Ditemukan 937 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kelalaiannya kelalainnya kelalainya kealalaiannya kelalaiayan
Penelusuran terkait : - karena kelalaianya membuat orang lain meninggal dunia Karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain luka berat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
82 — 381
  • Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNSdilakukan secara an sich, dan dihubungkan dengan kalimat terkahirpada bagian dan/atau pidana umum maka tidak hanya tindakpidana dalam jabatan saja yang dapat diberhentikan dengan tidakhormat, namun pidana umum juga termasuk diantaranya, sepertiyang dapat Penggugat contohkan yaitu apabila seorang PNS diputuspidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian bagi orang lain,sehingga hakim memutuskan seorang PNS tersebut karenaketidaksengajaannya atau karena kelalaianya
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Nga
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I MADE WIDARMA
2.I NYOMAN SUKADANA
3.I NENGAH SUADA
4.I GUSTI KETUT MURIANA
5.NENGAH WADI
6.NI WAYAN NARDI
7.KETUT REDEN
8.AGUS EDI MANUEL
9.I GEDE SUARNYANA
Tergugat:
1.I WAYAN SUDIARSA
2.I KETUT SANTIKA YASA
3.I KETUT SUMAYASA
4.JERO MADE SUDIARNI
5.NI MADE BUDIYANI
6.NI KOMANG MALENI
7.I NENGAH DWIJANA
8.I KETUT NAMA ANTARA
9.NI MADE WISTARI
10.BANK PEMBANGUNAN BPD Bali Cabang Negara
11.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten jembrana
110 — 48
  • Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.Bahwa untuk itu, karena KELALAIANYA/tidak menghormati Putusan dahulusebagai Tergugat yaitu NENGAH DWIJANA sekarang selaku TERGUGATVil ,Bank BPD Cabang Negara dahulu sebagai Tergugat II dan sekarangselaku TERGUGAT X dan dahulu KETUT NAMA ANTARA selaku TurutTergugat dan sekarang sebagaui TERGUGAT VIII harus TUNDUK dan atauMENGHORMATI putusan Pengadilan Negeri NegaraNo;07/Pdt.G/2002/PN.Ngr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2011 — Upload : 10-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pdt/2010
Tanggal 25 Mei 2011 — PT. DIAN ANGGARA PERSADA dk ; PT. SINAR GALUH PRATAMA
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apa yang telah disepakatidan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004tertanggal 18 September 2004, hal mana secara jelas dan nyata jugamenunjukkan bahwa "Termohon Peninjauan Kembali telah wanprestasiadanya";Bahwa apabila terjadi perbuatan wanprestasi, Pasal 9 ayat (1) jo.ayat (4) dan ayat (7) Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/DAP/IX/2004tertanggal 18 September 2004 (vide bukti P2 dan T.I.II6 Hitam), secarategas mengatur dan metetapkan sebagai berikut:Ayat (1):"Apabila karena kelalaianya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
183 — 94
  • Berdasarkan uraian terkait dengan Kontrak Kritis TERGUGATREKONVENSI telah GAGAL untuk menangani Kontrak Kritis makaTERGUGAT REKONVENSI Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibanyadan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telahditetapbkan (vide BUKTI T , Vill, IX 14) maka PENGGUGATREKONVENSI Memutus Kontrak secara sepihak denganmengesampingkan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangtelah disepakati dalam kontrak perkara a qu 0;136.
    Berdasarkan uraian terkait dengan Kontrak Kritis TERGUGATREKONVENSI telah GAGAL untuk menangani Kontrak Kritis makaTERGUGAT REKONVENSI Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibanyadan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan(BUKTI T Ill 17) maka PENGGUGAT REKONVENSI Memutus Kontraksecara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang telah disepakati dalam kontrak perkara a qu 0;84.
    Berdasarkan uraian terkait dengan Kontrak Kritis TERGUGATREKONVENSI telah GAGAL untuk menangani Kontrak Kritis makaTERGUGAT REKONVENSI Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibanyadan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan(BUKTI T Ill 17) maka PENGGUGAT REKONVENSI Memutus Kontraksecara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang telah disepakati dalam kontrak perkara a qu 0;86.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-09-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 46/PID/2011/PT BABEL
Tanggal 12 September 2011 — SUCI MAWARNI BINTI ABDULLAH
85 — 40
  • dalamdakwaan pada lapisanlapisan lainnya tidak penu dibuktikan lagi, tidakperlu dinyatakan tidak terbukti, serta tidak perlu dinyatakan bahwaterdakwa dibebaskan, karena tindak pidana yang telah terbukti itu92telah mengecualikan tindak pidana pada lapisan dakwaan lainnya,sebab adalah tidak mungkin seseorang melakukan pencunian (pasal 362KUHP.) sekaligus melakukan penadahan (pasal 480 KUHP.) ataumelakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lainsekaligus karena kealpaan (kurang hatihati atau kelalaianya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 237/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : HITELINA SINAGA
Terbanding/Penggugat : PERUM PERUMNAS
Turut Terbanding/Tergugat II : IRMAYANI
Turut Terbanding/Tergugat III : HERYANTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : FERNANDO
Turut Terbanding/Tergugat V : MURHAKIM BIN H. MERAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : HJ.HAIRONIH BINTI H.MERAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. MURSANI BIN H. MERAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : M.ALI BIN H.MERAN
Turut Terbanding/Tergugat IX : MURDINI BIN H. MERAN
Turut Terbanding/Tergugat X : HJ. RUMIYATI BIN H. MERAN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MURSALI BIN H. MERAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : MURSALIM BIN H.MERAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : HAMDANI BIN MUCHTAR
103 — 65
  • Bahwa apabila TERGUGAT d.R atau siapa saja yang mendapat hak ataukuasa dari padanya atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini,maka atas kelalaianya dihukum membayar denda (dwangsom) sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sejakputusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2019
Tanggal 20 Mei 2019 — HERI DJOHAN (KETUA UMUM PERHIMPUNAN DISTRIBUSI IMPORTIR DAN PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI)) VS MENTERI PERINDUSTRISN RI;
168 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 22 P/HUM/2019karena kelalaianya memproduksi, mengimpor, dan/ataumengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidakmemenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata carayang diberlakukan secara wajib di bidang Industri maka dapatdipidanakan.Sebelum pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib, terhadappelanggaran produksi dan pendistribusian pelumas di bawahstandar dan pelumas illegal, sulit dilakukan pengawasan danpenindakan hukum, karena tidak ada peraturanperundangundangan yang secara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 709/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat II : Petra Edhi Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
133 — 85
  • Bahwa apabila PARA TERGUGAT REKONPENSI atau siapasaja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya atu sengaja tidakmelaksanakan isi putusan ini, maka atas kelalaianya dihukummembayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai putusan iniHalaman 93 dari 193 halaman Putusan Nomor 709/PDT/2020/PT DKIdilaksanakan serta menghukum pula Tergugat untuk membayarbiaya perkara ini;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangTerhormat
    Bahwa apabila PARA TERGUGAT d.R. atau siapa saja yangmendapat hak atau kuasa dari padanya atau sengaja tidakmelaksanakan isi putusan ini, maka atas kelalaianya dihukumHalaman 137 dari 193 halaman Putusan Nomor 709/PDT/2020/PT DKImembayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai putusan ini dilaksanakanserta menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangTerhormat Ketua
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 07-02-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bls
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat:
1.JOHARI
2.AHMAD.H, Alias EKA
Tergugat:
1.PT.Marita Makmur jaya
2.Koperasi Unit Desa Rupat Jaya
102 — 31
  • www.pnbengkalis.go.id 41.42.meletakan Sita Jaminan (Concervatoir beslag) terhadap objek perkara yangmerupakan lahan milik para Penggugat dan II yaitu kelompok tani tersebut;Bahwa Para Penggugat mempunyai dugaan dan sangkaan yang kuatbahwa Tergugat dan Il tidak akan melaksanakan isi putusan perkara inisecara tepat waktu, maka adalah wajar dan beralasan hukum pula Tergugat dan II dibebankan untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepadaPara Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuksetiap hari kelalaianya
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 41/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Sahat Pardede
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : MISNAWATI alias ATIK binti S. NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Ny. NURMA NK
Terbanding/Tergugat IV : Jauhari Chandra
Terbanding/Tergugat V : H. Adnan
Terbanding/Tergugat VI : Camat Tampan
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Simpang Baru
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kelurahan Bandaraya
