(fotokopi sesuai asli);Fotokopi Pengumuman Nomor : 01/PANPPD/II/2018, tertanggal12 Februari 2018, (fotokopi sesuai asli); Fotokopi Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa KedungoriKecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor : 02/PANPPD/II/2018 tentang 13 Februari 2018 Perihal PewrmohonanKerjasama Tes Akademis Tyertulis, Wawancara dan PraktekKomputer yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian IlmuKesejahteraan Sosial Fisip Universitas Indonesia, (fotokopi sesuai asli);Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara

Laporan Perkembangan Siswa untuk Kompetensi Akademis hasil Ujian TengahSemester (UTS). Diberi kode T.12;13. Bukti Pembayaran SPP Ananda Irsyad. Diberi kode T.13;14. Surat Pemberitahuan Batas Akhir Masa Studi Maksimal No. 399/H2.F6.DI.MK/PDP.04.02/20013 tertanggal 18 September 2013. Diberi kode T.14;15. Sertifikat Hak Milik atas nama M. Nasir atas sebidang tanah yang terletak di DesaCurug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitanRancangan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalampencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undangundang yang secarategas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidanaterorisme merupakan tindak pidana.

sepakat atau bermufakat untukmelakukan tindak pidana terorisme.Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasanmengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yangdapat dipidana, yaitu: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untukitu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri.Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan permulaan pelaksanaan.Menurut naskah akademis

Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keteranganuntuk melakukan kejahatan.Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkanbahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yangmengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkinmengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledakdan satu orang lagi mengirimkannya.

Asas kekuasaan yangsistimatis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi sertameluruskan kembali aranh asas Perbuatan Melawan Hukum danMenyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi agar tidakbermakna, all embracing act dan all purpose act ;Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas SystimatischeSpecialiteit (Kekuasaan Yang Sistematis) sebagai doktrin akademis yangbelum tentu dipahami masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitanantara perundangan administrasi yang bersanksi pidana

(AdministrativePenal Law) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka pembentuk UndangUndang (Khususnya Prof.Dr.Mulyadi, SH., saat itu sebagai MenteriKehakiman R.I) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14UndangUndang No.31 Tahun 1999 ;Mengingat telah ada asas Systimatische Specialiteit (Kekuasaan YangSystimatis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrintelah diformulasikan melalui normal legislasi untuk memberikan batasan batasannya melalui Pasal 14 UndangUndang No.31 Tahun 1999 yangberbunyi

., selaku ahli mesin dari Universitas Indonesia danmeminta informasi secara akademis terkait dengan teknis tangga berjalan;Bahwa sesuai dengan kapasitasnya selaku ahli mesin, Ir. Rusdi Malin,M.Eng., menyatakan bahwa dalam kondisi normal kaki orang tidak mungkinmasuk kedalam tangga berjalan, bahkan puntung rokok sekalipun. Haltersebut dikarenakan tidak ada bagian yang berlubang balk didalam anaktangga maupun sisi tangga berjalan.

Putusan Nomor 110/G/2019/PTUN.JKT.Bahwa sebagai seorang akademis kita cenderung berfikir bahwa dalampenegakan hukum itu legalistik dan formalistik, dalam karakteristik Ahlisebagai dosen filsafat hukum yang pertama dirasakan dalam kontekspenegakan hukum bukan keadilan tetapi yang pertama dirasakan adalahkemanfaatan.

Sebab Hakim kelihatan sekali dalam Putusannya30keliru dan terjadi adanya kekhilafan dalam memeriksa danmemutus perkara di hadapkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Apalagi dilihat secara akademis, Putusan Hakim ini,menggambarkan Hakim hanya menggunakan hukum secaraformal untuk pokoknya menghukum Terdakwa Il tetapi Hakimdalam amar putusannya tidak menciptakan rasa keadilan yangditerima Terdakwa Il, keluarganya maupun masyarakat luas.Aspek keadilan menurut Sabini yang dikutip oleh YustiProbowati

Artinya, putusan tersebutnantinya akan dianalisis dan dipelajari oleh dunia akademis untuk pengembanganiimu pengetahuan hukum. Sudah menjadi kelaziman bahwa teori hukum ditunjangoleh praktik hukum. Jika Suatu putusan salah, para teoretis hukum akan menilaipembuat putusan bekerja "Serampangan.

kedua adalah pamflet dengan Unikal PKI,intinya Unikal kampus PKI karena ada puisi Wii Thukul, tapi secarapribadi Saksi tidak mempermasalahkan duaduanya karena duaduanya hoax semuanya karena belum ada legalitas dari WR III untukmenyetujui kegiatan tersebut, jadi kegiatan itu keluar tanpa adanyapersetujuan dari Wakil Rektor III ; Bahwa Saksi pernah melakukan kajian karya sastra Markis yaitutentang Novel Germinal karya Emile Zola, Saksi pernah melakukankegiatan tersebut, terus kemudian kalau dari sisi akademis

Selain itu, GugatanPerlawanan Pelawan terbukti cacat formil sejak diajukannya Surat GugatanPerlawanan kedua yang diajukan tanpa disertai materai Rp. 6000 yang wajibdisertakan pada saat pengajuan Gugatan Perlawanan di PN Jakarta Utarayang dalildalil Terlawan dikuatkan dengan dengan pendapat akademis DR.Lilik Mulyadi, S.H.,M.H selaku Ketua PN Jakarta Utara yang akibathukumnya Gugatan Perlawanan Pelawan menjadi tidak sah.

adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dantindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang dinyatakanbahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selamadan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis

Bahwa keterangan Saksi dipersidangan hanyamenjelaskan pengetahuannya dan pengalamannya dalam menanganitindak pidana ITE namun bukan seseorang yang memiliki keahliankhusus dibidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenalpengetahuan tersebut.Majelis Hakim menilai terhadap keterangan Saksi Ahli yangmenjelaskan secara rinci tentang keilmuan yang dimilikinya juga yangsecara gamblang menguraikan tentang unsurunsur tindak pidanabaik yang dilakukan oleh

P12Peraturan Pengelolaan Kerja Sama Peraturan RektorUniversitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016, TentangPedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja SamaUniversitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (foto copysesual dengan fotoBerita Acara Bakal Calon Perangkat Desa Desa TemurosoKecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2017,tanggal 12 Februari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copynya);Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat DesaTemuroso Nomor: 02/TIM PD/II/2018 Perihal PermohonanKerjasama Tes Akademis

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah tingkat Sulsel No. 12/KPTS/DPRDN/1992, tanggal 09 Juni 1992 tentang persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sulsel mengenai tukar menukar tanah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah tingkat Sulsel dengan tanah dan bangunan milik Departemen pendidikan dan kebudayaan;

Penuntut Umum dengan Dakwaan melakukan perbuatan tindak pidanapemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum, maka tentunya untuk memperoleh kebenaran materiil terhadap pertanyaanapakah benar perbuatan yang Terdakwa lakukan, in casu melemparkan uangkepada kerumunan orang yang sedang berjoget pada acara hiburan natal dantahun baru di Desa Seputuk, dapat dipersalahkan dalam konteks pelanggarankampanye pemilu, maka dengan memperhatikan riwayat pendidikan akademismaupun non akademis

Bahwa PNBP yang diperoleh Perguruan Tinggi umumnyadialokasikan sebagai dana operasional kegiatan akademis ataupendidikan, khusus proses belajar mengajar;b. Bahwa Perguruan Tinggi pada umumnya tidak langsungmenyetorkan dana PNBP ke rekening kas Negara tetapimenggunakannya terlebin dahulu baru kemudian meloporkannya danmempertanggungjawabakannya.

Menurutnaskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwauntuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindakpidana terorisme, dibutunkan undangundang yang secara tegas mengaturbahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakantindak pidana.

KUHP, dirumuskanbatasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatanyang dapat dipidana, yaitu: jika niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Bahwa pembantuan, menurut pasal 56 yakni :1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keteranganuntuk melakukan kejahatan;Bahwa menurut naskah akademis

Jadi di dalamkartel, unsur harga dan output adalah penting, para pihakdalam kartel seharusnya mempunyai kebijakanindependen terutama tentang kedua hal tersebut,bersepakat untuk menyatukan kebijakannya sehinggatidak ada lagi kompetisi;(vide Halaman 66, Naskah Akademis Tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli, 2005, Koordinator PenelitianSusanti Adi Nugroho, S.H.

Berdasarkan perhitungantersebut maka perkiraan harga kompetitif layanan SMS offnet adalah Rp114,00 (seratus em pat belas rupiah);Bahwa pendapat atau penilaian Termohon tersebut di atasmengenai harga kompetitif atas layanan SMS offnetdengan mendasarkan pada formula yang disampaikan olehPemerintah tersebut, merupakan pendapat yang tidak tepat,oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan,mengingat formula tersebut sama sekali tidak memilikilandasan akademis dan kajian empiris.

fasilitas tambahan SMS dihitung denganformula: Tarif pungut = Biaya Elemen Jaringan + BiayaAktivitas Layanan Retail + Profit Margin (ayat 1);Profit Margin sebagimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tingkat keuntungan yang digunakan olehpenyelenggara dalam perhitungan besaran tarif (ayat 5).Besaran profit margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan oleh penyelenggara (6)";Bahwa angka penghitungan yang diajukan BRTI tersebut,yaitu 40% untuk RSAC dan 10% untuk profit margin belumdibuktikan secara akademis

Hal inimenyebabkan BRITI tidak bisa begitu saja menentukanbesaran 40% untuk RSAC;Bahwa kemudian mengenai angka 10% dari NEC untukprofit margin juga belum dibuktikan secara akademis danempiris;Besaran itu seolaholah mengatur bahwa profit margin yangboleh untuk tidak disebut sebagai membahayakanpersaingan usaha adalah maksimal 10%. Jika pemahamantersebut diterima, maka ketika perusahaan menerimakeuntungan lebih dari 10% akan dianggap membahayakanpersaingan usaha.

tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Bahwa di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;Menurut naskah akademis

masyarakat "ius constituendum") sehingga bertentangandengan Azas Legalitas yang masih tetap berlaku di Indonesia dan haruskita hormati bersama ;Berdasarkan alasan dan uraianuraian di atas maka putusan MahKamahAgung RI Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal tanggal 10 Maret 2001 sudahharus dibatalkan karena dasar hukum pertimbangan putusannya yangmenyatakan pembebasan Terdakwa PANDE NASORAHONA LUBISmerupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya didasarkan kepadapendapat Penulis yang belum teruji secara hukum (akademis

380 K/Pid/2001 tanggal 10Maret 2004 atas nama PANDE NASORAHONA LUBIS yang notabene diperiksa dan diadili oleh suatu Team Khusus (Majelis HakimKhusus) yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Agung yang diketuailangsung oleh Ketua Mahkamah Agung SOR tidak mencerminkansuatu putusan yang cermat, cerdas dan cukup dipertimbangkansebagaimana layaknya putusanputusan Mahkamah Agung yangtelah diperiksa dan diadili oleh suatu Team Khusus, yang seyogianyadapat dipertanggung jawabkan baik secara juridis maupun akademis