Ditemukan 231300 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PA KUPANG Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.KP
Tanggal 25 April 2017 — Penggugat & Tergugat
226
  • PUTUSANNomor 5/Pdt.G/2017/PA.KpZN ,KeglaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal diJalan Pluto 3, Kelurahan Liliba, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
    belumdikaruniai anak;Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lampung,Tergugat tidak rutin memberi nafkah karena gaji Tergugat sudah minim,untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugat mempunyaipenghasilan dari bekerja sebagai pegawai kontrak di PMI LampungTengah dalam kurun waktu FebruariSeptember 2012, kemudianmenjadi pegawai kontrak di Jurusan Analis Kesehatan PoltekkesTanjung Karang di Bandar Lampung dalam kurun waktu Oktober 2012Februari 2014;Bahwa, pada tahun 2014, Penggugat lulus PNS
    Bukti Saksi:1.SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru),tempat tinggal di Jalan Pasar Utara No. 25, Cidereng, Pandeglang,Banten.
    sering berselisin dan bertengkar;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak tinggal saturumah dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017, oleh karenaPenggugat dapat mutasi dari tempat tugasnya ke Kupang, makaPenggugat tinggal di rumah kontrakan di Kupang sedangkanTergugat tetap tinggal di Lampung.Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikannafkah kepada Penggugat, bahkan untuk beli rokok saja mintakepada Penggugat.Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat bekerjasebagai PNS
    SAKSI Il, umur 28 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Pluto 3, Kelurahan Liliba,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Di bawah janjinya, saksitersebut menyampaikan kesaksian yang pada pokoknyadisimpulkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2014, karena saksiadalah teman kantor Penggugat. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangansuami istri.
Register : 11-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 31/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
Satrio, S. Pi
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
14440
  • Bahwa surat keputusan objek sengketa oleh Tergugathanya berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara RepublikIndonesia Nomor : FIV.2636/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi a.n. Parno,SH.
    F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi a.n.
    ,dkk dengan lampirandata PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambiyang tersangkut masalan pidana (TIPIKOR) dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (vide bukti T4);11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negaratelah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsian. Parno,S.H., dkk (vide bukti T5);12.
    Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor800/1576/BKPSDMD/2018 pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 SekretarisDaerah mengadakan rapat dengan agenda rapat status hukum PNS dandiperoleh hasil rapat bahwa terhadap PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi an. Parno,S.H.,dkk (13 orang), agar segera diproseskeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil (vide bukti T7);13.
    PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPTmadya, dan JF ahli utama; ataub. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selainJF ahli utama.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 danangka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:16.
Register : 02-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 144/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
LAUREN NABABAN, S.Kep
Tergugat:
WALIKOTA SIBOLGA
122111
  • Bahwa Tergugat telan menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan selaku PenataMuda Tk. (III/b), Jabatan Perawat Ahli Pertama, Unit Kerja : RSU DR.F. L. Tobing Kota Sibolga; Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal53 ayat (1) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1.
    Bahwa kemudian Penggugat diangkat oleh Walikota Sibolga menjadiPegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak 01 Mei 2010 berdasarkanHalaman 11 Putusan No. 144/G/2019/PTUNMDNkeputusan Walikota Sibolga sebagaimana pada Petikan KeputusanWalikota Sibolga Nomor: 821.1.13/370/2010 tertanggal 19 April 2010,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) a.n LaurenNababan, S.Kep Nip: 198201162009032004, menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dengan masakerja
    masih relevandipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahandalam putusan ini;Bahwa jenisjenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upayaadministratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 Tentang Disiplin PNS;Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diaturdalam Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak dapat diterapbkan kepada sengketa kepegawaianpemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana karena
    tidak terdapatHalaman 20 Putusan No. 144/G/2019/PTUNMDN33.34.35.36.pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 TentangDisiplin PNS, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi putusan pidanapemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017,tidak diatur mengenai upaya administrasi, sehingga memberikan ruangapabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.cObjek Sengketa), oleh karena itu, alasan putusan pengadilan Pidana,dapat langsung mengajukan gugatan
    Bukti T7 = Foto kopi Contoh Format Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor ;8.
Register : 04-09-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 113-K/PM.III-19/AD/IX/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — - Kapten Inf MUCHLIS PUARADA
101125
  • Salmiah, ST (SaksiIl).Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.SaksiIl :Namalengkap : SALMIAH, ST.9Pekerjaan : PNS Kantor Walikota bagian Catatan SipilJayapura.Tempat tanggallahir :Jayapura, 20 Nopember 1981.Jenis kelamin : Perempuan.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Jl. Merpati Il Yotefa Abepura.Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1998 di rumahSaksi di JIn.
    Asharul Fulton (Juru Bayar Dodikjur Rindam XVII/Cenderawasih), namun menurut Sertu Asharul Fulton slip gajiTerdakwa dibawa oleh PNS Yuli (Staf Juru Bayar Dodikjur)namun PNS Yuli menyampaikan jika slip gaji Terdakwa tidakdibawa namun dibawa oleh Ny.
    Yuli (Staf Juru BayarDodikjur) namun PNS Yuli menyampaikan jika slip gaji Terdakwatidak dibawa namun dibawa oleh Ny.
    Yuli (Staf Juru Bayar Dodikjur)namun PNS Yuli menyampaikan jika slip gaji Terdakwa tidakdibawa namun dibawa oleh Ny.
    Yuliana (PNS Dodikjur).Bahwa benar keesokan harinya juru bayar menyampaikankepada isterinya Terdakwa (Sdri.
Register : 01-09-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0410/Pdt.G/2016/PA.Prob
Tanggal 16 Nopember 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
111
  • Bukti Surat;Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMayangan Kota Probolinggo Nomor 487/40/IX/1999 tanggal 18September 1999, surat bukti tersebut kKemudian dicocokkan danternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu KetuaMajelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P1;Fotokopi Surat jin Melakukan Percerain (PNS) dari Wali KotaProbolinggo Nomor X.863/58/425.203/2016 tanggal 28 Juli 2016,surat bukti tersebut kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai denganaslinya
    Bukti Saksi;1 SAKSI PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Probolinggo dibawahsumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ayah kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sahdan terakhir bertempat tinggal di rumah pembelian saksi dan telahdikaruniai 1 orang anak ANAK, sekarang diasuh Penggugat;Bahwa semula saksi melihat rumah
    SAKSI Il PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,tempat tinggal di Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah teman Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sahdan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan telahdikaruniai 1 orang anak , sekarang ikut Penggugat;Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat danTergugat dalam keadaan
    Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisantanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban, duplikdan buktibukti yang telah diajukannya serta mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk beritaacara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karenaPenggugat berstatus sebagai PNS
    di muka persidangan dan telah ternyata sebagaibukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat yang telahdibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR. kepadaPenggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masingmasing;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 489/40/IX/1999 tanggal 18 September 1999 dan P.2 berupafotokopi Surat lin Perceraian (PNS
Register : 25-01-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0658/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 20 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
190
  • Bwi.qv2RU sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara:PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), bertempattinggal di Kabupaten Banyuwangi sebagai Pemohon;melawanTERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yangsemula bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi,sekarang bertempat tinggal di Jalan
    kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuaidengan peraturan perUndangUndang yang berlaku ;SUBSIDAIR:Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohonmohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohonmenghadap sendiri dan Termohon didampingi Kuasanya, dan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepadaPemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS
    Bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga, Termohonmembiayai pendidikan Pemohon hingga lulus S1, serta membiayai segalakeperluan Pemohon hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak,akan tetapi sejak tahun 2013 ketiga anak tersebut ikut dengan orangtuaTermohon dan Termohon;7.
    dan separohapabila gobla dukhul;d. memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belummencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung telah adaputusan yang membebankan nafkah iddah kepada suami untuk isterinya dalamperkara gugat cerai dengan alasan /i/ istibra (untuk menentukan kebersihanrahim seorang isteri dari benih mantan suaminya);Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersamasebagai suami isteri sebelum Pemohon menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS
    ) dimana Termohon ikut juga berperan dalam karir dan kehidupanPemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis Hakim secara ex officio berdasarkan Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Register : 11-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1156/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
MARJUDIN DJAFAR, SH
Terdakwa:
IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI
3619
  • Kepulauan Seribu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :> Bahwa awalnya saksi IMAM WAHID dan saksi IVAN MANOGAR (AnggotaPolsek Kepulauan Seribu Selatan) mendapatkan laporan informasi darimasyarakat jika ada seorang PNS yang diduga melakukan tindak pidanaNarkotika jenis shabu dirumah
    Kepulauan Seribu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Jakarta Utara, Setiap penyalah guna Narkotika golongan bagidiri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :> Bahwa awalnya saksi IMAM WAHID dan saksi IVAN MANOGAR (AnggotaPolsek Kepulauan Seribu Selatan) mendapatkan laporan informasi darimasyarakat jika ada seorang PNS yang diduga melakukan tindak pidanaNarkotika jenis shabu dirumah dinas kelurahan kepulauan seribu, selanjutnyaHal
    IVAN MANOGAR mendapatkan informasi dari masyarakat jika adaseorang PNS yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dirumah dinas Kelurahan Kepulauan Seribu, berdasarkan informasi tersebutselanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyilidikan di lokasitersebut hingga berhasil mengamankan Terdakwa;Bahwa pada saat terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahandan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yangberisikan narkotika jenis Kristal/shabu dengan berat
    IVAN MANOGAR mendapatkan informasi dari masyarakat jika adaseorang PNS yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu diHal 5 dari 13 Hal.
    Kepulauan Seribu terkait tindak pidana narkotika;Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi IMAN WAHID bersamasaksi IVAN MANOGAR mendapatkan informasi dari masyarakat jika adaseorang PNS yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu diHal 7 dari 13 Hal.
Register : 02-06-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.ML
Tanggal 14 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
264
  • ESAPengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:JON KENEDI bin DARLIS, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jorong Lundang,Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, KabupatenSolok Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;JUSNIDA binti ANWAR, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan PNS
    EDWAR NOVRIYALDI bin EDY SUPRIADI ; Bahwa EDWAR NOVRIYALDI bin EDY SUPRIADI adalah anak daripasangan suami isteri dari EDY SUPRIADI dan HERLINA; Bahwa EDY SUPRIADI dan HERLINA menikah pada tahun 1995 diJakarta ; Bahwa Edy Supriadi sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkanHerlina telah meninggal dunia tahun 2011; Bahwa para Pemohon merupakan orang yang baik, berakhlak mulia danmampu menjadi orang tua angkat yang baik ; Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit , dan Pemohon II bekerjasebagai PNS
    EDWAR NOVRIYALDI bin EDYSUPRIADI), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan KependudukanPencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang telah diberi meteraisecukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut telah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocokserta diberi tanda P.8 oleh Ketua Majelis;9. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS SMPNegeri 4 Solok Selatan bulan Mei 2016 An.
    Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit, dan Pemohon IIbekerja sebagai PNS (Guru SMPN 4 Solok Selatan); Bahwa para Pemohon mampu memberikan kehidupan yanglayak terhadap anak yang akan diangkatnya; Bahwa setahu saksi para Pemohon merupakan orang yang rajinberibadah, santun dan bermoral serta penyayang terhadap anakanak; Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah untukmerawat dan melanjutkan pendidikan anak agar masa depannyalebih baik;Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan
    Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit, sedangkan Pamohon IIbekerja sebagai PNS (guru pada SMPN 4 Solok Selatan)dan para Pemohonmerupakan orang yang rajin beribadah, santun dan bermoral sertapenyayang terhadap anakanak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut;1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memelihara danmenyekolahkan EDWAR NOVRIYALDI, sejak 6 (enam) tahun yang lalu;2.
Register : 18-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 1143/Pdt.G/2019/PA.Pct
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
889
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER :;Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadil adilnya;Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin atasan untukmengajukan gugatan perceraian dengan surat nomor 1XX.45/15XX/KPTS/408.12/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bacitan tanggal 01 Nopember 2019sehingga perkara ini dapat dilanjutkan.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan
    sebabTergugat tetap memberikan nafkah menurut kemampuan Tergugat tapiPenggugat tidak mau menerimanya.Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugatdan tidak mau musyawarah dengan Penggugat masalah ekonomi, sebabTergugat tetap mencukupi kebutuhan keluarga dengan memberikan nafkahRp. 300.000, sampai Rp. 400.000,/ bulan, dan mencukupi kebutuhan anaksekolah, dan justru Penggugatlah yang sulit diajak musyawarah.Bahwa banar Penggugat dan Tergugat telah dipanggil atasan Penggugatsebagai PNS
    meskipun diberikan waktu yangcukup untuk itu.Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulanmasingmasing yaitu mohon Pengadilan menjatuhkan Putusan;Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadidi persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggaptelah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalahseperti tersebut diatas;Bahwa Penggugat sebagai PNS
    perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyaikapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksisebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada intinya menerangkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihanyang teruS menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dikarenakan Tergugattidak memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat malas bekerja danmengandalkan Penggugat sebagai PNS
    Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2014,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurutPenggugat Masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat, Tergugat malas bekerja dan mengandalkan Penggugatsebagai PNS untuk tulang punggung keluarga, menurut Tergugatkeadaan rumah tangganya dengan Penggugat baikbaik saja, masalahekonomi tercukupi dengan baik Tergugat tetap memberikan nafkahkepada Penggugat
Register : 02-06-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Pra
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • SALINANPUTUSANNomor: 0438/Pdt.G/2016/PA.Pra.ear sil pos sl all oxDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkanputusan antara para pihak sebagai berikut;XXXXXXXXXXXXXXXXX,HAPSAH binti MALI,umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Dusun Waker,Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, KabupatenLombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon
    maksud oleh pasal tersebut;Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensiPenggugat sebagaimana telah diuraikan;Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalampertimbangan konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkandengan pertimbangan rekonpensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensiselain menjawab dalildali permohonan Pemohon juga mengajukan gugatanrekonpensi berupa uang pelamar 10 gram, mahar, nafkah iddah, mutah dannafkah sebagai PNS
    ;e Bahwa Pemohon pada pokoknya tidak menyanggupi tuntutanTermohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon denganTermohon sebagai suami isteri dan permohonan Pemohon untuk berceraidengan Termohon telah dikabulkan merupakan landasan Termohonmengajukan gugatan berupa uang pelamar 10 gram emas, nafkah iddah,mutah, dan nafkah sebagai mantan isteri PNS dan ternyata gugatanPenggugat tidak bertentangan dengan hukum karena itu) gugatanPenggugat rekonpensi akan dipertimbangkan sebagaimana
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelisberpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepadaPemohon konpensi/Tergugat rekonpensi atas mutah yaitu sebesar Rp.7000.000, (lima juta rupiah);Nafkah sebagai mantan isteri PNSMenimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi atas nafkahsebagai mantan isteri PNS bukan merupakan hukum acara Peradilan Agamaakan tetapi merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanajurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
    akantetapl berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana padapertimbangan diatas prinsipnya bukan merupakan hukum acara PeradilanAgama akan tetapi keputusan Pejabat tata Usaha Negara oleh karena itumajelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonpensi atas nafkah sebagaimantan isteri PNS patut dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan MaharMenimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa yangmenjadi mahar atas perkawinannya dengan Tergugat rekonpensi diantaranyaberupa diberangkatkan menunaikan
Register : 30-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 137/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUL ANWAR SINAGA, SKM
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
12870
  • Bahwa Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pengatur, II/c, sebagaiTenaga Fungsional Umum Dinas Kepemudaan dan OlahragaPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;Halaman 14 dari 69 hal.Put.137/G/2019/PTUNMdn3.
    PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama; ataub.
    Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketayang ditetapkan tanggal 21 Desember 2018, sehingga objek sengketatelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, yaituPeraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindakpidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulansejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap;Bahwa dengan ditetapkannya
    Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil diatur bahwa :(1) Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan PNSberwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentianPNS;(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:a. Menteri di Kementerian;b.
    Dalam hal iniMajelis Hakim juga berpendapat bahwa ada tidaknya surat usulan dari PyBkepada PPK, tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan PejabatPembina Kepegawaian dalam mengambil keputusan atau menjatuhkanSanksi Administratif berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatkepada PNS yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan.
Register : 02-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Smg
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110
  • SALINAN PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Smg.az ll o> yl all pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidanganMajelis sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:PEMOHON, Lahir di Semarang 25 September 1966, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang,sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;lawanTERMOHON, Lahir di Wonogiri
    Soeharto (Pemohon) bulanDesember 2017 sebagai PNS, (bukti P.2.);oe Fotokopi Surat Pernyataan Cerai (Kesepakatan bersamaPemohon dan Termohon) tanggal 16 Maret 2017, (bukti P.3.);4. Asli Keputusan Walikota Semarang Nomor XXXXX Tahun 2017tanggal 3 Oktober 2017, tentang Ijin Percereian atas nama (Pemohon),bukti (P.4.);B. Saksi:Bahwa Pemohon mengajukan saksisaksi yang mengaku bernama:1.
    SmgMenimbang, bahwa Termohon di samping mengakui dan membenarkansebagian dalildalil permohonan Pemohon dan memberikan klarifikasi sebagianlainnya, tetapi juga mengajukan gugatan rekonpensi mengenai mutah, nafkahiddah, 1/3 gaji Pemohon sebagai PNS dan pembagian harta bersama, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan buktibukti yang diajukanoleh Termohon dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa perkara perceraian ini dengan alasan perselisihandan pertengkaran teruS menerus
    terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentangnafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, Majelis berpendapatbahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari cerai talak,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 c UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka denganmempertimbangkan penghasilan Tegugat Rekonpensi sebagai PNS
    PEMKOTSemarang Golongan III/d sesuai bukti P.2 dan P.4, maka gugatan PenggugatRekonpensi patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensitentang kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan 1/3(sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS setiap bulan sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis berpendapatbahwa pemotongan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS setiapbulan setelah terjadinya perceraian adalah menjadi kewenangan instansiTergugat
Register : 05-10-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 351/Pdt.P/2015/PA.Pspk
Tanggal 12 Nopember 2015 — Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe
2212
  • PENETAPANNomor: 0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk7 t v 1 =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tngkat pertama, dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanPengangkatan Anak yang diajukan oleh :Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan S.1, pekerjaaan PNS (Guru MTs NegeriBatangtoru ), bertempat tinggal di Jalan Tano
    No.0351/Pdt.P/2015/PA.PspkDermina Dalimunthe binti Zubir Dalimunthe, umur 44 tahun AgamaIslam pekerjaan PNS, tempat tinggal JI. Tanobato Gg. SaudaraKecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini bertujuan inginmengajukan permohonan Pengangkatan 2 (dua) orang anak bernama:1.
    angkat Pemohon;Bahwa Pemoho seorang Pegawai Negeri Sipil, mampu dan sangatlayak untuk menjadi ibu angkat kedua anak tersebut;Bahwa benar keadaan orangtua kedua anak adalah keluarga kurangmampu, ayah anak tersebut hanya berkerja di karyawan Bengkel ,sedangkan ibu kedua anak sebagai tukang cuci pakaian;Bahwa benar, kedua anak yang ingin diangkat oleh Pemohon sudahdiasuh oleh Pemohon sejak bulan Januari 2010;Kadelina Dalimunthe Binti Zubir Dalimunthe, umur 41 tahun AgamaIslam pendidkan S.1, pekerjaan PNS
    menghadap dipersidangan ini bertujuan inginmengajukan permohonan Pengangkatan 2 ( dua ) orang anakbernama Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe danWidia Safitri Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe anak kandung daripasangan suami istri bernama Amarullah Dalimunthe denganSamsiah Sitompul; Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut adalah abang kandungPemohon; Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februaritahun 2015 yang lalu karena sakit yang dideriotanya; Bahwa Pemohon seorang PNS
    anak serta Pemohon, menunjukan bahwa penyerahan yangdilakukan oleh orangtua kedua anak dilakukan dengan suka rela dan telahditerima oleh Pemohon secara sukurela pula, sehingga terhadap alat buktitersebut dapat dijadikan petunjuk untum dapat dipertimbangkan dalammemurus perkara a qou;Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohonjuga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : saksi 1 Dermina Dalimunthebinti Zubir Dalimunthe, umur 44 tahun Agama Islam, pendidikan S.2,pekerjaan PNS
Register : 02-04-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA BATUSANGKAR Nomor 35/Pdt.P/2014/PA.Bsk
Tanggal 10 Juli 2014 — YENNI EFFENDI bin M. NUR dan Ir. MUJIATRI binti A. AZIZ
5217
  • Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat bagianak tersebut baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi ekonomi, karenaPemohon I dan Pemohon II berbadan sehat, berkelakuan baik, dan PemohonII bekerja sebagai Guru (PNS);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Batusangkar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Primair1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.
    kakek danneneknya yaitu Pemohon I dan juga Pemohon II;e Bahwa saya dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun telah menyerahkananak saya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuhanak saya ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut;e Bahwa saya sejak menikah dengan NAMA anak saya ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON II sampai sekarang telah tinggal bersamaPemoho I dan Pemohon II;Bahwa Pemohon I punya penghasilan dan punya Tailor sedanganPemohon II punya penghasilan tetap sebagai guru (PNS
    anak angkat terhadapANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bapakkandungnya yang bernama AYAH ANAK ANGKAT PEMOHON I DANPEMOHON II juga menyetujuinya, bahwa anaknya ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON I dijadikan anak angkat oleh PemohonI dan Pemohon II;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu dan cukup sayang untukmengurus dan memelihara serta membiayai ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut, karena Pemohon I ada usahayang cukup lumayan sementara Pemohon II ada berpenghasilan tetapsebagai PNS
    anak angkat terhadapANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bapakkandungnya yang bernama AYAH ANAK ANGKAT PEMOHON I DANPEMOHON II juga menyetujuinya, bahwa anaknya ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON I dijadikan anak angkat oleh PemohonI dan Pemohon II;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu dan cukup sayang untukmengurus dan memelihara serta membiayai ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut, karena Pemohon I ada usahayang cukup lumayan sementara Pemohon II ada berpenghsilan tetapsebagai PNS
    Dengan demikian,maka perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I danPemohon II merupakan wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yangdiajukan secara keseluruhan dapat mendukung dalil permohonan Pemohon I danPemohon II karena ternyata Pemohon yang berstatus PNS telah memelihara anakyang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON ILI sejakberumur tahun dengan penuh kasih sayang sebab sejak ibu anak tersebutmeninggal dunia telah
Register : 31-01-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA BIAK Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Bik
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2417
  • PUTUSANNomor 4/Pdt.G/2018/PA.BikyA siDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ceraigugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanantara:XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMAN Biak, bertempat tinggal di JI. XX nomor 6, RT.
    Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepadaTergugat;Bahwa untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat dan anaknyadiperoleh dari hasil kerjanya Penggugat sebagai Guru;Bahwa saksi selaku kakak sepupu Penggugat telan menasihati Penggugatagar tetap menunggu kedatangan Tergugat, dan tidak bercerai denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksitersebut;Saksi Il: XX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPensiunan PNS
    lalu hubungan keduanyasudah tidak harmonis lagi;Bahwa saksi mengetahul hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis karena saksi melihat sendiri Penggugat kembali ke Biak tanpa didampingi Tergugat hingga sekarang;Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisnya hubunganrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernahdatang ke Biak;Bahwa untuk menafkahi Penggugat dan anaknya dengan hasil gaji yangdiperoleh Penggugat sebagai PNS
    Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiHalman 7 dari 16 halaman putusan perkara nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BikPengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara,oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapanmediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS
    tidakpernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya;Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masihsaling berkomunikasi Sampai sekarang;Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 Tergugat masihmemberikan nafkah kepada Penggugat namun setelah Tergugat menikahuntuk yang ketiga kalinya Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkahlagi kepada Penggugat dan anaknya;Bahwa untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat dan anaknyadiperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai Guru (PNS
Register : 08-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA BUNGKU Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Buk
Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6517
  • PUTUSANNomor 108/Pdt.G/2013/PA.BukDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHAESAPengadilan Agama Xxxxxxyang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara hakpemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh:Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SiAdministrasi Publik, pekerjaan PNS diXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman diDesa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXKabuoaten Morowali, sebagai PemohonMelawanTergugat, umur 33, agama Islam
    (bukti P.3):Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE). atas nama PenggugatNIPXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan olehKepala Sadan Kepei:,awaian Negara di Jakarta. yang telah dicocokandengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen. (bukti P.4);Fotokopi Oaftar Pembayaran Gaji induk PNS, atas nama Penggugat:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Morowali.
    Kantor Kecamatan Xxxxxxxxxx, yang telahdicocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen, (buktiP.5);Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat. dan Tergugat, Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku,tanggal 14 September 2016 M, bertepatan denan tanggal 12 Dzulhijjah1437 H, yang telah dicocokan. bermeterai cukup dan telah di Nazegelen,(bukti P.6);Buktl Saksi :1.Saksi pertama. umur 31 tahun. agama Islam. pekerjaan PNS KantorCamat Xxxxxxxxxx Kabupaten Morowali
    dengan demikian bukti P3 tersebuttelah memenuhisyarat materil dan formil suatu akta otentik;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formildan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhibatas minimal pembuktian,sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempuma dan memiliki kekuatanpembuktian yang mengikat. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwaAnak adalah anak sah dari pasangan suami isteri antara Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Fotokopi Kartu PNS
    Fotokopi Daftra PembayaranGaji Induk PNS, Kantor Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat,NIP1983081220100012004, iierbikan bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Morowali, dengan demikian bukti PS tersebut telahmemenuhi syarat materi!
Register : 10-11-2015 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 669/Pdt.G/2015/PN.JKT Sel..
Tanggal 8 Nopember 2017 — ELECTROTHERM (INDIA) LIMITED, Dk Lawan ASHISH NARENDRA GARG. , Dkk
13281
  • PNS is solely owned by local companynamely PT Apple ET PNS. The Apple ET PNS shares are owmed byGold Rise Ltd Hong Kong (94%) and Nikunj Krishankumar Goyal(6%)...Terjemahan Tersumpah A&P Translation :Perlu diketahui bahve PT PNS dimiliki sepenuhnya oleh perusahaansetempat yaitu PT Apple ET PNS.
    Saham Apple ET PNS dimiliki olehGold Rise Ltd Hong Kong (94%) dan Nikunj Krishankumar Goyal(6%)...Berdasarkan keterangan dari petugas di Direktorat Jenderal Mineraldan Batu Bara, Turut Tergugat memiliki jin Usaha Pertambangan(IUP) dengan jenis komoditas batu bara di wilayah Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur (Tambang Batubara).Berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat terikat dengan penjaminan pribadi dengan Para Penggugat ataspembayaran hutang Victoria Rich yang
    PNS is solely owned by local companynamely PT Apple ET PNS. The Apple ET PNS shares are owned byGold Rise Ltd Hong Kong (94%) and Nikunj Krishankumar Goyal(6%)...Terjemahan Tersumpah A&P Translation :Perlu diketahui bahwea PT PNS dimiliki sepenuhnya oleh perusahaansetempat yaitu PT Apple ET PNS.
    Saham Apple ET PNS dimiliki olehGold Rise Ltd Hong Kong (94%) dan Nikunj Krishankumar Goyal(6%)...Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas di Direktorat JenderalMineral dan Batu Bara, Turut Tergugat memiliki jin UsahaHal 32 dari 47 Hal Putusan No. 669/Pat.G/2015/PN. Jkt.
    PNS is solely owned by local company namely PTApple ET PNS. The Apple ET PNS shares are owed by Gold Rise Ltd HongKong (94%) and Nikunj Krishankumar Goyal (6%)...Terjemahan Tersumpah A&P Translation :Perlu diketahui bahwe PT PNS dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan setempatyaitu PT Apple ET PNS.
Register : 06-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 151/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. H. Sakhira Zandi, Msi
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
7240
  • ., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Plt.Kepala Biro Hukum pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Utara;Halaman 1 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.2. T.TULUS NAIBAHO,S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai KepalaBantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Utara;3. FREDY,S.H., M.
    Hum, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Kasubbag Sengketadan Bantuan Hukum pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Utara;4. BAMBANG HARIANTO,S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Staf padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi SumateraUtara;Keempatnya beralamat di Jalan P.
    Bahwa Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol.
    Hukum, yakni asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangandengan asas kepastian hukum karena diterbitkannyadengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikutiaturan serta ketentuan UndangUndang AdministrasiPemerintahan, UndangUndang Aparatur Sipil Negara danPeraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS
    , bahwa PPK Instansi Daerah Propinsimenetapkan pemberhentian terhadap: PNS yang menduduki JPT pratama,JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir,JF terampil, dan JF pemula;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makaoleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai pengadministras!
Register : 07-03-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 289/Pid.C/2018/PN Ptk
Tanggal 7 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHTIAR, S.Sos., M.Si
Terdakwa:
ALEX CANDRA
224
  • S.STP Lahir di Pontianak, tanggal 10 Pebruari 1993,jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat JI. Sulawesi,dibawah sumpah menerangkan : Terdakwa dengan pasangan yang tidak sah didalam kamar tertutup2. Saksi M. TIOPAN SEREGAR. S. STP.. Lahir di Pontianak, tanggal 01September 1995, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan PNS,alamat JI.
Register : 18-12-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PA SOA SIO Nomor 0107/Pdt.G/2012/PA.SS
Tanggal 28 Maret 2013 — 2 pihak
408
  • PENETAPANNomor:0107/Pdt.G/2012/PA.SSBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :PEMOHON SH umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Instansi BAPPEDAHalmahera Timur, tempat tinggal di Jalan XXXXXX (XXXXX) XXXXXDesa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur;Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",LawanTERMOHON
    umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Dinas Kesejahteraan SosialPEMDA Halmahera Timur, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXX,(Kostkosant XXXXX), Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, KabupatenHalmahera Timur,;Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar pihak berperkara di muka siding;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember2012 yang terdaftar di Kepaniteraan