sehingga menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.461.682.948,00 denganalasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor:2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankanPajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut: Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012

Muladi, SH,hal 64.Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untukmelakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harusdiketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melaluipenerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakanyang harus ditempuh duluan;6.

Apalagi hasil perhitungan DUP itu tidakbisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain,yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untukmenetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalammenetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf cUU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapbkan dandisahkan dengan

Muladi, SH, hal 64.Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Suprapto Nomor2, Medan, Sumatera Utara 20151, sehingga perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 47.278.835.534,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 57.370.207.030,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 97.260.554.260,00a.5.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.737.020.703,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.819.056.796,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.819.056.796,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (82.036.093,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak82.036.093,00berikutnya PPN yang kurang dibayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP747/WPUJ.19/2014, tanggal 25 April 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor00085/207/07/051/13, tanggal 4 November 2013, atas nama PemohonBanding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.129.1051.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.737.020.703,00b. Dikurangi: Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228/B/PK/Pjk/2021 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.819.056.796,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.819.056.796,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (82.036.093,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 82.036.093,00berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan

Jumlah (a) 11.218.546.822 11.218.546.822 0PPN yang Kurang dibayar 17.406.159 13.272.159 4.134.000Sanksi Administrasi:a.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 17.406.159 13.272.159 4.134.000Jumlah PPN harus dibayar 34.812.318 26.544.318 8.268.000 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111705.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00019/KEB/WPJ.22

Bekasi, JawaBarat, 17520, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 782/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 9.858.406.909,00Pajak Keluaran Rp 985.840.667,00Kredit Pajak Rp 12.191.115.330,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih)Bayar (Rp 11.205.274.663,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 11.218.546.822,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 13.272.159,00Sanksi Administrasi: Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP Rp 3.272.159,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai harus dibayar Rp 26.544.318,00Menimbang

Putusan Nomor 782/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Rp 9.858.406.909,00Pajak Keluaran Rp 985.840.667,00Kredit Pajak Rp12.191.115.330,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebin)Bayar (Rp11.205.274.663,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa berikutnya Rp 11.218.546.822 00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 13.272.159,00Sanksi Administrasi: Kenaikan pasal13 ayat (3) KUP Rp 13.272.159,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai harus dibayar Rp 26.544.318,00Menimbang

Suhaid Suhaid KabupatenKapuas Hulu, Kalimantan Barat dan menetapkan penghitungan pajakmenjadi sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak :Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN : Ekspor 253.208.692,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00Jumlah seluruh penyerahan 253.208.692,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00Jumlah seluruh penyerahan 253.208.692,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar

sendiri 25.320.869,00Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.304.736.413,00Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 6.304.736.413,00Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (6.279.415.544,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 6.721.414.573,00PPN yang kurang bayar 441.999.029,00Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 (3) KUP 441.999.029,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 883.998.058,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

Jumlah Seluruh Penyerahan 253,208,692Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 25,320,869Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6,746, 735,442Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (6,721 ,414,573) Dikompensasikan ke Masa berikutnya 6,721,414,573PPN yang kurang/lebih dibayar Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar c.2.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Atau, apabila

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp883.998.058,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN : Ekspor253.208.692,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00Jumlah seluruh penyerahan 253.208.692,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00 Jumlah seluruh penyerahan253.208.692,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 25.320.869,00

Putusan Nomor 1636 B/PK/Pjk/2020 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.304.736.413,00Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 6.304.736.413,00Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (6.279.415.544,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 6.721.414.573,00PPN yang kurang bayar 441.999.029,00Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 (3) KUP 441.999.029,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 883.998.058,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.954.512.044, 002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 695.451.204,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 658.521.632,00Lainlain 4.251.803,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 32.677.769,003 Kelebinan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak

berikutnya 36.210,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 32.713.979,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 15.685.329,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 36.210,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 48.435.518,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2289/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp48.435.518,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.954.512.044,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 695.451.204 ,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 658.521.632,00 Lainlain 4.251 .803,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang

(Lebih) Bayar 32.677.769,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 36.210,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 32.713.979,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 15.685.329,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 36.210,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 48.435.518,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalahRp385.142.978,00 dengan perhitungan sebagai berikut: MenurutKeterangan Pemohon Banding(Rp)DPP PPh Pasal 26 setelah koreksi 6.207.951.608PPh Pasal 26 terutang 319.940.579Setoran Masa (Kredit Pajak) 59.708.837PPh Kurang Dibayar 260.231.742Sanksi Administrasi Bunga 124.911.236Jumlah PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar 385.142.9978 4.

