di depansidang Pengadilan Agama Panyabungan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Termohondapat dikabulkan, olehkarena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepadahukum acara yang bersifat knusus pula, maka berdasarkan azas /ex specialisderogat legi generalis ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklahdapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat, melainkan hanyalah

menggugurkan hak jawabnyaterhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuanyang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yangdilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karenakesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865Kitab UndangUndang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatumaka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktiandibebankan

Permohonan untuk Seluruhnya;Menurut Kami KPU Kabupaten Pasaman mencoret Calon Anggota DPRDKabupaten Pasaman dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 DapilKabupaten Pasaman 3 atas nama Hardianto (Penggugat) sebagai daftarCalon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dankeputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang menolak PermohonanUntuk seluruhnya tidak beralasan sama sekali karena:Bahwa yang dilarang menjadi Pengurus Partai Politik dan merangkapjabatan sebagai anggota DPRD hanyalah

Putusan Nomor 138 K/TUN/2014Perda Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 yang jika dicermatibahwa yang dilarang berpolitik tersebut hanyalah Kepala Desa dan atauWali Nagari;Dan jika mau diikuti alur berfikir peraturan kebijakan KPU ini maka KepalaJorong yang juga berstatus sama kedudukannya dengan posisi Ketua RWpada Kelurahan maka tentunya akan diberlakukan sama hendaknyaterhadap mereka karena semua sumber anggarannya juga berasal dariAPBD dan APBN dan statusnya juga merupakan perangkat kelurahan

Akta Pejabat itu hanyalah suatualat bukti;Oleh karena alat bukti sah maka secara mutatis perjanjian tersebutadalah sah karena tidaklah mungkin sesuatu alat bukti setengah sah dansetengah tidak, maka seharusnya isi dari alat bukti yang memuat tentang jualbeli tersebut juga menjadi SAH.Bahwa dalam hal pembuktian tergugat tidak dapat membuktikan dalilHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 84/Pdt/2016/PT YYK.jawabannya yang mendalilkan bahwa tergugat tidak pernah menjual tanahtersebut, maka oleh karena itu

Akta Pejabatini hanyalah suatu alat bukti. Yurisprudensi ini jelas sekali bahwa untuk bisajadi alat bukti yang sah, akta jual beli tanah harus dibuat dihadapan dan olehPejabat Pembuat Akta Tanah.Bahwa dalam hal pembuktian, kuasa Pembanding (dahulu Penggugat)Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 84/Pdt/2016/PT YYK.tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatanpatut dinyatakan ditolak.MENGADLI Menolak permohonan banding yang dimohonkan Pembanding.

yang paling besar tanpa ada batas, dengan perincian untukpembelian angka masingmasing sebesar Rp.1.000, ( seribu rupiah ) untuktebakan 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesarRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pembeli akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ), danuntuk 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesartebakan Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;e Bahwa perjudian tersebut hanyalah

harga yang paling besar tanpa ada batas, denganperincian untuk pembelian angka masingmasing sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka maka pembeli akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga)angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000, (limaratus ridbu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka maka pembeli akanmendapatkan hadiah sebesar tebakan Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) dan kelipatannya;Bahwa perjudian tersebut hanyalah

perlu untuk menegaskan sebagai berikut:a Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum putusan Judex Factisebagaimana dikutip di atas sangat dan sangat dipaksakan, bahkanbertentangan satu dengan yang lainnya;b Bahwa bukti T.21 yang hanya berupa fotokopi tersebut tanpa adaaslinya merupakan muara dari lelang tanah sengketa yang padadasarnya tidak pernah ada penyerahan kuasa untuk memasanghypotek dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepadaTergugat II/Terbanding/ Termohon Kasasi;Bahwa adanya bukti T.21 hanyalah

dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sedangkanmengenai penjaminan tanah sengketa oleh Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasikepada Tergugat III/Terbanding/Termohon Kasasi diluar sepengetahuan dan/atau tanpaizin pemiliknya yang sah, yaitu Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan inilahyang harus dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi,namun nyatanya tidak satupun bukti yang diajukannya dan kalaupun ada bukti surat(T.21) yang diajukan setelah acara kesimpulan, itu hanyalah

untukditolak secara keseluruhannya.DALAM POKOK PERKARABahwa Termohon bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegasseluruh dalildalil permohonan Pemohon Praperadilan, kecuali yangkebenarannya diakui Secara tegas oleh Termohon.Halaman 6 dari 19 Putusan Pra Peradilan Nomor 07/Pid.Pra/2020/PN BppBahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka romawi I.DASAR HUKUMPERMOHONAN PRAPERADILAN huruf A, bersama ini Termohon tidakakan menanggapi atau menjawab, dikarenakan dalil Pemohon yangtertuang dalam huruf A ini hanyalah

penjelasan hukum serta pendapathukum tentang pasal Praperadilan ;Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 1 serta dalil Pemohondalam angka romawi I.DASAR HUKUM PERMOHONANPRAPERADILAN huruf A,B dan huruf C, bersama ini Termohon tidakakan menanggapi atau menjawab, dikarenakan dalil Pemohon tersebutdiatas, hanyalah penjelasan penjelasan hukum yang oleh Termohon telahdipahami dan telah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan tugaspenegakan hukum oleh Termohon;Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka

ADEI, selanjutnyaterdakwa memang diharuskan dan diberikan tugas untuk menderesgetah karet cup lump tersebut yang dititipkan kepada terdakwa.Terdakwa dalam hal ini hanyalah dititipi getah karet cup lumpsebanyak 10 (sepuluh) kilogram tersebut oleh PT.

Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangansampai keluar dari jalurnya;Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayubesar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yangmenantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman = daripengadilan ;Menimbang, bahwa perlu) mendapat pertimbangan lebih lanjutadalah pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhihukuman yang seringan ringannya karena terdakwa menyesaliperbuatannya

tidak dapat diperbaiki kembali merupakan alasanpenceraian sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang, hal ini terbuktidari dalidalil yang dikemukakan TERMOHON mulai halaman 1 s/d 3 adalahbenar antara para pihak sering terjadi cekcok secara teruS menerusdisebabkan apa yang PEMOHON uraikan dalam gugatan mulai dari point 3,4,5 a, b, c, d,e, f, g, h, I, j, k, sedangkan dalil TERMOHON mulai halaman 1point 3 butir a s/d butir j, justru menguatkan adanya cekcok tersebut, lagipulajawaban TERMOHON tersebut, hanyalah

Sglt.10.11.12.tanpa bukti yang jelas, namun terhadap tindakan Pejabat Bupati Bangka Baratkami sudah somasi dan akan melakukan Upaya hukum Ke PTUN, olehKarena itu dalildalil TERMOHON mulai dari point 3, a, b, c, d, e, f, g, h, , j danpoint 4 harus ditolak dengan tegas, tidak perlu dipertimbangkan oleh MajelisHakim perkara aquo, karena itu hanyalah rekayasa dan akalakalanTERMOHON belaka memutarbalikan fakta;Bahwa benar TERMOHON telah memfitnah, dan membuat berita palsu,mencemar nama baik PEMOHON untuk

Bahwa dalil PENGGUGAT REKONVENSI pada point 4 dan point 5 dalamRekonvensi sudah kesepakatan kedua pihak, karena pada saatTERGUGAT REKONVENSI ikut pendidikan S2 sudah disetujui olehPENGGUGAT REKONVENSI karena tidak ada uang untuk biaya hidupmereka, gaji pokok TERGUGAT REKONVENSI hanyalah sebesar semulaHalaman 27 dari 71 Putusan Nomor 0807/Pdt. G/2020/PA.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalildalil TERMOHONkonvensi/PENGGUGAT rekonvensi mulai poini s/d point 10 jawabannya,karena melanggar larangan hukum acara dan Yurisprudensi MA RI tersebutdi atas, harus ditolak dengan tegas dan tidak perlu dipertimbangkan olehMajelis Hakim perkara a quo, lagi pula dalildalil PENGGUGAT rekonvensitersebut hanyalah rekayasa PENGGUGAT rekonvensi belaka untukmengelabui Majelis Hakim perkara aquo.MAKA:Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalildalil TERMOHONkonvensi/PENGGUGAT rekonvensi mulai point 1 s/d point 2, 3 a, b, c, djawabannya PENGGUGAT REKONVENSI dalam Dupliknya, karenamelanggar larangan hukum acara dan Yurisprudensi MA RI tersebut diatas, harus ditolak dengan tegas dan tidak perlu dipertimbangkan olehMajelis Hakim perkara a quo, lagi pula dalildalil PENGGUGAT rekonvensitersebut hanyalah rekayasa PENGGUGAT rekonvensi belaka untukmengelabui Majelis Hakim perkara aquo.MAKA:Berdasarkan

EKSEPSI KOMPETENSIABSOLUT10Bahwa permasalahan yang dihadapi Penggugat pada surat gugatannyaadalah masalah dengan telah diterbitkannya atau dengan telah dikeluarkannyasurat Tergugat No : B2345/0.3.19/Euh.2/12/2011 tanggal 02 Desember2011, di mana pada surat tersebut Tergugat Kepala Kejaksaan Negeri Klatendianggap telah melakukan pencabutan secara sepihak atas Akta MenerimaPutusan perkara pidana No. 88/Pid.Sus/ 2011/PN.KIt tanggal 01 Desember2011, padahal bila dicermati surat tersebut hanyalah merupakan

SuratPengantar dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum atas pencabutanpernyataan menerima putusan perkara pidana No. 88/Pid.Sus/2011/PN.kIttanggal 01 Desember 2011, oleh karena surat tersebut hanyalah merupakanpengantar, maka penanda tanganan oleh Kepala Seksi Pidana Umum atasnama Tergugat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Klaten pada kolom penandatanganan tidak terdapat kalimat atau katakata Selaku Penuntut Umum ,walaupun surat tersebut di dalamnya terdapat surat pernyataan dari JaksaPenuntut Umum.

pelanggaran terhadap UndangUndang yang berlaku, atasanggapan yang sedemikian tersebut menurut hemat Tergugat oleh karenaPenggugat telah menafsirkan yang sedemikian tersebut, maka tindakanTergugat yang berupa mencabut Akta Menerima Putusan haruslah dibuktikanlebih dahulu apakah benar perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atasUndangUndang, dan untuk membuktikannya harus lebih dahulu dilakukan uji materiil yang sudah tentu Lembaga Peradilan yang berwenang untukmelakukan uji materiil atau yudicial review hanyalah

1975 jo Yurisprodensi Mahkamah Agung No. 550 K/SIP/1979tanggal 31 Mei 1980, jadi tidak serta merta cukup mencantumkan kerugianmateriil sebesar Rp. 250, dan kerugian imateriil sebesar Rp. 750,, kKesemuaitu harus dirunci secara jelas dan lengkap, jadi andaikata terdapat kerugianmateriil sebesar Rp. 250, Tergugat justru perlu mempertanyakan dari manaPenggugat dapat menghitung besarnya perincian angka tersebut, bilaPenggugat tidak dapat memerinci maka Tergugat semakin yakin bahwaangkaangka tersebut hanyalah

Bahwa jawaban gugatan beserta eksepsinya ini telahTergugat buat berdasarkan alas hukum dan bukti yangkuat yang kebenarannya tak terbantahkan, namunsebaliknya bilamana Penggugat masih saja melakukanpembenaran berdasarkan kepentingannya sendiri, makaalasan tersebut hanyalah alasan yang mengadaadabelaka.Berdasarkan halhal sebagaimana alasan kami tersebut di atas, kami Tergugatmohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.KIt berkenan memutuskan :40PRIMAIR.

Dan berikutketentuan ayat (3) huruf g menyatakan yang pada pokok intinya Camatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas mempunyai tugas sebagaiPembina dan pengawas penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutanlain dan/atau kelurahan; serta dipertegas lagi pada pasal 154 PeraturanPemerintah nomor 43 Tahun 2014 yang pokok intinya kedudukanCAMAT HANYALAH SEBAGAI PENGAWAS, PEMBINA DANFASILITATOR.

untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusandan/atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yangbersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusandan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan hal inidibuktikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketaterlebih dahulu tidak mampu mengambil literasi yang tepat dancermat tentang hirarkis kedudukan srtuktural penjabat, karenaberdasarkan PP 18 tahun 2016 pasal 5 ayat (8) huruf g yang padapokok intinya Camat hanyalah

tersebut pada romawi tentangObyek Sengketa, romawi II tentang kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara, Romawi Ill tentang Upaya Administrati, Tergugat sangatberkeberatan dan menolak dengan tegas kecuali dapat dibuktikansebaliknya secara sah di Pengadilan;Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi Illtentang upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat, terhadap halini Tergugat sudah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat namunkalau itu dipandang tidak sesuai harapan itu hanyalah

Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasangugatan pada angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya mengemukakanHalaman 23 dari 55 halamanPUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.Penggugat telah melakukan upaya administratif namun tidak mendapatkantanggapan sesuai harapan, terhadap hal ini sudah dijawab Tergugat padanomor 2 (dua) diatas dan dalil ini pada hakekatnya hanyalah pengulangansaja;10.Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasangugatan pada angka 12 (duabelas)

pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desaserta penetapan dan penegasan batas Desa;p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat Desa;q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; danr. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 154Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diatas, KewenanganCamat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atausebutan lain dan/atau kelurahan hanyalah

Bahwa dilihat dari perjanjian kredit yang menjadi pokok permasalahandalam Gugatan PARA PENGGUGAT, telah jelas dan terang bahwahubungan hukum yang ada hanyalah antara PENGGUGAT II denganTERGUGAT namun dalam gugatannya, PARA PENGGUGATHalaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN.Skt.mendalilkan seolaholah PENGGUGAT II dalam membuat perjanjiankredit mewakili kepentingan perusahaan yang disebut CV.

IMARDE selaku Debitur kepadaTERGUGAT III selaku Kreditur yang mendasarkan pada Akta PerjanjianKredit Nomor: 39 Tanggal 8 Juni 2012 berikut perubahan daripadanya ;Bahwa karena senyatanya Obyek Sengketa meskipun dalam penguasaanTERGUGAT I, namun terhadapnya karena telah diletakkan SitaPersamaan atau Sita Penyesuaian (vergelijkende beslaag) ataspermohonan TERGUGAT Ill, maka pengangkatan sita persamaan atasObyek Sengketa hanyalah bisa dilakukan oleh PT.

Sehingga tidak ada korelasi antara penentuan subyek hukummaka gugatan a quo menjadi kabur.Bahwa Tergugat dalam jawaban menyimpulkan bahwa PARAgugatannya yang baru ini hanyalah merupakan formalitas belaka atautelah direncanakan sejak awal dengan maksud untuk menundanundapelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dan agar tidak segeraterwujud adanya kepastian hukumatas sengketa dalamperkarainisehingga berpotensi gugatan akan diajukan berulang kali bersamapaket pengajuan upaya hukumnya.PENGGUGAT TIDAK

Gamis Aanhoedanigheid)Bahwa PENGGUGAT terbukti tidak memiliki Persona Standi InJudicio karena tidak memiliki Kedudukan dan kepentingan hukum denganperjanjian kredit yang dibuat PENGGUGAT II karena PENGGUGAT tidakada keterlibatannya sama sekali dalam perbuatan hukum membuat perjanjiankredit dimaksud., adapun perjanjian kredit yang menjadi pokok permasalahandalam Gugatan PARA PENGGUGAT, telah jelas dan terang bahwa hubunganHalaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN.Skt.hukum yang ada hanyalah

TERGUGAT I menyimpulkan bahwa PARAPENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dan kuat dugaan bahwa pengajuangugatannya yang baru ini hanyalah merupakan formalitas belaka atau telahdirencanakan sejak awal dengan maksud untuk menundanundapelaksanaanlelang terhadap obyek sengketadan agar tidak segeraterwujud adanya kepastian hukum atas sengketa dalam perkara ini sehinggaberpotensi gugatan akan diajukan berulang kali bersama paket pengajuanupaya hukumnya.

Kelurahan B, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yangdiantaranya terdiri dari P sebagai kepala keluarga dan P2 sebagai isterinya.Majelis menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena dalam Pasal 7ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991dinyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikahyang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Majelis menilai bukti P.1tersebut hanyalah

Majelis menilai bukti P.2bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturanperundangan, maka Majelis menilai bukti P.2 tersebut bukanlah akta autentikdan hanyalah merupakan bukti Surat biasa;Menimbang, bahwa saksisaksi para Pemohon mengetahui pada tahun2014, Pemohon telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II oleh wallnikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama WALI di Kelurahan B,Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Akad nikah tersebutdilaksanakan oleh KH.

gugurlah haknya;Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya terhadap dalildalilPenggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalildalilPenggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tundukkepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex specialisderogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapatdianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna danmengikat, melainkan hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatanPenggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilaipembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selainitu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa perceraiantidak boleh terjadi karena kesepakatan dan demi asas kehatihatian oleh karenanya dalildalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KitabUndangUndang Hukum Perdata,

Menimbang, bahwa pada pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dirumuskan bahwa suami isteri wajib saling cintamencintal, hormatHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Btm.menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yanglainnya;Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuanperkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dansebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus sehingga tidak ada harapan

untuk hidup rukun damai lagi dalamrumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintudharurat, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebutsematamata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belahpihak serta untuk meminimalisir eksesekses negatif atau kemudharatan yanglebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan qgaidahushul yang berbunyi;g . : i $i t " (TY spl alas Yl) lL all so yf a LitArtinya : Menolak kerusakan harus

depan sidangPengadilan Agama Panyabungan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan, olehkarena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepadahukum acara yang bersifat knusus pula, maka berdasarkan azas /ex specialisderogat legi generalis ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklahdapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kKekuatan pembuktiansempurna dan mengikat, melainkan hanyalah

menggugurkan hak jawabnyaterhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuanyang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yangdilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karenakesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865Kitab UndangUndang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatumaka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktiandibebankan

2018/PN RAPmenang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh riburupiah), jika pemasang atau pembeli menebak 3 (tiga) angka denganharga Rp. 1.000, (Seribu rupiah) maka apabila menang akan mendapathadiah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasangatau pembeli menebak 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,(seribu rupiah) maka apabila menang akan mendapat hadiah sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulahkelipatannya;e Bahwa perjudian tersebut hanyalah

70.000, (tujuh puluh riburupiah), jika pemasang atau pembeli menebak 3 (tiga) angka denganharga Rp. 1.000, (Seribu rupiah) maka apabila menang akan mendapathadiah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasangHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2018/PN RAPatau pembeli menebak 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,(seriou rupiah) maka apabila menang akan mendapat hadiah sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulahkelipatannya;e Bahwa perjudian tersebut hanyalah

maka yangbersangkutan berhak memperoleh uang yang besarnya : Untuk 2 (dua) nomor mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pembelian ; Untuk 3 (tiga) nomor atau angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat daribesar pembelian ; Untuk 4 (empat) nomor atau angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipatdari besar pembelian ;Akan tetapi apabila nomor atau angka yang dibeli tidak cocok maka uang pembelianmenjadi milk bandar, oleh karenanya untuk dapat menang dalam judi TogelHongkong hanyalah

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya terhadap dalildalil Penggugat dan gugur haknya, maka Majelis Hakim menilai bahwaTergugat telah mengakui dalildalil Penggugat, tetapi olen karena perkara initermasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yangbersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legigeneralis ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggapsebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna danmengikat, melainkan hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatanPenggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilaipembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakimselain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab UndangUndang Hukum Perdatabahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan dan demi asas kehatihatian oleh karenanya dalildalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KitabUndangUndang Hukum Perdata,

lebih 5 (lima) bulan sampaiSCKAIANG j nnonane nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnnMenimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka harusdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan percekcokan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankanlagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkankemadlaratan bagi kedua belah pihak, dan kalaupun Tergugat menyatakanberkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat hanyalah

akan bertepuksebelah tangan Saja ; 272222 oon nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahirsaja melainkan ikatan lahir batin yang tujuannya untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ruhsuatu perkawinan adalah ikatan bathin, faktanya antara Penggugat denganTergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi yang ada hanyalah ikatan lahir.

siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orangzalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khususyang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lexspecialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklahdapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna danmengikat, melainkan hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatanPenggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilaipembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selainitu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa perceraiantidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalildalil gugatan Penggugattetap harus dibuktikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkansesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban