Fauziah Bireuentersebut merupakan kekayaan Negara/ daerah sesuai dengan ketentuan :e Undangundang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara, dalam pasal 68 ayat (2) disebutkan kekayaan badan layanan umummerupakan kekayaan negara / daerah yang tidak dipisahkan serta di kelola dandimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umumyang bersangkutan dan pasal 69 ayat (4) disebutkan pendapatan yang di perolehBadan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan

diberikan merupakanpendapatan Negara / Daerah;e Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknispengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dalam pasal 1 ayat (25)disebutkan Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD padaakhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerahyang tidak dipisahkan;e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, dalam pasal 146 ayat (2) disebutkan kekayaan

BLUDmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimafaatkansepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan; Bahwa kemudian pada tahun 2013 Terdakwa Drs.

Fauziah Bireuentersebut merupakan kekayaan Negara/ daerah sesuai dengan ketentuan :e Undangundang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara, dalam pasal 68 ayat (2) disebutkan kekayaan badan layanan umummerupakan kekayaan negara / daerah yang tidak dipisahkan serta di kelola dandimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umumyang bersangkutan dan pasal 69 ayat (4) disebutkan pendapatan yang di perolehhalaman 7 Perkara Tipikor.

BLUDmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimafaatkansepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan; Bahwa kemudian pada tahun 2013 terdakwa Drs.

Akta Lahir: 474.1/U/02852/1 4/2005Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupayang tertera dibawah ini:. Bahwa telah memiliki sebidang tanah ukuran luas + 48 meter. Sertifikat HakMilik No. 08011504113065 pada tahun 2007 dikeluarkan oleh BPN denganNIB 04292/tanjungbaru.

Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadihak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian darijumlah harta kekayaan tersebut ditambah hasil yang telah diperolehdari harta bersama 2 x Rp. 270.000.000 = Rp. 135.000.000,(Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinanantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama.. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan banding atau kasasi..

Jebres,SurakartaYang pada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Pemohon ;Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seoranglaki laki yang bernama Saridjo Karsosumarto dan dariperkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuanyang bernama Sariyem ;Bahwa selama perkawinan selain memperoleh anak ,~ telahdiperoleh pula harta kekayaan bersama berupa sebidang tanahSertifikat Hak Milik No. 4245 Kelurahan Mojosongo, Surakartaseluas +/ 1395 m2 tercatat atas nama Karsosumarto

Mojosongo, Kec.Jebres, Surakarta ;Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudarakandung dari suami Pemohon yang bernama SaridjoKarsosumarto;Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seoranglaki laki yang bernama Saridjo Karsosumarto dan dariperkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuanyang bernama Sariyem ;Bahwa selama perkawinan selain memperoleh anak, telahdiperoleh pula harta kekayaan bersama berupa sebidang tanahSertifikat

membenarkanMenimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti buktiyang diajukan ditambah keterangan para saksi dan Pemohondipersidangan, maka diperoleh fakta fakta Yuridis sebagaiberikutBahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seoranglaki laki yang bernama Saridjo Karsosumarto ;Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anakperempuan yang bernama Sariyem yang lahir di Surakartatanggal Ol Maret 1963 ;Bahwa selama perkawinan selain memperoleh anak ,~ telahdiperoleh pula harta kekayaan

Untuk membuktikan apakah benar dalam pelaksanaan lelang eksekusiyang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Batam (incasu.

Bahwa Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Batam secara hirarki adalahsuatu institusi atau lembaga di bawah Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, dalam halmana apabilaDikaitkan wo...53dikaitkan dengan perkara a quo, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Batam telah melakukan pelelangan dalam rangka melaksanakantugas dan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya, sehingga semuakeputusan yang dikeluarkan olehnya merupakan keputusan sebagaiPejabat Tata Usaha

(ash suratpada Tergugat II), diberi tanda TI.21 ;Surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangBatam (KPKNL) Nomor : W4.U2/3020/HT.04.06/1X/2010,tertanggal 07 September 2010, perihal Permohonan Pemberitahuanharga limit lelang,(asli surat pada Tergugat II) diberi tanda TI.22 ;Surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukankepada Kepala kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangBatam (KPKNL) Nomor : W4.U2/3021/HT.04.6/

Surat woe24.25.26.27.28.29.70Surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangbatam (KPKNL) Nomor : W4.U2/3022/HT.04.06/IX/2010,tertanggal 07 september 2010, perihal Permohonan Lelang.(ashsurat pada Tergugat II), diberi tanda TI.24 ;Surat dari kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam(KPKNL) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriTanjung Pinang Up.

Sindo Mandiriterletak di Kelurahan eking Anculai Kecamatan Teluk Sebong,Km. 58, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, berikutlampirannya, yang dibuat oleh Kantor jasa Penilai PublikSarwono, Indrastuti & Rekan, tertanggal 13 Agustus 2010, diberitanda T.III6 ;Kwitansi Nomor : KW/68/WKN.03/KNL.04.00/2010, tanggal 05Oktober 2010, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor WilayahIl Pekanbaru Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangBatam atas nama

Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundanganyang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotekyang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriKisaran) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan

Negaradan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Kisaran);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, makaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atautelah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara KantorHalaman 6 dari 37 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN KisPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaranadalah seperti/antara lain: Membalik namakan sertifikat Hak Milil (SHM) keatas NamaOrang Lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain; Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketadalam perkara A Quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh oranglain

Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran) untukmenjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPNL Kisaran);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri,maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal224 HIR/258 R.Bg sehingga tidak sah.

Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sefihak oleh Pelaku usaha dalam masaKonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h).

memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa ia adalah kakak kandung SUAMI PEMOHON, kami ada delapanbersaudara, suami dari Pemohon adalah adik saya; Bahwa dari delapan bersaudara hanya tinggal dua orang saja yang bernamaSAUDARA II SUAMI PEMOHON; Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan adik saya yang bernama SUAMIPEMOHON; Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4Mei 2013; Bahwa SUAMI PEMOHON (alm) meninggalkan harta kekayaan

berupa depositosebesar Rp.450.000.000, di Bank BANK Cabang Yogyakarta; Bahwa Pemohon mengetahui bahwa suaminya meninggalkan harta warisanberupa deposito tersebut; Bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari orang tua SUAMI PEMOHON (alm);2.

keterangan sebagai berikut: Bahwa ia adalah kakak kandung SUAMI PEMOHON, kami ada delapanbersaudara, suami dari Pemohon adalah adik saya; Bahwa dari delapan bersaudara hanya tinggal dua orang saja yang bernamaSAUDARA SUAMI PEMOHON; Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan adik saya yang bernama SUAMIPEMOHON; Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4Mei 2013; Bahwa SUAMI PEMOHON (alm) meninggalkan harta kekayaan

berupa depositosebesar Rp.450.000.000, di Bank BANK Cabang Yogyakarta; Bahwa Pemohon mengetahui bahwa suaminya meninggalkan harta warisanberupa deposito tersebut; Bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari orang tua SUAMI PEMOHON (alm);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohonmengajukan buktibukti surat berupa foto copy yang telah dinazzegel dan diberi meteraiyang cukup dan oleh Majelis Hakim telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu antaralain:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR CqKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SAMARINDA, berkedudukan di JalanYos Sudarso Nomor 157, Samarinda, diwakili olen HadyPurnomo, a.n.

Risalah Lelang tanggal 25 Januari 2016Nomor 013/2016 yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang yangmerupakan akta autentik yang memberi kepastian hukum tentangperalinan hak atas objek lelang adalah sesuai dengan prosedur lelang;Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat IIKonvensi adalah pemilik yang sah atas Sertifikat Nomor 1524berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 013/2016 tanggal 25 Januari2016 yang dibuat oleh Dhastine Evelina, S.H., Pejabat Lelang KantorPelayanan Kekayaan

Risalah Lelang tanggal 25 Januari 2016 Nomor 013/2016yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang merupakan aktaautentik yang memberi kepastian hukum tentang peralihan hak atasobyek lelang adalah sah menurut hukum; Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IIKonvensi adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1524berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 013/2016 tanggal 25 Januari2016 yang dibuat oleh Dhastine Evelina, S.H., Pejabat Lelang KantorPelayanan Kekayaan

Bina Investama;Bahwa, kekayaan YPPI tidak boleh digunakan/ dialihkan untuk pengurus, untukPembina, untuk pengawas dan atau untuk keluarganya karena hal tersebut diaturdalam Anggaran Dasar YPPI sebagaimana Pasal 7 ayat 2 Akta No. 48 tanggal 20November 2003;Bahwa, tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha Yayasanyang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan kepada para anggotaPembina, Pengurus, Pengawas maupun anggota Keluarga mereka.

Kekayaan Yayasan baik berupauang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undangundang ini, dilarang dialihnkan ataudibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepadaPembina, Pengurus dan Pengawas;(2).

(Lihat Pasal 70);Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainyang diperoleh Yayasan berdasarkan Undangundang ini, dilarangdialihnkan atau dibagikan secara langsung atautidak langsung, baikdalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yangdapat dinilai dengan uang kepada kepada Pembina, Pengurus, Pengawas. (Lihat Pasal 5) ;a.

Bina Investama tidak memiliki izin dariBAPEPAM sebagai perusahaan securytas (Maneger Investasi);c) Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang ataupun kekayaan lain milikyayasan : bahwa perbuatan mengalihkan yang dimaksud oleh unsur terdahuluadalah mengalihkan kekayaan yayasan sebagaimana diatur dalam aturanperundangundangan : bahwa keseluruhan uang yang dipakai adalah milikyayasan yang digunakan dalam suatu usaha milik pribadi dimana Sdri.

Pengurus Yayasan tidak boleh membebani kekayaan yayasan untukkepentingan pihak lain atau mengikat yayasan sebagai penanggung hutang,boroh atau avalist;b.

Penggugat:
Sartono
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Kisaran
2.PT Bank Mandiri Tbk Medan
3.Susanto
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran

., Advokat/PengacaraPenasehat Hukumdari Kantor Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 289 SimpangLima Kisaran, Kota Kisaran BaratAsahan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019,selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 51/Pdt.Bth/2018/PN KisKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)KISARAN, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.

Bahwa KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)ketika dikonfirmasi oleh Pelawan menyatakan bahwa pelaksanaan lelangdilakukan dengan system on line terbuka yang dikhawatirkan tidak akanterdeteksi Pelawan yang mengakibatkan seolaholah lelang dilaksanakandengan system tertutup;28.

Bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh KPKNL (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagaimana termaktub didalampoin 25 di atas kelihatan secara nyata pelaksanaan lelang telah cacathukum dan mengakibatkan lelang dapat dibatalkan demi hukum;31.

Menyatakan batal demi hukum proses lelang yang dilakukan jurulelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang )Kisaran;8. Menyatakan Pelawan adalah debitur yang beritikad baik;9.

Berdasarkan uraian kami di atas, maka mohon Majelis Hakim menolakatau mengesampingkan dalildalil Pelawan dalam petitum yang pada intinyamenyatakan batal demi hukum proses lelang yang dilakukan juru lelangKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kisaran, karenaproses lelang yang dilaksanakan oleh turut Terlawan telah sesuai denganprosedur peraturan yang berlaku sehingga segala tindakan turut Terlawantidak mengandung adanya unsur perbuatan melawan hukum.14.

Penggugat:
I Made Sudarmawan
Tergugat:
1.Manager Business Banking Center PT Bank Mandiri Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
3.Liu Lie Ngo
4.Ronny Goenadi

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN, (TERGUGAT); KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABAG PEKALONGAN (TURUT TERGUGAT);

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) CABAG PEKALONGAN, selanjutnya dalam perkara ini disebutsebagai: TURUT TERGUGAT :Pengadilan Negeri tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telah melihat dan mempelajari suratsurat bukti yang diajukan kedua belah pihak ;Telah mendengar para pihak yang berperkara ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni2012, yang diregister di Kepaniteraan

Kanwil SemarangTergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Jawa Tengahdan D.I Yogyakarta Cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pekalongan selaku (instansi) atasnama Tergugat Ill,karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekalongan bukan organisasi berdiri sendiri, tetapiHalaman 18 dari 51, Putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN Tmg.merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebutNegara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.Bahwa KPKNL Pekalongan bukan merupakan badan hukumyang berdiri sendiri, melainkan badan yang

DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Jawa Tengahdan D.I Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pekalongan.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah danD. Yogyakarta Cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekalongan selaku (instansi) atasnama Tergugat Ill karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan bukanHalaman 37 dari 51, Putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN Tmg.organisasi berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukumyang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus,

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;Halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2012/PN.Kds.2 Kepala Kantor Pelayanan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)JI. Imam Bonjol No. 1 D GKN II Lantai II Semarang. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II 3 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, komplekPerkantoran di Jalan Mejobo Kudus.

belah pihak adalah60 bulan (5 tahun);Bahwa pada dasarnya harga lelang yang diajukan oleh Tergugat I adalah dari hargalimit dari penilaian Tergugat I dan bukan dari lembaga apresial yang independensehingga harganya sangat jauh dari harga umum sehingga merugikan Penggugat untukitu terhadap barang jaminan milik Penggugat tidak dapat di jual atau dilelang sebelumada kepastian hukum yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumBahwa dalam hal ini Penggugat mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan

BUMIPUTRA UNIT WIRADESA PEKALONGAN
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKALONGAN

Semuanya adalah karyawan PT BankICB Bumiputera Tok Kantor Pusat Jakarta dan KantorCabang Semarang Unit Wiradesa Pekalongan ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaTergugat D pera ne neem tenn nnn ene nneene nnn nnn nne enn emer enna nnn enema nenenneenneene Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) PekalonganBeralamat di Jl. Progo No. 24 Pekalongan =;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Desember 2012 telah memberikan kuasa kepadaRISANG HANUNG HASCARYA, SH., DWI YANTINI, SH.

BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk PONTIANAK
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA PONTIANAK
2.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PONTIANAK

Bank Syariah Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT KARANGRAYUNG KANCA PURWODADI
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Tergugat II : LILIK HENDRAYANITergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Malang

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL)Malang, yang beralamatkandi : JL. S.

untukmengeksekusi Hak Tanggungan dengan 2 (dua) cara, yaitu :a. menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana di maksud dalam pasal 6,ataub. mengeksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalamsertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasa114 ayat(2).Oleh karena itu berdasarkan UndangUndang Hak Tanggungan tersebut,kreditur mempunyai 2 pilihan untuk melakukan eksekusi yaitu denganmenjual berdasarkan kekuasaan sendiri (Parate eksekusi) melaluipelelangan umum oleh KantorKantor Pelayanan Kekayaan

Bukti T ll14 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Malang No. S2881/wKn.10/KNL.03/2016 tanggal 16 Desember2016 hal penetapan lelang;16. Bukti T Il15 : Fotocopy Risalah Lelang no.039/2017 tanggal 20 Januari2017;17.

(empat ratus meter persegi), atas nama Nyoovita Liliana (ibu kandung Tergugatll dan Penggugat);Menimbang, bahwa perjanjian jaminan kebendaan selalu merupakanperbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang bertujuanuntuk menjaminkan dan menyediakan bagi pemenuhan kewajiban seorangdebitor.

Selanjutnyadikatakan pula bahwa, kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitorsendiri atau kekayaan orang ketiga;Menimbang, bahwa lembaga jaminan oleh lembaga perbankandianggap paling efektif dan aman, adalah tanah dengan jaminan HakTanggungan.

., menggelapkan dengan cara mengalihkan, atau menggunakan kekayaan, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan Asuransi, dan menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana:2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T.

usul Harta Kekayaan, sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 3 UU RI No. 8 tahun2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang.2.

Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini, Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindakpidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak

kejahatan, mengaburkan asalusul hartakekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dantidak sah, dan perbuatan lainnya.3) Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaanhasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan ataudilakukan pelapisan (/ayering) yang nampak seolaholah sebagaiharta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal ataumembiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan,mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain,yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset PerusahaanHalaman. 77 dari 96.

Yang menempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan,membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan;3. Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);4. Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usulharta kekayaan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor KPKNL Tegal.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor WilayahKekayaan Negara Semarang Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Tegal, beralamat di Jalan KS Tubun No 12 Kota Tegal,untuk selanjutnya disebut Tergugat Il;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan,SH., LL.M., Pangihutan Siagian, SH., M. Lucia Clamameria, SH., M.H,Dewi Sri, SH., Dewi Susianto Guntoro, SH., Kingsospol Siregar, SH.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantorCabang Syariah Tegal Nomor 3152/S/TGL/SUPP/XV2016 tanggal 08November 2016 perihal Surat Pemberitahuan Lelang dan PengosonganAgunan serta Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) No. S2420/WKN.O9/KNL.05/2016 tanggal 21 November 2016perihal Pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang;6.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorWilayah Direktorat Kekayaan Negara Semarang cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, sedangkan pihakNotaris atau PPAT dalam kaitannya dengan proses pembebanan HakTanggungan dan pembuatan perjanjian pembiayaan denganPENGGUGAT yaituSdr. Mokhamad Wakhyudin, S.H.

Bahwa perlu Tergugat Il sampaikan gugatan Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat Il harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan person Tergugat Il di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RepublikIndonesia Cq Menteri Keuangan Cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tegal instansi atasan Tergugat

Bahwa dapat Tergugat Il jelaskan bahwa, KPKNL Tegal bukanmerupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melaikanmerupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasandari Tergugat Il adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq KementeriKeuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraCq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D. Yogyakarta Direktorat JenderalKekayaan Negara atau KPKNL Tegal.