Bank Umum Nasional;Sesuai dengan Surat Badan Penyehatan PerbankanNasional Kantor Medan tanggal 13 November 2000 No.PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100. Pembebasan haktanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan;Bahwa sesuai dengan Akta jual beli yang dibuat olehUNA SUSANTY, SH No. 170/2005, tanggal 26 September2005, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut beralihhaknya kepada PT.

PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/ 1100, Pembebasan HakTanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan.j.

Arifjuga mengakui dari pihak Kementrian Keuangan yang bertugas menangani asetasetNegara yang dilimpahkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danmembenarkan bahwa aset yang terletak di JI.Sultan Hasanuddin No.7 A Kota Makassaradalah aset dari BPPN.Setelah terdakwa meyakinkan korban ,akhirnya korban percaya dan tertarikuntuk mendapatkan lokasi tersebut sehingga pada 7 April 2015 korban menyerahkan 1( satu ) lembar Cek Bank BRI nomor CFH300770 senilai Rp. 5.500.000.000 ( limamilyar lima

Departemen Keuangan di hotel tersebut,dan disitulan terdakwa meyakinkan korban bahwa pak arif ini yang berwenang atassemua asetaset Negara di Indonesia dan semua aset negara di Indonesia yang maudilelang harus melalui persetujuan pak Arif sehingga korban menjadi yakin dan maumenyerahkan biaya pelunasan aset dalam bentuk cek tunai sedangkan saat itu pak arifjuga mengakui dari pihak Kementrian Keuangan yang bertugas menangani asetasetNegara yang dilimpahkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Bank Mandiri (Persero) Tbk dan terikat perjanjiankredit No.KP/COD/BPPN/008/PKTL/2003 dan No.KP.COD/BPPN/ 002/PKTL/2003 tanggal 20 Januari 2003 tanggal 20 Januari 2003 beserta adendumadendumnya ;Menimbang, bahwa disamping faktafakta tersebut, juga berdasarkan bukti P41, P47, P48dan P49 ternyata Termohon mempunyai utang pajak berupa PPH Pasal 21 dan PPByang belum terbayar dengan perincian sebagai berikut :e Bukti P47 sebesar Rp.485.507.903,00 ;e Bukti P48 sebesar Rp. 70.382.036,00 ; Bukti P49 sebesar

Faktanya Berkah tidak memiliki piutangatau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri LogamMesin Persada;Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BII) yang kemudian diambil alin oleh (BPPN) BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepadaBerkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPIPT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harusdilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkanInvestment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 antaraBerkah dengan TPI dan Para pemegang saham

Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohonterkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikanoleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLBTPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohondan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan KeputusanRUPSLB 18 Maret

Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BI), yang kemudian diambil alih oleh BPPN/BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkahmerupakan bagian dari penyelesaian hutang 7TP/ PTCiptaTelevisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan olehBerkah, selaku investor di TPI berdasarkan /nvestmentAgreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah denganTPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);Hal. 58 dari 132 hal. Put.

PENUH DENGAN HUTANG YANGBERADA DALAM BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) DAN PRAKTIS HAMPIR BANGKRUTSELAIN ITUPEMOHON PK SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI SAHAM DI PT. CTPITERHITUNG SEJAK TAHUN 2006, JAUH SEBELUM GUGATANDIDAFTARKAN.PENJELASAN:93.Di dalam amar Putusan Kasasi butir 5 Majelis Kasasi telah menjatuhkanamar putusan yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untukmengembalikan PT.

CTPIyang sangat buruk dan praktis hampir bangkrut dimana hutanghutang PT.CTPI berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). PT. CTPIjuga memiliki hutang pajak yang jumlahnya sangat besar dan sudah terkenasita jaminan. Selain itu, PT. CTPI juga harus melunasi pembayaranconvertible bonds kepada Indosat senilai ratusan milyar Rupiah dan jugamengembalikan kondisi keuangan PT.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp.5000 , ( Lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;Menimbang, bahwa terhadap permohoan tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bppn Bahwa ia terdakwa KADIR ALS

Rajawali Wira Bhakti Utama diambilalih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangkemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian PerusahaanPerseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.06/2006tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang BerasalDari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh

PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaanaset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT.

Optimal Teknindo Internasional;Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannyasebagai penjamin maka Termohon kasasi II/Termohon Pailit Ildan Termohon Kasasi Ill/Termohon Pailit Ill selain mempunyaikreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit)sebagai pemegang hak piutang dari PT. Bank DanamonIndonesia Tok.

(kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon)adalah Termohon /Termohon Kasasi I,namun berdasarkan buktiP.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16(Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon Ildan Ill/para Termohon Kasasi II dan Ill adalah penjamin atassemua utang Debitur Utama (Termohon /Termohon Kasasi )dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepadaPenjamin (antara lain yang termasuk dalam pasal 1340, 1831,1837, 1843, dan 1847 sampai dengan

1849 KUHPerdata) ;bahwa dengan dilepaskannya hakhak utama tersebut, maka paraTermohon Il dan Ill/ Para Termohon Kasasi II dan III menggantikankedudukan Termohon /Termohon Kasasi sebagai Debitur dari BPPN(selaku pemegang hak piutang PT.

Salinan/fotocopy bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain surat Surat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvasi (dalam hal Permohonan Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danHalaman 17 dari 32 halaman Putusan No.546/Pdt/2020/PT SMG16.17.h.

Nusantara Energy dari pemilik lama melalui BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004;Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/20105. Bahwa PT. KIANI WHUTANI LESTARI mendapatkan HPHTIberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/KptsI/1992 jo.Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kptsll/1995;6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpisll/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/KptsI/1995, kepadaPT.

Nusantara Energy dari pemilik lama melalui lelang di BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004,dan yang kemudian PT. Kertas Nusantara sebagai profit centrediperusahaan group dalam naungan Nusantara Energy Groupmempunyai kepentingan dalam perkara a quo, karena sangatmembutuhkan pasokan kayu dari areal HII PTI. Kiani HutaniHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010Lestari untuk bahan baku pembuatan bubur kertas (pulp) yangdikelola oleh PT.

Penetapan eksekusi tanpa meneliti terlebin dahulu keberadaannya,karena itu bukan merupakan asset perseroan;Bahwa selama ini Pembantah secara terus menerus menyelenggarakankebersihan lingkungan di kompleks Perumahan Bumi Eraskatermasukmenyelenggarakan keamanannya, atas biaya dan ongkosnya sendiri termasukmenyelenggarakan penerangan listrik bagi kKepentingan umum;Bahwa sungguhpun sedang menghadapi kesulitan keuangan sebagaiakibat dari pasca krisis ekonomi makro yang ditambah lagi dengan dimasukkanke BPPN

Kabupaten Lombok Tengah,dan oleh karena dana yang dibutuhkan dan digunakan untukmembebaskan lahan atau tanah yang jumlahnya mencapai ribuan hektarmembuat keuangan TERGUGAT X habis dan proyekproyek pembangunankawasan pariwisata tidak jalan, mutatis mutandis TERGUGAT X tidak dapatmembayar hutang pokok dan bunga sehingga menyebabkan asetasetHal. 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pyayang dijaminkan oleh TERGUGAT akhirnya masuk atau disita oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Selanjutnya karena tidak mampu membayar pinjamankepada bank pemerintah kemudian pada tahun 2003 saham PT.Hal. 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaRajawali Wira Bhakti Utama diambilalin oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadipemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama.Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Perusahaan Pengelola Aset (Persero) makapengelolaan aset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset(Persero) termasuk aset yang sebelumnya menjadi aset PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC).Bahwa dalam perkembangannya, Pemerintah RI memutuskanmenunjuk PT.

Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Tergugat10 yang berasal dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) yang sebelumnya menjadi aset PT. PengembanganPariwisata Lombok (LTDC) yang kemudian setelah masa kerja BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir selanjutny dikelolaoleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), salah satu BUMNmilik Pemerintah RI.

Bahwa TERGUGAT juga belum melaksanakan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi KreditUsaha Kecil dan Menengah, yang di dalamnya Pasal 1 ayat (1) ;Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit Usaha Kecil danMenengah agar debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat memenuhikewajibannya., dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikankewajibannya melaksanakan peraturan perundang undangan terkaitUsahanya

Perpanjangan jangka waktu kredit,Pengurangan tunggakan bunga kredit,Pengurangan tunggakan pokok kredit,Penambahan fasilitas kredit,~@ 295 Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal,Bahwa TERGUGAT, tanpa melakukan restruturisasi bagi Nasabah Usahakecil, Menengah sebagaimana amanat Kepres Nomor 56 Tahun 2002Tentang restrukturisasi bagi Nasabah usaha kecil Menengah, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan umum Resirukturisasi kredit adalahupaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN

LULrbdltaniye4 +AAat+el dalal> Udit VUISI Ividjeits adarar UraianPenghiunganPenghitunganKoreksi PajakPenghituniganPajakTerbaning MajVersi Pajak Versielis Pajak Kelyang harudipungut/sendiriHaran5libayar148.114.396 148.114.396 Pajak Masukan 31.989.627.817 1.989.627 yang dapadiperhitungkant (Lebih) BPPN KurangAy ar148.114.396 (1.841.513.421) 1.989.627 KelebihanDikompenke masaberikutnyssasikant1.841.513.421 1.841.512 PPN YangKurang148.114.396 0148.114.2 (Lebih) BAy ar (2) KUPSanksi Bunga 1371.094910

bukan dengan secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN

Beliau menjelaskan bahwa PT.PPA sudah tidak mengelola lagi semua berkas titipan aset dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah diserahkan kembalikepada Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI. Atassaran beliau pun Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 08 Juni2016 tentang mohon Penjelasan dan Rekomendasi, namun sampai saatGugatan ini didaftar, Penggugat tidak mendapat jawaban.9. Bahwa disamping itu Penggugat juga menyurati pihak PT.

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42alinea ke1 dan ke2 menyebutkan:Alinea ke1:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T8 yang berupa surat BPPNtanggal 1 Mei 2003 perihal Pemberitahuan Pengalihan Kredit,membuktikan bahwa pengalihan hak atas piutang oleh BPPN kepadapembelinya telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, dengandemikian pengalihan/penyerahan hak atas piutang tersebut mengikat bagi siberutang pada waktu itu;"Alinea ke2:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T9 dan

TujuanPenggunaan Kredit untuk Restrukturisasi Hak Tagih Atas Piutangyang diperoleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berdasarkan Akta Cessie. Selanjutnya telah dilakukanperubahan terakhir atas Limit Perjanjian Kredit Berjangka menjadisebesar Rp. 13.086.126.157,66 (tiga belas milyar delapan puluhenam juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh komaenam puluh enam rupiah )berdasarkan Akta Addendum PerjanjianKredit Berjangka PT.

PUTUSANNomor 1104/Pdt.G/2020/PA.TgrooT . wD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:es tempat dan tanggal lahir Handil Baru,02 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Usaha ServiceElektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di Jalan Bppn Handil li, Gang Kartini, Rt.09, Kelurahan Handil Baru,

Seiring dengan keterbatasan waktupemeriksaan, keberatan serta banding, Bank yangbersangkutan belum dapat memenuhi permintaan PemohonPeninjauan Kembali sampai dengan Putusan Pengadilandibacakan, keterlambatan tersebut disebabkan olehkarena Pemohon Peninjauan Kembalil termasuk dalamdaftar debitur pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), sehingga membutuhkan waktu yang lamauntuk memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembalioleh karena proses birokrasi dan administrasi yangrelatif lama.Ad

Bank Rama Tbk Cabang Denpasar ditutup (dilikuidasi) dansemua aset jaminan kredit termasuk aset jaminan sertipikat hak miliktanah tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Putu Widhiarsana.Bahwa Putu Widhiarsana Witana pada bulan Desember 2002 denganmenggunakan uang pribadi telan membayar lunas kepada BPPN danmengambil asli sertipikat atas tanahtanah yang dijadikan obyek sengketaoleh para Penggugat termasuk juga yang dibeli oleh Taufik Hidayattersebut di atas dari BPPN.Bahwa mengenai pembayaran lunas

di BPPN oleh Putu WidhiarsanaWitana telah diakui juga oleh Ida Ayu Made Astiti istri pertama dari IdaBagus Gde Ardana (vide halaman 10 alinea pertama Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 50/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 5 November2007 juncto halaman 23 angka 24 Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 411/PDT.G/2008/PN.Dps tanggal 1 Juli 2009.Bahwa sebagai penerima kuasa (dalam Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 4Februari 1997 dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris diDenpasar tersebut di atas)

Bank Rama Tbk yangtidak dapat dilunasi sehingga diambil alin oleh BPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana yang seharusnya kepada Ida Bagus GdeArdana menjadi kewajiban kepada BPPN.Bahwa oleh karena Putu Widhiarsana Witana telah membayar kepadaBPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana sebagai penerimakuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1800 KUHPerd tersebut telahterpenuhi dan oleh karenanya lunas, sehingga Putu Widhiarsana Witanatidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Ida Bagus Gde Ardana

maka akta Kuasa nomor 07 tanggal 4 Februari1997 yang dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., tersebut di atastidak dapat berakhir karena ditarik kembali atau karena meninggalnya sipemberi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, danjuga tidak dapat ditarik kembali olen pemberi kuasa sebagaimana diaturdalam Pasal 1814 KUHPerdata.12) Bahwa oleh karena penerima kuasa (I Putu Widhiarsana Witana) telahmelaksanakan kewajibannya selaku penerima kuasa dengan membayarsejumlah uang kepada BPPN