Jumlah pajak yang lebih dibayar oleh Pemohon Banding sebesarRp41.075.300.143,00 setelah memperhitungkan jumlah pajak yang harusdibayar menurut Pemohon Banding sebesar Rp385.142.978,00 sebagaiakibat telah dilakukannya pembayaran atas SKPKB sebesarRp41.460.443.121,00 harus dikembalikan kepada Pemohon Banding disertaidengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yangdihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihanpembayaran pajak sampai dengan dijatuhkannya Putusan Banding

PajakDesember 2007 Nomor 00005/204/07/091/13 tanggal 27 Desember 2013,atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tok, NPWP 01.311.742.9091.000, alamatdi Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, SCBD, Jakarta12190 (alamat Keputusan di Menara Asia, Jalan Boulevard Diponegoro 101,Lippo Karawaci, Tangerang15810), dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp141.726.275.170,00PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 27.784.168.710,00Kredit Pajak Rp 59.708.837,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar

Rp 27.724.459.873,00Sanksi Administrasi Rp 13.307.740.739,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 41.032.200.612,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16 Agustus 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp141.726.275.170,00PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 27.784.168.710,00Kredit Pajak Rp 59.708.837,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 27.724.459.873,00Sanksi Administrasi Rp 13.307.740.739,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 41.032.200.612,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Dibayar sendiri:c.7 Jumlah 0d. Diperhitungkan:d.1. SKPPKP 0e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (at+b.6+c.7d.1) 019 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (1718e) NIHIL Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2958/B/PK/Pjk/2019 Jumlah Menurut No.

Dibayar sendiri:c.7 Jumlah 0d. Diperhitungkan:d.1. SKPPKP 0e.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7d.1) 019 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (1718e) NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amarPUT114078.15/2011/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00180/KEB/WPJ

Dengan mengadili sendiri:c.1.Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusandengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Neto (49. 165.355.675,00)2 Kompensasi Kerugian 0,003 Penghasilan Kena Pajak (49. 165.355.675,00)4 PPh Terutang 0,005 Kredit Pajak 0,006 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 c.2.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Atau:Apabila

Neto Rp (38.954.125.869,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp (38.954.125.869,00)PPh Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,Halaman 7 dari 9 halaman.

PPh Pasal 25332.019.000,00332.019.000,00 Jumlah Kredit Pajak1.836.159.246,001.836.159.246,00 Pajak yang tidak/kurangdibayar752.221.504,001.836.159.246,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP361.066.322,000,00 Jumlah PPh yang masihharus (lebih) dibayar 1.113.287.826,00 (1.836.159.246,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113378.15/2013/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 20

Putusan Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020 Mondelez Indonesia Trading, NPWP: 02.058.868.7056.000, beralamatdi: Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, dan menghitung kembali jumlan PPh BadanTahun Pajak 2013 yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1 Peredaran Usaha 83.205.142.4982 Harga Pokok Penjualan 11.118.505.1623 Laba Bruto 72.086.637.3364 Biaya Usaha 57.036.532.7125 Penghasilan neto dalam negeri 15.050.104.6246 Penghasilan

Neto Dalam Negeri Lainnya (18.230.614.217)7 Penyesuaian Fiskal 8.599.524.6658 Jumlah Penghasilan Neto 5.419.015.00729 Penghasilan Kena Pajak 5.419.015.00010 PPh Terutang 1.354.753.75011 Kredit Pajak 1.836.159.24612 Pajak yang tidak/kurang dibayar (481.405.496)15 Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP 016 PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (481.405.496) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2019, kKemudianterhadapnya

Putusan Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020 Keterangan Jumlah (Rp)Jumlah Penghasilan Neto (979.123.800)Kompensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Kena Pajak (979.123.800)Pajak Terutang Kredit Pajak 1.836.159.246Jumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar (1.836.159.246) 6.

Putusan Nomor 2128/B/PK/Pjk/2020 8 Jumlah Penghasilan Neto 5.419.015.0729 Penghasilan Kena Pajak 5.419.015.00010 PPh Terutang 1.354.753.75011 Kredit Pajak 1.836.159.24612 Pajak yang tidak/kurang dibayar (481.405.496)15 Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP 016 PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (481.405.496) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Esse (guru ngaji), denganmaskawin berupa uang Rp. 25.000, dibayar tunai, dan disaksikan olehbanyak orang dalam acara walimah terutama dua orang saksi bernamaK.Ahfa dan K. Sanah;Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.:82/Pdt.P/2018/PA.Smp2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada pertalian nasab, semendamaupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak adaorang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;3.

AmbuntenKabupaten Sumenep, dibawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Ilkarena saksi adalah Tetangga para Pemohon Pemohon dan PemohonI; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Pemohon Iltelah melangsungkan pernikahan pada 02 Februari 2000 di rumah orangtua Pemohon II Dusun Galis RT. 001 RW. 005, Desa Ambunten Tengah,Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep dengan wali ayah kandungPemohon II bernama Supaha dan maskawin berupa uang Rp. 25.000,dibayar

Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidaktercatat pada berupa uang Rp. 25.000, dibayar tunai; Bahwa, tujuan Pemohon dengan Pemohon II mengajukanisbat nikah untuk kepastian hukum;Bahwa, Pemohon dan Pemohon Il telah merasa cukup atas segalaketerangan yang disampaikan dan selanjutnya mohon penetapan;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.:82/Pdt.P/2018/PA.SmpBahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yangtercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Pemohon ASLI)dengan Pemohon II (Pemohon II ASLI) pada tanggal 02 Februari 2000 dirumah orang tua Pemohon II di #1036# dengan wali ayah kandung Pemohon IIbernama Supaha serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama K.Ahfa dan K.Sanah, dengan maskawin berupa uang Rp. 25.000, dibayar tunal;1. Antara Pemohon Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungannasab dan hubungan sepesusuan yang menghalangi pernikahan ;2.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri138.478.544 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri138.478.544 b.5. Lainlain b.6. Jumlah138.478.544 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d, Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan138,478,544 e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b.

Putusan Nomor 944/B/PK/Pjk/2020 4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Januari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118244.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01404/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22Agustus 2017, tentang

TB Simatupang Kav.88, Kebagusan, Pasar MingguJakarta Selatan, sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.384.785.440,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 138.478.544,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 138.478.544,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak Rp =: 1.384.785.440,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 138.478.544,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 138.478.544,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

Abdul Rahman, adapun yang menjadi saksisaksiadalah Munadi dan Abdul Hadi dengan Isab maskawin berupa uang sebesarRp 10.000, dibayar tunai;2.

Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.MpwBahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;Bahwa kalau tidak salah para Pemohon menikah pada 4 Mei 2000;Bahwa para Pemohon menikah di Desa Wajok Hulu Kecamatan SiantanKabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebutadalah ayah kandung Pemohon II bernama Isman;Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupauang sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalahsaksi

Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.Mpw Bahwa para Pemohon menikah di Desa Wajok Hulu Kecamatan SiantanKabupaten Mempawah; Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebutadalah ayah kandung Pemohon II bernama Isman; Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupauang sepuluh ribu rupiah dibayar tunai; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalahsaksi sendiri dan Abdul Hadi; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus

Penetapan No. 153/Pdt.P/2019/PA.MpwIl di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, denganwali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Isman, dengan duaorang saksi yaitu Munadi dan Abdul Hadi, dengan mahar berupa uang sepuluhribu rupiah dibayar tunai, wali nikah dan Pemohon mengucapkan ijab qabulsaat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon melamar dan menikah,Pemohon Il tidak berada dalam lamaran lakilaki lain dan keduanya berstatusjejaka dan perawan, selama pernikahan Pemohon dengan

sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 4 Mei 2000, di Desawajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, dengan walinikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Isman, dengan duaorang saksi yaitu Munadi dan Abdul Hadi, dengan mahar berupa uangsepuluh ribu rupiah dibayar tunai, wali nikah dan Pemohon mengucapkan ijab gabul saat melaksanakan akad nikah; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidakmemiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungansemenda: Bahwa Pemohon berstatus jejaka

Mas kawin berupa Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunaidibayar tunai; Pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo; Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) SAKSI,umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KecamatanJangkar, Kabupaten Situbondo dan (2) SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam,pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Jangkar, KabupatenSitubondo; Akad nikahnya / ijab gobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wallnikah dan

dan Pemohon Il(PEMOHON II) karena saksi adalah tetangga Para Pemohon; Saksi tahu Pemohon PEMOHON dan Pemohon II namaPEMOHON II telah menikah sah pada 01 Oktober 1990; Pernikahan Pemohon dengan Pemohon II itu dilakukan sesuaidan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAHKANDUNG PEMOHON Il, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, tempat tinggal di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo,maskawin berupa Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunaidibayar tunai; Pernikahan tersebut dilangsungkan

berikut : Saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon II(PEMOHON II) karena saksi adalah tetangga Para Pemohon; Saksi tahu Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon Il PEMOHONIl telah menikah sah pada 01 Oktober 1990 ; Pernikahan Pemohon dengan Pemohon II itu dilakukan sesuaidan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH KANDUNGPEMOHON Il, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempattinggal di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, maskawin berupaRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai; Pernikahan tersebut dilangsungkan di Sopet Kecamatan Jangkar,Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi; jab gobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikahdan ucapan ijab wali diwakilkan kepada PAK HAJI, umur 70 tahun,agama Islam, Tokoh Agama, tempat tinggal di Kecamatan Jangkar,Kabupaten Situbondo; Antara Pemohon dengan Pemohon II itu tidak ada hubungandarah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan; Selama menikah

tunai dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agamaIslam dan belum pernah bercerai; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak adahubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baikmenurut agama maupun menurut peraturan perturan perundangundanganHim. 6 dari 9 him.

Tanggung Jawab Secara dibayar (4 + 5.g) Renteng 0 0 0d.9. Jumlah (d.1 ataud.2 atau d.3atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7atau d.8) 0 0 0Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2 atau 1.d.9) 0 5.168.434.462 5.168.434.462b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di mukadalam Masa Pajak yang sama 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat 0 0 0diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP 0 0 0bendirib.5. Lainlain 0) 0 )b.6.

Jumlah (a + b) 0 0 0PPN yang kurang dibayar (2.e 0+3.C) 5.168.434.462 5.168.434.462Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 2.480.848.542 2.480.848.542b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0) 0d. Kenaikan Pasal 183A KUP 0 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0f. Kenaikan Pasal 17CD (5) KUP 0 0 0g.

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2013 Nomor 00016/207/13/062/18, tanggal 25 Januari2018, atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893.1062.000, beralamat di Menara Sentraraya Lantai 28, Jalan IskandarsyahRaya Nomor 1A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00PPN yang harus dipungut/dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan

SAKSI NIKAH II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta , tempat kediaman di Desa Napo Daya , KecamatanOmben , Kabupaten Sampang;dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah) dibayar tunai. Adapun akad nikahnya dilangsungkan antaraPemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnyadilakukan oleh KH.

Pemohon tidak terikat hubungan kekeluargaan,dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanikah.Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah AYAH KANDUNGPEMOHON Il ( ayah kandung Pemohon Il ) yang dalampelaksanaan akadnya pihak wali tersebut mewakilkan kepada KH.Jasuli.Bahwa yang menjadi saksi perkawinan ketika para Pemohonmelangsungkan pernikahan adalah SAKSI NIKAH dan SAKSINIKAH Il.Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uangsebesar Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah ) dibayar

Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uangsebesar Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai.

bahwaPemohon dan Pemohon II benar telah melangsungkan perkawinan pada06 April 2003, status Pemohon Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan,antara pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga baiksemenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah,pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon IIbernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan disaksikan oleh dua orangsaksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah ) dibayar

paraPemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada06 April 2003, status Pemohon Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan,antara pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baiksemenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah,pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon IIbernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan disaksikan oleh dua orangsaksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah ) dibayar

Thohir (guru ngaji), dengan maskawinberupa uang Rp. 50.000, dibayar tunai, dan disaksikan oleh banyak orangdalam acara walimah terutama dua orang saksi bernama H. Fauzan danMa'edin;Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.:150/Pdt.P/2018/PA.SmpBe Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada pertalian nasab, semendamaupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak adaorang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;3.

Tahir dan maskawin berupa uang Rp. 50.000,dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama H.

tidak adahubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yangmenghalangi sahnya pernikahan; Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketigayang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut; Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak pernahbercerai dan tetap beragama Islam; Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seoranganak, bernama Abdul Warid tanggal lahir 01 Juli 2003: Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidaktercatat pada berupa uang Rp. 50.000, dibayar

Tahir dan maskawin berupa uang Rp.50.000,dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama H.

Fauzan dan Maedin,dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000, dibayar tunai;1. Antara Pemohon Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungannasab dan hubungan sepesusuan yang menghalangi pernikahan ;2.

peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPNomor : 00185/207/07/007/10 tanggal 11 Februari 2010 untuk MasaPajak Juli 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakanSurat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai denganfakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Menyatakan bahwa jumlah Pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2688 B/PK/Pjk/2019 No Uraian Jumlah1DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 12.945.504.2202DPP PPN atas penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN 1.277.024.4043Jumlah penyerahan 14.222.528.6244Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri 1.287.934.3195Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 1.177.811.2946Jumlah Pajak yang kurang /(Lebih) bayar 110.123.0257Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya8Jumlah Pajak kurang dibayar 110.123.0259Sanksi

Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 52.859.052Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi Administrasi 52.859.05210Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar 162.982.077 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 12 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001444.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal

Putusan Nomor 2688 B/PK/Pjk/2019 No Uraian Jumlah1)/DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 12.945.504.2202DPP PPN atas penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN 1.277.024.4043Jumlah penyerahan 14.222.528.6244Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri 1.287.934.3195Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 1.177.811.2946Jumlah Pajak yang kurang /(Lebih) bayar 110.123.0257Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya8Jumlah Pajak kurang dibayar 110.123.0259Sanksi

Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 52.859.052Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUPJumlah sanksi Administrasi 52.859.05210)Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar 162.982.077 6.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah menurut agamaIslam pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 di Matanna, RT. 001, RW.003, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa denganwali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sattu Labbang,yang dinikahkan oleh imam yang bernama Anwar dengan mahar berupasepetak sawah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masingmasing bernama #namasaksi dan Safri bin Sawala.Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.400/Padt.P/2021/PA.Sgm2.

Penetapan No.400/Padt.P/2021/PA.Sgm Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang lakiaki dewasa yang bernama #namasaksi dan Safri bin Sawala; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa sepetak sawah dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon dengan Pemohon II; Bahwa setelah

Penetapan No.400/Padt.P/2021/PA.Sgm Bahwa wali nikah Pemohon II selanjutnya mewakilkan kepada Imam yang bernama Anwar untuk melangsungkan tjab kabul dengan Pemohon ; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang lakilaki dewasa yang bernama #namasaksi dan Safri bin Sawala; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa sepetak sawah dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon

Penetapan No.400/Padt.P/2021/PA.Sgmpada 29 Juli 2016 di Matanna, RT. 001, RW. 003, Desa Parigi, KecamatanTinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandungbernama Sattu Labbang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam,bernama Anwar, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masingmasingbernama #namasaksi dan Safri bin Sawala; Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon menyerahkan maharkepada Pemohon II berupa sepetak sawah dibayar tunai yang diserahkansecara tunai; Bahwa sebelum menikah Pemohon

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut agamaIslam pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di Pangajiang, DesaParigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikahadalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustam bin Mase, yangdinikahkan oleh Imam bernama Tajuddin dengan mahar berupa uang 20(dua puluh) real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masingmasing bernama M. Abbas bin Daha dan M. Arif bin Bella.Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Padt.P/2021/PA.Sgm2.

Arif bin Bella; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa uang 20 (dua puluh) real dibayar tunai dibayar tuna; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus janda (cerai hidup); Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon dan Pemohon Il; Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, dan tidak pernahbercerai; Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon

Arif bin Bella; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa uang 20 (dua puluh) real dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus janda (cerai hidup); Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon dan Pemohon Il; Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, dan tidak pernahbercerai; Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon

Arif bin Bella; Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon menyerahkan maharkepada Pemohon II berupa uang 20 (dua puluh) real dibayar tunal; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus janda (cerai hidup); Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasabdan semenda Serta tidak Sesusuan; Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahanPemohon dan Pemohon II; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup rukun, dantidak pernah bercerai;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan