pengadaan Genset BNS 2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel berkas pengadaan rehab swalayan Donggala 2008(Map merah) ;1 (satu) Bundel TA. 2009 Belanja langsung Nomor 2.06 01 18 105 2;1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 Nopember 2008 ;1 (satu) bundel berkas pengadaan computer BNS 2008 (Mapmerah) ;1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Mapmerah);1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Berkas Pengdaan

Nomor 265 PK/Pid.Sus/20171 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 Nopember 2008 ;1 (satu) bundel berkas pengadaan computer BNS 2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Mapmerah);1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Berkas Pengdaan Rak / Perlengkapan BNSDonggala 2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Arsip Kas BNS Donggala (Map merah) ;1 (satu) eksemplar gambar/denah Mini Swalayan

2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umumyaitu dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Pertanahan/Penilai, yaituantara lain inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan penguasaan tanah yang meliputi kegiatan pengukurandan pemetaan bidang per bidang tanah, serta pengumpulan data pihakyang berhak dan objek pengadaan tanah, yang hasilnya diumumkan 14hari kerja di Kantor Desa/ Kelurahan, dan tempat pengdaan

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 16 (enambelas) dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwaTindakan atau perbuatan Para Tergugat termasuk Tergugat ,dengan membuat dan mendirikan bangunan pasar secara sepihaktanpa adanya kesepakatan terkait dengan ganti kerugianbertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggara Pengdaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

telah sesuai denganketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menyebutkan sebagai berikut : Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya .Berdasarkan ketentuan pasal a quo, maka Peraturan Perundangundangan yang didalilkan oleh para penggugat yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pengdaan

pada angka 16 (enambelas) dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwaTindakan atau perbuatan Para Tergugat termasuk Tergugat II, denganmembuat dan mendirikan bangunan pasar secara sepihak tanpa adanyakesepakatan terkait dengan ganti kerugian bertentangan denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiHalaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN MshPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pengdaan

telah sesuai dengan ketentuanPasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata ((KUHPerdata) yang menyebutkan sebagai berikut :Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnyaBerdasarkan ketentuan pasal a quo, maka Peraturan Perundangundangan yang didalilkan oleh para penggugat yaitu UndangUndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggara Pengdaan

NENENG SUSANTI Binti YAMIN, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut:Bahwa benar pada tahun 2012 di Dinas Kebersihan Kota Palembangterdapat kegiatan Pengdaan Mobil Dump Truck sebanyak 10 Unit,sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Pagu Anggaran Rp.3.400.000.000,.

Dalam kegiatan Pengdaan Dump Truck tersebut saksiterlibat sebagai anggota Panitia Lelang sesuai dengan SK Nomor : 003/KPTS/DKK/2012, tanggal 19 Januari 2012 yang di tandatangani oleh H.ZULFIKRI SIMIN, SH selaku Kepala Dinas Kebersihan KotaPalembang;23ao FPBahwa benar Tugas pokok dan kewenangan Panitia Lelang dalamkegiatan Pengdaan Dump Truck tersebut adalah :Menyusun rencana pemelihan penyedia barang dan jasa;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan besarnya nominal jaminan Penawaran;Mengumumkan Pelaksanaan

EVI HASUMAYANI, A.Md Binti HATAMERIN MAHAKIM, pada pokoknyamenerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:ae oeBahwa benar pada tahun 2012 di Dinas Kebersihan Kota Palembangterdapat kegiatan Pengdaan Mobil Dump Truck sebanyak 10 Unit,sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Pagu Anggaran Rp.3.400.000.000,.

Dalam kegiatan Pengdaan Dump Truck tersebut saksiterlibat sebagai anggota Panitia Lelang sesuai dengan SK Nomor : 003/KPTS/DKK/2012, tanggal 19 Januari 2012 yang di tandatangani oleh H.ZULFIKRI SIMIN, SH selaku Kepala Dinas Kebersihan KotaPalembang;Bahwa benar Tugas pokok dan kewenangan Panitia Lelang dalamkegiatan Pengdaan Dump Truck tersebut adalah :Menyusun rencana pemelihan penyedia barang dan jasa;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan besarnya nominal jaminan Penawaran;Mengumumkan Pelaksanaan

NENENG SUSANTI Binti YAMIN, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut:Bao FPBahwa benar pada tahun 2012 di Dinas Kebersihan Kota Palembangterdapat kegiatan Pengdaan Mobil Dump Truck sebanyak 10 Unit,sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Pagu Anggaran Rp.3.400.000.000,.

Dalam kegiatan Pengdaan Dump Truck tersebut saksiterlibat sebagai anggota Panitia Lelang sesuai dengan SK Nomor : 003/KPTS/DKK/2012, tanggal 19 Januari 2012 yang di tandatangani oleh H.ZULFIKRI SIMIN, SH selaku Kepala Dinas Kebersihan KotaPalembang;Bahwa benar Tugas pokok dan kewenangan Panitia Lelang dalamkegiatan Pengdaan Dump Truck tersebut adalah :Menyusun rencana pemelihan penyedia barang dan jasa;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan besarnya nominal jaminan Penawaran;Mengumumkan Pelaksanaan

EVI HASUMAYANI, A.Md Binti HATAMERIN MAHAKIM, pada pokoknyamenerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:aos ffBahwa benar pada tahun 2012 di Dinas Kebersihan Kota Palembangterdapat kegiatan Pengdaan Mobil Dump Truck sebanyak 10 Unit,sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Pagu Anggaran Rp.3.400.000.000,.

diketahui olehPanitia pengadaan tanah Kabupaten Siak; 3.Berita Acara Penaksiran Sagu Hati Tanah untuk Lokasi Work shop (BLK)yang terletak di Desa Paluh, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Nomor :35/PGT/XI/2006 tertanggal 21 November 2013 yang ditandatangi olehseluruh Panitia Pengadaan Tanah Pemda, Kabupaten Siak; 4.Berta acara Negoisasi tanpa nomor tanggal 21 November 2006 antaraPemilik tanah dengan seluruh panitia Pengadaan tanah Pemda; 5.Surat pernyataan pemilik tanah yang diketahui oleh Panitia Pengdaan

Mangle Panglipur; 42) Dari Saksi/yang menguasai : MARGA RISWANDA, berupa : 1. 1 (Satu) buku dokumen pengadaan barang pascakualifikasi paket B.1pengadaan buku pengayaan,buku refrensi dan buku pandua pendidikSMP (wilayah Utara); 02nc nce n once nc nn nnn nncnesHalaman 171 dari 153 Putusan Nomor : 160/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg2. 1 (satu) Buku daftar judul Buku hasil seleksi tim teknis pengdaan bukuperpustakaan DAK jenjang SMP Tahun 2010;3. 1 (satu) buku dokumen administrasi bantuan Dana Alokasi Khusus

umum yaitudalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Pertanahan/Penilai, yaituHalaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PLG.antara lain inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan penguasaan tanah yang meliputi kegiatan pengukurandan pemetaan bidang per bidang tanah, serta pengumpulan data pihakyang berhak dan objek pengadaan tanah, yang hasilnya diumumkan 14 harikerja di Kantor Desa/ Kelurahan, dan tempat pengdaan

Petelur yangdikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :Pasal 3Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belumsepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasionalagribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak,unggas diberikan kewenangan mengunakan dana hasil penjualan telur danayam afkir untuk keperluan :a. pengadaan bibit ayamb. pengadaan pakan ayam;c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;e. pengdaan

Petelur yang dikelola oleh UPTDBTNR Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut :Pasal 3Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belumsepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasionalagribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak,unggas diberikan kewenangan mengunakan dana hasil penjualan telur danayam afkir untuk keperluan :a. pengadaan bibit ayamb. pengadaan pakan ayam;c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;e. pengdaan

berikut :Pasal 3Halaman 159 dari 218 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Bna Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belumsepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan dan operasionalagribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTD agribisnis ternak,unggas diberikan kewenangan mengunakan dana hasil penjualan telur danayam afkir untuk keperluan :a. pengadaan bibit ayamb. pengadaan pakan ayam;c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;e. pengdaan

berikut :Pasal 3:Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belumsepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan danoperasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTDHalaman 164 dari 218 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Bnaagribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan mengunakan dana hasilpenyjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan :a. pengadaan bibit ayam;b. pengadaan pakan ayam;c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;e. pengdaan

yang dikelola oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Acehsebagai berikut :Pasal 3:Mengingat biaya yang tersedia dalam APBD Provinsi Aceh belumsepenuhnya memenuhi keperluan kegiatan pengembangan = danoperasional agribisnis ayam ras petelur, maka kepada Kepala UPTDagribisnis ternak, unggas diberikan kewenangan mengunakan dana hasilpenjualan telur dan ayam afkir untuk keperluan :a. pengadaan bibit ayam;b. pengadaan pakan ayam;c. pengadaan/pembangunan kandang ayam;d. pemeliharaan/perawatan kandang ayam;e. pengdaan

tersebut, PanitiaPelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akanmengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa mengambil alihtugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung yang diawali dengancara meminjam Perusahanperusahan untuk melaksanakan 29Kegiatan Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten RokanHilir Tahun Anggaran 201 diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% 3%Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRdari nilai kontrak, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengdaan

PelaksanaanAnggaran ;Bahwa seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, PanitiaPelelangan Pemilinan Langsung mengundang calon rekanan yang akanmengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa mengambil alihtugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung yang diawali dengan carameminjam Perusahaanperusahaan untuk melaksanakan 29 KegiatanPengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir TahunAnggaran 201 diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% 3% dari nilaikontrak, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengdaan

Surat Nomor : 900/009/PendampingDiskes/2007 tanggal Desember 2007perihal Permohonan Penerbitan SP2D (fc).10.Surat Nomor : 900/009/PendampingDiskes/2007 tanggal 05 Desember 2007perihal Permohonan Pembayaran LS Program Pengdaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu danJaringannya (fc).11.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 900/009/PendampingDiskes/2007 tanggal Desember 2007 (fc).12.Surat Nomor : 900/009/PendampingDiskes/2007 tanggal Desember 2007perihal

pernah MEMPERTANGGUNGJAWABKAN kepengursannya kepada KUD masagena termasuk Aset KUD antaralain :e Penggunaan Dana Fee Cengkeh desember tahun 1991 sebesarRp.255.777.500( dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluhtujuh ribu lima ratus rupiah )e Hasker dari Puskud sebanyak 24 buahe 1 buah mobil merek Jet Star;e 1 buah speda motor Vespae 1 buah mesin Pemecah kulite 1 buah mesin pengering;e Lokasi/tanah tempat bangunan RMU ditaccorong seluas 3000 m2Dana dana Kredit antara lain :e =Kredit Pengdaan

IIe Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;Dalam Rekonvensie Menyatakan menurut hukum bahwa :1 Penggunaan Dana Fee Cengkeh desember tahun 1991 sebesarRp.255.777.500( dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah )2 Hasker dari Puskud sebanyak 24 buah3 1 buah mobil merek Jet Star;4 1 buah speda motor Vespa5 1 buah mesin Pemecah kulit6 1 buah mesin pengering;7 Lokasi/tanah tempat bangunan RMU ditaccorong seluas 3000 m2Dana dana Kredit antara lain :8 Kredit Pengdaan

3.726 Biaya Loundry sarana perlengkapan kamar serta ruang tamu dan Rp.kelengkapan di Gubernuran dan diruang kerja Gubsu 18.77 Biaya Loundry Vitrase di Gubernuran Medan Rp.8.758 Biaya pengadaan alat alat kebersihan dll keperluan di Gubernuran Rp.Medan 24.79 Biaya pengadaan pewangi ruangan keperluan rumah dinas KDH Rp.1010 Biaya pengadaan aroma terapi keperluan rumah Dinas KDH Rp. 11 11Biaya pengadaan peralatan kebersihan di Gubernuran Medan antaralain sapu, Kereta sorong, Parang dan cangkul 12 Biaya pengdaan

saranaperlengkapan kamar sertaruang tamu dan kelengkapandi Gubernuran dan diruangkerja GubsuRp. 18.720.000 Biaya Loundry Vitrase diGubernuran MedanRp. 8.750.000 Biaya pengadaan alat alatkebersihan dll keperluan diGubernuran MedanRp. 24.738.600 Biaya pengadaan pewangiruangan keperluan rumahdinas KDHRp.13.470.000 10Biaya pengadaan aroma terapikeperluan rumah Dinas KDHRp. 12.000.000 11 Biaya pengadaan peralatankebersihan di Gubernuran Rp. 7.490.000 29 Medan antara lain sapu,Kereta sorong, Parang dancangkul 12Biaya pengdaan

Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2008menjabat sebagai sekretaris Il bukan anggota Panitia Pengdaan Tanah) danSdr.

No. 59 PK/PID.SUS/201310)11)7)13)14)15)16)02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasapada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor: 06/PANDISHUB/IX/2009, tanggal 23 September 2009;1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan PengambilanDokumen Nomor: 025/PANDISHUB/IX/2009, tanggal 23 September2009

No. 59 PK/PID.SUS/201317)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PTMaondang Massindo;1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV KaryaLeo Engineering;1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasapada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/JasaHal. 79 dari 137 Put.

No. 59 PK/PID.SUS/201317)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PTMaondang Massindo;1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV KaryaLeo Engineering;1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasapada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasapada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;2) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor: 06/PANDISHUB/IX/2009, tanggal 23 September 2009;3) 1

Karya LeoEngineering ;19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada PekerjaanPengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola DinasPerhubungan Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasa pada PekerjaanPengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelolaDinas Perhubungan Kab.

Karya LeoEngineering ;19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada PekerjaanPengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelolaDinas Perhubungan Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasa pada PekerjaanPengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelolaDinas Perhubungan Kab.

Pid /2010/PNGS,tgl 16September2010 Sp.Sita / 105 / VII /2010 / Reskrim, tgl 28Juli 2010 1.1 (satu) Eksamplar Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kab.NiasSelatan Nomor : 645.7 / 06 / K/ Dishub /IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentangPembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barangdan Jasa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2009 yang dikelola DinasPerhubungan Kab.

;Menetapkan barang bukti berupa 7010.11.12.13.14.1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasa padaPekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelolaDinas Perhubungan Kab.

KARYALEO ENGINEERING.1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasa padaPekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelolaDinas Perhubungan Kab.

No. 1015 K/Pid.Sus/2016Penetapan Harga Dasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A.2010;8.1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan BupatiToraja Utara Nomor 602/VV2011 tanggal 16 Juni 2011 tentangpenetapan lokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan PembangunanRumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;9.1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIIV2011tanggal 06 Agustus 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untukPelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten TorajaUtara

No. 1015 K/Pid.Sus/20168. 1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan BupatiToraja Utara Nomor 602/VV2011 tanggal 16 Juni 2011 tentangpenetapan lokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan PembangunanRumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;9. 1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIIV2011tanggal 06 Agustus 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untukPelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten TorajaUtara;10.1 (satu) bundle fotokopian SK Sekretaris Daerah Kabupaten

Toraja Utara;1 (satu) bundel fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan BupatiToraja Utara Nomor 361//2010 tanggal 21 Januari 2010 tentangPenetapan Harga Dasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A.2010;1 (satu) bundel fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan BupatiToraja Utara Nomor 602/VV/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapanlokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah SakitUmum Kabupaten Toraja Utara;1 (satu) bundel fotokopian SK Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIIV2011tanggal

tersebut, PanitiaPelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akanmengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa mengambil alihtugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung yang diawali dengancara meminjam Perusahanperusahan untuk melaksanakan 29Kegiatan Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten RokanHilir Tahun Anggaran 201 diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% 3%Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRdari nilai kontrak, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengdaan

PelaksanaanAnggaran ;Bahwa seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, PanitiaPelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akanmengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa mengambil alihtugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung yang diawali dengan carameminjam Perusahaanperusahaan untuk melaksanakan 29 KegiatanPengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir TahunAnggaran 201 diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% 3% dari nilaikontrak, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengdaan

Arun Karya Hutama ;

Arun Karya Hutama ;Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.JMB29)Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengdaan AlatalatKesehatan Rumah Sakit (NonDAK) di RSUD RAden Mattaher Prop.Jambi Nomor : 02/Addendum/IX/2015 Tanggal 3 Desember 2015 AntaraRSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT.

Arun Karya Hutama ;29) Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengdaan AlatalatKesehatan Rumah Sakit (NonDAK) di RSUD RAden Mattaher Prop.Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.JMBJambi Nomor : 02/Addendum/IX/2015 Tanggal 3 Desember 2015 AntaraRSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT.

Arun Karya Hutama ;Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kerja (GPK) Pengdaan AlatalatKesehatan Rumah Sakit (NonDAK) di RSUD RAden Mattaher Prop.Jambi Nomor : 02/Addendum/IX/2015 Tanggal 3 Desember 2015Antara RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT.