Ditemukan 22952 data
15 — 7
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
8 — 5
Juncto Pasal1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Pemohon untukmemberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungansebagai keluarga tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikanketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal inidimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lexspecialis derogat legi generali (hukum yang bersifat knusus mengesampingkanhukum
13 — 1
Tergugat ;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yang tundukkepada ketentuan hukum acara yang bersifat khnusus pula, maka berdasarkanazas lex specialis derogat legi generalis, majelis hakim berpendapat bahwapengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidaklan dianggap sebagaibukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikatHal ke 8 dari 15 hal.
9 — 6
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat puladianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalil gugatanPenggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
9 — 7
sudah saling tidakmenghiraukan, dan sudah tidak ada saling komunikasi;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,maka Tergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapidikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepadahukum acara yang bersifat knusus pula, maka berdasarkan azas Lex specialisderogate legi
10 — 4
pergimeninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudahtidak pernah lagi Kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama +9 (Sembilan) bulan.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir dan selanjutnya Tergugattidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugatakan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untukmengetahui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim denganberdasar pada asas /ex spesialis derogat legi
12 — 9
melepas hak jawabnya terhadap dalildalilPemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalildalilPemohon, namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan di luar persidangan yangberkualitas sebagai bukti biasa yang memerlukan alat bukti lain, namun perkara ini adalahperkara perceraian yang memiliki hukum acara khusus, maka pengakuan tersebut olehMajelis Hakim dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukumacara khusus (lex specialis derogat legi
7 — 6
Juncto Pasal 1910 KUHPerdata melarang Saksi pertama sebagai Kakak Ipar untuk memberikan kesaksian di depanpersidangan, tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg danKUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asashukum perdata yang menyatakan Lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifatkhusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).
19 — 6
No. 7 tahun1989 sebagai kehusussan dalam perkara perceraian yang dapatmengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bgberdasarkan asas /ex specialis derogat legi generalis, sehingga keterangan saksitersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa baik saksi pertama ataupun saksi yang kedua, adalahsaksi yang pernah melihat dan mengetahui atas penglihatan sendiri, dan haltersebut fakta yang diliat dan didengar dari keadaan rumah tangga penggugatdan tergugat serta relevan dengan
9 — 11
meskipuntelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapatpula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalilgugatan Penggugatsecara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugattidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
20 — 3
Tahun 2016 Tentang Mediasi proses mediasi tidak perlu dilaksanakan ;Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudiangugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan denganperubahan sebagaimana telah dir envoi dan di paraf oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangtunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
10 — 2
No. 0292/Pdt.G/2016/PA.KdgTanggal 09012017dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakanperkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan denganalasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diatursecara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (lex specialisderogat legi generally) sesuai ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
12 — 5
Juncto Pasal1910 KUH Perdata melarang Saksi pertama Pemohon untuk memberikankesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai ibukandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikanketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal inidimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lexspecialis derogat legi generali (hukum yang bersifat knusus mengesampingkanhukum
25 — 5
di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus baik tanpa hadirnya Tergugat atau di luar kehadiranTergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim dalam menilai pokok perkaraini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidakberalasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yangmempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat legi
17 — 6
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016proses mediasi tidak perlu dilaksanakan ;Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian gugatanPenggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dantambahan keterangan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek akantetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepadaketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lexspecialis derogat legi
9 — 5
Dusun Susukanga, RT. 001, RW.002, Desa Lembangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatpada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggaldan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Januari 2020 hinggasekarang tanpa berita dan nafkah biaya hidup buat Penggugat anaknya.Menimbang, untuk mengetahul kebenaran dalildalil gugatan Penggugat,Majelis Hakim dengan berdasar pada asas /ex spesialis derogat legi
36 — 3
Namun oleh karena perkara ini merupakan perkaraperceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (mitsaqan ghalidzan),maka sesuai asas /ex specialis derogat legi generali untuk kasus perceraiandimana Pemohon dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari valsheid(kebohongan) serta untuk lebin memberikan keyakinan kepada Hakim dalammemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P. merupakan
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARENA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARABahwa setelah mempelajari secara cermat pertimbangan hukum Judex Facti,Pemohon Kasasi berkesimpulan telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukummenyangkut asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, karena meskipun dalamgugatan Pemohon Kasasi/Penggugat meminta pembatalan terhadap Surat Keputusantentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar tertanggal 30 April 2012Nomor KEP171/DPP/ Golkar/IV/2012, sebab diterbitkan tidak sesuai denganprosedur atau
61 — 5
mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawabanTergugat tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaHalaman 7 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 676/Pdt.G/2020/PA.Pkbberdasarkan azas lex specialis derogat legi
35 — 3
Islam yangdiambil alin sebagai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam KitabAhkamul Quran, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:Al 'y*Ua tes.)gCd (jxArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, makaia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khususpula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legi