Ditemukan 138808 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginaan pengnaan pengesahan penghinaan pengadaan pengemanan penginapan pendanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-01-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81/C/PK/PJK/2006
Tanggal 16 Januari 2007 — PT. Golden Retailindo ; Direktur Jendral Pajak
52 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUT.07517/PP/M.IV/25/2006 yangtelah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkarasebagai berikut :bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 4 (2) Tahun pajak 2003 Nomor : 00007/240/03/027/04 tanggal 6Oktober 2004 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kemayorandengan perhitungan sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp.17.894.613.142,00Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang terutang Rp.
    metode accrual basis maka seluruhhutang / kewajiban dicatat pada saat menerima kontrak beserta fakturpajaknya dan membebankan atas imbalan jasajasa (sewa)berdasarkan masa sewa ;bahwa pencatatan pada saat pembebanan atas biaya sewa berdasarkanmasa sewa yang dibagi selama 2 2 tahun ; biayasewa xxx sewa jangka panjang dimuka xxxbahwa atas kondisi yang tersebut diatas, KPPJakarta Kemayoranmenerbitkan SKP Nomor : 00007/240/03/027/04 tanggal 6 Oktober 2004atas PPh Pasal 4 (2) yaitu sebagai berikut : Dasar Pengenaan
    Pajak Rp.17.894.613.142,00Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang terutang Rp. 1.785.848.070,00Pajak yang dapat dikreditkan Rp. 8.070.292,00Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak Rp. 1.777.777.778,00Sanksi bunga Ps.13(2) KUP Rp. 320.000.000,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 2.097.777.778,00bahwa pengenaan pajak tersebut di atas langsung, diperhitungkan untukmasa sewa 2 % tahun, walaupun pembayaran angsuran sewa per 3bulanan belum dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak penyewa danwalaupun manfaat
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Administrasi Perkara
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2019
480 — 212
  • Tentang : Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Keterangan di Luar Perkara
  • Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Keterangan di Luar Perkara
Peraturan & Perundang-undangan SEMA
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2019
446 — 212
  • Tentang : PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAR TERHADAP SURAT KETERANGAN Dl LUAR PERKARA
  • PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAR TERHADAP SURAT KETERANGAN Dl LUAR PERKARA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
WAZIR IMAN SUPRIYANTO, SH.,MH
Terdakwa:
KIM NAM HEE als NAM HEE KIM als DAVID KIM
168 — 28
  • Corea System Indonesia dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 512.239.000,00; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 51.223.900 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546776 tanggal Faktur Pajak 14 Februari 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 247.950.000 ; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 24.795.000,00 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur
      Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546785 tanggal 7 Maret 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 39.601.364; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 3.960.136,00 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546781 tanggal Faktur Pajak 26 Februari 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 13.050.000,00 ; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 1.305.000,00 beserta bukti pembayaran
      atas Faktur Pajak tersebut ;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546780 tanggal Faktur Pajak 20 Februari 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 27.600.000,00; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 2.760.000,00 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546795 tanggal Faktur Pajak 03 Juli 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 182.942.500; Pajak Pertambahan
      Nilai (PPN) senilai Rp. 18.294.250,00 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546796 tanggal Faktur Pajak 03 Juli 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 36.588.500; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 3.658.850,00 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546800 tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP
      Corea System Indonesia dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 75.040.181; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 7.504.018,00 beserta bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut;
    • Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-18.72546782 tanggal Faktur Pajak 26 Februari 2018 dari PT.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 05-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
ALWIN ALPINA, S.T.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
168 — 98

Dalam Pokok Sengketa

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) An.
    Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) An.
    TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANBahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    Bahwa berdasarkan surat Keputusan yang telah diterbitkan dan ditetapkanoleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018,tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif PencabutanIzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANTATA USAHA NEGARA (SCHORSING);Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    DALAM POKOK PERKARA;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan SanksiAdministratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) AN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-04-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 08-10-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 11 September 2024 — Penggugat:
PT Mukti Sawit Kahuripan
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
47 — 73
  • Dalam Penundaan:

    - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023.

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/ GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;
    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
    Indonesia, Nomor: SK.1291/MENLHK/SETJEN/GKM.0/12/2023, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT Mukti Sawit Kahuripan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 Desember 2023;
  • Mewajibkan kepada Tergugat agar menerbitkan keputusan yang baru untuk menetapkan besaran denda administratif yang dikenakan kepada PT.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 227/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
PT. BIMA AGUNG
Tergugat:
Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Barong Tahap II Tahun Dua Ribu Enam Belas di Kabupaten Sragen
Turut Tergugat:
1.Bupati Sragen
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen
3.Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen
4.HUTOMO RAMELAN, ST., MT
56 — 13
    1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
    3. Menyatakan pengenaan denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp 735.000.000,- tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
    4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;
    5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-09-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 9/G/2010/PTUN.PLK
Tanggal 26 Januari 2011 — PT. PERINTIS ADIWANA Melawan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
515 — 74
  • Dalam Penundaan :- Menyatakan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.300/459/Dishut Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan Kepada IUPHHK HTI PT. Perintis Adiwana Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi :- Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
HERU SUGENG PRIYONO
Tergugat:
WALIKOTA BLITAR
612 — 745

  • M E N G A D I L I :

    DALAM PENUNDAAN

    Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor:188/437/HK/410.010.2/2019, Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Tempat Usaha Hiburan Karaoke Brillian Kafe Live Music tertanggal 27 Desember 2019.

    Qbyek Gugatan:Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah : Surat Keputusan Walikota Blitar,Nomor : 188/437/HK/410.010.2/2019, Tentang Pengenaan Sanksi AdministrasiBerupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Tempat Usaha Hiburan KaraokeBrillian Kafe Live Music, tertanggal 27 Desember 2019;Il.
    Bahkan Tergugat justru membangkangdengan arogansinya mengeluarkan keputusan lain yang berisi penutupantempat usaha milik Penggugat tersebut dengan mengeluarkan keputusannyayakni Surat Keputusan Nomor : 188/437/HK/410.010.2/2019, (obyek gugatanini), Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Penghentian SementaraKegiatan dan Tempat Usaha Hiburan Karaoke Brillian Kafe Live Music,tertanggal 27 Desember 2019 ;Halaman 7 dari 59 hal.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Nomor188/437/HK/410.010.2/2019, Tentang Pengenaan Sanksi AdministrasiBerupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Tempat Usaha HiburanKaraoke Brillian Kafe Live Music, tertanggal 27 Desember 2019, sampaiada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Il. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Blitar,Nomor 188/437/HK/410.010.2/2019, Tentang Pengenaan SanksiAdministrasi Berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan TempatUsaha Hiburan Karaoke Brillian Kafe Live Music, tertanggal 27Desember 2019;3.
    Put. 77/G/2020/PTUN.Sbyperingatan;penghentian sementara kegiatan berusaha;pengenaan denda administratif; dan/atauQo fF pencabutan TDUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa kelengkapan data/dokumen yang dimiliki oleh berliancaf Live Music dan Karaoke (Penggugat) adalah:1 NPWP (P2)2. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) (P4)3. Nomor Induk Berusaha (NIB) (P7)4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) (P22)5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (P3)6.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt
Tanggal 22 Februari 2021 — Terdakwa
660 — 267

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Anak Pelaku MUHAMMAD ASRAF GHAZI alias OZI bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
    2. Meniadakan sanksi baik berupa penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan kepada Anak Pelaku;
    3. Memerintahkan Anak Pelaku dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 03-09-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 03/PID.TPK/2013/PT AMB
Tanggal 31 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ALFRETS R.I. TALOMPO, SH
Terbanding/Terdakwa : Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
119 — 32
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2013, Nomor: 49/PID.SUS/2012/PN.AB, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai Pengenaan Pidana Denda, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  • Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Dokter OMAR FAUZI ATTAMIMI selama 1 (satu) tahun, dan 4 (empat) bulan, dan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 444/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 55
  • ratus lima koma empat puluh lima Rupiah) kepada PENGGUGAT secara sekaligus ;
  • Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kerugian kepada PENGGUGAT yang terakumulasi baik secara materiil maupun immaterial yaitu :
    1. Sejumlah 1 % (satu persen) dari sejumlah Rp. 941.803.200,45 (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga ribu dua ratus koma empat puluh lima Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak hari jatuhnya pengenaan
      setidak tidaknya dibayarkan penuh oleh TERGUGAT yaitu sejak tanggal 6 bulan Oktober 2015 sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh sisa kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT ;
    2. Sejumlah 1 % ( satu persen ) dari sejumlah Rp. 462.544.404,35 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat koma tiga puluh lima Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak hari jatuhnya pengenaan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 23-02-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 213/PDT/2020/PT DPS
I GUSTI ANOM, dkk melawan I WAYAN WIDIA,
117 — 51
  • Menyatakan : Objek Sengketa Seluas 7.500m2 Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps, Dan Objek Sengketa Seluas 13.820m2 Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps; Merupakan sebagian dari tanah seluas 51,165Ha (511.650m2) yang terletak di Desa Ungasan, atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Padjak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di kawasan Bukit Dati II Badung;6.
    Kuta, Kawasan Bukit Kabupaten Dati II Badung, Bali, seluas 51,165Ha (511.650m2) atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Padjak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati II Badung;7. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum;8. Menyatakan hukum Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah Tergugat I, II, III, IV, V) melakukan perbuatan melawan hukum;9.
    Sebagaimana Dimaksud DalamPerkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;Merupakan sebagian dari tanah seluas 51,165Ha (511.650m2) yang terletakdi Desa Ungasan, atas nama LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan PadjakPeralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar InventarisPemilikan/Penguasaan Tanah di kawasan Bukit Dati II Badung;6.
    Kuta,Kawasan Bukit Kabupaten Dati Il Badung, Bali, seluas 51,165Ha(511.650m2) atas nama LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan PadjakPeralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar InventarisPemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati Badung;7. Menyatakan hukum PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan Tergugat VI melakukanperbuatan melawan hukum;8. Menyatakan hukum Almarhum GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakanAyah Tergugat I, Il, Ill, IV, V) melakukan perbuatan melawan hukum;9.
    sebagaimana dimaksud dalamPerkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps Dane Obyek Sengketa Seluas 13.820 m* sebagaimana dimaksud dalamPerkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.DpsSebagian dari Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Pesedahan DKuta Kawasan Bukit Kabuapten Dati Il Badung Bali seluas 51,165Hektar (511.650 m) yang terletak di Desa Ungasan atas nama LIBUTberdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah diKawasan Bukit Dati I Badung;Menyatakan
    Sebagaimana Dimaksud DalamPerkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;Merupakan sebagian dari tanah seluas 51,165Ha (511.650m2) yang terletakdi Desa Ungasan, atas nama LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan PadjakPeralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar InventarisPemilikan/Penguasaan Tanah di kawasan Bukit Dati Il Badung;Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS6.
    Kuta,Kawasan Bukit Kabupaten Dati Il Badung, Bali, seluas 51,165Ha(511.650m2) atas nama LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan PadjakPeralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar InventarisPemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati Badung;7. Menyatakan hukum PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan Tergugat VImelakukan perbuatan melawan hukum;8. Menyatakan hukum Almarhum GUSTI NYOMAN WIDNYA (yangmerupakan Ayah Tergugat , Il, Ill, IV, V) melakukan perbuatan melawanhukum;9.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-02-2024 — Putus : 30-09-2024 — Upload : 30-09-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 September 2024 — Penggugat:
PT Adi Sarana Armada, Tbk.
Tergugat:
PT Multi Delta Nasional
18 — 27

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
    4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
    5. Menyatakan sah dan berlaku pengenaan denda berdasarkan Ketentuan Pasal 4 jo Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2 Perjanjian Sewa Kendaraan oleh Penggugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2021 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna
Tanggal 6 Juni 2022 — Penggugat:
NELLY
Tergugat:
1.1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q MENTERI KEUANGAN, c.q DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, c.q KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROVINSI ACEH
3.3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q MENTERI DALAM NEGERI, c.q GUBERNUR ACEH, c.q WALIKOTA BANDA ACEH
4.PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH, c.q KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH
116 — 25
  • menggunakan tanah sengketa tersebut di atas menjadi jalan umum serta mendaftarkannya sebagai inventaris Pemerintah Kota Banda Aceh padahal tanah tersebut belum diganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
  • Menghukum Tergugat II memproses penyelesaian ganti rugi tanah sengketa selanjutnya mengusulkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi tanah sengketa sejumlah Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan
    bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
  • Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat harga ganti rugi tanah sengketa tersebut di atas sejumlah Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan, untuk dikembalikan ke dalam boedel harta bersama Penggugat dan suami Penggugat almarhum Bahar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 10-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
1.NANANG P., SH.
2.ANDRI S, SH
Terdakwa:
EKA OKTAVIANI Binti SARTA.
72 — 14
  • Terdapat nama barang kena pajak / jasa kena pajak BUILT IN CONTENT TALKSHOW, Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Rp.454.545.455,00, Dikurangi potongan harga 0,00, Dikurangi uang muka 0,00, Dasar pengenaan pajak Rp.454.545.455,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak, Rp.45.454.545,00, Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00, tertanggal di Jakarta Selatan, 16 Maret 2017 terdapat nama DENI RAHAYU;
  • 1 (satu) lembar Faktur Pajak yang berisi kode nomor seri faktur pajak : 010.017-17.58967829
    Terdapat nama barang kena pajak / jasa kena pajak BUILT IN CONTENT TALKSHOW, Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Rp.340.909.091,00, Dikurangi potongan harga 0,00, Dikurangi uang muka 0,00, Dasar pengenaan pajak Rp.340.909.091,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak, Rp.34.090.909,00, Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00, tertanggal di Jakarta Selatan, 24 April 2017 terdapat nama DENI RAHAYU;
  • 1 (satu) lembar Faktur Pajak yang berisi kode nomor seri faktur pajak : 010.017-17.58967831
    Terdapat nama barang kena pajak / jasa kena pajak SOFTWARE;USWITCH, Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Rp. 240.318.000,00, Dikurangi potongan harga 0,00, Dikurangi uang muka 0,00, Dasar pengenaan pajak Rp.240.318.000,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak, Rp.24.031.800,00, Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00, tertanggal di Jakarta Selatan, 13 November 2017 terdapat nama
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 661/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT GUNUNG GARUDA Diwakili Oleh : PT GUNUNG GARUDA
Terbanding/Tergugat I : DR. CHAIRUDDIN
Terbanding/Tergugat II : FIHAHATI TANIWAN
Terbanding/Tergugat III : SULIANA TANIWAN
Terbanding/Tergugat IV : SITI HUMAYAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : LIMIWATY
Terbanding/Turut Tergugat V : KAMARUDDIN
313 — 135

  • Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 027/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 333/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 28 November 2016 yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

    Pasal 2

    BUNGA

    Pihak Pertama menentukan besarnya bunga pinjaman saat ini sebesar


    dst.

    Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menggunakan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 027/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 333/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 28 November 2016 yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut

    Pasal 2

    BUNGA

    Pihak Pertama menentukan

    Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 027/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 333/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 28 November 2016 yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut

    Pasal 2

    BUNGA

    Atas Pinjam Meminjam Uang sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 1 Pihak

    Menyatakan tindakan Tergugat IV yang menggunakan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 027/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 6 September 2016 dan Perjanjian Pinjaman Kepada Pemegang Saham PT Gunung Garuda No. 333/GRD-SHL/XI/2016 tertanggal 28 November 2016 yang di dalamnya terdapat pengenaan bunga sebagaimana pencantuman dalam ketentuan sebagai berikut:

    Pasal 2

    BUNGA

    Atas Pinjam Meminjam Uang sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 1 Pihak Kedua setuju

    tidak ada RUPS mengenaipembahasan Perjanjian Pinjaman untuk tambahan pengenaanbunga, maka faktanya memang tidak ada pengenaan bungadalam Perjanjian Pinjaman.G.
    Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tidak mengakui dan tidakmenandatangani adanya Perjanjian dengan pengenaan bunga adalahmengadaada dan tidak beralasan sehingga Majelis Hakim patutmenolak;.
    Perjanjian Pertamadan Perjanjian Kedua tanpa ada pengenaan bunga.16.
    PihakKedua dalam hal ini adalah Pembanding / Penggugat;17.Bahwa sebagian petitum yang dimintakan oleh Pembanding/Penggugat yang merupakan poin penting dalam permasalahanquo adalah tidak ada pengenaan bunga baik dalam PerjanjianPertama dan Perjanjian Kedua yang dikutip sebagai berikut:2.
    Bahwa Terbanding , Terbanding II dan Terbanding III menolak tegas dalilpada poin 14 dan 15 Memori Banding karena tidak berdasar, memang tidakpernah ada pembahasan RUPS untuk pengenaan bunga, dan sesuai AktaPerseroan No. 166 yang tertanggal 26 Mei 2008 yang telah disahkan olehMenkumham No.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
HASAN BASRI
Tergugat:
YUDI ARFANDI EMAN
112 — 30
  • Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
    3. Menyatakan perbuatan Tergugat Terhadap Penggugat atas pengenaan denda dan bunga tidak berdasarkan hukum;
    4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikat
    Tergugat,Penggugat telah cedera janji sejak tahun 2016, sehingga jumlahhutang/tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp12.680.456.250 (dua belas milyar enam ratus delapan puluh juta empatratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari plafondhutang sebesar Rp 5.000.000.000,(lima milyar rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan dalildalil gugatan pada pokoknya dan dalildalil jawaban pada pokoknya , Majelis Hakim memperoleh titik sengketa sebagaiberikut : disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa pengenaan
    bunga,denda hutang/pinjaman Penggugat kepada Tergugat tidak didasarkanpada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat , disisi lainTergugat menyatakan bahwa pengenaan denda dan bunga karenaPenggugat telah melakukan wanprestasi Sejak tahun 2016;Menimbang bahwa dari titik sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa untuk menyelesaikan perkara ini harus dibuktikan apakah pengenaanbunga dan denda kepada Penggugat didasarkan pada cukup alasan menuruthukum;Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan
    Nomor 302/Pat.G/2020/PN MksMenimbang bahwa dari titik sengketa tersebut Penggugat harusmembuktikan bahwa pengenaan denda dan bunga yang harus dibayarkankepada Tergugat didasarkan pada tidak cukup beralasan menurut hukum danTergugat harus membuktikan bahwa pengenaan denda dan bunga yang harusdibayarkan kepada Tergugat didasarkan pada cukup alasan menurut hukumMenimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6;Menimbang bahwa setelan mempelajari
    Peralihan dari Nasabah Pribadi ke AssetManajemenMenimbang bahwa bukti P1 adalah sesuai dengan bukti yang diajukanTergugat yaitu bukti T3;Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian persesuain antara bukti P1 , P3,P4, ternyata Tergugat telah mengenakan bunga, denda kepadaPenggugat;Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti P1 ,ternyata dari pasal 1sampai dengan Pasal 7 ternyata tidak ada kewajiban dari Penggugat untukmembayar denda dan bunga kepada Tergugat;Menimbang bahwa pertimbangan tersebut , ternyata pengenaan
    Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat telah mengakui keberadaan bukti tersebut;Menimbang bahwa setelah meneliti satu per satu bukti Tergugattersebut , ternyata tidak ada satu alat buktipun yang menjadi dasar pengenaanbunga dan denda atas hutang Penggugat kepada Tergugat;Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pat.G/2020/PN MksMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelishakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berhasil membuktikan jawabannya;Menimbang bahwa oleh karena pengenaan