Ditemukan 11261 data
192 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
71 — 33
BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
40 — 13
Firdaus, bukti surat tandaP9, foto copy Kwitansi Tanda terima No: 620/PF/0308 tanggal10 Maret 2008 dari Dra. Meutia A. Jalil uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. T. Firdaus, bukti surat tanda P15a tentangfoto copy Kwitansi Tanda terima No : 641/PF/0408 tanggal 10 April 2008 dari Dra.Meutia A.
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
90 — 11
Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620
190 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Pembanding/Tergugat II : dr. MISKIAH
Pembanding/Tergugat III : SAFWATI., ST.,MM.
Pembanding/Tergugat IV : dr. MILHANAH
Terbanding/Penggugat : Walikota Banjarbaru
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
67 — 50
Apa yang diminta olehHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT BJMPembanding merupakan persoalan prosedur suatu penerbitan alas hak berupaSertipikat Hak Milik yang sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensidari Mahkamah Agung (MA) (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
67 — 50
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4. angka 7, denganalasan hukum bahwa Nilai ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai merupakannilai pada saat Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal21 Februari 2018 sesuai ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalampasal 34 ayat (1) UndangUndang Republik
Pembanding/Penggugat II : NURBIA Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat III : RIJAL Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : HALIJAH Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Terbanding/Tergugat I : ACANG Alias Bapak Riska Bin CANNING
Terbanding/Tergugat II : TASMAN Alias BAPAK ILLANG Bin HASANG
Terbanding/Tergugat III : Adi
51 — 23
Aktajualbeli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah sudah berali kepadapihak lain (vide: pasal 616 dan 620 KUHPerdata Jo. Pasal 19 ayat (2) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) PPNo. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah;29.
115 — 16
dengan luas 230M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produk hukumyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara danmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual danfinal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
108 — 44
Dll, kohir No.620 Cl atas nama HASENG bin COLLE (ayah kandung tergugat VI lrawati),sedangkan tanah peninggalan Tanra bin Jibong ( kakek para penggugat )persil No. 42b D.Il, kohir No. 618 C1 yang digelar lompo Tokka bukantanah sengketa Il, melainkan berada / terletak ditempat lain, maka dengandemikian tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 dan 5poin3 huruf B;Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman5 poin 4 yang mengatakan bahue baik tanah sengketa !
72 — 10
Sulaeman BinMuhammad Akib diberi nomor barang bukti 365/2017/NNF, dan 1 (satu)batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0473gram milik diberi nomor barang bukti 366/2017/NNF adalah benar (+) Positifnarkotika mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassarNo.Lab :620
104 — 27
Bung Karno, JalanRondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHdengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
90 — 14
Tahun2011 tidak memberikan sepenuhnya discount pembelian mobil dan karoserimobil kepada para konsumen dengan perincian sebagai berikut:e Pada tahun 2010 Tergugat melaporkan kepada Penggugatpenjualan mobil sebanyak 87 unit, dilaporkan kepada Penggugatdiscount yang diberikan konsumen sebesar Rp.138.503.000, akan tetapikenyataannya uang discount yang diberikan kepada konsumen hanyasebesar Rp. 91. 365.380, dan sisanya sebesar Rp. 48.137. 620,dikuasai oleh Tergugat ;e Pada tahun 2010 uang yang dikuasai
139 — 194
.: 620/550/W.MMU/2010tanggal 30 Juli 2010 dan surat No.: 378/041/MMU/2010 tanggal 28 Oktober2010.Bahwa Tergugat selaku Penjamin setelah melakukan konfirmasikebenaran klaim pencairan jaminan tersebut kepada Penggugat selakuTerjamin, telah pula menyampaikan penolakan klaim pencairan JaminanPelaksanaan dengan surat NO.i 110/CLABP/08/2010 tanggal 25 Agustus2010, Perihal: Konfirmasi Pencairan Surety Bond, yang kemudiandilanjutkan dengan surat No.: 161/CLABP/11/2010 tanggal 19 Nopember2010, dengan dasar
128 — 59
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya63(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
95 — 28
Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
131 — 11
Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
1157 — 440
Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
36 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620