hanya dilakukan koreksi fiskal olehPemeriksa/Terbanding pada tahun pajak 2008 dan tahun Pajak 2010 sedangkan pemeriks:tahun pajak 2009 dan tahun pajak 2011 tidak dilakukan koreksi fiskal oleh Pemeriksa/Terbanding sehingga dalam hal ini tidak terdapat konsistensi dari Pemeriksa/TerbanciingSPHP dan SKPKB PPN tahun pajak 2009 dan 2011;bahwa pada proses pemeriksaan Terbanding melakukan koreksi DPP Pajak PertambahanNilai atas Penalty Income sebesar Rp. 1.416.204.129,00 karena merupakan obyek PPN ysbelum dibayar

XXX sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2010 menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 65.115.646.151,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.416.564.608,00Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 7.942.229.272.00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 1.525.664.664,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Rp 1.52 1.994PPN Kurang Dibayar Rp 3.337.330,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 3.337.330.00Jumlah PPN yang masih harus

dibayar Rp 6.674.660,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dapersidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 1 September 2014, oleh Hakim MajePengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak NomPen.00224/PP/PM/II/ 2014 tanggal 21 Februari 2014, dengan susunan Majelis dan PaniPengganti sebagai berikut:Soeryo Koesoemo Adjie sebagai Hakim Ketua,Rasono sebagai Hakim Anggota,Bambang Basuki sebagai Hakim Anggota,R.E.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 24 April 1991 di Wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanSukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah Ayah KandungPemohon II Pemohon II yang bernama Jumhadi dengan mahar berupa uangsebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadimunakih (yang menikahkan) adalah Aca dengan disaksikan oleh saudaradan kerabat dekat Pemohon dan Pemohon II antara lain yang bernamaApandi dan Bandi;2.

Bahwa pada tanggal 24 April 1991, Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, denganwali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jumhadidengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah)dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Apandi danBapak Bandi, hal itu. diketahui saksi karena saksi ikut menghadiripernikahan antara Pemohon dengan Pemohon

Bahwa pada tanggal 24 April 1991, Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, denganwali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jumhadidengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah)dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Apandi danBapak Bandi, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon

tunai dengan MasKawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah) dibayar tunai dandisaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Apandi dan Bapak Bandi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas,majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknyasebagai berikut :1.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yangdilangsungkan pada tanggal 24 April 1991, di Wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan walinikahnya adalah Jumhadi yang bernama uang sebesar Rp. 5.000, ( limaribu rupiah) dibayar tunai dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.5.000, ( lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan olehdua orang saksi yaitu Bapak Apandi dan Bapak Bandi;2.

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Jakariah bin Abidin denganHal. 1disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI1 dan SAKSI 2 serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2: Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan Pemohon Il berstatus gadis dan selamapernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatpernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah Kakak Kandung; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal Tanggal 19Juli 2003 di xxxx XXxXxXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Jakariah bin Abidin ;7 Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) dibayar

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah Kakak Kandung;7 Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal Tanggal 19Juli 2003 di xxxx XXxxXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX7 Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Jakariah bin Abidin ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P2, serta berdasaranketerangan 2 (dua) orang saksi, Majelis

Hakim menemukan fakta sebagaiberikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah menurut SyariatAgama Islam yang dilangsungkan pada tanggal Tanggal 19 Juli 2003di XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II yang bernama Jakariah bin Abidin dengandisaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI1 dan SAKSI 2 serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, belum pernah berceraldan hingga sekarang

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Budin bin Juna Buddin bin JunaHal. 1dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yangbernama Puasa dan Lukman serta mahar berupa uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2.

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah kakak ipar;7 Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Mi 1996 diXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX7 Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Budin bin Juna Buddin bin Juna; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tigaratus ribu rupiah) dibayar

keabasahan pernikahantersebut;Menimbang, bahwa dari posita Pemohon dan Pemohon Il, MajelisHakim menilai bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkan telahmelaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 02 Mi 1996 diXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX, dengan wali nikah ayahkandung Pemohon Il yang bernama Budin bin Juna Buddin bin Juna dengandisaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Puasa danLukman serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus riburupiah) dibayar

tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P2, serta berdasaranketerangan 2 (dua) orang saksi, Majelis

Hakim menemukan fakta sebagaiberikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah menurut SyariatAgama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mi 1996 di xxxxXXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II yang bernama Budin bin Juna Buddin bin Junadengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yangbernama Puasa dan Lukman serta mahar berupa uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, belumpernah bercerai dan hingga sekarang

Jumlah (a+b) 123.492.920.813 123.492.920.813 04 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 387.502.597 339.329.152 48.173.4455 Sanksi Administrasi:la Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0lb Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 387.502.597 339.329.152 48.173.445ic Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0id Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0 0le Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0ff Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0 0ig Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Pasal 9 (4f) PPN 0 0 0lh Jumlah (atb+c+d+e+f+g) 387.502.597 339.329.152 48.173.4456 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 775.005.194 678.658.304 96.346.890 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 November 2016;Put.82386/PP/M.VB/16/2017,Menimbang, bahwa amartanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:2017,yangPutusan Pengadilan Pajak Nomor29 MarettelahHalaman 2 dari 8 halaman.

Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau nihil) 91.273.289.993lb. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 214.426.881.654b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 214.426.881.654Ic. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0id. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 214.426.881.654le.

Jumlah (a + b) 123.492.920.8134 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 339.329.1525Sanksi Administrasi:la. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0lb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 339.329.152ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0ig. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0lh.

Jumlah (a+b+c+d+et+f+g) 339.329.1526 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 678.658.304Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017, kemudianHalaman 3 dari 8 halaman.

aan lWardaeran 4.229.977.386 433.114.190 796.863.196pabeanJumlah 1.229.977.386 433.114.190 796.863.196Perhitungan PPN Kurang BayarDibayar dengan NPWP sendiri 43.311.419 43.311.419 dumlah Palak. yang dapat 43.311.419 43.311.419 :diperhitungkanJumlah Penghitungan PPN Kurang 79 686.320 7 79. 686.320BayarSanksi administrasiBunga Pasal 13ayat (2) UU KUP 38.249.433 38.249.433Jumlah PPN yang masih harus dibayar 117.935.753 117.935.753 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian

Dasar Pengenaan Pajak 433.114.190Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.0.9) sa STAsB Dikurangi:PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 05 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0STP (pokok kurang bayar) 0: Dibayar dengan NPWP sendiri 43.311.419b. . .5.

Jumlah yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Maret 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya

, bukti dan penerapanhukum, karena pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakanyang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak sesuai dengan prinsipprinsip hukum mengenai hak dankewajiban di bidang perpajakan melalui prosedur dan substansi hukumyang kurang benar yang mencakup (a) cost of revenues, account servicefee, actual cost, terdapat biaya impor jasa dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean, dari Origin Energy Limited (OEL) dan The TataPower, yang belum dibayar

Putusan Nomor 3988/B/PK/Pjk/2019 Perhitungan PPN Kurang Bayar Dibayar43.311.419,00dengan NPWP sendiri Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 43.311.419,00 Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 79.686.320,00Sanksi administrasiBunga Pasal 13 ayat38.249.433,00(2) UU KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar 117.935.753,00ow DT Wo Wo Wo A Fo Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab

Pajak Keluaran yang 0,00 809.183.373,00 (809.183.373,00)harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:Pajak Masukan yang 0,00 809.183.373,00) (809.183.373,00)dapat diperhitungkan 0,00 0,00c. Diperhitungkan: 0,00c.1. SKPPKP 0,00 0,00 0,00c.2. PPN atas Retur 0,00 0,00 0,00Pembeliand. Jumlah pajak yang 0,00 809.183.373,00) (809.183.373,00)dapat diperhitungkane.

Jumlah perhitungan 0,00 0,00PPN Kurang (Lebih)Bayar3 Kelebihan Pajak yang 0,00 0,00 0,00sudahdikompensasikan 4 Jumlah PPN yang 0,00 0,00 0,00masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085003.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 809.183.373,00b.

Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/202029 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.643.5057.000sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi negatif DPP PPN atas Pemanfaatan BKPDari Luar Daerah Pabean sebesar Rp8.091.833.730,00 yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali

Pajak Keluaran yang harus 809.183.373,00dipungut/dibayar sendirib.

Taher serta mahar berupa uangsejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang pada usia 20 tahun, dan Pemohon Il berstatus gadispada usia 21 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihakketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebutserta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;4.

bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah tetangga; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret2003 di xxxx Xxxx, Kecamatan Huu, XxXXXXXXX XXXXX; Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Ibrahim bin Usman ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000(tigajuta rupiah) dibayar

bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah tetangga; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret2003 di xxxx Xxxx, Kecamatan Huu, XxXXXXXXX XXXXX; Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Ibrahim bin Usman ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000(tigajuta rupiah) dibayar

Taher serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000(tigajuta rupiah) dibayar tunai dibayar tunal;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon ll, berdasarkan

Taher serta mahar berupa uangsejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) dibayar tunai dibayar tunai,belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon danPemohon II masih tetap beragama Islam; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak adahubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanyalarangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku serta tidak terikat olehsuatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain; Bahwa

Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikahadalah wali nikah adalah wali nasab Sudarto ayah kandung Pemohon Il,disaksikan dua orang saksi nikah bernama Amat Khusaini dan AgungNugroho serta mas kawin berupa mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunal; dibayar tunai;3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak adapaksaan dari pihak manapun;4.

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Ikhsan Bima Pratama BinSugiyanto) dengan Pemohon II (Widya Tri AmMbaryanti Binti Sudarto) denganwali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sudarto yang dilaksanakanpada tanggal 10 Desember 2013 dengan mas kawin berupa uang sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai di wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Metro Barat Kota Metro3.

Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017/PA.Mt Bahwa Pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara syariat agamaIslam di hadapan P3NTR ; Bahwa wali nikahnya wali nasab Sudarto ayah kandung Pemohon Il; Bahwa saksinya ada dua orang masingmasing bernama Amat Khusainidan Agung Nugroho; Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai; Bahwa Tidak ada paksaan saat menikah, tidak ada hubungan darah danhubbungan sepesusuan; BahwatTidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan

;Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini adalah : Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang menikahpada tahun di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro; Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikahadalah wali nikah adalah wali nasab Sudarto ayah kandung Pemohon Il,disaksikan dua orang saksi nikah bernama Amat Khusaini dan AgungNugroho serta mas kawin berupa mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar

tunal; dibayar tunai; Bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sejak menikah belummempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan bukti authentik sebagai bukti Keabsahan pernikahan tersebut,maka atas dasar itu Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inike Pengadilan Agama Metro guna memperoleh penetapan pengesahannikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yangmenurut majelis

Bahwa pada O04 Agustus 1986, Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan walinikahnya adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Bapak Ikatdengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah)dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Odim danBapak Sita;3.

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1986, Pemohon dengan Pemohon IImelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sukatani,Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandungPemohon Il bernama Ikat dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan olehdua orang saksi yaitu Bapak H. Odim dan Bapak Sita hal itu diketahul saksikarena saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;Hal. 4 dari 11 hal. Pen.

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1986, Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sukatani,Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandungPemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (Limaribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksiyaitu Bapak H. Odim dan Bapak Sita hal itu diketahui saksi karena saksihadir pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;2.

syariat Islam, Sementara Pemohon dan Pemohon Ilsangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk keperluanpengurusan persyaratan ibadah umroh dan administrasi lainnya;;Menimbang, bahwa dari posita Pemohon dan Pemohon Il, majelismenilai bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurutsyariat Islam pada 04 Agustus 1986, di Kecamatan Sukatani, KabupatenPurwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II denganMas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut syariatIslam yang dilangsungkan pada 04 Agustus 1986 di Kecamatan Sukatani,Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandungPemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 5.000, (Lima riburupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksiyaitu Bapak H. Odim dan Bapak Sita;2.

Menurut TerbandingBahwa jumlah pajak yang harus dibayar menurut Pemeriksa Rp. 0,00(Nihil)adapun perhitungannya adalah sebagai berikut; Jumlah Seluruh Penyerahan 1.090.909.091Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 109.090.909Pajak Masukan Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 109.090.909Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 486.048.818Jumlah PPN Kurang/(Lebih Bayar) 376.957.909Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 376.957.909Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHIL

Jumlah Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa jumlah pajak yang harus dibayar menurut Pemohon Banding (Nihil)adapun perhitungannya adalah sebagai berikut; Jumlah Seluruh PenyerahanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak MasukanPajak keluaran yang harus dipungut sendiri Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 486.048.818 Jumlah PPN Kurang/(Lebih Bayar) 486.048.818Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 486.048.818Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHIL Alasan Yang Menjadi

Rp 376.957.909,)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 376.957.909,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp = NIHILHalaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 170 B/PK/PJK/20173.5.

ke Masa Pajak Berikutnya Rp 376.957.909,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp NIHILb.

,)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 558.776.091,PPN yang masih kurang (lebih) dibayar Rp 36.363.636,Sanksi Administrasi Rp 36.363.636,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.727.273,Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa PajakMei 2006 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sudah setuju dan tidak mengajukan keberatan maupunbanding, sehingga terhadap nilai pajak yang kurang dibayar untuk MasaHalaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 170 B/PK/PJK/2017Pajak

Pambudidi Desa Blawe RT.03/RW.01, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediridengan tujuan membeli barang berupa sprei sejumlah 10 (Sepuluh)potong dengan harga total Rp940.000,00 (Sembilan ratus empat puluhribu rupiah) dan bed cover sebanyak 3 (tiga) potong dengan harga totalRp990.000,00 (sembila ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan denganjumlah total keseluruhan dibayar tunai oleh Terdakwa sebesarRp1.930.000,00.

Pambudikembali dalam selang 2 hari kemudian Terdakwa memberikan uangsebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa yang belumdibayar sebesar Rp6.685.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluhlima ribu rupiah); Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sering didatangi oleh saksi Moc.Pambudi untuk menagih uang yang belum dibayar akan tetapi ParaTerdakwa hanya menjanjikan saja dan sampai sekarang belum dibayar; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidanaPenipuan terhadap saksi Moc

kemudian; Bahwa total kerugian Saksi dari barang yang belum dibayar sebesarRp15.157.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dantidak ada yang keberatan;2.

Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dibayarsebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);" Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 dibayar sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);" Pada hari Minggu O06 Oktober 2019 dibayar sebesarRp500.000,00 (lima ratu.ribu rupiah);" Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 dibayar sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.

dengan berjanji yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah suami dari Almarhum SRI SUTANTI atau anakmenantu dari KARDJAN dan saksi adalah ipar dari Para Pemohon,sehingga saksi mengetahui peristiwa kejadian atas permohonan yangdiajukan oleh Para Pemohon tersebut; Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Para Pemohon yaitu asalnyaadalah milik dari Almarhum TRI MURTI (adik kandung KARDJAN) yangdibeli atau ditorok oleh Para Pemohon dengan harga Rp1.500.000,00(limaratus ribu rupiah) dan dibayar

sebesar Rp300.000,00(tigaratus ribu rupiah) denga dibuatkan surat perjanjian jual beli tanah tersebut,dan sisanya dibayar dengan cara dicicil hingga lunas; Bahwa setahu saksi yang menerima uang cicilan pembelian tanah milikAlmarhum TRI MUTI, sewaktu masih hidup adalah TRI MURTI sendiri,kemudian setelah TRIMUTI meninggal dunia pada tahun 1994, yangmenerima uang cicilan tersebut adalah anaknya yang bernama BAMBANGDARSONO atau BAMBANG BUDIARTO hingga lunas pada tanggal16 Nopember 1996; Bahwa diatas

AGUS JASMANI:Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:e Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon, sehingga saksidapat mengetahui peristiwa kejadian atas permohonan yang diajukanoleh Para Pemohon tersebut; Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Para Pemohon yaitu asalnyaadalah milik dari Almarhum TRI MURTI (adik kandung KARDJAN) yangdibeli atau ditorok oleh Para Pemohon dengan harga Rp1.500.000,00(limaratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara diangsur; Bahwa

pertama kali sebesar Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 1989, kemudiandiangsur/dicicil hingga lunas tanggal 16 Nopember 1996; Bahwa ahli waris dari TRI MURTI tidak pernah mempermasalah tentang jualbeli atas tanah tersebut, karena ahli warisnya telah mengetahui danmelanjutkan untuk menerima uang cicilan; Bahwa sertipikat tanah tersebut belum dibalik nama dan masih atas namaTRI MURTI meskipun telah dibayar lunas sejak tanggal 16 Nopember 1996hingga sekarang karena tidak ada

sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannyadiangsur/dicicil hingga lunas pada tanggal 16 Nopember 1996,seperti tersebut dalam bukti bertanda P.3;Bahwa selain tanah KARDJAN dan anakanaknya juga membeli/norok rumah milik TRI MURTI dan telah dibayar lunas, sepertitersebut dalam bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7;Bahwa benar TRI MURTI tidak pernah menempati tanah sertipikatHM.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit UmumPedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 44.000.000, ((EmpatPuluh Empat juta Rupiah));Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugatdalam jangka waktu 36 ( Tiga Puluh Enamo bulan sejak ditandatanganiSurat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Mei 2015 dengan jadwalpembayaran pinjaman sebagai berikut:o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiap bulandengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi

angsuran Pokok danBunga dalam 36 ( Tiga Puluh Enamo kali angsuran masingmasingsebesar Rp 1.437.400, ((Satu Juta Empat rtaus Tiga Puluh Tujuh RibuEmpat rtaus Rupiaho).o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambatlambatnya padatanggal 04052018.Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanahdengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas TanahDesa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab tebo yang di terbitkan di MuaraTebo tanggal 07 Juli 2008.Asli bukti Surat Hak

Milik (SGHM) Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kabtebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual selurunh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan YangBerhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan.

kembali oleh Tergugat dalamjangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani SuratPengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Mei 2015 dengan jadwal pembayaranpinjaman sebagai berikut:oPokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiapbulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuranPokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masingmasing sebesar Rp 1.437.400, (Satu Juta Empat rtaus Tiga Puluh TujuhRibu Empat rtaus Rupiah).oAngsuran terakhir harus dibayar

)Dasar PengenaanPajak: Ekspor 949.976.337.174,00 949.976.337.174,00 0,00 Penyerahan yang = 888.936.067.118,00 889.353.880.606,00 417.813.488,00PPNnya HarusDipungut Sendiri Penyerahan yang = 285.382.200,00 285.382.200,00 0,00Dibebaskan dariPengenaan PPNJumlah Seluruh 1.839.197.786.492,00 1.839.615.599.980,00 417.813.488,00PenyerahanPajak Keluaran 88.893.606.643,00 88.935.387.992,00 41.781.349,00Pajak Masukan: Pajak Masukan 83.221.491.926,00 83.208.355.383,00 13.136.543,00yang DapatDiperhitungkan Dibayar

H.Thamrin No. 51, Jakarta 10350, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp.1.839.615.599.980,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 88.935.387.992,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 88.895.528.780.00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 39.859.212,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 14.346.796.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 54.199.008,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang

Diperlukanwaktu bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) untuk melakukan verifikasi guna memastikan besarnyajumlah yang akan dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tersebut;Biaya Komisi;Besarnya jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayar kepadaPenyedia Jasa (service provider) tergantung dari nilai penjualantertentu dan juga tertagihnya penjualan tersebut.

Sehinggadiperlukan waktu bagi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) untuk melakukan verifikasi apakah nilaipenjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menagih komisiadalah benar dan apakah tagihan penjualan tersebut sudah dibayar,yang mana pada saat tagihan komisi diterbitkan oleh Penyedia Jasa,seringkali tagihan penjualan tersebut belum jatuh tempo.

Olehkarena itu Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) baru dapat memastikan besarnya komisi yang seharusnyadibayarkan atau akan dibayarkan adalah benar apabila tagihan13penjualan sudah jatuh tempo dan sudah dibayar.

Kerugian materiil:1) Bahwa uang sewa alat berat yang belum dibayarkan oleh paraTergugat kepada Penggugat sejumlah Rp681.540.000,00 (enamratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut: Total biaya sewa alat berat Rp 1.462.540.000,00Total yang telah dibayar Ro 781.000.000,00Total yang belum dibayar Rp 681.540.000,00(enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh riburupiah).Hal. 6 dari 26 Hal.

Jika jumlah tersebut ditambah dengan biayamobilisasi/demobilisasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)per unit, atau Ro180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk6 (enam) unit alat, maka total biaya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah : Rp440.439.000,00 + Rp180.000.000,00 = Rp620.439.000,00 ;5. Bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika total biaya yang telah dikeluarkan dengan uangyang sudah dibayar oleh CV.

Yadianor yang padapokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai operator excavator yangditunjuk oleh Tergugat Il, dimana jangka waktu lumpsum adalah 300 jam perbulan dan biaya yang dibayar adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh limajuta rupiah). Setelah kerja 2 (dua) bulan saksi keluar karena kelalaian daripihak Tergugat Il yang merugikan orang karena alat belum dibayar, maka alatdi off dan gaji saksi tidak dibayar. Perusahaan yang mengerjakan cetak sawahyaitu CV.

Alat dipakai sekitar 2 (dua) bulanan diDesa Kelanis dan Desa Mangkatir dengan kotrak menggunakan sistemlumpsum, penyewaan alat setahu saksi yaitu 300 jam/oulan, kemudianperjanjian tersebut diputus karena tidak dibayar dan tidak ada tanggung jawabdari pihak Tergugat.

Saksi bekerja dibayar oleh PakSukardi/Tergugat Il. Alat berat pernah disuruh berhenti oleh Penggugat 1 kalisekitar 10 (Sepuluh) hari, kKemudian setelah lebaran disuruh bekerja lagi olehyang punya alat, yaitu PT. Ranisa Delapan Tiga Satu. Pada tanggal 8September 2016 alat berhenti bekerja dan masih ada di lapangan, sejaktanggal 8 Oktober 2016, alat tersebut keluar dari lapangan.

Menetapkan PPN terutang Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari2012 menjadi Lebih Bayar sebesar Rp139.705.214 sebagaimana terlihatpada perhitungan sebagai berikut: Jumlah MenurutNo Uraian PemohonBanding (Rp)1 Ekspor 1.652.164.2342 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 14.656.600.1683 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 202.498.037Jumlah (1+2+3) 16.511.262.4394 PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri 1.465.660.0295 PPN Masukan yang dapat diperhitungkan 1.593.314.4856 PPN

dibayar dengan NPWP sendiri 12.050.758PPN Kurang/(lebih) bayar (456) (139.705.214) telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;Bahwa demikian Surat Banding ini disampaikan dengan harapan agarMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketaini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004423.16/2018/

Putusan Nomor 1522/B/PK/Pjk/2021Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 yang masihharus dibayar sebagai berikut: No Uraian Jumlah RpDasar Pengenaan Pajak 16.511.262.439,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 1.465.660.029,00Dikurangi:c Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan 1.593.314.485,00d Dibayar dengan NPWP sendiri 12.050.758,00e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.605.365.243,00f Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (139.705.214,00

)3 ania yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak 139.705.214,004 PPN yang Kurang Dibayar 0,005 Jumlah Sanksi Administrasi: 0,006 Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 November 2020 dengan disertai alasanalasannyayang diterima

PPN Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0 1.228.98b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 4.436.03b.2. lainlain 0c.

Jumlah 0 4.436.033 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0 4.436.034 Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a3) (3.207.045 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya6 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (34) 0 (3.207.04 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79419/PP/M.VA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016

Putusan Nomor 721/B/PK/Pjk/2018Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000, Jenis Usaha:Pertambangan Batu Bara Generasi Ill, beralamat di Jalan Alaydrus Nomor82, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)(3.207.049.830,00a. PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar )b. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00c. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00d.

Putusan Nomor 721/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor KEP2147/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00024/507/ 13/029/14 tanggal 1 Oktober 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.614.652.4029.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp3.207.049.830,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaJuncto Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

sehingga:Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri untuk masa Juni 2010adalah:Menurut Pemohon Banding Rp 1.564.000,00Rp 5/74.515.052,00Rp 572.951.052,00Perhitungan PPN Kurang Bayar adalah.Menurut Terbanding Koreksi Menurut Pemohon Banding = Rp 156.400,00Menurut Terbanding = Rp 07.451.505,00Koreksi = Rp 57.295.105,00Sanksi administrasi dari koreksi Juni 2010 adalah:Menurut Pemohon Banding = Rp 156.400,00Menurut Terbanding = Rp 97.451.505,00Koreksi = Rp 57.295.105,00Dan jumlah PPN yang masih harus dibayar

Ekspor Rp = 8.211.205.949Penyerahan yang PPNnya harus dipungut menurut Terbanding Rp 574.515.052Penyerahan PPN yang tidak dapat dipertahankan Rp 572.951.052Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.564.000Jumlah Penyerahan hasil persidangan Rp 8.212.769.949PPNnya yang harus dipungut Rp 156.400Pajak Masukan (Kredit Pajak) yang dapat diperhitungkan Rp 174.222.154Telah diperhitungkan dengan SKPLB (Rp 174.222.154)Pajak Masukan (Kredit Pajak) yang dapat diperhitungkan Rp 0PPN Kurang (lebih) dibayar

Rp 156.400Sanksi Administrasi: Pasal 15 ayat (2) Rp 156.400PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 312.800Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2014,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 7 Januari 2015 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Januari2015

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembalimenjadi sebesar Rp312.800,00; dengan perincian sebagai berikut :Ekspor Rp

8.211.205.949Penyerahan yang PPNnya harus dipungut menurut Terbanding Rp 574.515.052Penyerahan PPN yang tidak dapat dipertahankan Rp 572.951.052Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.564.000Jumlah Penyerahan hasil persidangan Rp = 8.212.769.949PPNnya yang harus dipungut Rp 156.400Pajak Masukan (Kredit Pajak) yang dapat diperhitungkan Rp 174.222.154Telah diperhitungkan dengan SKPLB (Rp 174.222.154)Pajak Masukan (Kredit Pajak) yang dapat diperhitungkan Rp 0PPN Kurang (lebih) dibayar Rp

Putusan Nomor 1855/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPh 23 tersebut di atas danmembatalkan KEP00271/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Maret 2017.Sehingga perhitungan PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar menurutperhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2013 adalahNihil dengan perincian perhitungan sebagai

Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar IDR Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113328.12/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 3Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Putusan Nomor 1855/B/PK/Pjk/2019 PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak R 330.768.937.904,0p 0Pajak Terutang Rp 6.618.085.611,00Kredit Pajak Rp 6.618.085.611,00PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak