Ditemukan 1064 data
173 — 49
Sedangkan dalam PutusanBPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (in casuSakirin Harahap) diterima pada tanggal 19 Juli 2016 dankemudian baru diputus oleh BPSK Batu Sara Tanggal 04November 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi bataswakiu yang diwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari Kerja,sehingga berdasar hal tersebut mengakibatkan Putusan BPSKterse but di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum.Dengan demikian atas hal hal yang telah dikemukakan di atasoleh Pemohon
173 — 72
Sedangkan dalam PutusanBPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (in casuBincar Silalahi) diterima pada tanggal 20 Juli 2016 dan kemudianbaru diputus oleh BPSK Batu Bara Tanggal 30 September 2016,yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yangdiwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari Kerja, sehingga berdasarhal tersebut mengakibatkan Putusan BPSK tersebut di atas tidaksah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Dengan demikian atas hal hal yang telah dikemukakan di atasoleh
126 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 359 K/TUN/2017dan diketemukannya dokumen yang ternyata tidak sesuai dengandatadata di dalam buku tanah Badan Pertanahan Nasional,sebagaimana yang diterangkan dalam SP2HP tersebut di atasoleh Saksi Bintrawan Widhiatso, S.H., M.Kn., selaku Kabid SKPKanwil BPN Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan saksiAries Afrian Zain, S.H., selaku staf seksi sengketa BPN Timur,serta dengan adanya Girik C.
JOZARKI TERUNAJAYA
Tergugat:
PT. SINAR INDONESIA LOKA
329 — 140
denganTergugat, dengan demikian tidak perlu. dilakukan penyitaan karena tidakmempunyai dasar alasan yang kuat; Halaman 49 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 123/Pdt.SusPHI /2021/PN.BdgMenimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untukmelaksanakan putusan ini, maka tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (uit voerbar bij vorraad) yangdiajukan Penggugat dalam petitumnya haruslah di tolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
31 — 4
pada tanggal 25 Oktober 2016 bahwabarang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dibalutisolasi warna coklat masingmasing berisikan daundaun kering dengan beratnetto seluruhnya 1753 gram (sisa hasil lab 1751 gram) adalah benar Narkotikajenis Ganja terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengandemikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atasoleh
1.ARTASIH
2.AZMI OCTAVIA
3.DEWANTI AVIANA UTAMI PUTRI
4.DEWI KURNIA
5.ELVA HARYANI
Tergugat:
PT. SHIN HAN INDONESIA
77 — 2
bijvoorraad), maka terhadap gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4 tersebutberalasan hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa bukti suratsurat dan keterangan saksi yang diajukanoleh Para Penggugat dan bukti suratsurat yang diajukan oleh Tergugat selainHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 77/Pdt.SusPHI/2018/ PN.Bdg.yang telah dipertimbangkan di atas dinyatakan dikesampingkan karena tidakrelevan dengan substansi materi dalam pokok perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
79 — 29
SOKMA / Ayah Penggugat maupunmelalui SIKAN / Kuasanya / Wakilnya;Bahwa Pembayaran dari Tergugat sebagaimana angka 4 empat di atasoleh H. SOKMA / Ayah Penggugat atau melalui Kuasanya / WakilnyaSIKAN kepada Notaris HAMID GUNAWAN, SH.
110 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
P4ftersebut, Pemohon Kasasi dengan itikad baik menentukanbahwa tanggal 29 Juni 2007 adalah awal dimulainyapekerjaan ;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telahkeliru. dalam menentukan kapan dimulainya pekerjaanyaitu. seharusnya pada tanggal 29 Juni 2007 dan berakhir240 hari atau 8 bulan setelah dimulainya pekerjaanyaitu. pada tanggal 28 Februari 2008 ;KEBERATAN KETIGABahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 139alinea 1, 2 dan 3 menyatakanMenimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atasoleh
SPAMK FSPMI PT. NGK Ceramics Indonesia.
Tergugat:
PT. NGK Ceramics Indonesia
168 — 75
dengan perbaikan kalimat sebagaimanadiuraikan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melakukan pemotongan iuran anggotaSerikat Pekerja sebesar 2% per anggota terhadap anggota Serikat Pekerja yangtelah memberikan kuasa pemotongan gaji, dengan demikian petitum gugatanPenggugat angka 3, dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana diuraikandalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
ADE SUTRISNO, DKK
Tergugat:
PT. ASIA CITRA PRATAMA
91 — 47
terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan danupaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi sebagaimanaketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg untukdapat dijatuhnkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), maka terhadapgugatan Para Penggugat pada petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untukditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
49 — 25
Penerbitan Sertifikat yakni membuat salinan dari buku tanah darihakhak atas tanah yang telah dibukukan, salinan buku tanah inibeserta surat ukur dan = gambar situasinya kemudiandijahit/dilekatkan menjadi satu dengan kertas sampul yang telahditentukan pemerintah, hasil inilah yang disebut sertifikat;Bahwa demi adanya kepastian hukum setiap proses tersebut di atasoleh Tergugat telah dilaksanakan termasuk tahap kedua yangdidalamnya memuat kewajiban untuk melaksanakan pengumumanpengumuman yang merupakan
Dafip alias Njo Dafip
Tergugat:
1.Sdr. Dion Setiawan d.a. King David Property
2.Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
3.Ferry Karmawan
4.Notaris Dr. Ir. Yohanes Willion., SE., SH., MM
5.Notaris Ny. Esther A. Ferdinandus, S.H.
6.Notaris Faridah, SH., MKn
7.PT. Bank UOB Indonesia, Tbk
8.Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara
198 — 112
Tergugat II dalam melaksanakan lelang merupakanperbuatan Pejabat Pemerintah dan dalam posita gugatan tersebutPenggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga lelang yang dilaksanakan dalamperkara a quo batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat II merupakansengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau PejabatPemerintahan maka hal tersebut menjadi kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai di atasoleh
109 — 39
oleh karenanya menurut MajelisHakim tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga terhadap petitumPenggugat angka (6), harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (8) dan (9) dikarenakanpertimbangan Majelis Hakim diatas Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il tidakbertentangan dengan hukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, makadengan demikian sudah tepat terhadap petitum ini untuk dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cq Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi supaya PutusanPengadilan Tinggi Bandung No. 170/PDT/20T0/PT.BDG,tanggal 6 Juli 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri DepokNo. 83/PDT.G/2009/PN.DPK, tanggal 18 Maret 2010 dibatalkansebagaimana alasanalasan hukum yang telah diuraikan di atasoleh Pemohon Kasasi maka menunjuk YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 152K/Sip/1969, tanggal 25101969,yang kaidah hukumnya menyebutkan "Tambahan alat buktiyang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkandalam hal Mahkamah
1.Jawasi Naibaho, DKK
2.Ruddin Naibaho
3.Maruli Naibaho
4.Rijon Naibaho
5.Kimron Naibaho
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
1.PATAR YOHANNES B.T.
2.MORIK MANALU
58 — 45
Data yuridis dan data fisik tidak benar;Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;Halaman 13 Putusan No. 11/G/2018/PTUNMDNTseova0cmi.16.L7,Bahwa berdasarkan seluruh faktafakta hukum yang diuraikan di atasoleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahandata yuridis dan data fisik dilakukan dengan tidak cermat, atau cacathukum administratif khususnya data yuridis atau data fisik yang tidakbenar, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalampenerbitan Sertipikat objectum litis
116 — 32
gugatan cacat formil.Akibat dari tidak masuknya pihakpihak yang telah menguasai ObyekSengketa sebagai SUBYEK HUKUM menjadi kurang pihak (plurium litisconsurtium) dan akibatnya ada yang tidak dapat tunduk dengan putusandimaksud, berdasarkan pada yurisprudensi nomor 2989 K/PDT/2002 tanggal22 januari 2007 dengan kaidah hukum bahwa terhadap gugatan yangKURANGNYA SUBYEK HUKUM dalam surat gugatan menjadikan gugatanPenggugat kabur (obscure libel) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasoleh
159 — 53
membatalkan perjanjian kredit antaraTermohon Keberatan dengan pemohon Keberatan dan jugamembatalkan lelang yang akan dan telah dilaksanakan sesuaidengan aturan perundangundangan yang berlaku adalahtelah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK BatuBara yang diberikan oleh undangundang maupun yang diaturdalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas.Dengan demikian atas hal hal yang telah dikemukakan di atasoleh
395 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 P/HUM/2020Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut yang pada pokoknyamenyatakan berlakunya Pasal 102 Perpres 82/2018 menunjukan adanyapemaksaan terhadap Pemda dan terkait pembiayaan bagi peserta PBI,hal tersebut merupakan asumsi Para Pemohon semata danterkaitkedudukan Pemda dalam penyelenggaraan JKN telah diuraikan di atasoleh Termohon;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan bukti berupa:1.
Pembanding/Tergugat II : IBRAHIM BASRY Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat I : HILDI HAMID
Terbanding/Penggugat II : Dr. YAPANDI, M.Pd
Terbanding/Turut Tergugat : SUNDUS AKBAR, SH., M.Kn
100 — 74
Notaris yang berbeda namun mengatur hal yangsama yaitu tentang perubahan susunan Pengurus, Pengawas danPembina dari Yayasan yang sama yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam(YARSI) Pontianak yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar jelas duduk masalahnya,maka gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding menjadigugatan yang kurang pihak atau sebagai gugatan yang mengandungcacat Plurium Litis Consortium;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasoleh
190 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.39 K/Pdt.Sus/201232Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap PUTUSAN yang telahdijatuhkan oleh Majelis Arbitrase BANI sebagaimana dimaksud tersebut di atasoleh karena tidak mencerminkan keadilan dan menafikan faktafakta yangterungkap di persidangan, dan oleh karenanya dalam hal ini, Pengugatmenggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan atas putusan BANI dimaksudsebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 70 Undangundang No. 30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa