Ditemukan 18084 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penanaman modal Jasa konsultasi Bumn Perjanjian penanaman pohon Ganti rugi Tf Tindakan faktual Dinas penanaman modal Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan; Pt. gaharu kapita indonesia vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pajak Penanaman modal asing Uap Lisitrik Pt. caltex pacific indonesia Menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. melapi timber;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2010 — Upload : 13-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343K/TUN/2009
Tanggal 11 Mei 2010 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
443 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2006 — Upload : 05-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10PK/N/2006
Tanggal 1 Nopember 2006 — Pt. Magnus Indonesia (dahulu Pt. Magnus Surya); Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
286 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-06-2006 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3379K/Pdt/2001
Tanggal 21 Juni 2006 —
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-06-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
146 — 117
  • Penggugat:
    ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/LH/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
488 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
    PUTUSANNomor 40 PK/TUN/LH/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA ;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
184 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — SURSARITA SEJAHTERA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
268 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURSARITA SEJAHTERA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2021Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019, Perinal Tanggapan AtasPermohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiBatubara tertanggal 28 Januari 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019 PerihalTanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Batubara tertanggal 28
    Januari 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusanperpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi batubaraSurat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 12/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman ModalAsing Untuk Komoditas Tambang Batubara Serta Pengalihan Ke AfiliasiDari PT Bangun Energy Indonesia Kepada PT Sursarita SuksesSejahtera tertanggal 13 Maret 2017;Membebankan kepada Badan Koordinasi
    Penanaman ModalRepublik Indonesia untuk membayar kerugian yang nyata yangdialami Penggugat sebesar Rp30.213.904.484,00 (tiga puluh miliardua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapanpuluh empat), yang mana jumlah kerugian tersebut akan bertambahsampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetapdalam perkara aquo;6.
    TUN/2021Dalam Pokok Perkara/SengketaMenerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 347/A.8/B.2/2019, perihal Tanggapan Atas PermohonanPerpanjangan lIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubaratertanggal 28 Januari 2019;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Badan Koordinasi Penanaman
    Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmenerbitkan keputusan perpanjangan izin usaha pertambangan operasiproduksi batubara Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 12/1/IUP/PMA/2017, tentang PersetujuanPenyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam RangkaPenanaman Modal Asing untuk Komoditas Tambang Batubara sertaPengalihan ke Afiliasi dari PT Bangun Energy Indonesia Kepada PTSursarita Sukses Sejahtera tertanggal 13 Maret 2017;Membebankan kepada Badan Koordinasi Penanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2004 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71/B/PK/PJK/2004
Tanggal 15 September 2004 — Direktur Jenderal Pajak; Pt. Mandau Cipta Tenaga Nusantara
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
373 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
    ., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2/SK/A.1/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan dari SuratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT GaharuKapita Indonesia NPWP 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober2019 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde);3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 TentangPencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita IndonesiaNPWP: 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;atauApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengankeadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
215 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
218 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
122 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
347 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
98 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/KI/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
145 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
104 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-03-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2022
Tanggal 6 April 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
189 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
117 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
126 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;