DALAM EKSEPSIGugatan Kabur (Exceptie Obscuri Libeli)Bahwa setelah mencermati gugatan PARA PENGGUGAT maka kami menemukan telah terdapat Kumulasigugatan yang saling bercampur di dalam satu gugatan.

Kumulasi yang dimaksud terdiri dari kumulasi atassubjek gugatan (PENGGUGAT) yang berbeda, objek gugatan yang berbeda yang di kumulasi dengan beberapajenis gugatan hubungan industrial.Bahwa di dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT huruf A halaman 4, PARA PENGGUGAT menguraikanposita yang diberi judul "Dalam Perselisinan Hak", sementara pada posita gugatan huruf B halaman 6 PARAPENGGUGAT menuangkan posita yang diberi judul "Perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja".Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta nafkah anakberhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlakumaka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatanperceraian dengan hak asuh anak (hadhanah) serta nafkah anak dapatditerima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakimterlebin

Nomor SP/PPK/DISHUB/2015/159tanggal 8 September 2015 tanggal 1 April 2010, sedangkanPenggugat Il merupakan Pelaksana Pekerjaan LanjutanPembangunan Dermaga Penyebrangan Sei Selari KabupatenBengkalis Tahun 2015 sesual Kontrak NomorSP/PPK/DISHUB/2015/241 tanggah 7 Oktober 2015 Pekerjaan.Bahwa hal tersebut juga terbukti dengan gugatan Para Penggugatyang dalildalilnya dibuat terpisah (Gugatan Bagian Penggugat dan Gugatan Bagian Penggugat II) dan tidak ada kaitannya satusama lain.Sehingga penggabungan gugatan

(kumulasi) subyektif yangdilakukan Para Penggugat telah menyalahi ketentuan hukumacara perdata yang menegaskan bahwa diantara Para Penggugatatau Para Tergugat harus terdapat hubungan hukum, hal ini Sesuaidengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 2177 K/Pdt/1983 jo.

Putusan MANomor 575 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya apabila dalam suatugugatan hubungan yang erat satu sama lain maka gugatanterhadapnya tidak bisa digabung.Dengan demikian berdasarkan uraian fakta yang dikaitkan dengankaidah doktrin hukum serta yurisprudensi sebagaimana telahTergugat III uraikan di atas, terbukti bahwa Gugatan Para PenggugatKabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena Para Penggugat telahmelakukan Penggabungan Gugatan (kumulasi/ samenvoeging) yangmelanggar tata tertib Hukum Acara Perdata

Mengenai gugatan Kumulasi Objektif dan Subjektif1. Bahwa surat gugatan penggugat bersifat gugatan KumulasiObjektif dan Subjektif, dimana surat gugatan Penggugatdisusun dalam bentuk penggabungan pihak baik pihak ParaPenggugat maupun Para Tergugat dan juga penggabungkanobjek sengketa dalam satu gugatan;2.

Mengenai Gugatan Kumulasi Objektif Dan SubjektifBeedle2.2.2.3.Bahwa surat gugatan Pembanding bersifat gugatan KumulasiObjektif dan Subjektif dimana Pembanding, disusun dalam bentukpenggabungan pihak baik pihak Para Pembanding maupun ParaTerbanding dan juga penggabungkan objek sengketa dalam satugugatan;Bahwa Para Pembanding telah mencampuradukkan/menggabungkan 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatansementara dua objek tersebut tidak saling berkaitan tidak satutempat/namparan, kemudian terhadap

Bahwa terdapat hubungan yang erat antara Penggugat sampai denganPenggugat IX dalam satu Gugatan (Kumulasi Subjektif), PARA PENGGUGATyang di gabung ada hubungan bathin (Innerlijke Samenhag) terhadappenggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa Peristiwa Hukum dalamGugatan (Kumulasi Objektif), Bahwa tuntutan dari PARA PENGGUGATtersebut ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (konektivitas)(Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni tahun 1974, No. 415);.

Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1976 yangmenegaskan: Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek, dan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilikyang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secarasubjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan.

gugatan tidak dapat diajukan secarakumulasi, tetapi harus masingmasing berdiri sendiri terhadap ParaTergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Tergugat dalam jawaban dan dalam memori bandingnya telahmengajukan beberapa eksepsi, salah satu diantaranya adalah tentang materieksepsi pada huruf A.1 dan A.2 pada halaman 3 s/d 5 jawabannya tentangkumulasi objektif dan kumulasi subjektif, yaitu mengenai gugatan Kuasa HukumPara Terbanding semula Para Penggugat berupa gugatan

kumulasi(Samenvoeging) dan gugatannya juga berkaitan dengan beberapa objek bidangtanah yang penguasaan dan kepemilikan masingmasing bidang tanah in casuHalaman 43 dari 49 halaman, putusan Nomor 523/PDT/2019/PTMdnterpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya tanah mana juga terletakdibeberapa tempat yang berbeda pula;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari hasilsidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22Januari 2019 Lokasi :a.Yang dikuasai

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkansebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak,yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatanperceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anaktersebut dapat diterima dan diperiksa secara

Bahwa, Gugatan Penggugat Nomor : 456/Pdt/2011/PN.Dps. danPerbaikan Gugatan, perihal gugatannya Pembagian Waris sertaHakhak lainnya ;Pertama :Bahwa, di dalam suatu Surat Gugat diperkenankan adanyaPenggabungan Gugatan (kumulasi gugatan).

Tentang Gugatan Kumulasi Terlarang ;Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti tingkat pertama sebagaimana dikuatkan oleh Judex Facti tingkatbanding yang dalam pertimbangan hukum putusannya sangat memihak karenahanya menggunakan pendapat hukum Termohon Kasasi saja, yangmenyatakan terdapat hubungan hukum antara Tergugat III sampai dengan VIIIyang telah memperalihkan obyek perkara kepada Tergugat IX yang semuladiperoleh dari almarhum Darmawan Bangun dimana almarhum

Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan denganpetitumpetitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur danputusan Judex Facti harus dibatalkanBahwa konstuksi Gugatan yang mengandung kontrakdiksi antara posita danpetitum tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) danharuslah ditolak, setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan pembagian harta warisdan persoalan kepemilikan hak tanah adat.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan

kumulasi terhadap beberapa objekgugatan, dimana masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang berbedaatau berlainan.Halaman 15 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN CbiBahwa tanah adat PuloPulo yang dituntut Penggugat agar ditetapkan sebagaiharta warisan kepemilikannya adalah hak milik bersama atas tanah suatumasyarakat hukum adat (komunal) dan bukan hak milik pribadi Alm.

Gugatan Keberatan Pemohon Keberatan adalah Gugatan yang kabur(Exceptio Obscuur Libel) berdasarkan alasan, fakta dan dalildalilsebagai berikut:1)Bahwa dalam gugatan keberatan perkara aquo Para PemohonKeberatan mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapaobjek, dan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yangberbeda atau berlainan.

permohonan Penggugat harus dikesampingkan;Berdasarkan uraian tersebut mohon kiranya Hakim majelis menjatuhkan putusanberdasar hukum sebagai berikut: DALAM EKSEPSIDALAM POKOK PERKARA1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;3 Atau mohon putusan yang adil menurut hukum; Menimbang, bahwa Tergugat V, memberikan jawaban tertulis tertanggal 01 Mei2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Bahwa gugatan Penggugat adalah penggabungan gugatan

(kumulasi gugatan)subyektif maupun obyektif (samenvoging van vordering) keduanya mengandung sengketahak, yaitu :1 Sengketa hak waris, subyek hukumnya adalah Tergugat I, II, II, IV dan V, dimanaTergugat II, Il dan Tergugat V dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan hukum atasobyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan IV yakni adalahharta warisan peninggalan BAPAK MERTUA PENGGUGAT dengan IBU MERTUAPENGGUGAT;; 222222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nn enn cnn cence cnnee2 Sengketa hak

GugatanHalaman 17 dari 45 HalamanPutusanNomor 468/Pdt.G/2018/PNMdnmelanggar tertib beracara Perdata, karena keduanyaharusdiselesaikan secara tersendiri, kontruksi gugatan seperti itumengandung kontradiksi dan Gugatan dikategorikan Obscuur Libelsehingga Gugatan tidak dapat diterima dan setidaktidaknya menolakGugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;5. bahwa dalam perkara a quo Penggugat Intervensi jelasjelas telahmelanggar hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapaGugatan dalam satu surat gugatan

(kumulasi objektif), hal ini jelasmengakibatkan Gugatan Penggugat Intervensi tersebut dinyatakantidak dapat diterima dan setidaktidaknya menolak GugatanIntervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;Berdasarkan dalildalil dan fakta hukum tersebut diatas, jelasjelas PenggugatIntervensi telah mengajukan kumulasi gugatan obyektif yang tidak dibolehkan,maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk mrnyatakan Gugatan Penggugat Intervesi tidakdapat diterima

Pemilik Objek Gugatan Berbeda;Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapaHalaman 28 dari 44 hal.Put. Nomor 859 K/Pdt/2017objek, dan masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilikyang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikiansecara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan.(Halaman 108. Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat);b.

dibuat suratkesepakatan transaksi jual beli TBS (Tandan Buah Sawit) Nomor 03/SKT/DWRHalaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2018/ PT PBRPKS/08/2017, antara Penggugat II dan Penggugat III bertindak untuk dan atasnama pribadi sebagai penjual dengan Tergugat III sebagai Pembell;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kedua suratkesepakatan jual beli tersebut dimana masingmasing pihak berdiri sendirisendiri;Menimbang, bahwa didalam perkara Aquo para Pengggugat telahmenggabungkan Gugatan

/kumulasi Gugatan antara para Penggugat denganpara Tergugat, sedangkan anatara Pembanding semula sebagai Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat merupakan perjanjian tersendiri, danPenggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat III, juga dengan perjanjiantersendiri sehinggga dalam hal ini antara Penggugat tidak ada hubunganhukum dengan Tergugat III, demikian pula antara Penggugat II dan PenggugatIll tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan

Tuntutan mengenai 1/3 gajiselama Penggugat belum menikah dan (6) Tuntutan mengenainafkah terutang.Penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) tersebut menurut Majelis Hakimdiperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:1. Hukum positif dalam HIR dan RBG tidak mengatur penggabungan gugatandan tidak pula melarangnya;2.

Bahwa penyusunan gugatan Para Penggugat dinyatakan KABURkarena tidak memenuhi dua syarat Pokok Penggabungan Gugatan(Kumulasi). Dua syarat pokok penggabungan Gugatan yaitu:2.1 Terdapat hubungan erat, menurut Prof. Dr. R. S u porno, SH. Dalambukumnya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri di dalamprosedure perdata di muka pengadilan landraad dahulu, RaadJustisi (kamar ke Tiga) Jakarta dalam Putusannya tanggal 10 Juni1939 (T. 150, halaman 192).

(Hakimpada Pengadilan Agama Bontang), dan menurut laporan mediator tertanggal 12Januari 2022, usaha mediasi tersebut telan menghasilkan KesepakatanPerdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 dimana objek yang berkaitan cerai gugat dan gugatan kumulasi lainnya tetapdilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan iuaran BPJSuntuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati antara keduabelan pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagiantuntutan

(Hakim padaPengadilan Agama Bontang), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 12 Januari2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai KesepakatanPerdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 dimana objek yang berkaitan cerai gugat dan gugatan kumulasi lainnya tetapdilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak

kepentingan yang sama atasobyek karena berbeda letak dan kedudukan kepemilikan;2) Pihak Tergugattergugat tidak menguasai obyek yang dipersengketakansecara bersamaan, melainkan terpisahpisah dan tidak dapat ditentukanbagian yang mana dikuasai oleh masingmasing para Tergugat dan padaobyek gugatan Penggugat yang mana, apakah pada Penggugat atauPenggugat II, atau pada obyek atau bagian yang mana dari keseluruhanobyek yang didalilkan olen Penggugat dan II tersebut dalamgugatannya;3) Penggugat mengajukan gugatan

kumulasi terhadap beberapa Obyek,dan masingmasing obyek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbedaHalaman 25 dari 48 hal.