Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dasar MajelisHakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Suratdakwaan dan Faktafakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perludipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan faktafakta diatas Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, perouatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik

Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan;Menimbang bahwa, undangundang tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan delik penyertaan, namun delik penyertaan menurut KUHP : Penyertaan diaturdalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan PasalPasal tersebut pernyataandibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :1. pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhiperumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.2. yang menyuruh lakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatandengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagaialat.

Oleh karena itu, kualitas masingmasing peserta tindak pidana adalah sama.4. penganjur (uitlokker)Menimbang bahwa tentang delik penyertaan ini Majelis Hakim akanmenyampaikan beberapa putusan dari pendapat HR sebagai berikut : Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalamundangundang mengenai sesuatu delik.

Mengambil sesuatu barang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkanpenguasaan atas suatu barang dari tempat semula barang tersebut berada ke dalampenguasaan terdakwa sebagai pembuat delik, termasuk barang berwujud ataupun tidakberwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warnoto Als Toto dan saksiMaman Suparman Als Maman yang telah memberi keterangan didepan persidangandibawah sumpah, bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi Warnoto

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain adalah bahwa barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomisbaik sebagian ataupun seluruhnya dari barang tersebut, hakikatnya adalah milik orang laindi luar pribadi terdakwa sebagai pembuat delik;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Warnoto Alas Toto dan saksi SuparmanAls Maman, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukumadalah sikap batin pembuat delik untuk menguasai barang seolah ia adalah eigenaar(pemilik) barang dengan cara yang bertentangan baik dengan ketentuan peraturanperundangundangan ataupun nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaituberdasarkan keterangan saksi Warnoto Als Toto dan saksi Maman Suparman Als Maman,bahwa terdakwa bersama dengan saksisaksi dan saksi Rastono

Yang mengakibatkan luka ber: kematian :Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada adanya akibat dari perbuatan yangtelah dilakukan oleh terdakwa sebagai pembuat delik;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Vissum et repertum No.Pol : R/Ver/34/VII/2014/Dok.Pol. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

Menimbang, bahwa setelah melihat korban tidak berdaya lagi kemudian Terdakwamengambil uang milik korban sebanyak Rp.1.700.000,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)yang ada di tas pinggang milik korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksiWarnoto, saksi Maman Suparman dan Rastono pergi meninggalkan rumah korban ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwadalam perkara ini bertindak sebagai pelaku (pleger) yakni orang yang melakukanperbuatan yang memenuhi rumusan delik

SIMONS, Syaratsyarat pokok dari sesuatu delik adalah :a. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalamrumusan delik;b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atautidak disengaja;d. pelaku tersebut dapat dihukum.Semua syaratsyarat tersebut oleh Lamintang, disebutTindak pidana ataustrafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatanatau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur

Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam AsasTeori Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke5Tahun 2008 pada halaman 4445, menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelitjkdalam arti formil, sSuatu) perbuatan hanya dipandang sebagai bersifatwederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yangterdapat dalam rumusan suatu delik menurut undangundang.Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatuperbuatan itu dapat dipandang

Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld)(Vide: Leden Marpaung, AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, PenerbitSinar Grafika).Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yangdapatmenunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengancara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasal)seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapatdipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secaragramatikal yang

Tegasnya, walaupunbenda yang sebagian milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhikualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milikorang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dankonsekuensi logisnya bendabenda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) ataubendabenda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan(resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;Menimbang bahwa tentang pengertian dengan

maksud atau sengajaatau opzet haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau opzet alsoogmerk saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yangdiambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalammenerapkan delik pencurian, unsur delik berupa memiliki barang secaramelawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwaapakah ia

dapat menduga (atau sikap berhatihati sebagaimana layaknyadalam pergaulan masyarakat baik terhadap diri dan barang orang lain) olehkarena 1 (Satu) unit mesin motor laut 40 PK merk Yamaha milik saksi korbanyang ditawarkan untuk dijual dengan estimasi harga yang relatif rendah yaknidengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah merupakan baranghasil curian (hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalammenerapkan delik

pencurian, unsur delik berupa memiliki barang secaramelawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwaapakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimilikinya barang tersebut.

Dalam pembagian makna tersebut, makaunsur tanpa hak (zonder eigen recht) sebenarnya merupakan salah satu darimakna melawan hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait,sejarah pembentukannya, dan lainlain;Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia

Syarat subyektifadalah dipandang dari sudut pandang niat tidak ada lagi keraguan pelakuterhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju.Sedangkan syarat obyektif adalahapa yang dilakukan Terdakwaharusmengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju.

perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol,atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut sertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikansuatu tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanyasemacam kerja sama (Samenwerking) dimana harus ada kesengajaan untukmengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkansuatu delik

(subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalammewujudkan suatu delik (objectiefonrechtselemen) sebagaimana pendapat dariMoeljatno.

Surat yang demikian disebut dengan surat yangdipalsukan;Menimbang, bahwa bagian inti dari delik Pasal 263 ayat (1) KUHPyaitu telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatHal. 13 dari 36 hal.

dilakukan serta menghendaki akan timbulnyaakibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, maka apabila pengertiansengaja tersebut dihubungkan dengan unsur pokok dari Pasal 263 ayat(2) KUHP yakni menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, makamengandung arti bahwa pelaku mempergunakan surat palsu atau yangdipalsukan itu dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui orang lain,dan terhadap orang itu pelaku bersikap seolaholah surat tersebutbenar dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa terhadap bagian inti delik

(delicts bestanddeken)jika peristiwa sebagaimana hasil penyidikan maka belum dapatditentukan siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukansurat, sedangkan bagian inti delik Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu:dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholahasli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sengajaartinya delik ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kelalaian,sengaja dilakukan dalam rangka memakai surat palsu atau yangdipalsukan seolaholah asli, dan terhadap

hal tersebut maka surattersebut harus dinyatakan palsu terlebin dahulu, dan delik terpenuhibila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian artinya karenaada pihak yang memakai surat palsu atau yang dipalsu seolaholah aslimaka ada pihak lain yang dirugikan;Menimbang, bahwa unsur surat palsu telah dipertimbangkan MajelisHakim dalam dakwaan primair tersebut di atas dan oleh karenanyadengan menunjuk dan mengambil alin pertimbangan unsur surat palsudalam dakwaan Primair maka unsur surat palsu dalam

Dalam delik ini terdapat hubungansebab akibat / kausalitas antara cara mengambil dan perpindahan penguasaan nyataterhadap suatu barang.

Sesuatu barang dalam delik ini adalah setiap benda bergerak baikyang berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis dan bernilai lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah) atau tidak bernilai ekonomis namun bagi pemiliknyaberharga lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ROMAN ARIO Als RIO BinALEXANDER bersamasama dengan saksi ANDRI Als GENDUT Bin SUTRO

Namundemikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemiliksuatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lainadalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaansubjek hukum selain pelaku tindak pidana.

Khususnya dalam delik pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalamarti sempit atau opzet als oogmerk saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui:barangbarang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan dirinya telah melakukanperbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian.

Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi MajelisHakim untuk membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakimbahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upayamelindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antarasanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami

ribulima ratus rupiah: 7). barang siapa secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengankekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sesuatu perbuatan lainmaupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itusendiri maupun orang lain.Bahwa akan tetapi, melalui Permohonan Pengujian Pasal 335 Ayat (1)KUHP terhadap UUD 1945 sebagaimana Putusan MK No. 1/ PUU XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Menurut Mahkamah sebagaisuatu rumusan delik

, kualifikasi Sesuatu perbuatan lain maupunperlakuan yang tak menyenangkan tidak dapat diukur secara objektif.Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif danhanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntutumum semata dan Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yangdemikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntutumum untuk berbuat sewenangwenang terhadap orang lain berdasarkansuatu laporan.

Alat bukti unsur memaksa yang sah dan sederhana serta utamasekali sesuai bentuknya sebagai delik materil adalah Apakah daripadanyakorban telah melakukan hal yang dikendaki pelaku?. Apabila korbantelah melakukan kehendak pelaku, baru lanjut ke apakah pelaku memakaidesakan, tekanan atau kekerasan secara fisik maupun psikis, lalu apakahbertentangan dengan kehendak korban, kemudian apakah korban tidakmampu secara fisik dan psikis untuk melawan atau menghindar.

Sehingga,meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundangundangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision)namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

yang cukup hakim praperadilan perlu menilai apakah alatalatbukti yang digunakan memang memiliki kualitas dalam menentukan suatu unsurdelik yang disangkakan, untuk hal tersebut hakim praperadilan tidaklahberwenang untuk menentukan apakah alatalat bukti yang digunakan memangmemiliki kualitas didalam menilai suatu unsur pidana, karena hal tersebutmerupakan kewenangan penuh dari hakim pemeriksa perkara pokok, karenasuatu kualitas alat bukti baru dapat dinilai setelah dibenturkan dengan setiapunsur delik

Memerintahkan agar Terdakwa tetapditaban, j2 No : 170/PID/2011/PT.BTN12Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidanapenjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggiberpendapat belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dantidak bersifat mendidik dan tidak membuat Terdakwa jerasehingga akan mengulangi lagi perbuatannya mengingat Terdakwayang menurut pengakuannya pernah menjalani pidana penjaraselama 7(tujuh) bulan dalam delik yang berbeda ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi

kiri dari arah Kuaro menuju Long Kali;e Bahwa Terdakwa pada saat membonceng anak Terdakwa yang sedangmengantuk tidak berhenti terlebin dahulu karena buruburu ingin cepatsampai dirumah karena mau Cari air untuk memasak besok pagipagi;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korbanmengalami luka yang mengakibatkan meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur delik

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa kata Setiap orang atau barangsiapa disini bukanlahmerupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiaporang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwatelah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturanperundangundangan yang berlaku, dan "setiap orang tersebut akan selalumelekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jikasemua unsur~ deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapatdipertanggungjawabkan

bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa Anak dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa Anak telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)ke3, 4 KUHPidana Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatanyang diatur di dalam Bab XXII yakni delik

pencurian yang dilakukan dalamkeadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yangmerujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

KeduaOrang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atauelemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukanperbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukanperbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masukmedepleger akan tetapi dinukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dan pembantuan sangat tergantungpada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku

perundangundangan pidana yang ada sebelumnya ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupunmateriil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwaapabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalamrumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaranyang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syaratsyarat formal,yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik

;Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian(tertulis dalam undangundang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifatmelawan hukum materiil berarti bahnwa karena perbuatan itu, kepentinganhukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide :Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, HukumPidana, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E.

Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainSecara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu,Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan,Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang SesuatuKepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun MenghapuskanPiutang ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifatalternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut

senang dengan tingkah laku Saksi MUJI; Bahwa, kondisi Saksi MUJI sebelum Terdakwa pukul kondisinya baik baik sajanamun setelah Terdakwa pukul mukanya jadi bengkakbengkak; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, alatalat bukti surat,keterangan Para Terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti yang dimajukan dalampersidangan, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya telah memenuhi keseluruhanunsur delik

dengan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa ParaTerdakwa adalah sebagai pelaku sekaligus orang yang harus mempertanggungJawabkanperbuatannya tersebut, karena selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemuihalhal yang dapat menghapuskan pertanggungJawaban atas diri Para Terdakwa tersebut;Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pertama dalam delikdakwaan Penuntut Umum, Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberkeyakinan unsur pertama delik

kekuatan, bersamaberarti secara serentak atau berbareng, sedangkan kekerasan berarti perbuatan yangmenyebabkan orang lain luka atau matt, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, keterangan ParaTerdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang dimajukan di persidangan, telahternyata bahwa unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum pun telah terpenuhimenurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhanunsur delik

pasal dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umumadalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkanpada perbuatan diri terdakwa;Menimbang bahwa dari faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevanadalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsurunsur delik

Titok alias Ogleng untukmenyerahkan pesanan shabu, dimana dari penangkapan Terdakwa, ditemukanbarang bukti 1 (Satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang digenggam olehterdakwa setelah dibuka berisi 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Shabushabu,1 (satu) unit HP Nokia, 1 (Satu) plastik warna hitam dan Uang sejumlahRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yangberkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika, yaitu

Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta ini, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhakuntuk menguasai Narkotika khususnya Golongan sebagaimana yang telahditentukan oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhiseluruh unsur delik

Menimbang, bahwa karena bentuk Dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat langsung memilihdakwaan mana yang lebih mendekati pada Fakta Hukum yang sudah dikonstatasi aquo adalah lebih dekat pembuktiannya berkenaan dengan Dakwaan Kesatu, danselanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa unsur pelaku dan unsurunsur delik (bestanddeel delict)ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b jo.

perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, makadalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (error in persona) atausubjek hukum sebagai pelaku perbuatan; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makaunsur orang perseorangan sebagai pelaku perbuatan in casu Terdakwa telahterpenuhi menurut hukum,; Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi menuruthukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa(materiele daad) dengan unsurunsur delik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin adalah perbuatan penebangan pohon yangdilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah incasu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izinpemanfaatan hutan (vide: Penjelasan Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalamoekeseluruhan delik

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasarMajelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusanadalah surat dakwaan dan faktafakta yang terungkap dipersidangan, karenanyayang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah berdasarkan faktafaktadi atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik

Hakim dari faktafakta tersebutyang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kedua, hal ini sesuai puladengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa telahdidakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 131 sebagaimana dimaksudpasal 112 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesian telah berkembangpendapat yang menyatakan, bahwa barang siapa atau setiap orang bukanmerupakan unsur dari suatu delik

Dewasa iniMahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehinggaMajelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa barang siapaatau setiap orang bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikianunsur dari Pasal 131 sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) Undangundang R Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :1. Dengan sengaja;2. Tidak melaporkan adanya pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112ayat (2) Undangundamg R!

obat carnophen lagi;+ Bahwa benar Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorangdokter atau petugas di bidang kefarmasian dan terdakwa tidakmemiliki ijin dalam mengedarkan obat obatan tersebut dari DinasKefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidakmempunyai keahlian di bidang kefarmasian;+ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur delik

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barang siapa disini bukanlahmerupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiaporang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwatelah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturanperundangundangan yang berlaku, dan "setiap orang tersebut akan selalumelekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jikasemua unsur~ deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapatdipertanggungjawabkan

Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebutbukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata orang yang dalam istilahhukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebutdapat dilihat secara jelas setelah unsurunsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu.

Dengan kata lainbahwa dengan diuraikannya unsurunsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapasebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya;Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan itu bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana inioleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan seorang bernama 1. ENGGAR WINARKO AliasLEDENG Bin SUBUR dan 2.

yangmenjadi dasar bagi hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalahSurat Dakwaan dan faktafakta hukum yang terungkap selama persidangan,karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhiseluruh rumusan unsur dari delik

mengandungsuatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi(opzet bij zekerheidsbewusizijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian;dan ke3:Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (opzet bijmogelijkheidsbewusizijn) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, Asasasas HukumPidana di Indonesia, hal. 66);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas sipelaku harusmenghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan biladihubungkan dalam unsur delik

BPOM tanggal 8 November 2013, serta pendapat ahli tersebutmaka majelis Hakim kemudian berkesimpulan bahwa jamu Tawon Liar, jamuAfrica Black Ant serta jamu Urat Madu Black, adalah digolongkan sebagaisediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, sehinggadengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur delik