Ditemukan 3654336 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketua kudua kerja kudus kebun
Penelusuran terkait : Pk kedua
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 05-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 10-01-2024
Putusan PA PONTIANAK Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Ptk
Tanggal 9 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 8
  • Memerintahkan Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut pada diktum 3;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada diktum 3 yang dibayarkan melalui Penggugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut mandiri;

    6.

Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Perceraian
Register : 31-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 39/Pdt.G/2017/MS.Bna
Tanggal 20 Maret 2017 — Penggugat dan Tergugat
100 — 17
  • Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki umur 14 tahun dan Anak Kedua, laki-laki umur 12 tahun diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, berupa biaya kebutuhan hidup kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;5.
    dan perhatian Penggugat selaku ibunya sertaselama ini tetap berada dalam asuhan Penggugat serta sesuai denganketentuan yang ada maka mohon agar kedua anak tersebut ditetapbkan beradadalam asuhan Penggugat selaku ibunya;Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua anaktersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biayahidup dan pendidikan hingga kedua anak dewasa dan mandiri.
    Oleh karena ituHal. 2 dari 15 Halaman Putusan No. 0039/Pdt.G/2017/Ms.Bnamohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup dan pendidikanuntuk kedua anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) peranak untuk setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat memohon KepadaBapak Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, agar berkenan memanggilPenggugat dengan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu,guna
    Menetapkan kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugatyaitu Anak Pertama (lakilaki, 14 tahun), Anak Kedua (lakilaki, 12 tahun)berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan untukkedua anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anakuntuk setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.5.
    secara bersamasama;Menimbang, bahwa pada kenyataannya kedua anak Penggugat danTergugat tersebut telah berumur 12 tahun atau telah mumayyiz (Baliq) yangseharusnya Majelis Hakim menanyakan kepada kedua anak tersebut, apakahmemilin tinggal atau diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ataumemilin Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karena Tergugat tidakkeberatan kedua anak tersebut tinggal dan disuh oleh Penggugat, maka MajelisHakim menetapkan kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugatselaku
    Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama,lakilaki umur 14 tahun dan Anak Kedua, lakilaki umur 12 tahun diasuh olehPenggugat selaku ibu kandungnya;4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, berupa biayakebutuhan hidup kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp.1.500.000, (Satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biayakesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;5.
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 04-10-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PN BANGKALAN Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Bkl
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
M HAMZAH ANSORI
31 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak Kedua Pemohon pada Ijazah dari AZMYARDYA RAHMA ANSORI menjadi AZMY ARDYA RAHMA ANSORI dan nama orang tua/wali serta Ijazah anak Kesatu nama RAHMADYA GUSTIN ANSORI nama orang tua/wali yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tunjung 1, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dari Moh. HAMZAH ANSORI menjadi M.
    HAMZAH ANSORI sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak - anak Pemohon;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Tunjung 1, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah;
  • Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus perbaikan nama anak kedua Pemohon dan nama orang tua/wali pada Ijazah anak kesatu dan kedua
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama
Register : 21-10-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 478/Pdt.G/2021/PA.Pkl
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 0
  • Rita Dwi Hartanti binti Sutiyanto);
  • Menetapkan Penggugat Rita Dwi Hartanti sebagai pemegang hak asuh anak / pengurusan anak yang bernama:
  • Muhammad Aqeela Farizky, lahir tanggal 18 Juli 2010;
  • Azzahra Bilqish Alfatunnissa, lahir tanggal 25 Oktober 2017;

  • Dengan kewajiban Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

  • Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah kedua
    orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 putusan ini kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 595.000,00
Pengadilan PN Banjar Perdata
Register : 15-07-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PN Banjar Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bjr
Tanggal 29 Juli 2024 — Pemohon:
1.Safira Damayanti
2.SEPTIAN
8 — 6

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Kedua Para Pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon Nomor 3279-LU-08062020-0005 tertanggal 08 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar semula bernama Eki Putra menjadi <
    strong>Rafasya Eki Putra;
  • Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon tersebut;
  • Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
Putus : 04-03-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan MS PROP NAD Nomor 5/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Tanggal 4 Maret 2015 — PEMBANDING TERBANDING
42 — 25
  • Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah/pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;5.
    April 2014, namun kenyataannya sebelum Tergugat memberikanjawaban petitum tentang hadhanah tersebut telah dicabut oleh Penggugatdengan demikian terbukti bahwa perkara tersebut belum pernah diperkarakandan belum ada putusan hukum tetap dan putusan belum bersifat positif, olehkarena itu nebis in idem belum terwujud dalam perkara ini ;Menimbang bahwa selain itu Tergugat/Pembanding keberatan bilakedua orang anak diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibukandungnya dengan alasan karena selama ini kedua
    orang anak tersebuttelah lama diasuh oleh keluarga Tergugat dan anak pertama sudah sekolah diTK dan anak kedua belum berumur satu tahun dan tidak minum asi (air Susuibu), lagi pula ibunya bekerja sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkankedua orang anak berada dalam asuhan Tergugat.
    , bahwa sesuai dengan fakta yang terungkapdipersidangan baik keterangan dari saksi Penggugat dan saksi Tergugat tidakmenjelaskan tentang prilaku Penggugat yang tidak baik (berperangai jelek)akan tetapi alasan tidak diberikan anakanak tersebut kepada Penggugatkarena dikhawatirkan anakanak tersebut akan rewel dan minta pulang lagikepada Penggugat , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini tidak dapatdijadikan sebagai alasan hukum untuk menghilangkan hak asuh Penggugatsebagai ibu kandung dari kedua
    Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan kedua oranganak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat tanpa menghilangkanhakhak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada keduaanak tersebut ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biayahadhanah/pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebanyak Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;5.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus Anak
Register : 29-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 5 September 2019 — - Meidy Adel Alias Medi
216 — 98
  • MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Meidy Adel Alias Medi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo.
    Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dakwaan Kesatu Subsidair, melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo.
    Pasal 53 Ayat (1) KUHP Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak
    Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;Membebaskan Terdakwa Meidy Adel Alias Meidy oleh karena itu dari dakwaanprimair : Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerindungan Anak Jo.
    Pasal 53 ayat (1) KUHP, Subsidair perouatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggant' UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak MenjadiUndangUndang, Jo.
    Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua, perouatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggant' UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak MenjadiUndangUndang;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk altemative subsidairtas, maka Maijelis Hakim akanHalaman
    pidana dalamPasal 80 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN LwkPerindungan Anak Menjadi UndangUndang, yang unsurunsumya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 53 Ayat (1) KUHP,dakwaan Kesatu Subsidair, melanggar Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang RINomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan AnakMenjadi UndangUndang, Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-04-2022 — Upload : 17-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt/2022
Tanggal 6 April 2022 — INDRASTATI, DKK Lawan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKK
190 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. INDRASTATI, 2. JEFRI HATMOKO, 3. ANDRY BRAVANO, 4. NY. NANCY KUSUMA ARDANY, SE. tersebut;
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 01-12-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-10-2012
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 538/Pdt.G/2010/PA-Bkt
Tanggal 26 Januari 2011 — Pemohon Vs Termohon
13 — 4
  • Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kedua raj
    Bahwa pernikahan tersebut adalah pemikahan yang kedua kali antara Pemohondengan Termohon karena sebelumnya tahun 1974, antara Pemohon dengan Termohontelah menikah untuk pertama kali dan kemudian bercerai di Pengadilan AgamaJakarta tahun 1985.3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai anak tigaorang.4.
    Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah berketetapan hati untuktidak akan melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon algi, oleh karena ituPemohon memutuskan akan menceraikan Termohon menurut perarturan hukum yangberlaku.Berdasarkan kepada alasanalasan tersebut di atas, dengan segala hormat dankerendahan hati mohon kiranya Bapak Ketua C.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak pada haridan tanggal yang ditentukan, serta menjatuhkan
    Bahwa saksi kedua adalah Keponakan Pemohon, kenal dengan Termohon sertamembenarkan kalau antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telahmenikah tahun 1986 dan telah dikaruniai anak 3 orang; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini rumahtangganya tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohonsendirian di JAKARTA karena Termohon sering pulang ke KOTA PADANG kerumah orang tuanya atau ke KABUPATEN AGAM (kampungnya).
    Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebutdijelaskan bahwa bidang perkawinan meliputi antara lain gugatan perceraian;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 66 ayat ( 1 dan 2 ) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndan Nomor 7 tahun 1989dijelaskan pula ;(1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinyamengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang gunamenyaksikan ikrar talak;(2).
    Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kedua rajiterhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;DALAM REKONPENSI1.
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 11-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN SINGKEL Nomor 102/Pid.B/2017/PN SKL
Tanggal 21 Nopember 2017 — -Jamal Bin Endeng
118 — 18
  • Menyatakan Terdakwa Jamal Bin Endeng tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 17-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA STABAT Nomor 845/Pdt.G/2020/PA.Stb
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 13
  • Mengabulkan gugatan Penggugat.

    2.Menetapkan Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat.

    yang pada pokoknyamenolak eksepsi Termohon Konvensi:;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan parapihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telahmemenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
    Mengabulkan gugatan Penggugat.2.Menetapkan Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugatditetapkan kepada Penggugat.Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelisyang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 8 Zulhijjan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra.
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama
Register : 09-12-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 03-01-2023
Putusan PA WONOSOBO Nomor 2222/Pdt.G/2022/PA.Wsb
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 0
  • Mengabulkan gugatan Penggugat;
  • Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Diyono bin Marsito) terhadap Penggugat (Fridha Chantika binti Taufik M Rohadi);
  • Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertulis dalam kesepakatan tertanggal 20 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut :

    • Pasal 1

    Bahwa Pihak Kedua

    (Tergugat) bersedia menanggung hak asuh dan masuk dalam Kartu Keluarganya anak yang bernama :

    Nama Claudia Intan Asmarani Tempat tanggal lahir Wonosobo, 16 Juli 2010

    Pihak Kedua (Tergugat) bersedia dan mengizinkan Pihak Pertama (Penggugat), apabila sewaktu waktu mau menjenguk dan membawa Anaknya untuk keperluan tertentu yang tidak melanggar hukum.

    Pasal 2

    Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan nafkah anaknya setiap bulan yang akan diberikan secara rutinditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua (Tergugat).

    4.

Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 08-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 12

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon (Hizbullah bin Suntani) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Priyanti binti Sarno) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
    3. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Pihak Kesatu/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 Juli 2020 sebagi berikut:<
    /li>
    • Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pihak Kedua sejumlah Rp1.000.000,-/bulan x 3 bulan seluruhnya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
    • Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan mutah kepada pihak Kedua berupa cincin emas seberat 5 gram;
    • Bahwa hadnanah anak yang bernama Iffah Syarifah, Perempuan, lahir di Cilegon, 13 Oktober 2003, Rizkya Khadijah, Perempuan, lahir di Cilegon
    , 23 Oktober 2010 dan Aisyah Maharani, Perempuan, lahir di Cilegon, 01 Juni 2016 berada dibawah pemeliharaan Pihak kedua dan Pihak pertama berkawajiban memberikan nafkah untuk ketiga anak minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;
  • 4.
    Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX KecamatanPurwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten; Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karenasaksi adalah adik kandung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikahdan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh olehTermohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milikPemohon dan Termohon; Bahwa
    Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di XXxXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXxXxXxX KecamatanPurwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten; Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karenasaksi adalah adik kandung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikahdan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh olehTermohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milikPemohon dan Termohon
    Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon jugamengajukan bukti 2 orang saksi yang keterangan selengkapnyaMenimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, olehkarena telah memenuhi syarat formil kKesaksian yakni disampaikan di mukapersidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksitersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimanaketentuan Pasal 144 jo.
    Menghukum kedua belah pihak berperkara (Pihak Kesatu/Pemohondan Pihak Kedua/Termohon) untuk mentaati dan melaksanakanKesepakatan Perdamaian tanggal 29 Juli 2020 sebagi berikut: Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah selama masaiddan kepada Pihak Kedua sejumlah Rp1.000.000,/bulan x 3 bulanseluruhnya menjadi Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah); Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan mutah kepada pihakKedua berupa cincin emas seberat 5 gram; Bahwa hadnanah anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir
    diCilegon, 13 Oktober 2003, Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 23Oktober 2010 dan Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, O1 Juni 2016berada dibawah pemeliharaan Pihak kedua dan Pihak pertamaHIm. 14 dari 16 Put.
Pengadilan PA BARABAI Perdata Agama
Register : 12-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PA BARABAI Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Brb
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 18
  • Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalda Nafeza binti Safai, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2013 dan Hayatunnira binti Safai, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi serta merawat dan mendidik kedua anak tersebut;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat
    dan Tergugat yang bernama Khalda Nafeza binti Safai, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2013 dan Hayatunnira binti Safai, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2016, masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat selama kedua anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10%
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 17/Pdt.Bth/2018/PN Sdw
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
PT TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA
Tergugat:
1.KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SEMPEKAT TAKAQ MITRA SAWIT
2.IJUR
3.BAKARUDIN
4.YOHANES LEBAN
5.SAME
6.NANG
7.LIUNSYAH
8.INUQ.K
44 — 23

  • MENGADILI

    Menghukum kedua belah pihak, yaitu PT TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA, koperasi perkebunan kelapa sawit sempekat takaq mitra sawiT, IJUR, BAKARUDIN, YOHANES LEBAN, SAME, NANG, LIUNSYAH dan AHLI WARIS INUQ (Alm) tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian 24 Mei 2018 yang telah disepakati para pihak tersebut di atas ;

    Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 19.337.000 (Sembilan

    Tahap pertama total sebesar Rp 150.000.000, (Seratus lima puluhjuta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA saat penandatangananPERJANJIAN yang dibayarkan melalui rekening tersebut di atas;Halaman 4 dari 14 Akta Perdamaian(vi)(vii)(viii)b.
    Tahap pelunasan total sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyarRupiah) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah diterbitkannya Putusan dari Pengadilan Negeri Kutai Baratyang memuat Akta Perdamaian sehubungan dengan PERLAWANANyang dibayarkan melalui rekening tersebut di atas, (gunamenghindari keraguan maka pembagian kompensasi tersebutmerupakan pembagian internal sesuai dengan kesepakatan PIHAKKEDUA dan diluar tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan olehkarenanya PIHAK KEDUA baik bersamasama
    PIHAK KEDUABahwa PIHAK KEDUA tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali wajibmelakukan halhal sebagai berikut:(i)(il)(iii)PIHAK KEDUA wajib mengesampingkan isi PUTUSAN dan/atauPUTUSAN PK dan sebagaimana diatur dalam PERMA MEDIASI.Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali atas PUTUSAN telah memutus PUTUSANPK maka PIHAK KEDUA akan mengesampingkan isi PUTUSAN PKtermaksud.PIHAK KEDUA setelah menandatangani PERJANJIAN ini dan menerimadana KOMPENSASI maka
    dengan ini secara tegas dan tanpa syarat tidak akanmenuntut penyerahan 20% dari keseluruhan perkebunan kelapa sawityang dibangun PIHAK PERTAMA di wilayah kampung Muara Siram,seketika dan sekaligus dari PIHAK PERTAMA karena alasan apapunjuga sebab PIHAK KEDUA telah menerima KOMPENSASI dari PIHAKPERTAMA (guna menghindari keraguan PIHAK KEDUA terhadap lahanplasma, maka pembagian lahan plasma merupakan pembagian internalsesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA selaku anggota denganKOPERASI INDUK MITRA
    BONGAN JEMPANG, yang beralamat dikampung Muara Siram RT O03 Muara SiramBongan Kutai Barat(KOPERASI INDUK) yang telah mengadakan Perjanjian KerjasamaPembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa SawitNomor: 001/MOU/PlasmaPT.TSS/1/2013 tanggal 8 Januari 2013dengan PIHAK PERTAMA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA baikbersamasama maupun masingmasing tidak dapat menuntut PIHAKPERTAMA dalam bentuk apapun juga sehubungan dengan pembagianlahan plasma tersebut);PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh biaya
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 06-07-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN AMLAPURA Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Amp.
Tanggal 28 Juli 2016 — PEMOHON I GEDE PUTU
38 — 18
  • Memberikan ijin kepada Pemohon I Gede Putu untuk kawin kedua dengan Ni Made Gunarti lahir tanggal 02 April 1976 untuk menjadi istri kedua Pemohon ; ----halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Amp.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu ; -------------------------------4.
    Dalam perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon telah mempunyai 1 (satu ) orang anak perempuan bernama Ni Luh Putu Sintya Putriani Dewi lahirpada tanggal 29 September 2010 ; 05.
    Bahwa sekarang Pemohon memerlukan Akta Perkawinan dengan Istri keduaPemohon ( Ni Made Gunarti ) tersebut, untuk kelanjutan agar dapat mengurusAkta Kelahiran bagi anak Pemohon Ni Made Gunarti, maka atas dasar itulahPemohon mengajukan Permohonan ijin Kawin Kedua dengan Ni Made GunartiSs 3) 6Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura dapat memberikan ijin kepadaPemohon untuk kawin kedua Pemohon tersebut dengan Ni Made Gunarti ;Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan pada Mimpi Resorts Bali danmempunyai
    Memberikan ijin kepada Pemohon ( Gede Putu ) untuk kawin keduadengan Ni Made Gunarti sebagai istri kedua Pemohon;3. Menyatakan bahwa Ni Made Gunarti adalah sah sebagai istri keduaag = 102) 84. Memerintahkan kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten Karangasem, danlanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem menerbitkan AktaPerkawinan Kedua Pemohon tersebut, kepada Pemohon agarmendaftarkan perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Made Gunarti ;5.
    baik istripertama maupun istri yang kedua 5 220 neem nnn nnn Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ijin menikah yangkedua kalinya, agar Pemohon memperoleh keturunan / anak agar dapatmeneruskan keturunan Pemohon serta ada yang mengurus Pemohondikemudian hari :02 2222 2c ecene nee e nec cece nnnMenimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dantidak keberatan ; 20222222 nnn nn nn nn nen nnn nn nn nen nnn nn nn nennnnennneSaksi 2.
    Memberikan ijin kepada Pemohon Gede Putu untuk kawin kedua dengan NiMade Gunarti lahir tanggal 02 April 1976 untuk menjadi istri kedua Pemohon ; halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pat.P/2015/PN.Amp.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkandalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu ; 4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 236.000.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 30-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PA PONOROGO Nomor 563/Pdt.G/2015/PA.Po
Tanggal 5 Mei 2015 — PEMOHON X TERMOHON
10 — 0
  • Membeberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon CALON ISTERI KEDUA ;3. Menetapkan bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah mempunyai Harta bersama sebagai berikut :1. Sebidang tanah beserta bangunan di Desa Karangan, Kecamatan Bangunan, Kabupaten Ponorogo ;2. 1 unit mobil Toyota kijang tahun pembuatan 19873. 1 unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 2009 4.
    Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahlagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;7. Calon isteri kKedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugatharta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai hartabersama antara Pemohon dengan Termohon;8. Orang tua dan para keluarga Termohon menyatakan rela atau tidakkeberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;9.
    Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada laranganmelakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturanperundangundangan yang berlaku, yakni :Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara danbukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isterikedua Pemohon;Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda berdasarkan AkteCerai Nomor : 3855/AC/2013/PA.Sby dan tidak terikat pertunangandengan lakilaki lain;Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ( ayah calon isteri
    keduaPemohon) yang menyatakan bersedia untuk menikahkan Pemohondengan calon isteri kedua Pemohon;10.
    Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami)dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA;oo.
    Membeberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengancalon istri kedua Pemohon CALON ISTERI KEDUA ;3. Menetapkan bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohontelah mempunyai Harta bersama sebagai berikut :1. Sebidang tanah beserta bangunan di Desa Karangan, KecamatanBangunan, Kabupaten Ponorogo ;2. 1 unit mobil Toyota kijang tahun pembuatan 19873. 1 unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 20094.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Permohonan
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tte
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon: AISYAH LA SARU
107 — 20
  • Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon dari sebelumnya bernama AISYAH menjadi AISYAH LA SARU;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu;4.
    Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada akta kelahirananak kedua yang semula tertulis AISYAH menjadi AISYAH LA SARU.
    Bahwa demi kepentingan anak dimasa depan, baik secara silsilahketurunan/keluarga maupun secara administrasi kewarganegaraanBahwa permohonan pada Akta kelahiran anak Kedua Pemohon tersebut telahdisampaikan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate,namun tidak diberikan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Tte.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yangMulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate
    Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Aktakelahiran anak Kedua Pemohon yang semula tertulis AISYAH menjadi AISYAHLA SARU.3. Memerintah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTernate untuk mendaftarkan dalam daftar yang telah tersedia tentang perubahannama pemohon dalam Akta kelahiran anak kedua pemohon.4.
    Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti berupa suratsurat yang diberi tanda P1 s/d P4;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P4, bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Sahlan Upara padatanggal 16 Desember 1995 di Kecamatan Nusaniwe, Propinsi Maluku , Berdasarkanbukti P1 yaitu Akta Kelahiran Nomor : 237/PP/MU/2001 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pendaftaran Penduduk bahwa Pemohon dan Sahlan Upara memilikianak kedua
    Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada aktakelahiran anak kedua Pemohon dari sebelumnya bernama AISYAH menjadiAISYAHLA SARU;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohonpada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu ;4.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-02-2019
Putusan PN WATES Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Wat
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
Mardiyah
20 — 7

  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Sah secara Hukum Perbaikan Nama kedua orang tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Eko Pramono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo Nomor 1826/Cs.A.1920/R/2000 tanggal 25 Juli 2000 yang tercatat atas nama kedua orang tua Basiran dan Marsilah, diubah menjadi nama Addy Warsono dan Mardiyah;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-05-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
Alain Roland Pons
Tergugat:
Anya Katidiah
38 — 26
    1. Menghukum kedua belah pihak untukMentaati persetujuan tertanggal10 Juli2023,yang telah disetujui tersebut;--------------------------------------------------------
    2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayarbiayaperkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlahRp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah)