Yet Dimyati, SE, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H. Pidana.Subsidair :SanSeRene Bahwa terdakwa H.

2009 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Garut No. 404/Pid.B/2008/PN.Grt tanggal 13 Februari 2009 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.

dipertimbangkan dandiuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.

. ; Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU. RI Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU.

Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.

Dkk dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR810/D6/02/2011Tanggal 19 Juli 2011;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai RelationshipManager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT.

Menyatakan terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti bersalahmelakukan tindap pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU41RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa ELIASER NORO,ST. dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa

Ribu TujuhPuluh Sembilan Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanSulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanJalan Poros dan Jembatan PangalaAwan Tahun Anggaran 2014 padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja UtaraNomor: SR445/PW21/5/2016 tanggal 20 Juni 2016.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH PidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HARIANTO PARRUNG, ST als HARRY selakupelaksana/ pengendali operasional PT. RIANTINESA pada saat pekerjaanpembangunan jalan poros dan Jembatan Pangala awan Kab.

sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekadmemberantas tindak pidana korupsi di tanah air;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang NomorHal. 101 dari 118 hal.

Bambang Triatmaditelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Bambang Triatmadi dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan dengan perintah untuk segeraditahan

menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdntanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana82Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa JOHN SIMBOLON ierbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT

MHdalam keserta harkat dan martMH dan keluargMembebankan biuntutan pidana dari Penuntut Umumum telah mengajukan nota pembelaanyang pada pokokn sebagai berikutTerdakw SEN AKUN EFFENDY, SH,M.Si, MH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar : Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20tahun 2001 tentang perubahan

Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwatosebesar Rp. 145.821.000, (seratus empat puluh lima juta delapan ratus duapuluh satu ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa Hoga Yusuf Wulky tersebut di atas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo.

Utama Motor Bengkulu sehinggamengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 228.253.154.58 (duaratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluhempat koma lima puluh delapan rupiah);Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Hal.11 dari 65 hal.Put.No.1811 K/Pid.Sus/2011 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana

ABDULLAH.SP (dilakukanpenuntutan secara terpisah) sesuai hasil audit perhitungan keuangan negaradan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawei Tenggara Nomor : SR42 / PW20 /5/2014, tanggal 20 November 2014, telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sejumlah Rp677.118.036,21 (Enam Ratus Tujuh PuluhTujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dua PuluhSatu Sen) ;Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal

18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

USMAN SALEH, MM tersebut diatas olehTerdakwa tetap dibuatkan pertanggung jawabannya seolaholahkegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimanamestinya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalamhal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami 23kerugian sebesar Rp. 131.605.400, (seratus tiga puluh satu jutaenam ratus lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaktidaknyadisekitar jumlah tersebut.SESH Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor :20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.Subsidair :nn Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAHdalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi KepulauanBangka Belitung Tahun 2005 2006 berdasarkan Surat KeputusanGubemur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44

Menyatakan terdakwa ZUBAEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana dalamdakwaan Primair;2.

Menyatakan terdakwa ZUBAEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 4 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Dana Pensiun Pupuk KalimantanTimur sebesar Rp. 175.106.501.048, (Seratus tujuh puluh lima Milyard seratus enam juta lima ratus satu ribu empat puluh delapan rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan TPK dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011 s.d. 2016 Nomor : SR681/D5/02/2018 tanggal12 September 2018;won Perbuatan terdakwa ZUBAEDI tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor: 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: Perobuatan Terdakwa Zubaedi tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang RI Nomor: 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkandakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

ENRA EFNI, S.STP.M.H. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dariketerangan saksisaksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan surat bukti/barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhmanakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahanpenilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhiunsurunsur yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwadipersidangan dengan dakwaan disusun secara subsidairitas (berlapis), di manaterdakwa didakwa melanggar :PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No. 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) hurub b UndangUndang R.1 No. 31 Tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang,bahwa suatu tindak pidana akan dinyatakan terbukti

Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :1. Setiap orang.2. Secara melawan hukum.3.

Konawe Utara sebesar Rp.2.592.127.978,(dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilanratus tujuh puluh delapan rupiah).woncenone Perbuatan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang R. Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang R.

sebenarnya dan tidak sesuai dengan suratpertangung jJawaban yang sebenarnya.Menimbang, bahwa faktafakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaandengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yaitu :Primair :Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.Subsidair :Pasal 3 jo.

KdiMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64KUHPidana, yang unsurunsur adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.