Terbanding/Tergugat IX : Camat Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat X : Walikota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat I : SINGGIH SUSILO,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : H. warman SH
Terbanding/Turut Tergugat III : THERESIA LUSIATISITI RAHAYU,SH
140 — 79
  • dan Tergugat III ;Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PTPBRBahwa wajar menurut hukum agar Tergugat dan Tergugat II/ dan ParaTergugat lainnya untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan bilalalai/tidak tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan dalam perkara inisejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak adanyaaanmaning, Mohon Majelis Hakim menghukum para Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000, (Lima JutaRupiah) per hari atas kelalaianya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
345 — 645 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 97 ayat 6 Undang Undang PerseroanTerbatas hanya memberikan kewenangan yang terbatas kepada parapemegang saham yang mewakili minimal 10 persen saham Perseroandengan hak suara untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroanmelalui pengadilan negeri kepada anggota direksi yang karena kesalahanatau kelalaianya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
191 — 104
  • dapatdikatakan perbuatan melawan hukum dalam konsep yang luas.Bahwa Ahli berpendapat Suatu perjanjian yang mengandung unsur perbuatanmelawan hukum yang dimana perbuatan melawan hukum ini menimbulkankerugian pada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut gantikerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimaan diaturpada Pasal 1365 KUHPer, yang dapat dituntut dari gugatan perbuatan melawanhukum adalah kerugian yang nyatanyatatimbul dari perbuatan tersebut sebagaiakibat dari kelalaianya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. Ananta Gumara Gupta ; Immanuddin, SR
84 — 28
  • Bahwa dalam tindak Pidana Korupsi tidak ada pembatasan dalam pasal 2 dan 3mengenai keuangan Negara;Bahwa dalam melakukan Audit BPK dan BPKP ada melakukan koordinasi;Bahwa Inspektorat bertanggung jawab terhadap suatu pemeriksaan kepadaGubernur sebagai kepala daerah;Bahwa Inspektorat daerah tidak berhak berhak untuk memeriksa keuangannegara yang dilaksanakan oleh Kementerian;Bahwa Penyalah gunaan Kewenangan adalah apabila kewenangan tersebut tidaksesuai dengan yang ada;Bahwa Pejabat yang melakukan kelalaianya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
539 — 268
  • Dengan perkataanlain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaanitu, bukanlah disebabkan karena kelalaianya. la tidak dapat dikatakan salahatau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksisanksi yangdiancam atas kelalaian.Dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa itudiatur dalam pasalpasal 1244 dan 1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagianyang mengatur tentang ganti rugi.
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
99 — 23
  • FAJAR SAUDARALESTARI, maka dinyatakan bersalah karena kelalaianya tidakdapat mengendalikan kebakaran wilayahnya di dalam arealkonsesinya sebagaimana pasal 99 Jo Pasal 116 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup olehPengadilan Negeri Mempawah sebagaimana Petikan PutusanNomor 256/Pid.BLH/2020/PN Mpw tanggal 10 Agustus 2020sebagaimana bukti surat yang diberi tanda (T58).Dari penjelasan Termohon diatas bahwa terhadap dalilPemohon yang menyatakan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 28-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69 — 263
  • dengannomor Vendor 143728 sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Juni2016 senilai Rp. 4.918.255.000, (empat milyar sembilan ratus delapanbelas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dimana Vendor fiktif atasnama Bangka Transwisata Tour dan Travel tersebut dibuat oleh Kurniadipada Oktober 2011, selanjutnya Tim Audit Internal merekomendasikanHalaman 163 dari 208 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Pgppihakpihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan, kelalaian danakibat dari perbutan dan kelalaianya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 329/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat VI : Tita Anna Tangdilintin Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat IV : Lince Lamour Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat II : Ir. Marudut H. Sihombing Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat XIII : Yayah Syafiah Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat XI : Alex R. Poluan Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat IX : M. Trimun Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat VII : Muhammad Wahyu Waridan Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat V : Abdul Rokhim Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat III : Rohani Tampubolon, SH Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat I : Robinson Marbun Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat XII : Nofry Reeval Jaccy Elean Diwakili Oleh : Syairul Irwanto, SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat X : Sulastri Handaya
111 — 214
  • Bahwa apabila TERGUGAT d.R. dan TERGUGAT II d.R atau siapa sajayang mendapat hak atau kuasa dari padanya atau sengaja tidakmelaksanakan isi putusan ini, maka atas kelalaianya dihukum membayardenda (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuksetiap hari kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetapsampai putusan ini dilaksanakan serta menghukum pula PARATERGUGAT d.R. untuk membayar biaya perkara ini;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangTerhormat