Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg
Tanggal 11 Mei 2015 — MUCHTAR SUTANTO. ST MSi
192 — 56
  • CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
    SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
    WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-12-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 12 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Syaiful Bahri, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
71 — 33
  • BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 31 Oktober 2017 — Dra. MUTIA A DJALIL Lawan: 1.Ir. TEUKU FIRDAUS 2.Dr. Ir. AHMAD SYUHADA 3.PT. BANK BUKOPIN CQ. KEPALA BANK BUKOPIN BANDA ACEH 4.TEUKU IRWANSYAH,SH.Sp.N/Notaris/PPAT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANA HAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN ACEH CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
40 — 13
  • Firdaus, bukti surat tandaP9, foto copy Kwitansi Tanda terima No: 620/PF/0308 tanggal10 Maret 2008 dari Dra. Meutia A. Jalil uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. T. Firdaus, bukti surat tanda P15a tentangfoto copy Kwitansi Tanda terima No : 641/PF/0408 tanggal 10 April 2008 dari Dra.Meutia A.
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
90 — 11
  • Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. SENTUL CITY, TBK;
190 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 41/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : H.M. ATHAURRAHMAN,SE
Pembanding/Tergugat II : dr. MISKIAH
Pembanding/Tergugat III : SAFWATI., ST.,MM.
Pembanding/Tergugat IV : dr. MILHANAH
Terbanding/Penggugat : Walikota Banjarbaru
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
67 — 50
  • Apa yang diminta olehHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT BJMPembanding merupakan persoalan prosedur suatu penerbitan alas hak berupaSertipikat Hak Milik yang sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensidari Mahkamah Agung (MA) (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
67 — 50
  • Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4. angka 7, denganalasan hukum bahwa Nilai ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai merupakannilai pada saat Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal21 Februari 2018 sesuai ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalampasal 34 ayat (1) UndangUndang Republik
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 90/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : ABDUL AZIS, S.Pd., Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat II : NURBIA Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat III : RIJAL Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : HALIJAH Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Terbanding/Tergugat I : ACANG Alias Bapak Riska Bin CANNING
Terbanding/Tergugat II : TASMAN Alias BAPAK ILLANG Bin HASANG
Terbanding/Tergugat III : Adi
51 — 23
  • Aktajualbeli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah sudah berali kepadapihak lain (vide: pasal 616 dan 620 KUHPerdata Jo. Pasal 19 ayat (2) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) PPNo. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah;29.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Skw
Tanggal 23 Oktober 2018 — SIE KWET KIE Lawan 1.Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas 2.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang 3.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
115 — 16
  • dengan luas 230M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produk hukumyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara danmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual danfinal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PN SINJAI Perdata Tanah
Register : 17-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN SINJAI Nomor 4/PDT.G/2017/PN.Snj
Tanggal 13 Juni 2017 — ADB. RAUF, DKK MELAWAN KATANG, DKK
108 — 44
  • Dll, kohir No.620 Cl atas nama HASENG bin COLLE (ayah kandung tergugat VI lrawati),sedangkan tanah peninggalan Tanra bin Jibong ( kakek para penggugat )persil No. 42b D.Il, kohir No. 618 C1 yang digelar lompo Tokka bukantanah sengketa Il, melainkan berada / terletak ditempat lain, maka dengandemikian tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 dan 5poin3 huruf B;Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman5 poin 4 yang mengatakan bahue baik tanah sengketa !
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-07-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Pkj
Tanggal 11 Juli 2017 — KAMIRUDDIN ALIAS KAMERUN ALIAS ORANG BESAR BIN ABDUL HAMID. K
72 — 10
  • Sulaeman BinMuhammad Akib diberi nomor barang bukti 365/2017/NNF, dan 1 (satu)batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0473gram milik diberi nomor barang bukti 366/2017/NNF adalah benar (+) Positifnarkotika mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassarNo.Lab :620
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat: M.RIAN Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
104 — 27
  • Bung Karno, JalanRondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHdengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2013 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 551/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 8 Januari 2015 — - PT. Sumatera Berlian Motors LAWAN - Pardy Tansil - Julianti alias Lim Cu Sien
90 — 14
  • Tahun2011 tidak memberikan sepenuhnya discount pembelian mobil dan karoserimobil kepada para konsumen dengan perincian sebagai berikut:e Pada tahun 2010 Tergugat melaporkan kepada Penggugatpenjualan mobil sebanyak 87 unit, dilaporkan kepada Penggugatdiscount yang diberikan konsumen sebesar Rp.138.503.000, akan tetapikenyataannya uang discount yang diberikan kepada konsumen hanyasebesar Rp. 91. 365.380, dan sisanya sebesar Rp. 48.137. 620,dikuasai oleh Tergugat ;e Pada tahun 2010 uang yang dikuasai
Pengadilan PT AMBON
Register : 21-03-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT AMBON Nomor 13/PDT/2018/PT AMB.
Tanggal 23 Mei 2018 —
139 — 194
  • .: 620/550/W.MMU/2010tanggal 30 Juli 2010 dan surat No.: 378/041/MMU/2010 tanggal 28 Oktober2010.Bahwa Tergugat selaku Penjamin setelah melakukan konfirmasikebenaran klaim pencairan jaminan tersebut kepada Penggugat selakuTerjamin, telah pula menyampaikan penolakan klaim pencairan JaminanPelaksanaan dengan surat NO.i 110/CLABP/08/2010 tanggal 25 Agustus2010, Perihal: Konfirmasi Pencairan Surety Bond, yang kemudiandilanjutkan dengan surat No.: 161/CLABP/11/2010 tanggal 19 Nopember2010, dengan dasar
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl
Tanggal 1 Agustus 2013 — Drs.H.Sohardi Syafri,MM., Bin H.Syafri
128 — 59
  • Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
    Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
    Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya63(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
    Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 25-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 145/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 13 Desember 2018 — -. DANIEL YEFERSON LETFA VS -. YOHAN YULIUS TUY, DKK
95 — 28
  • Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 260/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 9 Juni 2016 — Khaidir LAWAN Drs. Otong Supardi bin Tjetje, DKK
131 — 11
  • Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 27-04-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Clp
Tanggal 6 Januari 2016 — HJ. MARSINEM CHASANAH, beralamat di Desa Nusawungu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHOTMABUTAR BUTAR, S.H. dan SULIS MA’RIFATUN NAJIBAH, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Veteran No. 4 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ; Lawan 1.PURWITO, S.Pd, beralamat di Dusun Sumber Jaya RT. 002 RW. 005 Desa Karangtawang Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ; 2.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk MUR KCP SUMPIUH, beralamat di Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF TRIWIBOWO, S.H., BUDI NURYADI, S.H., DADANG BUDI PRAYITNO, S.H., VIDDY RENALDI R, S.H., LUKMAN ROSIDI, KABUL TRI WIDODO dan WILLY KURNIANTO, Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, beralamat di Jalan RayaTambak-Sumpiuh, Depan Lapangan Kebokura, RT. 01 RW. 01 Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ; 3.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA C/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SUYANTO, S.H., M.H., IWAN IRMAWAN, S.H., AGUSTINA LIES RAHAYU, S.H., SRI SUPANGATI, S.H., MISKIJO, S.H., ARIF BAYU FIRMASYAH, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III ;
1157 — 440
  • Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — TAN KRISTANTO SUTIKNO, dkk melawan HARTANTO WIBOWO, dkk dan ALMARHUM TEMBONG KARTANTO atau PARA AHLIWARISNYA yaitu SINTA TEMBONG KARTANTO, YENNY AGUSTIN KARTANTO, FAJARNINGSIH KARTANTO, FREDDY KARTANTO, RISKA SEPTIANI KARTANTO, dkk
36 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — HILDA TENGENS KASTANYA VS JACOB TUHUMURY, DKK
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620