Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak tertanggal 17 Juni 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

dalam mengambil keputusan yakni tidakmempertimbangkan sama sekali alasanalasan kami dalam mengajukanbanding sebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 ini.adalah memang diperuntukan/dikhususkan bagi pegawai negeri/pejabat Negara dan orang yang dipersamakan dengan itu";(Vide : Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal 83)Kemudian juga Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan:Oleh karena ini pertimbangan hukum Majelis Tipikor pada pengadilanNegeri Pontianak tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak. dan ditambahkan pertimbanganpertimbangan seperlunya oleh Majelis

Hakim Tipikor Pengadilan TinggiPontianak sebagaimana diuraikan di atas, sehingga kesemuannya itudijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding";(Vide: Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal:84);F.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaHal. 113 dari 114 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2013Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H.

Bahwa UndangUndang Tipikor sebenarnya tidak secara tegasdan terang benderang memberikan pemisahan antara suap dengangratifikasi, apalagi yang disebut dengan pungutan liar (pungli);Hanya saja, jika jenis delik korupsi itu hendak dibedakan makaperbedaan utamanya, suap terjadi dalam hal pemberi suap danpenerima suap berada dalam kehendak yang sama.

Jika tindakan tersebutdilakukan makaaturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 5, Pasal6, Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), (6), (c), (d), dan Pasal 13 UndangUndang Tipikor.Gratifikasi adalan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya danberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan jika tindakan tersebutdilakukan maka aturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 12 Bdan Pasal 12 C UndangUndang Tipikor;Pungutan Liar adalah pemberian atau pembayaran

Pasal 1 ayat 2 UNDANGUNDANG Tipikor menegaskan bahwapegawai negeri meliputi: (a) Pegawai negeri sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Kepegawaian; (b) Pegawainegeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) Orang yangmenerima gaji atau upah dari Keuangan negara atau daerah; (d)Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yangHalaman 63 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

Teluk Bintunidalam hubungannya dengan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANGTipokor yaitu. memaksa seseorang (MUHAMAD RIZAL selakuPenerima Kuasa permohonan penerbitan sertifikat dari WILLIAMHAOSANA) dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagaiKepala Kantor Pertanahan untuk membayar biaya penerbitan sertifikatlebih dari biaya yang sesungguhnya, sehingga kepadanya layak untukdikenakan dengan Pasal 12 huruf (e) undangundang Tipikor;Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

sudah terpenuhi semua unsur tindak pidananyaberdasarkan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANG Tipikor, TerdakwaRIDOLOP KAMBU, S.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaridbu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR/2015/PT.Pdg., tanggal 28Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dandariPenuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/PidSus.TPK/2015/PN.

Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatan yangsama;Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan putusanPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/Tipikor/2015/PT.PDG tanggal 28Oktober 2015 terhadap Terdakwa belumlah tepat dengan

dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas lagipula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebutharus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR

No. 458 K/Pid.Sus/2016UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR/2015/PT.Pdg., tanggal 28Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal8 September 2015

perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 03 September 2012 s/d 22 September 2012.2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Penyidik sejak tanggal 22 September2012 s/d 30 Oktober 2012.3 Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d perkaradilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang di BandarLampung.4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TanjungKarang sejak Tanggal 12 November s/d 11 Desember 20125 Hakim Pengadilan Tipikor

Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalahtentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud ataubarang tidak bergerak

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: RABU tanggal 23Januari 2013 oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : SURYANTI, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Pengganti,Suryanti, SH., MH

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 April2018;7. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Mei 2018 ;Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI8.

PUTUSANNomor : 41/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara TindakPidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap NUSYIRWANTempat lahir Batu Sangkar, SumbarUmur/Tgl.

MANGASAMANURUNG, SH., MKn, dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masingmasingHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Nopember 2012Nomor : 188/Pen.Pid.Sus.K/2012/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari: S EL A SA, tanggal : 11 DESEMBER 2012, oleh Hakim KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Hakim

Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Wilayah KerjaKantor Regional Il BKN Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNSyang terkena TIPIKOR (fotokopi dari lampiran stempelbasah);Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepadaPPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah Nomor:K.2630/V.1001/99 tanggal 26 Desember 2018 perihalTindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG8

PNSatas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara DeputiBidang Pengawasan dan Pengendalian kepada BupatiPandeglang Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihnal PNS yang sudahterbuktimelakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan KepegawaianNegara kepada Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota seWilayah Kerja Kantor Regional IllBKN Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS yang Terlibat Tipikor

PUTUSANNomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama lengkap : MASSUS Bin HARIS.Tempat lahir : Bangkalan.Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Juni 1969.Jenis kelamin : Laki laki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Tenggun Barat

Yuridis kami tim Penasehat hukum tidak perlumengulas kembali, Akan tetapi jika terdakwa harus dinyatakan terbuktisebagai bentuk keadilan sejatinya yang dibuktikan adalah dakwaanSUBSIDER, dengan alasan Kerugian Negara berdasarkan TuntutanJaksa Penuntut Umum tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah), sedangkan Dugaan Korupsi di atas 1 (Satu Miliyar ) saja dituntut 4Tahun PenjaraMenimbang, bahwa Terdakwa MASSUS Bin Haris. diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

dalampasal 7 Permendagri No. 113 Tahun 2014, telah memperkaya diriTerdakwa MASSUS Bin Haris sebesar Rp. 446. 387.000,(empat ratusempat Puluh enam juta tiga ratus delapan Puluh tujuh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlan tersebut sebagaimana PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa TimurNomor : SR991/PW13/5/2018 tanggal 03 Desember 2018.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor

karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentang pedoman PemidanaanPasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makaMajelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah padapasal 2 Undang Undang Tipikor

PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri BANGKALAN = danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Ketua Majelis HakimKorupsi sebagai anggota ,Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. Tongani, SH.,MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota II,Kusdarwanto,SH., SE., MH.Panitera Pengganti,H. Usman, SH., M.Hum.Halaman ke 80 Putusan Perkara No. : 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan' kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknyaadalah sebagai berikut:Bahwa Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

No. 591 K/PID.SUS/2016mengajukan dan menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias IA Medantanggal 08 Januari 2016, hal ini sejalan dengan Akte Permohonan KasasiNomor : 02/Akta.Kasasi/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn tanggal 08 Januari 2016;Bahwa Pernyataan dan Permohonan Kasasi yang diajukan dan dilakukan olehPenasihat Hukumnya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum ParaTerdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi masihdiperkenankan

Judex Facti tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal28 Juli 2015 dan

Jaksa Penuntut Umum keliru menetapkan Terdakwa Il, Ill, IV danTerdakwa V sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal 28Juli

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.

PUTUSANNo. 35/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :1.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 08/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 09/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7. Perpanjangan ............0067 .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2013 sampaidengan tanggal 19 Februari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Februari 2013 sampaidengan tanggal 21 Maret 2013 ;5.Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 20136.Hakim Tipikor sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12April 2013 ;7.nn Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 13April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;8.Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. SURAT DAKWAN No.

., dalamperkara a quo, didakwa oleh Penuntut dengan dakwaanSubsidairitas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair:2) Bahwa dalam dakwaan Primair, Pasal yang didakwakanadalah Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sementara dalam dakwaan Subsidair, Pasal yangdidakwakan adalah Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo.

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;3) Bahwa antara Pasal 2 UndangUndang Tipikor danPasal 3 UndangUndang Tipikor, masingmasing memilikiunsur pidanayang berbeda, dimana perbedaan yang mendasar dari keduaPasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3) adalah terletak pada adatidaknya jabatan/kewenangan/kedudukan yang disalahgunakanoleh/bagi Terdakwa;4) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung sebagaimanatersebut di atas secara nyata menjadi khilaf dan keliru karenatidak mencantumkan Pasal berapa dan dakwaan mana yangdianggap

No. 93 PK/Pid.Sus/2017kekurangan volume daribeberapaitem pekerjaan pembangunanGedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sulawesi Tengah, dimana hasil perhitungan dimaksudHASIL PERHITUNGAN TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA SULAWESI TENGAHLOKASI : KOTAPALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAKAWAL AMANDEMEN (CCO) TIM AHLIUNTAD/TIPIKORHARGAN URAI AN SAToO JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGAVOL VOL

SULTENG, TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR,TIM AHLI UNTAD 2017,AHLI JUNAIDI.ST & HASIL PERSIDANGAN SETEMPATPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESITENGAHLOKASI 7 KOTA PALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAK AWAL AMANDEMEN(CCO) KONSULTAN PENGAWAS TIMAHLI PROP.SULTENG TIMAHLIUNTAD/ HASIL PERSIDANGANSETEMPATsat HARGASAT.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

Negeri Rengat, sejaktanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober2014 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember2014 s/d tanggal 6 Januari 2015 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat HukumYADI UTOKOY, SH.

PUTUSANNo. 647 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H.

S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa.AnggotaAnggota: Ketua,ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ttd./M. S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Panitera Pengganti:ttd.

Pemerintah Kota Salatiga sebesar 12,5 Milyar, namun berdasarkan hasilpemeriksaan dalam persidangan hakim Pengadilan tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 056/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg atas nama TerdakwaTITIK KIRNANINGSIH (Direktur Utma PT Kuntjup), dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim Tipikor Semarang pemeriksa perkara tersebutberpendapat dalam putusannya, bahwa nilai kerugian keuangannegara/daerah berdasarkan LHAI BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalamkasus pembangunan Proyek Jalan Lingkar Kota

Salatiga Tahun Anggaran2008, tersebut, bersifat debattebel (tidak ada kepastian) berkaiatan dengankerugian negara / daerah sebesar Rp. 12 Milyar lebih, sehingga dalamputusannya Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara an Titiki Kirnaningsihtersebut, hanya menetapkan kerugian Negara sebesar Rp2,5 Miliar,berdasarkan keuntungan PT Kuntjup selama tahun buku penetapan kerugianberdasarkan keuntungan perusahaan sebesar Rp2,5 Miliar tersebut, jugaHalaman 26 dari 29 hal.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Tipikor/2012/PN.Gilo tertanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding; 7 Membebankan ......Halaman 36 dari 37 Halaman, Putusan No: 12/PID.SUS/2013/PT.GTLO Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500, (TujuhRibu Lima Ratus Rupiah); n2 nn enn ence nnnDemikianlah diputuskan dalam MRapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)pada Pengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada shariSenin, tanggal 9 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengandibantu oleh ANDI MUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo,Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT.T.D. T.T.D.AGUSIN, S.H., M.H. MURNIATI IDASARI, S.H., M.H.T.T.D.ANSORI, S.H.

Cukup jadi manusiabiasa saja Majelis hakim sudah bisa merasakan penderitaan lahirbatin seorang istri dan seorang anak yang diperlakukan seperti itu,sehingga keterangan ahli tidak diperlukan lagi.Berdasarkan tanggapan dari JPU diatas sehingga keberatanterdakwa/ penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan keberatanyang harus ditolak.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis HakimPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksadan mengadili perkara ini menolak permohonan

Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerimapermohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) danmenyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanaPenelantaraan dalam lingkup rumah tangganya dan menjatuhkanpidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan JaksaPenuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 14September 2021 :Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA Menyatakan terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid

No. 414 K/PID.SUS/2018melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana. Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti bersalan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

terhadap sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu Pembanding mengajukan Permohonan Banding melalui KuasaPembanding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon,dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukanmenurut Undangundang, maka oleh karena itu Permohonan Banding tersebutdiatasdinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor