Ditemukan 5 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PREMIER DISTRIBUTION
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 01-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 25-09-2018
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 347/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr Tanggal 4 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
10 — 0
dengan bukti (P.11) bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulistersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) UndangundangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengnaan
Register : 03-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 432/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
dengan bukti (P.11) bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulistersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) UndangundangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengnaan
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundanceraa21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju danmendukung pengnaan pasal 122 a;3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan Kontrak antaraWyndham dan WBI ;4.
Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju danmendukung pengnaan pasal 122 a;3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan Kontrak antaraWyndham dan WBI ;4.
Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju danmendukung pengnaan pasal 122 a ;2. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan Kontrak antaraWyndham dan WBI ;3.
Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancerad21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju danmendukung pengnaan pasal 122 a;. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan Kontrak antaraWyndham dan WBI ;.
Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara WyndhamSundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskansetuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a ;58. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan Kontrak antaraWyndham dan WBI ;59.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya,kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi atas pengnaan PPNterhadap kegiatan terpadu (/ntegrated) terutang dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat(5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang