Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini mohon menetapkan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 3Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandanganpandangan kepada Pemohon dan calon mempelai lakilaki dan perempuan,tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosialkemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundangundangan

ditunjuk kepadahalhal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapbkan, Pemohonhadir di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat danpandanganpandangan kepada Pemohon dan calon mempelai lakilaki danperempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secarapsikologis, sosial kKemasyarakatan, maupun pandangan

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 3Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini mohon penetapan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandanganpandangan kepada Pemohon dan calon mempelai lakilaki dan perempuan,tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosialkemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundangundangan

l @ Halaman 13Menimbang, bahwa maksud = permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapbkan, Pemohonhadir di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat danpandanganpandangan kepada Pemohon dan calon mempelai lakilaki danperempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secarapsikologis, sosial kKemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum danperundangundangan yang berlaku, tentang usia perkawinan

Membebankan biaya perkara Sesuai peraturan yang berlaku; Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 3Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini mohon penetapan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandanganpandangan kepada Pemohon dan calon mempelai lakilaki dan perempuan,tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosialkemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan

Berita Acara Sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohonhadir di persidangan; Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 13Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat danpandanganpandangan kepada Pemohon dan calon mempelai lakilaki danperempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secarapsikologis, sosial kKemasyarakatan, maupun pandangan

pire belim al yos TAU yurl 9 pa atl ailsSob olgy) slag Jt ails plrall ales)Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampuberumah tangga, maka kawinilah, karena kawin dapatmenundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Danbarangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, makasesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawanafsu. (HR. Bukhari)3. Alquran surah Alisra ayat 32 :O# ( Wxil6yft Zua!$yQur pt+Asst b%x.m RI) JoTih9$# (#q/tha)s?

Pemohon dalam hal ini terlihattidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukupumur karena anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga,Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara aquo,Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidakmendekati zina (vide Alquran surat Alisra ayat 32) dan menganjurkan untuksegera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dankemaluan.

Hal tersebutbersesuaian pula dengan pendapat D.Simons : bahwa ciriciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawabpada umumnya adalah ciriciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yangmempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandanganpandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapatmenentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telahmenunjukkan kecakapan

Selain itu,keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usiamuda;Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohonmenyatakan telah memahami risikorisiko yang mungkin terjadi padapernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap denganpermohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anakpara Pemoon dengan calon suaminya telan melakukan hubungan layaknyasuami istri, hingga menyebabkan anak Pemohon hamil;Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan Pemohon

diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf(a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan PengadilanManna memiliki egal standing memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anakPemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan

Nomor: 591/2000 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang tanggal 07 Noember2000;Bahwa pada awalnya Pernikahan yang dibina antara penggugat denganTergugat selaku suami Istri berjalan dengan baik, rukun dan Harmonisdengan dilandasi saling cinta, pengertian dan saling menghargai satu samalainnya, akan tetapi seiring dengan berjalannya menginjak tahun ke 8(delapan) pernikahan,keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagisecara konsisten karena ternyata terdapat perbedaan pandangan

Tergugat pada tahun 2003 pergimeninggalkan Penggugat dan anakanak;Halaman 2 dari hal 13 Putusan No209/Pdt.G/2016/PN Blbhe10.11.12.Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan meminta Tergugat untukkembali kerumah tapi Tergugat menolaknya;Bahwa oleh karena permasalahan permasalahan dengan Tergugat yangselalu berujung dengan pertengkaran mengakibatkan Penggugat sakit hatikarena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya danPenggugat berkesimpulan hubungan kami sudah tidak cocok denganperbedaan pandangan

masyarakat.Bahwa...Bahwa Oditur Militer telan menuntut Terdakwa dalam perkara ini Sesuai denganpidana minimum yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer O6 Banjamasin untuklari dari ancaman pidana minimal tersebut.Halhal yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 106Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :Bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut, terdapat 2 (dua) pandangan

Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untukmemperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/Undangundang, maka itulah yang harus diterapkan, dengan demikian menurutaliran ini, bahwa Hakim/Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diaturdalam Undangundang tanpa menafsirkan lain.2.

Pandangan yang menganut faham keadilan yang berpendapat bahwa Hakimbukanlah corong dari Undangundang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/Undangundang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan,sehingga terhadap faham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untukmencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilandan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggalifaktafakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat

yang merupakan keberatan pemohon banding(Oditur Militer) hanyalah merupakan keluhankeluhan subyektif belaka (menganggap1314hukuman bagi Terdakwa terlalu ringan) yang disimpulkan secara apriori dan terkandung unsur balas dendam atau pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukanoleh...oleh Termohon Banding yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan HakimTingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, sebabkeberatankeberatan seperti ini sematamata hendak memberikan pandangan

Jadi hukum dibonsai menjadi sekedar perundangundangan, padahal di dalamrealitanya, di luar perundangundangan masih ada hukum yang lain, kKepastian hukummenurut pandangan kaum legalistic ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perUndangundangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda.Bahwa berkaitan dengan aliran legalistic tersebut di atas dalam praktek dipengadilan menurut DR.

jika permohonandiperkenankan akan ditetapkan dengan Putusan Direktur Jenderal Pajak,hal ini sejalan dengan Bukti P15 dan Bukti P16, P26 ;Bahwa kewajiban Pajak Pengugat tersebut telah dibayar seluruhsebagaimana BUKTI P17, P18, P21, P22, P23, P27, P28, P30 s/dP40 ;Bahwa oleh karena Pajak Penggugat untuk tahun 2003, telah diperiksa olehKantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu, dan telahditetapkan dan ditagih oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, sertadilunasi oleh Penggugat, maka dalam pandangan

Perintahmelaksanakan penyitaan maka gugatan terhadap hal tersebut hanyadapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal23 Ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa, oleh karena itu Penggugat/Terbanding telah kelirumengajukan sengketa ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa dalam pandangan

No. 40 K/TUN/201138kesatuan dengan pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintahmelaksanakan penyitaan yang seyogyanya merupakan tindak lanjut daritindakan hukum dibidang perpajakan ;Bahwa dalam pandangan hukum perpajakan, penerbitan objek sengketadapat dilakukan untuk menjalankan upaya hukum yang dapat memaksawajib pajak untuk membayar hutang pajaknya ;Bahwa dalam perkara a quo penerbitan objek sengketa justru ditujukanTergugat kepada Penggugat untuk kewajiban Pajak Penggugat untuk tahunpajak 2003,

Penggugat tahun 2003 yangdilakukan oleh Tergugat hal ini tentu bertentangan dengan AsasAsasPemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian hukum, dimana dalamasas yang umum dalam hukum, seseorang tidak dapat dilakukan tindakanhukum dua kali dalam hal yang sama pada keadaan yang sama dan untukperiode yang sama pula, dan jika benar Tergugat telah memeriksa pajakPenggugat untuk tahun 2003 yang telah diperiksa bahkan telah dilunasiPenggugat, maka tindakan Tergugat tersebut tidaklah dapat dibenarkandalam pandangan

Pajak Medan Satu, pemeriksaan manadilakukan sesuai dengan prosedur dan menurut tata cara yang diaturperaturan perundangan maka tidak ada alasan hukum untuk kembali43memeriksa pajak lokasi Penggugat untuk tahun Pajak 2003 oleh Tergugatkarena hal ini bertentangan AsasAsas Pemerintahan Yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum ;Bahwa oleh karena kewajiban pajak Penggugat untuk tahun pajak 2003telah ditetapkan dan ditagih oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kotaserta telah dibayar oleh Penggugat maka dalam pandangan

Hal mana usia remaja cendrung belum mampu mengelola emosidan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengankonflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalankekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohonmenyatakan telah memahami resikoresiko yang mungkin terjadi pada pernikahanusia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahdengan calon suaminya;Bahwa kemudian dibacakanlah

Pemohon untuk diambil keterangannya, makaketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikannasehat kepada Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suamiPemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan

Hal mana usia remaja cendrung belum mampu mengelola emosidan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengankonflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalankekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohonmenyatakan telah memahami resikoresiko yang mungkin terjadi pada pernikahanusia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untukmenikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi:;Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikannasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak ParaPemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimanakehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin denganmenyampaikan nasehat dan pandangan

karenanyamenurut hukum harus dianggap benar, sehingga karenanya pula antaraPemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti telah dan atau masih terikatdalam hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah berceraimenurut perturan perundangundangan yang berlaku hal telah sesuai deganPasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon adalahpihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;Menimbang,bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusahamemberikan nasehat dan saran serta pandangan

pandangan akibat dariperceraian kepada Pemohon pada setiap kali persidangan supaya Pemohonbersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikanTermohon karena sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisinan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, kemudian sejakbulan Juli 2018 sampai saat ini Pemohon

dan Tergugat nampak tidakrukun dan harmonis lagi pada usia tujuh bulan perkawinan yang ditinggalpergi tanoa kabar selama tiga minggu oleh Tergugat dan puncaknya setalahdua hari melahirkan yaitu pada tanggal 13 April 2016, dimana Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan anaknya yang pada saat itu masih berada diRumah sakit Husada Utama dalam kondisi yang belum pulih paskahmelahirkan disamping itu juga setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernahmemberikan uang nafkah kepada Penggugat serta adanya pandangan

Dan juga sikapdan pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat ternyata juga tidakHim.2 dari 15 him. Putusan No. 2143 /PdtG/2016/PA.Sda.sejalan.

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/MS.TknMenimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islammenikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yangkuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehinggaapabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anakkandungnya (Calon istri), dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidaksesuai dengan kaedahkaedah hukum agama, apalagi secara ekonomi calonmempelai pria sudan mampu/siap untuk melakukan

Sesungguhnya kawin itudapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat.

menurut hukum harus dianggapbenar, sehingga karenanya pula antara Pemohon dan Termohonharusdinyatakan terbukti telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukumsebagai suami isteri dan belum pernah bercerai menurut perturan perundangundangan yang berlaku hal telah sesuai degan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi HukumIslam dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingandalam mengajukan perkara ini ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusahamemberikan nasehat dan saran serta pandangan

pandangan akibat dariperceraian kepada Pemohon pada setiap kali persidangan supaya Pemohonbersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikanTermohon karena sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, kemudian sejaktahun 2014 sampai saat ini Pemohon dan

Tergugatdipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya Suatu perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadifakta hukum terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencurigaiPenggugat memiliki hubungan khusus dengan lakilaki lain.Menimbang, bahwa unsur tentang adanya perselisihan yang dimaksuddalam pasal tersebut diatas menurut majelis hakim adalah kondisi dimanakedua belah pihak berbeda pandangan

Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.Mrkdidalamnya terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan yang tidak disertaidengan Itikad kuat kedua belah pihak untuk memperbaikinya atau tidakmenemukan jalan penyelesaian yang pasti, akan terasa sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akanmenimbulkan kemudharatan berkepanjangan terhadap salah satu pihak ataukedua belah pihak, sebab dengan meneruskan perkawinan

yang berlaku dan dalildalil syarak mengenaipersoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinanantara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan,sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kKecuali mengenaipencatatan perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa secara substansial (pada hakikatnya), Pasal 5 ayat(1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, sejalan dengan konsep penetapan hukum dalam Islam, dimana dalamperspektif (pandangan

Pemohon, masih hidup nilainilaihukum yang terdapat dalam kitabkitab fikih konvensional, yang di dalamnyabelum ditemukan ketentuan tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satusyarat keabsahan suatu akad perkawinan tersebut, dan masyarakat tersebutbelum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalamhal ini, Kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaliguskemudharatan yang ghalabat alzhann (diduga kuat) timbul akibat tidakdicatatkannya perkawinan tersebut, dalam pandangan

Selain itu,keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usiamuda;Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, paraPemohon menyatakan telah memahami risikorisiko yang mungkin terjadi padapernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap denganpermohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anakpara Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan terlampau dekatsehingga ditakutkan akan melanggar normanorma agama;Bahwa kemudian hakim membacakan

atas;Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf(a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan PengadilanManna memiliki egal standing memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dananak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan

No. 899/Pdt.G/2015/PA.Mkspertengkaran, perselisinan, perbedaan pandangan itu semuamasih bisa untuk diperbaiki apabila masingmasing dari kamisaling bisa memaafkan dan memiliki itikad yang kuat untukmempertahankan keutuhan rumah tangga ini..

Bahwakepergian isteri saya dari rumah tempattinggal kami yangkatanya untuk sementara itu didorong perselisihnan di antarakami sebagaimana kronologi faktafakta kejadian di atas danitupun melalui tanpa pembicaraan dengan saya selaku suamidia hanya meminta izin tinggal sementara tinggal di rumahnyakepada ibu dan nenek saya.10.Bahwa pandangan isteri saya yang menjadikan perceraianmerupakan satusatunya alternatif adalah kurang benar.11.Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmemutuskan

berumah tangga dan bertempat tinggaldi Kabupaten Lampung Utara, serta telah dikaruniai tiga orang anak;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, selanjutnya awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohontelah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dantinggal di rumah saksi;Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, rumah tangga Pemohon denganTermohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduhPemohon berselingkuh;Bahwa saksi pernah memberikan pandangan

tinggaldi wilayah candi mas Kabupaten Lampung Utara, serta telah dikaruniai tigaorang anak;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, selanjutnya awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohontelah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dantinggal di rumah adik ipar Pemohon;e Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, rumah tangga Pemohon denganTermohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduhPemohon berselingkuh;e Bahwa saksi pernah memberikan pandangan