda T.I ;Surat Permohonan Eksekusi atas nama Tuti Suhartini / ahli WarisSukarti. diberi tanda T.I Surat Balasan Permohonan Eksekusi kepada TUTI SUHARTININomor : W.14U3/644/PA.01.07/I/2000, tanggal : 24 Januari 2010.diberi

Bahwa PENGGUGAT telah menerima Surat Perintan Mulai Kerja (SPMkK)dari TERGUGAT dengan Nomor 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.07 pada tanggal 31 Agustus 2016dan PENGGUGAT mulai bekerjatanggal 31Agustus 2016;3. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 PENGGUGAT telah menerimapembayaran uang muka (down payment) sebesar 20% dari nilai kontrak yaknisebesar Rp. 3.022.516.000, (tiga milyar dua puluh dua juta lima ratus enambelas riburupiah);4.

Pemohon adalah Pendiri Lembaga Swadaya MasyarakatPengembangan Usaha Sosial dan Kontrol (LSM PUSOKO) sehingga sahdan berdasar hukum mewakili lembaganya dalam permohonan incasudimana hal tersebut telah tercantum dalam Akta Pendirian Lembagasebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Notaris No. 05 tanggal 25Maret 2019 di Notaris Ananto Kumoro, SH yang berkedudukan di Jl.Perintis Kemerdekaan 45 Jetis Belangwetan Klaten dan telah terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU0003814.AH.01.07

Bukti Foto copy tentang Surat Nomor W.14U9 /100 / PA. 01.07 /12014 tertanggal 29 Januari 2014, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi Perkara Nomor : 05 /Pdty. Eks. SHT /2013 /PN. Psr. Yang diterbitkanoleh PN Pasuruan ; Bukti Tlk11. Bukti Foto copy tentang Berita Acara Sita Eksekusi No. 05/BA.Pdt.Eks.SHT /2013 /PN. Psr. dibuat pads hari Rabu, tertanggal 12 Pebruari2014 oleh PN Pasuruan ; Bukti Tl12.

Didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU0068555.AH.01.07.Tahun 201, tanggal 26 Juli 2016, tentang PengesahanPendirian Badan Hukum AFDOKGI, Surat Keputusan Nomor491/SK/AFDOKGI/2019, tertanggal 15 Juni 2019, Tentang PengurusAsosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Periode Tahun2019 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0068555.AH.01.07. Tahun2016, tanggal 26 Juli 2016, tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum AFDOKGI, (fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Nomor : 491A/SK/AFDOKGI/2020,tertanggal 29 Januari 2020, Tentang Pengurus AsosiasiFakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) PeriodeTahun 2019 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat bernomor KP.03.03/Menkes/109/2019.

durasi 02.36 detikDikirim Ke Akun facebook :Shefyfhya Luvediandra pada tanggal 20 Februari 2017, pada pukul 00.22Video dengan durasi02.07 detikDikirim Ke Akun facebookShefyfhya Luvediandra pada tanggal 20 Februari 2017, pada pukul 00.02Video dengan durasi 02.07 detikDikirim Ke Akun facebook :Shefyfhya Luvediandra pada tanggal 20 Februari 2017, pada pukul 00.02Video dengan durasi 00.07 detikDikirim Ke Akun facebook :Jazam Nynyongker pada tanggal 20 Februari 2017, pada pukul 01.21Video dengan durasi 01.07

MahkamahPerkumpulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PerkumpulanNotaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakimantertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkandalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6,dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009Nomor AHU03.AH.01.07

sampai dengantahun ini berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notarisyang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita NegaraRepublik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasaryang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal12 Januari 2009 Nomor AHU03.AH.01.07