secara sah menurut hukum;10) Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);Barang Bukti Nomor 10) berupa uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang hingga akhir masa persidangan perkara ini dititipkan pada Rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang dikembalikan ke Kas Negara sebagai Sisa Anggaran Lebih pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada Kementerian

P.IKI BERE MAU;Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negaracq Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000. (lima ratus empatpuluhjuta rupiah) atau setidaktidaknya sebesar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa FRANSISKUS G.

UPK Desa Lasiolat 140 UPK Desa Naet Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja pasal 7 ayat (2): Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuanpembukaannya harus ditutup oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala kantor/satuan kerja dan saldonya dipindahkanbukukan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010tersebut adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakanuntuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangkapelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga;Bahwa sedangkan kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga yangdimaksud dalam perkara ini adalah Satker Penyediaan Rumah Untuk MBRDirektif Presiden di Propinsi NIT selaku Satuan Kerjayang menampung uangbagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan

HAIRUL SITEPU selaku KPA dan tidak untuk digunakan dalam rangkapelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembagasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri KeuanganNomor 57/PMK.05/2007 jo.

Sesuai dengan ketentuan Pasal7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang PengelolaanRekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimanayang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010bahwa rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor Satuan Kerja yang sudahtidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup olehMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonyadipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara;1.25

Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang perempuan yangbernama Yunita Fitrianti pada tanggal 05 Januari 2002 ;e Bahwa Pemohon telah bercerai sebagaiamana tersebut sesuai dengan Akte ceraiNomor 0016/AC/2014/PA.Kra tertanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Karanganyar nama pemohon tertulis : ANWARCHRISBIANTOROe Bahwa didalam Kartu Tanda penduduk Pemohon Nomor 3372042801010002,didalam Kartu Keluarga Nomor : 3372041303087765 dan didalam PetikanKeputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian

Penetapan Pengadilan, maka Pemohonmengajukan permohonan ini ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Pengadilan NegeriSurakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenanmemberikan penetapan sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon .2 Menetapkan bahwa nama ANWAR CHRISBIANTO yang tercantumdidalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3372042801010002didalam Kartu Keluarga Nomor : 3372041303087765 dan didalam PetikanKeputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian

Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor No.U.367270, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bogor,Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 30 Desember 2014,adalah YOHANES SUGIHARTO HARDJO ;4.

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar MajelisHakim menyatakan secara hukum bahwa 2 (dua) nama pemohonyaitu YOHANES SUGIHARTO dan JOHANES SOEGIHARTO, adalahsubyek hukum yang sama dan atau memerintahkan kepada KantorImigrasi Kelas Il Bogor Kementerian Hukum dan HAM Rl, untukmelakukan penggantian nama Pemohon sebagaimana tercantumPASPOR No. U.367270 a quo sesuai dengan akta kelahiran PemohonJOHANES SOEGIHARTO, selengkapnya di paspor menjadiJOHANES SOEGIHARTO HARDJO. ;5.

menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonan Pemohon danPemohon Il.Bahwa majelis hakim mengonfirmasi kepada Pemohon danPemohon II mengenai wali nikah Pemohon II yang didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon II, dan Pemohon serta Pemohon II menegaskan bahwa ImamDesa Mantadulu yang bernama Naam, bertindak juga sebagai wali PemohonIl Karena orang tua pemohon II adalah NonMuslim, Imam Desa Mantaduluadalah Imam Desa an sich bukan Kepala Kantor Urusan Agama, juga bukanPenghulu, dan bukan juga pejabat pada Kementerian

terurai dalam surat permohonan Pemohon danPemohon II tersebut di muka.Bahwa majelis hakim mengonfirmasi kepada Pemohon danPemohon II mengenai wali nikah Pemohon II yang didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon II, dan Pemohon serta Pemohon II menegaskan bahwa ImamDesa Mantadulu yang bernama Naam, bertindak juga sebagai wali PemohonIl Karena orang tua pemohon II adalah NonMuslim, Imam Desa Mantaduluadalah Imam Desa an sich bukan Kepala Kantor Urusan Agama, juga bukanPenghulu, dan bukan juga pejabat pada Kementerian

DN13 Dd0043864 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RepublikIndonesia, tertanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P 6. Fotokopi ljazan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama DEWI SHARA,No. DN13 DI 0033191 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia, tertanggal 14 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P 7Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN Bjb8.

KPA yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran/Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT GTOb.

PPK yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.c.

Consultan Manajemen hasil pemenang lelang oleh Kementerian PUPR tanggal 07 Maret 2016 dan kontrak kerjanya mulai tanggal 08maret 2016 sampai dengan 03 Desember 2016 dengan Nomorkontrak : HK.02.03/SP/PPKRSW/III/710/2016.d. Tim Koordinasi Provinsi Gorontalo ditunjuk oleh Kepala SNVTPenyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo NomorHK.01.22/PPPG/2007/2016 tanggal O03 Agustus 2016 tentangpembentukan tim koordinasi Provinsi Kegiatan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya (BSPS) Tahap II tahun 2016.e.

PU dan Perumahan Rakyat.PPK yang menunjuk adalah Menteri PUPR berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangpengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung KuasaPengguna Anggran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuankerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.Consultan Manajemen hasil pemenang lelang oleh Kementerian PUPR tanggal 07 Maret 2016 dan kontrak kerjanya mulai tanggal 08maret 2016 sampai

Bahwa, Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (PPLPM),bersama 2 (dua) Pengurus Cabang LPM Cililin, Gununghalu danSindangkerta, pada saat itu dengan modal dasar 33 (tiga puluhtiga) satuan pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah Muslimin,yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah MusliminHistoris, pada tahun 1955/1956, mendapat sumbangan ataubantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (KAGRI),dan atas kesepakatan organisasi yang telah diatur dalam AD/ARTLPM, sebagian sumbangan tersebut

danfungsi madrasah sesuai hirarki struktur organisasi LPM (LembagaPendidikan Muslimin).2.Bahwa Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (PPLPM),Bahwa, yang seharusnya tertulis adalah sebagai berikut :bersama 2 (dua) Pengurus Cabang LPM Cililin, Gununghalu danSindangkerta, pada saat itu dengan modal dasar 33 (tiga puluhtiga) satuan pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah Muslimin,yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah MusliminHistoris, pada tahun 1955/1956, mendapat sumbangan ataubantuan dari Kementerian

Huk/ P/ 83/ 49, tanggal 31 Desember 1949,Saksi mengetahui karena sering berhubungan dengan parapendirinya ;e Bahwa ke 33 (tiga puluh tiga) satuan pendidikan dasar MadrasahIbtidaiyah Muslimin, yang sekarang dikenal sebagai MadrasahIbtidaiyah Muslimin Historis, pada tahun 1955/1956, mendapatSumbangan atau bantuan dari Kementerian Agama RepublikIndonesia (KAGRI), dan atas kesepakatan organisasi yang telahdiatur dalam AD/ART LPM, sebagian sumbangan tersebut diatas,diterapkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

pengelolaan pendidikan di Komplek LembagaPendidikan Muslimin Jalan Palasari Nomor. 9 Jalan Patuha No. 36,Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung,serta LPM terus berkiprah membenahi sekolah / MadrasyahMuslimin yang berada di Kota Bandung, kabupaten Bandung danKabupaten Bandung Barat dan meningkatkan kerja pengelolaanpendidikan dengan lembaga lain yang bersifat menunjang untuktercapainya maksud, tujuan dan usaha LPM ;e Bahwa perubahanperubahan kepengurusan belum pernahdiajukan ke Kementerian

parapendirinya dan saksi menjadi pengurus Cabang Lembaga PendidikanMuslimin (LPM) sejak tahun 1960 s/d 2013, dan menjadi AnggotaPenasehat Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (LMP) sejak tahun2013 s/d sekarang berdasarkan Mukhtamar V/2013 dan pula saksimengetahui bahwa sejak pendiriannya disetujui oleh MenteriKehakiman, maka Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) telahmendirikan 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Musliminmulai tahun 1952 s/d tahun 1956, dengan bantuan dana yang diberikan oleh Kementerian

1 (Satu) bungkusplastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode A s.d kode C) berisikankristal warna putin dengan berat netto selurunnya 0,2407 gram, dengan sisalabkrim berat netto seluruhnya 0,2298 gram dengan hasil pemeriksaan adalahpositif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35tentang Narkotika.Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpoa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

UtrMetamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wine nen nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Utrgram, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisi narkotika jenis shabudengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode Cberisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram yang sebelumnyadisimpan di bawah karpet lantai kamar yang dihuni oleh para terdakwa. yangmana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang

(satu)bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode A s.d kode C)berisikan kristal warna putin dengan berat netto seluruhnya 0,2407 gram,dengan sisa labkrim berat netto selurunnya 0,2298 gram dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

Simbolon, di bawah sumpah pada BAP Penyidikdipersidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dipekerjakan di BPH MIGAS dengan jabatansebagai Kepala seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan sebagai penyidik PNSbidang Migas 2006 sampai dengan sekarang;Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PrnBahwa ahli menjelaskan bahwa yang bisa mendapatkan izin

usaha pengolahan,usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga adalah harusberbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izinusaha tersebut dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(kementerian ESDM) melalui Direktur Jenderal Migas.

usaha bahan bakar minyak;Bahwa ahli menjelaskan bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yangdibenarkan sesuai ketentuan UndangUndang yaitu menggunakan truk tangkipengangkutan yang harus memiliki/dilengakapi DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan Usaha yang menjual bahan bakar minyak juga disertaldengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen akhir, dan untuk agen atautransportir yang memiliki truk tangki harus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian

pasal 23 UNDANG UNDANG REPUBLIKINDONESIA No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan badan usahaHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Prndapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negerimaupaun Import;Bahwa berdasarkan uraian dari hasil pemeriksaan penyidikan ahli jelaskan yangdilakukan terhadap Terdakwa merupakan kegiatan niaga dan atau pengangkutanbahan bakar minyak, oleh karena itu Terdakwa haruslah memiliki izin dariPemerintah knususnya Kementerian

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No :AHU-20 AH.04.03-2020, tanggal 16 Januari 2020 yang berkantor di ABMS Law Office, World Capital Tower, 17^th floor, Suites 12, Jl. Mega Kuningan Barat No. 3, Setiabudi, Jakarta 12950,

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No :AHU 71-AH.04.06-2022, tanggal 1 Agustus 2022 yang berkantor di HENDRO WIDODO & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di The Mansion Bougenville, Fontana Office Tower, Lt-38, BF-M1 s/d BF-L1, Jl.

.- 1 (satu) eksemplar foto copi Perjanjian Kerjasama Nomor 371/B4/MS/2011 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian Nasional dengan UPTD SKB Belitung tentang pemberian bantuan sosial pendidikan penyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2011.- 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi senilai Rp.75.000.000,00.- 1 (satu) eksemplar fotocopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembelajaran dan Peserta didik pada Direktorat

Pembinaan Pemdidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nosional nomor KEP-544/B4/MS/2011 tentang Penetapan Lembaga penerima Bantuan Sosial penyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar tahun 2011.- Foto copi Rekening Tabungan SKB Belitung.- Foto Copi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 651721T/088/110 tanggal 12 Agustus 2011.- Foto copi Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Agustus 2011 nomor 00269/DIT.BINDIKMAS/A3.2/VIII/2011.- Fotocopi Daftar Isian Pelaksanaan

/SKB/2011 tanggal 20 Juni 2011.2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rumah PintarUPTD SKB Belitung Tahun 2011 kepada Dirjen PAUDNI..3. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Anggaran Belanja (RAB) penyelenggaraanRumah Pintar SKB Belitung Tahun 2011.4. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Rumah Pintar.5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 371/B4/MS/2011Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian

Nasional denganUPTD SKB Belitung tentang pemberian bantuan sosial pendidikanpenyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2011.6. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi senilai Ro.75.000.000,00.7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPembelajaran dan Peserta didik pada Direktorat Pembinaan PemdidikanAnak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasionalnomor KEP544/B4/MS/2011 tentang Penetapan Lembaga penerimaBantuan Sosial penyelenggaraan Rintisan Rumah

Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK/SKB.Bel/2011 Tanggal 12 September2011 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/SKB.Bel/201 1Tanggal 6 Oktober 2011.Berdasarkan point a, UPTD SKB Belitung diberlakukan sebagai LembagaKemasyarakatan yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Pendidikansehingga dana yang diterima dikelola secara swakelola.Putusan No. 38/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp Hal. 12 dari 75Berdasarkan poin b, UPTD SKB Belitung memberlakukan dana bantuansosial dana yang harus dipertanggungjawabkan

Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK/SKB.Bel/2011 Tanggal 12 September2011 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/SKB.Bel/2011Tanggal 6 Oktober 2011.Berdasarkan point a, UPTD SKB Belitung diberlakukan sebagai LembagaKemasyarakatan yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Pendidikansehingga dana yang diterima dikelola secara swakelola.Berdasarkan poin b, UPTD SKB Belitung memberlakukan dana bantuansosial dana yang harus dipertanggungjawabkan sama seperti dana APBDmelalui mekanismen pengadaan barang

Nasional dengan UPTDSKB Belitung tentang pemberian bantuan sosial pendidikan penyelenggaraanRintisan Rumah Pintar Tahun 2011.1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi senilai Rp.75.000.000,00.1 (satu) eksemplar fotocopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPembelajaran dan Peserta didik pada Direktorat Pembinaan Pemdidikan AnakUsia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nosional nomorKEP544/B4/MS/2011 tentang Penetapan Lembaga penerima Bantuan Sosialpenyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar

INTER SPORTS MARKETING di Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia No.

INTER SPORTS MARKETING* denganFEDERATION = INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA),Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Licensi tersebut padatanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.l,sebagaimana ketentuan Pasal.47 Undangundang No.19 Tahun 2002 tentangHak Cipta, dimana Perjanjian Licensi wajib dicatatkan pada Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia

Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar fakta dan fakta hukumHalaman 32 dari 75 Putusan No. 04/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga Sbyyang kuat dan tidak terbantahkan yaitu Pasal 83 UU No. 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Nomor :HKI.2HI.01.0439, tertanggal 06 April 2015, dan Surat Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual, Nomor

(absolut Paten & TradeMark) tertanggal 23 Mei 2014 danPencatatannya Licensi dari Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Mei 2014, bukti P.1;Fotocopy Surat Penunjukan PT. Inter Sports Marketing kepada PT.

Penggabean,SH.MH (absolut paten & TradeMark) tertanggalHalaman 61 dari 75 Putusan No. 04/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga Sby23 Mei 2014 dan Pencatatannya Licensi dari Direktur Hak Cipta, Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I padatanggal 23 Mei 2014; Menimbang, bahwa bukti P8 adalah Surat Penunjukan PT. Inter SportMarketing kepada PT.

KANTOR CABANGSEMARANG PANDANARAN, yang diwakilli PejabatPengganti Sementara Pimpinan Cabang AgusSulistiyono, berkedudukan di Jalan Pandanaran Nomor75, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasakepada Jonet Kertapati, dan kawankawan, KepalaBagian Hukum pada PI Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Wilayah Semarang, beralamat di JalanPandanaran Nomor 75, Semarang, Jawa Tengah,,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September2017;KEMENTERIAN KEUANGAN' RI cq KANWILDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Nomor 3078 K/Pdt/2019.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL RI cq KANWIL BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, cqKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, KarangKidul, Semarang Tengah, Karang Kidul Semarang, KotaSemarang;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan ImamBonjol 1D GKN II Lt IV Semarang, yang diwakili olehHadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasakepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan R.I.

tersebut terjadi pada penulisan kota lahir padaAkte Kelahiran anak pemohon;Bahwa anak Pemohon lahir di kota Kisaran;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalahkekeliruan/salah tulis kota kelahiran pada akta lahir anakPemohon;Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari ijazah anakpemohon;Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yangbernama Indah Hariani tertulis kota kelahiran Medan seharusnyaadalah Kisaran berdasarkan Surat Keterangan ijazah anakPemohon yang dibuat oleh Kementerian

terjadi pada penulisan kota lahir padaAkte Kelahiran anak pemohon; Bahwa anak Pemohon lahir di kota Kisaran; Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalahkekeliruan/salah tulis kota kelahiran pada akta lahir anakPemohon; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari ijazah anakpemohon; Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yangbernama Indah Hariani tertulis kota kelahiran Medan seharusnyaadalah Kisaran berdasarkan Surat Keterangan ijazah anakPemohon yang dibuat oleh Kementerian

perubahan nama diatur dalam Pasal52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telahdiperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimanaketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan datanama calon jemaah haji diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmrah Kementerian

Nomor 65/Pdt.P/2016/PN Pwttersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukumdan normanorma yang hidup dalam masyarakat maka Permohonan Pemohon patutlahuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untukkepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 118 HIR sudah sepatutnyaapabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmroh Kementerian

KIMIA FARMA TD(BOEDIHARTO MALIANG selaku Direktur Trading dan sdr ATENGHERMAWAN selahu Manager Trading PT KIMIA FARMA TD.) telahmengetahui bahwa ada rencana pengadaa Peralatan PelayananKesehatan Dasar pada Setditien Binkesmas Kementerian Kesehatan RIdibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, sehingga ATENG HERMAWANselahu Manager Trading PT KIMIA FARMA 1TD.telah menghubungibabarapa perusahan rekanan /distributor barang atau alat alat kesehatanyang akan diadakan pada Setditien Binkesmas Kementerian KesehatanRl

BAMBANGSARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalampelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar padaSetditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPALuncuran tahun 2006, dan setelah dilakukan pembayaran 100% yangdilakukan oleh Depkes RI kepada PT.Kimia Farma TD (ATENGHERMAWAN selahu Manager Trading), sehingga telah merugikanKeuangan Negara Cq Kementerian Kesehatan RI sebesarRp.12.697.967.125, (dua belas milyar enam ratus Sembilan puluh tujuhjuta) Sembilan ratus enam

akandiadakan pada Setditien Binkesmas Kementerian Kesehatan Rl, makasaksi ATENG HERMAWAN selahu Manager Trading PT KIMIA FARMATD pada tanggal 10 Februari 2006 telah mengirimkan surat permintaanpenawaran kepada 4 (empat) perusahaan untuk mempersiapkan danmenyediakan barang berupa Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasarpengadaan pada Setditien Binkesmas Kementerian Kesehatan Rl,dimana surat tersebut yang ditandatangani oleh sdr.

Bina Kesehatan Masyarakat) Kementerian Kesehatan(ex. Departemen Kesehatan) Tahun Anggaran 2006 Nomor17/HP/XIX/04/2016 tanggal 11 April 2016 dengan rincian sebagaiberikut : No Uraian Nilai (Rp)1 Nilai Kontrak 65.738.669.700,002 Potongan Pembayaran:c. Pajak Pertambahan Nilai 5.976.242.700,00d.

terdakwa pada bulan Juni 2013 dengancara menjajikan kepada saksi untuk memasukan anak saksi yang bernamasaksi Tofik Subekti menjadi PNS tanpa melalui tes CPNS dengan syaratmenyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,, dan setelah uang diserahkan,maka paling lambat 3 bulan SK CPNS akan turun, namun setelah uangdiserahkan dan sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, anak saksibelum juga diangkat menjadi PNS; Bahwa, terdakwa merugikan saksi bersama dengan temannya yang bernamaTaufik, pekerjaan pegawai Kementerian

BRI cabang nomorrekening 03290102170850, yang sejumlah Rp. 5.000.000, saksi serahkanHalaman 15 dari 24Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Clp.langsung kepada terdakwa sebagai pengganti uang transfer atas kekuranganRp. 5.000.000, untuk pengurusan PNS, karena sebelumnya ditransferterlebin dahulu oleh terdakwa dan kemudian sejumlah Rp 5.000.000, lagiuntuk biaya syukuran, saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa; Bahwa, terdakwa mengimingimingi saksi dapat membantu anak saksimenjadi PNS melalui orang kementerian

Dalam Negeri, yang bernamaTaufik, lalu membujuk anak saksi dengan cara mengajak anak saksi kekantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dan bercerita langsungdengan Taufik di ruangannya Taufik; Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Taufik, namunsetelah saksi menyerahkan uang, Taufik meyakinkan saksi dengan caramenjanjikan SK PNS anak saksi akan segera turun dan Taufik pernah bilangkepada anak saksi, apabila SK PNS tersebut tidak turun, maka uang akankembali tanpa potongan

, terdakwa pada waktu itu minta biaya Rp. 90.000.000, namun uangyang diserahkan Darmo Suwito, saksi tidak tahu, karena saksi tidkmenghitung uangnya;Bahwa, awalnya terdakwa mengatakan kalau Rasdoyo akan diterima menjadiPNS 1 bulan setelah penyerahan uang;Bahwa, sampai sekarang Rasdoyo tidak menjadi PNS, seperti janji terdakwa;Halaman 18 dari 24Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Clp.Bahwa, setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah swasta dan menurutterdakwa, terdakwa punya kenalan orang yang bekerja di Kementerian

BRI cabangHalaman 19 dari 24Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Clp.nomor rekening 032901021708502, lalu uang sejumlah Rp. 20.000.000,saksi serahkan langsung kepada terdakwa sebagai pengganti uang transferatas kekurangan Rp. 20.000.000, untuk pengurusan PNS, karenasebelumnya ditransfer terlebin dahulu oleh terdakwa, kemudian uangsejumlah Rp. 5.000.000, untuk biaya syukuran, saksi serahkan secara tunaikepada terdakwa; Bahwa, terdakwa mengimingimingi dapat membantu istri saksi menjadi PNSmelalui orang Kementerian

: 92PID/2019/PT JAPBahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah PengelolaanPerikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalammengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepadaDitjen PerikananTangkap Kementerian

Maflitha> Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui> Komisaris Sutarno Sugondo.Bahwa Terdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaanyang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenanganpenerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan PerikananPusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Papua namunTerdakwa tetap memproses permohonanHalaman 5 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAPpenerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasidokumen dengan cara

DKP) Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah PengelolaanPerikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalammengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepadaDitjen Perikanan Tangkap Kementerian

DwikaryaReksa Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karenawewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah dipusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan danPerikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada danpengoperasian kapal ukuran 10 30 GT oleh PT.

Maflitha> Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui> Komisaris Sutarno Sugondo.BahwaTerdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaanyang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA),kewenanganpenerbitanSlUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan PerikananPusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Papua namun Terdakwa tetap memproses permohonanpenerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasidokumen dengan cara memasukkan nama Ir.

BALILAB dan pemegang hak atasmerek BALILAB di Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan olehDIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan NomorPendaftaran IDM000628603, tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa adayang menggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernamaToko BALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, DesaTibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

S.H : dibacakan di persidangan telah di bawah sumpah saatpenyidikan, keterangan Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TerdakwaBADRUS SHALEH;Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam memberikan keterangan ahli saat ini, ahlidilengkapi dengan surat perintan dari Kepala Kantor Wilayah KementerianHukum Dan HAM Bali Nomor: W20.UM.02.072836, tanggal 07 Mei 2019;Bahwa Ahli bekerja pada kantor kementerian

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak atas Merekdiperoleh setelah Merek tersebut terdaftar;Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undangundang No. 20tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud denganLisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihaklain berdasarkan perjanjian secara tertulis Sesuai peraturan perundangundangan untuk menggunakan Merek terdaftar;Bahwa Ahli jelaskan bahwa untuk perorangan pemohon harus datang kekantor kementerian Hukum

dan HAM Kanwil Provinsi Bali untukmendapatkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundangundangan setelah melengkapi persyaratan baru permohonandiproses oleh petugas dan pemohon dapat mengajukan pendaftaran keKanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dan bisa melalui konsultanKekayaan Intelektual dan bisa langsung datang ke Direktorat JenderalKekayaan Intelektual;Bahwa sebelum pemohon melakukan pembayaran pemohon mendapatkanbukti nomor registrasi awal terkait dengan permohonan merek

Utara, Kabupaten Badung, dimana saat itu saksi Petermembeli 1 (Satu) potong celana pendek warna hijau yang terdapat hangtagdengan merk BALILAB dan di dalam celana terdapat print nama BALILABHalaman 19 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dpsdengan huruf B terbalik seharga Rp. 600.000,, setelah itu saksi Peter Scidabertemu dengan saksi Henry Anthony Sanny memberitahukan hal tersebut ; Bahwa benar CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikatyang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian