Zulni Erma pangkat AjunKomisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sadr.Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata Nip. 19740222003122022,jabatan Paur Subbid Narkobafor masingmasing bertugas pada LaboratoriumForensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti narkotika milikterdakwa Supriadi dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gramadalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang

Zulni Erma pangkatAjun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor danSdr.

Zulni Erma pangkat AjunKomisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafordan Sdr.

Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan AndiMallombassang Nomor 65 SungguminasaKabupaten Gowa ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingD@ITAING, ~ nnn nnn nn ninemsn nnn nnnmnmnnnne Mardiana Said, SH, Nip. 19580308 198003 2 001, Pangkat/ Gol.PenataTk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; Hardiansyah, SH, Nip. 19870109 200903 1 001, Pangkat/ Gol.PenataMuda Tk.

(IlI/o), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;e Misniati Sinaga, SH, Nip. 19720316 199803 2 003, Pangkat /Gol.Penata(III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;e Mariyani, SH, Nip. 19821214 200502 2 002, Pangkat/Gol.

Penata Muda(IIl/a), Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Gowa ; Keempatnya memilin alamat pada KantorPertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassang No.65SungguminasaKabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 027.SK.73.06/III/2015, tanggal 11 Maret 2015; untuk selanjutnyadisebut sebagaiTergugat ; 2. H. Ambo Engka Abbas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Komp.

,jabatan Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran,Konsil Kedokteran Indonesia;2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim S.H., M.H., jabatanAnggota Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia pada Konsil Kedokteran Indonesia; 3. Sri Handini, S.H., M.Kes., M.H., jabatan Kepala BagianPelayanan Hukum Sekretariat Konsil KedokteranINDONESIA nena e nnn nn nn nn nnn n nner n en nn nen n nen4. Iwan Rusmana, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianPersidangan, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatHlm.2 dari 16 hlm.

Maritania, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan HukumSekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; 6. Gisty Restu Widjajati, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia;7. Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum., Staf SubBagian Persidangan, Bagian Pelayanan HukumSekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; 8.

,jabatan Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran,Konsil Kedokteran Indonesia;Dr.

., jabatan Kepala BagianPelayanan Hukum Sekretariat Konsil KedokteranIndonesia; Iwan Rusmana, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianPersidangan, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia;Maritania, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan HukumSekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; Gisty Restu Widjajati, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia;Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum

Kujang SudChemieCatalysts yang berkedudukan di Kawasan Industri Kujang Jalan Jenderal A.Yani No.39 Cikampek 41373 dengan jabatan BOD Staff dengan menerimaHal. 1 dari 11 hal. Put.

No.895 K/Pdt.Sus/2010upah sebesar Rp.11.061.069, (sebelas juta enam puluh satu ribu enam puluhsembilan rupiah) per bulan ;Bahwa pada mulanya jabatan Tergugat adalah sebagai Plant Managerdan dimutasikan oleh Penggugat menjadi BOD Staff berdasarkan SuratKeputusan Direksi dengan No.008/KSC/BOD/VII/2009 tertanggal 3 Agustus2009 tentang Mutasi Jabatan ;Bahwa mutasi tersebut dilakukan dikarenakan meningkatnya aktivitasdari Dewan Direksi, sehingga dipandang perlu untuk menunjuk danmengangkat staff guna

membantu operasional tugastugas Direksi, dengantidak mengurangi hakhaknya sebagai Pekerja, dan pada dasarnya haltersebut dilakukan hanya merubah jabatan struktural menjadi fungsional ;Bahwa Tergugat diberikan fasilitas olen Penggugat berupa kendaraandinas roda empat dikarenakan pada saat itu posisi Tergugat jabatannya adalahsebagai Plant Manager ;Bahwa setelah Tergugat dimutasikan oleh Penggugat dari jabatan PlantManager menjadi BOD Staff secara otomatis halhal yang sifatnya berbentuktunjangan fasilitas

Kujang Sud Chemie Catalysts milikPenggugat ;Jabatan awal Tergugat yang dahulu adalah Plant Manager dandimutasikan oleh Penggugat menjadi BOD Staff berdasarkan SuratKeputusan Direksi No.008/KSC/BOD/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009tentang Mutasi Jabatan (bukti T3) ;Alasan mutasi yang dikarenakan meningkatnya aktifitas dari DewanDireksi sehingga dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat staffguna membantu operasional tugastugas Direksi ;Perihal pengembalian tunjangan fasilitas dari Tergugat kepada

Penggugatsehubungan dengan adanya Mutasi Jabatan tersebut ;Permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikankendaraan dinas ;Hal. 7 dari 11 hal.

Sus/2018padanya dalam kedudukan/jabatan, karena pada saat melakukan tindakpidana Terdakwa bertindak melaksanakan kewajiban dan tugaspekerjaan dalam jabatan sebagai PNS/penyelenggara Negara ataupemerintah; Bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatanpemerintahan telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor

tugas/pekerjaan pemerintahan seharihari,apakah statusnya pegawai negeri, penyelenggara negara ataudipersamakan; Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindakpidana korupsi berada dalam jabatan pemerintahan atau Pegawai NegeriSipil (PNS): Bahwa pemahaman kata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018 Bahwa sedangkan pemahaman orang perorangan terdiri daripemangku jabatan publik pemerintahan misalnya, Gubernur, Walikota,Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyaikedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya Direktur, Komisaris,penerima bantuan dana negara/daerah atau penerima dana kredit dansebagainya; Bahwa alasan pertimbangan bahwa kata kedudukan dalamperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

dapat diterapkan terhadappelaku tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri tetapi dapatditerapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukanpegawai negeri; Bahwa pandangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan, yangdimaksud kata kedudukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahkedudukan dalam jabatan

publik atau pemerintahan, bukan kedudukandalam jabatan privat atau swasta; Bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaankewenangan, kedudukan dan sarana ada pada pegawai, penyelenggaranegara, pemangku jabatan Negara/pemerintahan sebagaimanadimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang

Tahap PengangkatanAyat (2):Tahapan Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan;9.

Dekan selama 4 (empat) Tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI nomor : 1501/UN12/KP/2014, TentangPemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan tugasTambahan sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas SamRatulangi, tertanggal 21 Februari 2014, sehingga masaberakhirnya jabatan Dekan Fakultas Pertanian Unsrat sudahakan berakhir pada tanggal 21 Februari Tahun 2018, dan akandilakukan pelantikan oleh rektor

Bahwa essensi yang melahirkan gugatan a quo adalah menyangkutberakhirnya masa jabatan Dekan Faper periode 20142018 padatanggal 24 Februari 2018, hal mana menurut ketentuan Pasal 34 ayat(2) Statuta Unsrat, rangkaian tahapan proses pemilihan Dekan Faperperiode 20182022, harus dimulai paling lambat 3 (tiga) bulansebelum berakhirnya masa jabatan Dekan 20142018, Faper yangjatuh pada tanggal 24 November 2017;4.

Karena dalam gugatanPenggugat secara formil telah cacat hukum hal mana susunanidentitas menempatkan nama pribadi Penggugat tidakmenempatkan jabatan dan sedangkan uraian dalam positagugatan a qua menyebutkan jabatan sebagai Ketua Senat; Putusan Perkara Nomor :10/G/2018/PTUN.Mdo Halaman 29b.

Bahwa pada faktanya, Penggugat secara jabatan danwewenangnya, terlibat aktif dalam penerbitan Keputusan DekanFaper Nomor; 2285/UN12.3/LL/2017 tertanggal 25 Oktober 2017tentang Pengangkatan Panitia Pemilihaan Dekan Faper Periode20182022, sampai dengan berakhirnya tugas dan fungsi PanitiaPemilihan Dekan Faper pada tanggal 11 Januari 2018, Penggugatsecara aktif memberikan suaranya dalam acara pemilihan DekanFaper Periode 20182022;e.

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Siak, Berkantor diKomplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura,Kabupaten Siak.2.

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Siak, Berkantor di KomplekPerkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, KabupatenSiak.JUNAIDI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSeksi Peredaran dan Turan Hasil Hutan DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak SriIndrapura, Kabupaten Siak..

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSeksi Produksi Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Siak, Berkantor di Komplek PerkantoranPemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak.ASRAFLI, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSeksi Rehabilitasi Konservasi Hutan dan LahanDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak SriIndrapura, Kabupaten Siak.FIKKY BUDIMAN, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanStaf ...Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Siak, Berkantor di Komplek PerkantoranPemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak.berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/

,Jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan KantorPertanahan Kota Makassar; Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 95/G/2017/PTUN.Mks2. Hardiansyah, SH.MH., Jabatan Kepala Sub SeksiPenanganan Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan Kota Makassar;3. Arfianty Satyaningsih, SH. Jabatan Kepala Sub SeksiPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar; 4, Yuyun Novisal, Jabatan staff Sub Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;5.

Andhika Prasetya, Jabatan staff Seksi Sengketa, Konflik DanPerkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih alamat padaKantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A.P. PettaraniKota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :993/SK73.71/XI/2017 tanggal 26 Nopember 2017,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah mernbaca :.

., M.Si ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ;Hal 2 Putusan No. 30/G/2017/PTUNTPI2.Nama : SEPTIARNI,S.Pd., M.H ;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Batam3.Nama :SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, S.H ;Jabatan : Kasubbag Perundangundangan Setdako4.Nama :NURUL YUNI, S.H ;Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan PenyuluhanHukum Bagian Hukum Setdako Batam ;5.Nama : ASRIL, S.H ;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;6.Nama : BOBBY SYARKANI, S.H., M.Kn ;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;Masingmasing

adalah Pegawai Negeri Sipil,kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di JalanEngku Putri Nomor 1, Kota Batam, ProvinsiKepulalauan Riau, berdasarkan Surat Tugas Nomor:ST.3/HK/XII/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 danSurat Kuasa Khusus Nomor : SKK19/HK/XII/2017tanggal 27 Desember 2017 ;Nama : ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H ;Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batam ;Hal 3 Putusan No. 30/G/2017/PTUNTPIBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor20/HK/XII/2017: SKKtanggal 27 Desember 2017 danselanjutnya di subtitusikan

Nama HENDARSYAH, S.H., M.H ;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;2. Nama ROSMARLINA SEMBIRING, S.H.,M.Hum ;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;3. Nama SAMSUL SITINJAK, S.H ;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat Kantor di Jalan Engku Putri Nomor 2Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa SubtitusiNomor : 01/N.10.11/Gtn.2/01/2018 tanggal 8 Januari2018 ;Selanjutnya disebut sebagai............2. PT.

. ; NIP : 19630109 199103 1 002 ; Pangkat/Gol : Pembina (V/a) ; Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; 2. Nama : ASEP SARIP HIDAYAT, S.H. ; NIP : 19660129 198702 1 001 ; Pangkat/Gol : Penata (Ill/c) ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Tangerang; 3. Nama : KADI MULYONO, A.Ptnh.,M.M. ; NIP : 19710822 199103 1 002 ; Pangkat/Gol : Penata Tk.

(IIl/d) ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik padaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; 4. Nama : H. BAZZAR AMIEN, S.H. ; NIP : 19600113 198409 1 001 ; Pangkat/Gol : Penata Tk. (IIl/d) ; Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada KantorPertanahan Kabupaten Tangerang ; 5. Nama : TB. YUSWAN APIPI, S.IP.; NIP : 19611212 198903 1 002 ; Pangkat/Gol : Penata (Ill/c) ; Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Tangerang ; . Nama : WISMAR SAWIRUDIN, B.A.

(IIl/d) ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Landreform dan KonsolidasiTanah pada Kantor Pertanahan KabupatenT@NQ GRAN, sexenensnenasensnnnnsemnsennnnnnnemnanennnnnmesesSemuanya berkewarganegaran Indonesia, Pekerjan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan H. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa, Tangerang 15720; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;DANPT. SINAR SUKSES LESTARI, berkedudukan di Jalan Gg.

berdasarkan Hak Adat Persil Nomor 62 D Il, Kohir Nomor 1008 di hadapanCamat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kokon Djaelani, B.A., Jabatan CamatKecamatan Serpong bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), yang batas batasnyae Sebelah Utara : Tanah Milik Kablik ; e Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan Kampung ; e Sebelah Selatan : Tanah Milik Kablik ; e Sebelah Barat : Tanah Milik Sadiyah Oyoh ; . Akta Jual Beli Nomor 1000/JB/AGR/1989 tanggal 6 September 1989, luastanah 200 M?

., Jabatan Camat Kecamatan Serpong bertindak sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang batas batasnyae Sebelah Utara: Tanah Milik Hartuti Sony ; e Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan Kampung ; e Sebelah Selatan: Tanah Milik Hartono ; e Sebelah Barat : Tanah Milik Sadiyah Oyoh/Kablik; .

,Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit PT.BPR. NUSAMBA CEPIRING Cabang Ungaran;2. SLAMET ALI PURNOMO, S.E.,Jabatan: Kepala Bidang Kredit PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING,Cabang Ungaran;3. CHARIS ZAKARIA, S.H.,Jabatan: Staf Pembinaan DAN Pengawasan Kredit, PT. BPR.NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran;berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor PT.

:Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Barito Utara; Kewarganegaraan Indonesia;Nama SUMADI KAMAROL YAQIN,M.H.;Jabatan Kepala Sub Bagian Pengkajiandan Bantuan Hukum SetdaKabupaten Barito Utara;Kewarganegaraan Indonesia;Nama HERLINCE SIPANGKAR, M.H.;Jabatan Penyusun Abstraksi HukumSetda Kabupaten Barito Utara;Kewarganegaraan Indonesia;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, beralamat di JalanA.

., jabatan Kepala Seksi SengketaKonflik dan Perkara;2. Armawati, S.H.,S.Mn, jabatan Ka3. Rani Arvita, $.H., M.H., jabatan Kadan Konflik Pertanahan, berdasarkan Surat KuasaNomor: 300/KUASA/16.71/II/201:22 Februari 2012, selanjutrTERGUGAT/PEMBANDING I; ;2. DRS. H.

Kepala Dusun Gubuk Timugq Desa KorlekoKecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timurtanggal 14 September2017;Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukanPenggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biayabiaya lainyang telah dikeluarkan oleh penggugat berperkara;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugattelah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Januari 2018 di persidangantanggal

Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Dusun Gubuk TimugDesa Korleko pertanggal 13 September 2017. Maka, untuk mengisikekosongan jabatan tersebut, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas yangdirangkap oleh perangkat desa lain yang bersedia sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 7 ayat (1);.

Putusan No. 170/G/2017/PTUN.MTRBahwa kesimpulan konsultasi Tergugat dengan BPD adalah Penggugatdapat diberhentikan dengan alasan memang sudah berakhir masajabatannya yaitu 6 tahun;Bahwa masa jabatan 6 tahun tersebut dapat diperpanjang jika memenuhipersyaratan namun ada surat dari masyarakat agar Penggugat tidakdiangkat kemball;Bahwa dari hasil konsultasi BPD dengan Kepala Bidang PemberdayaanMasyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur yang intinyamenyatakan jika masa jabatan berakhir maka dapat

Pernah terjadi konflik antaraPenggugat dengan Kepala Desa, dan Penggugat pernah mendemoKepala Desa tentang sesuatu yang tidak valid;Bahwa Tergugat pernah berkonsultasi dengan Camat terkaitpemberhentian Penggugat, Camat mengatakan jika masa jabatan berakhirtidak perlu konsultasi;Bahwa Tergugat tidak pernah secara formal berkonsultasi dengan Camat;Bahwa bahwa di wilayah Penggugat tidak menghendaki Penggugatsebagai Plt.

Kepala Dusun telah ditetapbkan selama 6 (enam)tahun sesuai dengan bunyi dalam Surat Keputusan tersebut di atas (vide BuktiP1 = Bukti T1);Bahwa, masa jabatan Penggugat dimulai sejak tanggal 14 September 2011hingga 14 September 2017 (vide Bukti P1 = Bukti T1);Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun GubukTimuq dan Pengangkatan Plt.

:cseseeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee/PENGGUGAT ;MELAWAN:Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NUSATENGGARA TIMUR ; Tempat Kedudukan: Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang ; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum; 2. YantoM.P Ekon, SH.,M.Hum,Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl.Tidar RT.058/RW.018 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima KotaKupang...Kupang.

Bahwa...14.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :33/Kpts/KPUProv018/2014, tanggal 29 Januari 2014 ~ tentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode20142019, maka dalam penetapannya terdapat nama nama yang secarasyah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan masingmasing : 92 ee one nnn enna.Husen Tolang,SH yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) danmasih menjabat dalam jabatan sebagai KASUBID Bagian Pembinaanpada Kantor Kejaksaan

Negeri Kalabahi, maka keberadaan HusenTolang, SH telah melanggar Undangundang Nomor 15 tahun2011Pasal 11 Huruf yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatanpolitik jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagaicalon dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02Tahun 2013 Bab Il Pasal 3 Ayat 1 Huruf yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahandan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPUProv018/2014,tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 20142019 telah menetapkanOrangorang yang secara nyata bermasalah yaitu : Husen Tolang,SH yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) danmasih menjabat dalam jabatan sebagai KASUBID Bagian Pembinaanpada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, maka keberadaan HusenTolang, SH telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 02 Tahun 2013 Bab Il

Pasal 3 Ayat 1 Huruf j yangmenyatakan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan diPemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah pada saat mendaftar calon yang disertai suratpemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenangtanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Costantiana Mansula merupakan anggota KPU Kabupaten Alorperiode 20092014 yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetapuntuk pemilihan legislativ 9 (Sembilan) April 2014 Kabupaten Alor,sementara

Ali; Hukum Pidana Korupsi di Indonesia;Ull Press; Juli 2011); Lebih jelas, Nur Basuki Minarno, mengatakan bahwakedudukan atau jabatan harus diartikan kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik(pemerintahan), lebih konkrit lagi subyek delik penyalahgunaan wewenang dalamtindak pidana korupsi adalah Pegawai Negeri; (Penyalahgunaan Wewenang DalamPengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi) ; Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas, dihubungkan denganpersonalitas

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 4. Dilakukan secara berlanjut 0+ 0nn2 nen non nnen concn nee nnAd 1.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atausuatukorporasimenyalahgunakankewenangan, kesempatanagtausaranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; Menimbang, bahwa dengan tujuan mengandung maknaterdapatnyakesengajaan (opzet) baik kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), keinsyafan akankepastian juga keinsyafan akan kemungkinan ; Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalahpenyalahgunaan wewenang. Prof. Dr.

Menyalahgunakankesempatan berarti menyalahgunakan wakitu yang ada padanya dalam kedudukanatau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alatalat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu ; Menimbang, bahwa Pasal 3 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwadengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatandan mendapatkan sarana.

Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yangtelah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang ; Menimbang, bahwa menurut majelis subjek delik penyalahgunaan wewenangdalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri karena subjek itulahsebagai addresat dari kedudukan atau jabatan publik; Bahwa benar terdakwa adalahpejabat publik yang ketika kasus ini terjadi menjabat sebagai Kasir PDAM UnitSUKOCONO ; n> wn = on nnn nnn nnn nan nnn nan nnn ron nnn nen nnn nn nnn nn nee en

Ridha Amaliah, Sp.PK, jabatan Bagian Laboratoriumdan telah menguji sampel Urine milik terdakwa an.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diPekanbaru NO.LAB: 0160 / NNF/ 2021 tanggal 26 Januari 2021 yangdiuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkobapada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.FauziRamadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada LaboratoriumForensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahuiIr.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik PoldaRiau di Pekanbaru telah menguji barang bukti

RidhaAmaliah, Sp.PK, jabatan Bagian Laboratorium dan telah menguji sampelUrine milik terdakwa an.

Ridha Amaliah, Sp.PK, jabatan Bagian Laboratorium dan telah mengujisampel Urine milik terdakwa an.

. : 1468/NPF/2017 tanggal 25082017atas nama tersangka FAJAR SAMBODO Bin TUMIRAN yangditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO,IBNU SUTARTO, EKO FERI, SSi yang masing masing sebagai pemeriksa,dan diketahui oleh NURSAMRAN SUBANDI, MSi. Sebagai KepalaLaboratorium Forensik cabang SemarangHasil kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan1.

BB3154/2017/NNF sisanya berupa 1 buutir tablet kemasan warnasilver bertuliskan Dumolid 5 mg NITRAZEPAM adalah mengandungNITRAZEPAMSetelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urineterdakwa dengan hasil sebagai berikutBerita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/264/VIV2017/Bidokes padaBidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 13092016 atasnama FAJAR SAMBODO Bin TUMIRAN yang ditandatangani atas sumpahdan jabatan oleh AGUS SUPRIYANTO, SlKom MSGi, dengan kesimpulan :Halaman 4 dari

Lab. : 1468/NPF/2017 tanggal 25082017atas nama tersangka FAJAR SAMBODO Bin TUMIRAN yangditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO,IBNU SUTARTO, EKO FERI, SSi yang masing masing sebagai pemeriksa,dan diketahui oleh NURSAMRAN SUBANDI, MSi. Sebagai KepalaLaboratorium Forensik cabang SemarangHasil kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistikdisimpulkan :1.

Lab. : 1468/NPF/2017 tanggal 25082017atas nama tersangka FAJAR SAMBODO Bin TUMIRAN yangditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO,IBNU SUTARTO, EKO FERI, SSi yang masing masing sebagai pemeriksa,dan diketahui oleh NURSAMRAN SUBANDI, MSi. Sebagai KepalaLaboratorium Forensik cabang SemarangHasil kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan1.

Yyk BB3154/2017/NNF sisanya berupa 1 buutir tablet Kemasan warnasilver bertuliskan Dumolid 5 mg NITRAZEPAM adalah mengandungNITRAZEPAM ; Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/264/VIV/2017/Bidokespada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 13092016 atas nama FAJAR SAMBODO Bin TUMIRAN yangditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh AGUS SUPRIYANTO,SlKom MSi, dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine tersangka FAJAR SAMBODO menunjukanENAM PARAMETER NEGATIF SEMUA ()Bahwa terdakwa hanya

Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak bertugas dibagian yangsama karena jabatan defenitif Saksi di Pers tetapi BP di Deptiksedangkan Terdakwa jabatan Gumil Deptik Pusdikif dan Saksilebih dulu berdinas di Pusdikif.3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpangkat Mayor tidakmasuk dinas sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengantanggal 5 Maret 2017 selama 167 (seratus enam puluh tujuh)hari dan 167 (seratus enam puluh tujuh) hari lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.4.

Bahwa jabatan Terdakwa di Pusdikif sebagai Gumil di Deptikdan menurut Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpaijin jabatan Terdakwa bisa digantikan oleh Gumil.6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehinggaTerdakwa tidak masuk dinas dan Saksi tidak mengetahui apakegiatan Terdakwa diluar satuan tetapi sepengetahuan Saksi,Terdakwa tidak mempunyai hutang diluar satuan kecuali punyahutang di koperasi dan Saksi tidak mengetahui Terdakwamempunyai masalah lain diluar dinas.Menimbang107.

Setelah Saksi tanyakemudian yang bersangkutan mengaku masih berdinas aktifsebagai anggota TNFAD bernama Ahmad Heru pangkat MayorInf berdinas di Pussenif Kodiklat TNFLAD dengan jabatan Pamendan telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya dariBulan Oktober 2016.

Bahwa jabatan terakhir Terdakwa Gumil Golongan VI DeptikPusdikif dan berdinas di Pusdikif baru 2 tahun sejak tahun 2015.3. Bahwa Terdakwa meningalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal20 September 2016 sampai dengan 6 Maret 2017 lebih kurang167 hari atau 5 bulan 17 hari dan waktu 167 hari lebih lama dari30 hari.4.

ADmelalui Secaba Milsuk pada tahun 1985, dan mengikutipendidikan Secapareg pada tahun 1993, kemudian pendidikanSesarcabif tahun 1994, selanjutnya mengikuti pendidikanSelapaif tahun 2003, setelah beberapa kali mengalamipendidikan. kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saatmelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwamenjabat sebagai Gumil Golongan VI Deptik Pusdikif PusenifKodiklat TNI AD dengan pangkat Mayor Inf NRP 544928.2.

Soleh) adalah pekerja tetap di Tergugatsejak9 Maret 2003 dengan jabatan Security dan mendapat upah terakhirRp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidak boleh bekerja lagisejak 23 Nopember 2007 ;18. Bahwa Penggugat (Sdr. Danang R. Hestuajie) adalah pekerja tetap diTergugat sejak 7 Mei 2005 dengan jabatan Security dan mendapatupah terakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidakboleh bekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;19.Bahwa Penggugat (Sdr.

Winarto) adalah pekerja tetap di Tergugatsejak 14 Juli 2004 dengan jabatan Security dan mendapat upahterakhir Rp.1.000.000, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidak bolehbekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;110.Bahwa Penggugat (Sadr. Itolo Daeli) adalah pekerja tetap di Tergugatsejak 9 Maret 2003 dengan jabatan Security dan mendapat upahterakhir Rp.1.000.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidak bolehbekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;Hal. 4 dari 55 hal. Put.

Budi Sulistiyo) adalah pekerja tetap diTergugat sejak 9 Mei 2005 dengan jabatan Security dan mendapatupah terakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidakboleh bekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;116.Bahwa Penggugat (Sdr. Harijono) adalah pekerja tetap di Tergugatsejak 1 Maret 2003 dengan jabatan Security dan mendapat upahterakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidak bolehbekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;117.Bahwa Penggugat (Sdr.

Marsidi) adalah pekerja tetap di Tergugatsejak 9 Maret 2003 dengan jabatan Security dan mendapat upahterakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidak bolehbekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;118.Bahwa Penggugat (Sdr. Aris Basuki) adalah pekerja tetap diTergugat sejak 3 Maret 2003 dengan jabatan Security dan mendapatupah terakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidakboleh bekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;119.Bahwa Penggugat (Sdr.

Joko Sutopo) adalah pekerja tetap diTergugat sejak 14 Juli 2004 dengan jabatan Security dan mendapatupah terakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1). Penggugat tidakboleh bekerja lagi sejak 23 Nopember 2007 ;Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 420 K/Pdt.Sus/2009120.Bahwa Penggugat (Sdr. Lastri Wulandari) adalah pekerja tetapdiTergugat sejak 1 September 2003 dengan jabatan Security danmendapat upah terakhir Rp.900.560, perbulan (Bukti P1).