Ditemukan 971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pekerjaan pengenaan pengnaan penetaan pedesaan pekejaan pekeraan pekerjan pebenaan pekeiaan pekeqaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
131 — 47
  • Viandra Production untuk pekenaan program siap siar FTV Komedi ;Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan : Surat Perjanjian Nomor : 67/SP/PPK2/TVRI/2012., tanggal 27 Nopember2012 antara saksi Yulkasmir selaku PPK2 dengan saksi H. Mandra selakuDirektur PT.
    Viandra Production untuk pekenaan program siap siar FTV Komedi ;Hal 246 dari 283 hal. Ptsn. Pidana No: 134/ Pid.Sus/TPK/ 2015/ PN.Jkt. Pst. Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan : Surat Perjanjian Nomor : 67/SP/PPK2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember2072 antara saksi Yulkasmir selaku PPK2 dengan Saksi H. Mandra selakuDirektur PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
88 — 19
  • Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi sebagaiberikut :Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekenaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis2.
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
122 — 41
  • terhadap pekerjaan Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat IV, khususny yang menyangkut tidak melakukanpembayaran terhadap pekenaan yang dilaksanakan oleh Penggugat,berdasarkan surat penanjian kontrak di atas, sehingga telah teradikerugian bagi Penggugat yang semestinya Tergugat V mempunyai tugasfungsi kontrol terhadap tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IVagar tidak merugikan pihakpihak lain pada umumnya dan Penggugat padakhususnya.2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Juli 2013 — - Dra. NURSYAMSIAH
71 — 19
  • SH.MM setelah ditanda tangani oleh BendaharaPengeluaran Setda Provsu dan KPA, untuk mempertanggung jawabkanlaporan tersebut harus dibuat secara keseluruhan dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya SP2D dan apabila danatersebut lebin maka dikembalikan ke Kas Daerah walapun pekerjaanbelum selesai.Untuk pembayaran dana SPPLS, saksi hanya menandatangani SPP ataspekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkandan dilengkapi dengan SPK, Berita Acara Serah Terima Pekenaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — HAMID IDRUS,ST
100 — 37
  • dilaksanakan yaitu: Profil + Finishing Entrance sejumlah Rp 980.491.674,00; Profil kolom kecil sejumlah Rp 615.820.920,00; Profil Lisplank sejumlah Rp 72.339.905,75; Bahwa menurut PPK sampai dengan masa kontrak berakhir, pekerjaanbelum selesai 100 % sebab ada pekerjaan yang belum selesai yaitupekerjaan Entrance, tapi pihak Aris Purwanto sudah minta pembayaran100%, karena Terdakwa HAMID IDRUS,ST berada di luar kota maka PPKmenelpon Terdakwa mengatakan pihak/im Aris Purwanto mengajukanprogress 100%, namun pekenaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
128 — 48
  • /BASTHP/XI/DPUPESDM/2016,tanggal 22 Nopember 2016 yang menyatakan bahwahasilpekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan daftar quantitas danharga sebagaimana yang ditetapkan dalam addendum kontraknomor:04.A/PPKSP/PJRRBJMR/IX/2016, sedangkan faktadilapangan pekenaan tidak sesuai dengan yang disyaratkandidalam kontrak hal tersebut dikarenakan adanya jaminan dariDirektur CV Rajawali melalui surat pernyataan tanggal 22Nopember 2016 yang menyatakan akan melaksanakan kekuranganpekerjaan tersebut; Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
190 — 121
  • Sudrajat dan Anang Hanggoro bersepakat menyetujuipembayaran kendati menyadari pekerjaan tidak selesai dimanaberdasarkan laporan yang dibuat oleh Terdakwa DWI CIPTO NUGROHOselaku Konsultan Pengawas pekerjaan hanya selesai 43,80 % dansebenarnya progress tersebut adalah laporan kemajuan pekerjaan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan, karena fakta dipersidangan dariketerangan saksi Barita Simangunsong (Site Engineering) dari PTHarawana Consultan, menerangkan tidak pernah melakukanpengawasan terhadap pekenaan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 08-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
135 — 74
  • Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataansebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala KPPN mengajukan klaimpencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesarpersentase pekenaan yang tidak diselesaikan / tidak dapatdiselesaikan.c.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
63 — 20
  • Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan peraturan Presiden RI nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan PresidenRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Pasal 89 ayat (4) yang bunyinya :Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal. 162dari.439pembayaran bulananfermin untuk pekenaan konstruksi,dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasukperalatan dan/atau bahan yang menjadi
    Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan peraturan Presiden RI nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan PresidenRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Pasal 89 ayat (4) yang bunyinya :pembayaran bulananfermin untuk pekenaan konstruksi,dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasukperalatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasilPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2015 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 10 Desember 2015 — Drs. IGK RAI DARMAJA
122 — 31
  • tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah pasal 36 ayat 2, pengguna barang/jjasa melakukan penilaianterhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia jasa untuk memperbaiki dan ataumelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalamkontrak ; Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah pasal 36 ayat 3, pengguna barang/jasa menerima penyerahanpekeraan setelah seluruh pekenaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - ARIATY Br. SEMBIRING
65 — 15
  • PPK/DK/2011 tanggal 21 September2011 Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011: BAB XSyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B tentang PelaksanaanPengadaan, Serah Terima, Amandemen dan Pemutusan Kontrak poin31.1 bahwa serah terima barang dilakukan setelah pekerjaan selesai100 % (seratus perseratus) penyedia mengajukan permintaan secaratertulis kepada PPK untuk penyerahan pekenaan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ROMADU NOVELINO, SH
2.ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
IMEL ANITYA, S.Si.
259 — 132
  • Sulawesi Tenggara TA. 2020 denganmembubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) yangdiajukan terdakwa IMEL ANITYA seolaholah terdapat pekenaan/ kerjasamaantara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari padahalsesungguhnya pekeraan tersebut tidak ada atau fiktif, melainkan untukmenyamarkan proses pengiriman fee berupa diskon 13 % kepada saksi dr.AMRY ADY HARIS karena telah menunjuk PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. INSAN KERENINGRAT .
232 — 127
  • Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekenaan;2. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem terminatau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalamSSKK.3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatanyang ada dilokasi pekerjaan.4. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda(apabila ada), pajak dan uang retensi.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANDALADHARMA KRIDA, sesuai fakta pekerjaan yang bergerak dibidang barang dan jasaadalah melanggar ketentuan Pasal 83 huruf e PERPRES No. 54 Tahun 2010tentang Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat...dst akan dikutip pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada halaman 368 termaksud berbunyi (dikutip) : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persaingan tidak sehat; Bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan sebagian pekenaan dimanadisebutkan penyedia barang / jasa dilarang utama berdasarkan kontrakbahwa berdasarkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 107/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2014 — - JOHNNY ARIFIN SIAHAAN
79 — 137
  • pemeliharaan drainase TW III TA 2007.1(satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesarRp.362.214.715, yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untukpembayaran biaya pemeliharaan rutin drainase TW I.1(satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesarRp.100.000.000, yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untukpembayaran pelaksanaan kegiatan drainase TA 2007.1(satu) lembar asli kuitansi tanggal 4 April 2007 sebesarRp.33.410.000, yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untukpembayaran biaya pelaksanaan pekenaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2017 — YUDI HARYONO, S.Sos.
77 — 23
  • pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Laporan kemajuan prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikandasar pembayaran yang ditandatangani saksi Deddy Kusriadi, juga saksi DeddyKusriadi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) PembayaranAngsuran Termin Pertama dan Penandatanganan Berita Acara Serah TerimaPertama Pekerjaan tanpa turun lapangan sangat bertetangan dengan Pasal 89ayat 4 Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yangberbunyi : Pembayaran bulananfermin untuk pekenaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVITA ELISABET MORONG, SH., MH.
2.EKO FEBRIANTO, S.H.
3.SUBANDI, SH.
Terdakwa:
ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
133 — 33
  • Pasal 36 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :Sete/ahpekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuangdalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secaratertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekenaan..
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
155 — 65
  • wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya,wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yangdipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalamJangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan4) SPK Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antaraBapelitoang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yangmenyatakan Bahwa benar penagihan hanya dapat dilakukan setelahpenyelesaian pekenaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH 2.AKBAL PURAM, SH 3.IWAN CAUNANG, SH 4.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: SAMSUDIN DJAFAR, SE Alias SUDIN
215 — 126
  • ;Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi RUKMINI IPA untukmenandatangi dokumen PHO tersebut, saat itu oleh saksi RUKMINIHalaman 78 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Tte16.IPA mengatakan kepada saksi bahwa tanda tangan saja, nanti pihakrekanan yang akan menyelesaikan sisa pekenaan;Bahwa saat saksi tandatangan dokumen PHO pekerjaan proyektersebut belum selesai 100%;Bahwa saksi pernah ditransfer uang sebesar Rp 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) oleh Terdakwa melalui saksi NURAINI IPA;Terhadap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
177 — 45
  • Tidak terdapat klausal kedua yang menyatakan bahwa :Menandatangani Surat Pernyataan dari Pemimpin dan BendaharaProyek Pekenaan ............... yang bensi kesanggupan menyatakanpembayaran termijn proyek sebagaimana dimaksud dalam butir 1tersebut di atas.1.3.Tidak terdapat Surat Pernyataan dari Pemimpin dan BendaharaProyek yang berisi kesanggupan menyatakan bahwa pembayaran278termijn proyek akan dimasukkan ke dalam rekening di Bank JatengCabang Syariah, namun Surat Pernyataan yang ada ditandatanganioleh
    Tidak dilengkapi dengan nomor surat dantanggalpenerbitan, tidak terdapat klausal kedua yangmenyatakan bahwa :Menandatangani Surat Pernyataan dari Pemimpin danBendahara Proyek Pekenaan ............... yang berisikesanggupan menyatakan pembayaran termijn proyeksebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas.b.