Ditemukan 972 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-04-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2014Pn.Sby Tanggal 6 April 2015 — SRI ANJAYANI, SE
KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
54 — 16
54 — 16
Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitSinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 37);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Halaman 471 dari 565 Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2014/PN.Sby472Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
105 — 13
105 — 13
Korupsi, Majelis memandang mempunyai sifatyang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikatunsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalahpelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatujabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum denganunsure delik secara melawan hukum yang bersifat umum;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
212 — 461
212 — 461
Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harusmemegang prinsip spesialitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yangdisetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakansemaunya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten
Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
258 — 164
258 — 164
Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harusmemegang prinsip spesialitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yangdisetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakansemaunya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialitastersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukanpengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalammerealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm)
SULAIMANSYAH
273 — 179
273 — 179
Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapatdiartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalamHalaman 247 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenanganatau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal danuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam wakiu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkanantara
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
207 — 83
207 — 83
Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapatdiartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalamhukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenanganatau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal danuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhnadapkanantara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 24 Agustus 2016 —
66 — 20
66 — 20
Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorangberarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlakubagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiaporang dalam Pasal 3 memiliki sifat kKekhususan tersendiri yang tidak terdapatdalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas
Putus : 06-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 6 April 2015 — DITA SURYATI HASANAH, S.Paud ;
KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
51 — 10
51 — 10
Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitSinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 37);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umumdengan ketentuan yang bersifat
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
59 — 18
59 — 18
Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorangberarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlakubagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiaporang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapatdalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
249 — 115
249 — 115
Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapatdiartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalamhukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenanganatau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal danuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhnadapkanantara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
93 — 12
93 — 12
,Majelis memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkandengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukanyang melekat pada orang dimaksud;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3adalahpelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1)yang bersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yangbersifat general;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007 Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
324 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan ini dimaksudkan untukmemenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan,baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yangdijamin.Bahwa agar diakui sebagai pemegang jaminanhipotik, maka syarat mutlak pendaftaran kreditur barudi kantor pertanahan sudah menjadi jurisprudensitetap yaitu antara lain: Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 316/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.tanggal 27 Februari 2003 yang dalam pertimbangannya menyatakan (Bukti P21 dan P22);*"Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yangmenerima
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
127 — 25
127 — 25
Tindak Pidana Korupsi jugamengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dikhususkan sebagai perbuatanpenyalahgunaan wewenang yakni pada Pasal 3, maka perbuatan melawan hukum tersebut adalahbersifat lebih khusus jika dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1) yaitu adanya predikat unsurjabatan atau kedudukan yang melekat pada orang yang dimaksud atau pelaku, dalam hal inipelaku tindak pidana korupsi yang bersifat perseorangan yang memangku jabatan atau kedudukanyang sah; Menimbang, bahwa sesuai dengan azaz spesialitas
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA:
- H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
190 — 44
190 — 44
paling rawan untuk tidak dapatdipertanggung jawabkan oleh penggunanya, dan kalaupun diperbolehkanharus dikuti dengan perincian pertanggung jawaban secara detil dalampenggunaannya; Bahwa untuk biaya tunjangan operasional pimpinan seharusnya digunakanuntuk membayar pengawalan, kendaraan, pendamping, tetapi kalau tidakdibayarkan kepada pengawal, tidak memakai kendaraan khusus atau tidakmemakai pendamping, maka hal itu tidak dibenarkan, apalagi diberikan dalambentuk tunai;e Bahwa sesuai dengan asas spesialitas
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
218 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orangperseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan.Bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas,maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiaporang dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebutmemiliki sifat Kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal2 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999, dengan demikiansesuai dengan asas spesialitas
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
289 — 132
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
289 — 132
jabatan atau kedudukan dapat diartikan jugatermasuk orang yang memiliki jabatan atau Kedudukan dalam hukum privat dandia memiliki Kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatantertentu dalam melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dalamPasal 2 dan Pasal 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertianunsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yangtidak terdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
150 — 43
150 — 43
yang luas dariPasal 1 ayat 1 sub b UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 dengancara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenanganyang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telahmenggunakan wewenangnya untuk ~ tujuan lain dari maksuddiberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengandetournement de pouvoir ;Bahwa singkatnya pengertian unsur penyalahgunaanwewenang adalah penggunaan wewenang yang bertentangan denganasas spesialitas
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
100 — 38
100 — 38
SusTPK/2016/PN MdnMenimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalam waktu,tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifatumum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalahketentuan yang bersifat khusus;Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr.